Tag: amas knpi manado

REKONSILIASI Direduksi, Kini Mirip Praktek MAKAR

Amas Mahmud, indahnya rekonsiliasi (FOTO Ist)

KENAPA demikian santernya ajakan, perbincangan, sindiran, penolakan, dan himbauan rekonsiliasi pasca putusan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat ramai media sosial?. Apakah kita negara yang rakyatnya penganut paham ‘ugal-ugalan’, sulit move on, fanatik buta, emosional dan pendendam?. Sehingga berat melupakan ‘romantisme’, ‘seteru’, rivalitas politik, tak mau berdamai dengan realitas.

Padahal Indonesia yang luas ini diberi keistimewaan keberagaman etnis, suku dan agama yang hidup berdampingan dengan harmonis. Sekedar mereview kebelakang jelang Pemilu Serentak, Rabu 17 April 2019 terdapat banyak kehebohan isu yang disuplay ke publik. Diantaranya, soal komunis (PKI), khilafah, Islam garis keras, anti Islam, anti Pancasila, bahkan yang cukup sensasional adalah isu makar.

Atas tafsiran makar itu membuat para akademisi masing-masing beradu argumentasi, dalil dan defenisi. Ada ulasan, ada bantahan, yang kadang-kadang kurang sepadan disebabkan atas kecenderungan media massa yang memberitakan dengan pola framing tertentu. Setiap orang yang tampil di publik, dikala itu menjadi penafsir. Ada ahli, pengamat dan pemerhati dadakan, tapi itulah model kita memobilisasi demokrasi.

Selepas putusan MK, lain lagi realitasnya. Yang ramai saat ini yaitu ‘rekonsiliasi’, yang padanan bahasanya kira-kira begini ‘memulihkan keadaan, persahabatan, atau perdamaian’. Gagasan besar yang perlu ditangkap dari rekonsiliasi ialah niat kita agar sehati, bersenyawa antara keikhlasan hati dan perbuatan demi big interest. Rekonsiliasi bukan direduksi menjadi politis, seperti saat itu makar sangat berbau politis.

Sederhananya, rekonsiliasi bukan barang tabu dan berbahaya, mengancam. Bukan juga candu pembangunan yang merusak mental bangsa. Di kamar sebelah, kita perlu pula memeriksa dan menguji niat baik pihak yang mau melakukan rekonsiliasi, supaya proporsional kedua faksi dibahas. Jangan hanya karena kawin-mawin kepentingan jabatan sesaat, lalu rekonsiliasi dikukuhkan, ternyata hanya semu. Bagi pihak yang menolak rekonsiliasi dengan alasan tak mau masuk dalam sistem pemerintahan ataukah tidak ikhlas menerima oposan bersama di pemerintahan juga secara demokrasi tidak salah. Ini menjadi pergumulan kita yang patut dicari jalan keluarnya.

Semua pilihan politik itu berkonsekuensi, asalkan kita tidak over, bid’ah atau mendramatisir situasi. Sudah harus menerima dengan lapang dada bahwa proses politik telah menghasilkan kepemimpinan baru, dimana Jokowi-Ma’ruf yang menang dalam pergulatan Pilpres. Sportifitas dan kearifan berdemokrasi itulah yang kita perlukan saat ini. Sebab, apapun itu kita sama-sama akan menepuk dada dalam hal merindukan Indonesia lebih maju lagi kedepannya.

Sudahi bantah-bantahan soal ‘rekonsiliasi politik’ perlu atau tidak. Mau melakukan rekonsiliasi dengan syarat, atau menerima rekonsiliasi tanpa syarat? sungguh makin menambah noda etika demokrasi kita. Tidak urgent itu sebetulnya. Bagi saya yang masih awam, rekonsiliasi itu tumbuh dari keikhlasan, ketulusan dan kecintaan atas nama Tuhan. Bukan, atas nama kekuasaan, kepentingan keduniaan semata. Terlalu kecil itu menjadi dalil dan kunci pembuka jalan rekonsiliasi.

Begitu jelas kita mendengarkan dan nonton Prabowo dalam pidatonya setelah MK mengetuk palu sidang. Dirinya (Prabowo), bersama Sandiaga Uno telah menerima putusan tersebut dimana Jokowi sebagai Presiden terpilih dan Ma’ruf Amin Wakil Presiden untuk pemerintahan selanjutnya. Tak perlu lagi ‘digoreng-goreng’ dengan narasi destruktif. Tugas kita adalah menjahit irisan-irisan luka yang mungkin terbelah, mencari obat untuk memulihkan situasi.

Kita tegas meminta Presiden Jokowi mengokohkan persatuan. Pernyataan dan pandangan elit politik pun kita harapkan dapat menyejukkan suasana, kini rakyat telah sportif menerima proses politik. Hanya kadang, oknum politisi yang membuat gaduh dan cari sensasi, mereka merecoki sendi-sendi ketenangan rakyat. Peganglah prinsip itu, dimana pemenang tak boleh jumawa, dan merasa superior. Seperti itu pula, yang kalah bukan berarti hancur-berantakan martabat dan harga dirinya, ini hanya tentang kompetisi demokrasi.

Menang kalah harus bergandengan tangan membangun Indonesia, supaya adil, makmur, jauh dari kemiskinan, dibukanya lapangan pekerjaan dan tidak dijajah utang oleh bangsa Asing. Menang dan kalah juga sebetulnya sama-sama juara, ketika kedewasaan dikedepankan. Kontestasi politik Pemilu 2019 harus menjadi ajang tontonan yang berakhir menggembirakan semua pihak, walaupun diawal permainan relatif menegangkan.

Berhentilah memelihara tradisi saling sindir dan debat di Medsos, merasa diri paling benar. Terutama soal rekonsiliasi yang sampai hari ini masih ramai kita baca di postingan-postingan Facebook, tak ada untungnya. Turunkan tensi itu, dimana merasa menolak rekonsiliasi, mau melakukan rekonsiliasi dengan syarat, atau bahkan menolak sama sekali rekonsiliasi adalah sikap masing-masing pihak yang perlu kita hargai. Kita hanya memerlukan jedah waktu saja untuk kembali berfikir bijak, penuh kegembiraan. Jangan mau menjadi budak para pemburu kepentingan sesaat yang membuat kita mudah tersulut emosi, marah dan berkonflik antar sesama.

Intensitas pembicaraan soal rekonsiliasi dan makar di Medsos diakui meningkat, pada momentumnya. Ada resistensi, ada dukungan, dan ada poros yang memaklumi keduanya tetap mengambil peran masing-masing. Mereka yang mengerti, tak mau memaksakan kehendak berfikir bahwa oposisi dalam sistem demokrasi diperlukan, tidak kaget dan tak ambil pusing dengan isu-isu rekonsiliasi tersebut. Kita berusaha menakar konsistensi percakapan publik di Medsos, baik yang pro maupun yang kontra terhadap ‘rekonsiliasi’ dan ‘makar’, sama-sama ikut meramaikan dunia virtual.[***]

 

 

______________________

Catatan: Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Bongkar Pasang ‘Kabinet’ dan Relasi Politik Elektoral

Ilustrasi, politisasi birokrasi (FOTO Ist)

Catatan : Amas Mahmud, Redaktur Pelaksana Suluttoday.com

SERING kita temui terjadinya mutasi atau rolling pejabat ditingkat birokrat merupakan hal lumrah, dengan beragam pertimbangan sampai kamuflasi. Rolling pejabatan seutuhnya merupakan hak prerogatif pemerintah yang mengendalikan pemerintahan. Umumya pertimbangan prioritasnya yaitu berkaitan kompetensi, promosi jabatan, penyegaran, optimalisasi kerja dan seterusnya yang menjadi segudang alasan pemerintah selaku pengguna (user). Fenomena rolling atau restrukturisasi jabatan birokrasi paling nampak kita temui bila momentum Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dihelat.

Benarkah rolling memberi konsekuensi positif terhadap subsidi suara elektoral politik?. Kebanyakan birokrat dipakai dan dieksploitasi sekedar seperti mesin pendulang suara. Bagi saya, sederhananya rolling jabatan birokrasi tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan suara Pemilu bagi mereka yang mengkapitalisasi birokrasi. Iya, tidak ada, tidak berpengaruh signifikan maksudnya. Biasanya yang diandalkan dalam situasi politisasi birokrasi adalah intervensi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Alhasil, struktur dan tubuh birokrasi penuh noda, ‘dikomersilkan’, tidak orginal lagi pelayanan publiknya.

Hal tersebut yang dikhawatirkan lawan politik yang tidak punya koneksi terhadap birokrasi. Mereka yang tidak punya kemampuan mengendalikan birokrasi sering kali kalah dalam kontestasi Pemilu karena mobilisasi birokrasi untuk memilih politisi atau parpol tertentu. Padahal riskan memanfaatkan ruang intervensi, sekaligus sedikit ‘menebar teror’ dilakukan top eksekutif. Ada kontestan politik yang lihai memainkan birokrasi, mesti tidak semua yang terbiasa dengan pola-pola seperti itu.

Apapun pembenaran kita, indikasi atau bahkan fakta tersebut nyata adanya. Lihat saja, kasus sejumlah Kepala Daerah menyampaikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden, sejumlah Camat di Provinsi Sulawesi Selatan juga nekat menyampaikan dukungan politiknya. Inilah sebetulnya ironi demokrasi kita, mereka yang lebih pandai berdemokrasi menunjukkan sikap yang kurang elok.

Peluang mengontrol dan mengkondisikan birokrasi selalu dimainkan petahana. Baik calon kepala daerah petahana, maupun calon Presiden petahana. Itu berarti, publik harus terus diingatkan agar mawas diri. Tidak juga nimbrung, larut dan terbawa skenario pengkondisian massal dari calon pemimpin yang hanya hebat memanfaatkan kewenangan jabatannya.

Menarik suara dengan mencuri perhatian publik, dan melakukan sensasi politik merupakan trik para politisi memang. Bahkan sampai mengintimidasi konstituen dengan mempressure, cara seperti ini dilakukan pada tiap agenda politik. Tentu, tak lain adalah bentuk dari gagal paham politisi tentang kebebasan demokrasi, keliru, penyimpangan pemahaman dan implikasi dari merosotnya kesadaran demokrasi. Perlu diluruskan, partisipasi demokrasi dimaksudkan melahirkan solidaritas, transformasi, bukan paksaan.

Begitu pula dalam konsolidasi demokrasi, rakyat layak diberi bekal supaya tidak saling mencurigai. Contoh, kebaikan demokrasi tentang keadilan, keterbukaan, kejujuran, nilai kolektifitas, rakyat perlu selalu saling merangkul, bukan saling memukul atau saling menikung. Top eksekutif dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi teladan, terutama pada saat situasi politik yang dinamis menjelang Pemilu, Rabu 17 April 2019 ini. Target politik elektoral, janganlah menghalalkan segala cara.

Karena politik yang benar itu berdiri diatas nilai-nilai kemanusiaan. Jangan melakukan dehumanisasi dalam politik, politisi harus punya kekuatan moral, etika dan kebijaksanaan agar publik bisa menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan sosial. Jangan mengkerdilkan politik dengan intervensi, bujukan, bargaining kepentingan sesaat, saling menjatuhkan, dan black campaign. Mari saling mengingatkan, lahirkan kesadaran demokrasi yang terintegrasi, pelihara pikiran toleran, ramah, moderat, plural, akomodatif atas segala perbedaan pandangan. [***]

Menyentil Relasi Politisi, Hedonisme dan Kebiasaan Lupa

Jangan pilih parpol dan politisi pembawa bencana (Foto Ist)

Semua orang dilahirkan sama, kecuali para politisi. ~Groucho Marx, bintang film AS.

POLITISI memang tak bisa dilepas dari urusan kepentingan, perilaku hura-hura (hedonisme), dan kebiasaan lupa. Perilaku inilah yang sering kita temui, mewarnai aktivitas para politisi, baik yang berada di daerah terisolir seperti Kabupaten/Kota yang mungkin masih jauh dari hiruk-pikuk kemewahan modernisme, namun rotasi pergaulan politisi memang sering saja bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Sebagaimana politik secara teori, bahwa ilmu yang satu ini merupakan suatu hal yang dinamis, tidak statis sehingga demikian aktor politik yang berada didalamnya pun selalu membiasakan diri dengan pembaharuan.

Atas alasan itulah, cukup banyak politisi yang berlagak menjadi agen transformatif. Ada hal positif dibalik aktivitas-aktivitas politik yang juga kita jumpai dimasyarakat kini, diantaranya berupa tatap muka (silaturahmi), sosialisasi politik, pendidikan politik dan diskusi-diskusi konstruktif yang menjadi tradisi dari politisi. Semangat yang demikianlah perlu terus dirawat, bukan dikerdilkan atau pula dihilangkan dengan praktek-praktek politik instan gaya kapitalis yang doyan memposisikan Mall dan Hotel sebagai tempat nyaman melakukan loby-loby kepentingan.

Praktek politik harus tumbuh kokoh berpihak dengan masyarakat dan tau apa yang hendak diperjuangkan rakyat, bukan selesai pada kesepakatan-kesepakatan elit politik saja. Tidak dapat dipungkiri, politik itu alat dan jalan perjuangan yang ‘akomodatif’ dilihat dari keberagaman kepentingan didalamnya secara kelembagaan partai politik (parpol), disitulah persilangan kepentingan ditampilkan. Akomodatifnya politik bukan terletak pada itu semata, tetapi pada aktualisasi kepentingan kepada rakyat yang utama.

Namun untuk hal yang populis, politik harus benar-benar memperhatikan dan mengedepankan kepentingan semua pihak, membiasakan musyawarah mufakat, membina kerukunan, kebersamaan, dan menjaga hubungan emosional antara para politisi dengan rakyat sebagai konsep dasar demokrasi. Politisi kini memang terbiasa dengan hedonisme, meski tidak semua, begitupula dengan kebiasaan lupa atas janji-janji politiknya.

Terkait hedonisme, politisi apalagi yang telah duduk di lembaga DPR baik DPR RI maupun DPRD, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun hampir sama caya hidupnya. Menargetkan kekayaan, hidup mewah, bahagia dan sejahtera, kalau bias hura-hura (hedon) akan mereka lakukan, walau tidak semua. Untuk mendapatkan ‘obsesi’ sesaat itu, maka perilaku koruptif (menjadi pencuri) terhadap uang rakyat mereka lakukan, konspirasi atas kepentingan-kepentingan sepihak mereka lakukan meski mencederai kepentingan rakyat selaku pemilik kedaulatan. Coba dilihat itu perilaku korupsi yang dipertontongkan di DPR RI, sudah mewabah di daerah (DPRD) banyak kasus para wakil rakyat ditangkap karena korupsi.

Begitu juga kebiasaan lupa yang seringkali melekat pada seorang politisi (Eksekutif dan Legislatif), ketika tiba momentumnya kampanye mereka tak sedikit yang member janji manis kepada konstituen, bahkan menjadi sangat baik kepada rakyatnya. Tak diminta dan tidak diingatkan pun, mereka memberikan sesuatu (uang, hingga sembako) kepada masyarakat yang diposisikan sebagai objek politik, tapi bila telah selesai kesempatan kampanye itu, rakyat dilupakan, janji-janji mereka dengan begitu cepat mereka lupa.

Berhati-hatilah menjadi konstituen, jangan mau tertipu untuk kesekian kalinya memilih politisi yang lupa ingatan (pikun) atau pura-pura lupa ingatan itu. Karena perubahan bangsa ini ternyata harus dimulai dari rakyat (konstituen), dan kesempatan emasnya berada disaat momentum politik seperti Pilpres, Pileg, sampai Pilkada. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman anda memilih pemimpin atau member suara kepada para politisi, bila sejauh bermanfaat untuk kemaslahatan banyak orang, maka lanjutkanlah dengan terus memantapkan sikap.

Bila, hanya mendatangkan kemiskinan dan malapetaka, maka sudah saatnya anda mengganti pilihan, lebih selektif lagi memilih para politisi, jika semua yang kalian nilai tidak pantas dipilih, sudah pasti memilih untuk tidak memilih juga pilihan anda sebagai rakyat. Daripada memilih hanya mendatangkan ‘musibah’, karena orang yang anda pilih nantinya menjadi koruptor, menyalahgunakan kewenangannya, tidak amanah, dan kembali membuat anda atau kita semua menjadi hidup miskin yang terstruktur.

Politisi yang pelupa harus disentuh nuraninya dengan tidak memilih mereka lagi, begitupun politisi hedon. Mereka-mereka itu belum layak dijadikan teuladan, mereka belum bias diberikan kepercayaan, jauhkan saja mereka dari urusan ‘membawa amanah rakyat’, sudah saatnya bermigrasi pilih mereka para politisi ulet, konsisten, berwawasan luas, yang dapat dipercaya (trust), bukan penghianat rakyat yang doyan lupa, atau politisi yang memanjakan diri dengan hura-hura memanfaatkan kepentingan rakyat untuk bersenang-senang.

Terserah memilih figure atau parpol yang memiliki kepercayaan tinggi, masyarakat jangan anti dengan proses pembelajaran demokrasi, segala resiko yang didapatkan rakyat hari ini tak lain adalah akibat dari pilihan politiknya kemarin. Karena sekali lagi, tidak perubahan yang terjadi sendirinya tanpa ada tindakan dari kita, saatnya berubah bersama dengan saling mengingatkan untuk tidak lagi memilih politisi hedonis dan politisi pelupa. Rakyat bersatu melakukan perlawanan dengan cerdas yakni melalui cara tidak memilih politisi abal-abal, instan, suka lupa janjinya serta politisi hedon, yang hanya memanfaatkan suara rakyat.(***)


Penulis Amas Mahmud, Redpel Suluttoday.com
iklan1