Tag: amas mahmud

Berbagi Paket Bantuan, KNPI Manado Bagikan untuk Pengurus

Penyerahan paket bantuan kepada pengurus KNPI Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Mengambil bagian untuk memerangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Manado, Sabtu (23/5/2020) mendistribusikan bantuan berupa bahan pokok kepada para pengurusnya yang terdampak Covid-19. Kegiatan berbagi kasih berlangsung di Teling Wanea Kota Manado yang dihadiri langsung Ketua DPD KNPI Manado, Erick G. Kawatu, SE.,MM dan Sekretaris DPD KNPI Manado, Amas Mahmud, S.IP.

Menurut Bung Erick, begitu sapaan akrab jebolan Unsrat Manado ini, bahwa KNPI Manado akan memberi bantuan secara bergilir atau bergelombang kepada masyarakat. Terlebih kepada para generasi muda yang terdampak pandemi Covid-19. Erick juga berharap agar bantuan yang disalurkan disaat umat Islam tengah menjemput Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah ini bermanfaat.

”Untuk bantuan tahap pertama kita prioritaskan dulu kepada teman-teman pengurus KNPI Manado. Memang kita semua dalam situasi keterbatasan. Puji Tuhan, meski sulit kita masih bisa meluangkan waktu untuk berbagi. Untuk gelombang penyaluran bantuan berikut akan kita maksimalkan kepada masyarakat. Begitu pun kepada teman-teman yang belum tercover, kita berusaha agar mendapatkan bantuan bahan pokok seperti yang kita bagikan saat ini,” ujar Bung Erick, di Kantor KPID Sulawesi Utara (Sulut) yang didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD KNPI Manado, Richard Pesik, SE.

Sementara itu, Sekretaris KNPI Manado menyampaikan pentingnya bantuan tersebut diberikan. Aktivis jebolan HMI itu menyampaikan rencana kedepan yang dilakukan KNPI Manado di tengah memerangi wabah Covid-19. Amas juga berharap agar generasi muda dapat melaksanakan aktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan dan selalu menjaga kebersihan dalam memulai rutinitas.

Ketua dan Sekretaris DPD KNPI Manado saat mengingatkan para pengurus (Foto Suluttoday.com)

”Alhamdulillah untuk pelaksanaan bagi-bagi bantuan sosial dari DPD KNPI Manado siang tadi berjalan lancar. Paket bantuan ini berasal dari anggaran pribadi Ketua KNPI Manado sendiri, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang menerima. KNPI Manado akan terus mengambil bagian di tengah situasi pandemi Covid-19 yang menyulitkan masyarakat Manado saat ini. Mari kita sama-sama saling mengingatkan agar menjaga jarak dalam beraktivitas. Memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker dan rajin mencuci tangan,” kata Bung Amas menutup.

Untuk diketahui, rincian paket yang disalurkan KNPI Manado diantaranya; Beras Premium 5 kg, Telur 10 butir, Ikan Tuna Kaleng 3 buah, Minyak Goreng 1 L, Gula pasir, Garam dapur. Begitu juga ada Mie Instan 5 bungkus, Sabun antiseptic, Masker kain dan Kaos KNPI.

(*/Rahmat)

Politisi Avonturir dan Meningkatnya Oportunisme

Bung Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Sekretaris DPD KNPI Manado

Ahirnya para politis seperti lama sampainya pada tujuan politik mereka. Kondisi itu terbaca, dari jenjang karir atau kiprah para politisi dari mudahnya sampai tumbuh uban masih haus kekuasaan. Mereka terus bertenggar dalam praktek politik rebutan kekuasaan, tidak berniat lagi naik kelas, dan tidak mau turun kelas tentunya. Nafsu berkuasa dari mereka terus membuncah, belum juga klimaks.

Seperti mereka belum punya kamus soal pensiun dihari tua. Tak ada masa pensiuannya, tak ada istilah moratorium untuk mereka politisi tulen dan senior. Lemahnya, mereka hanya mau menyasar kekuasaan. Takut kehilangan strata sosialnya, takut kehilangan harta dan kelaparan, mungkin ya?. Konsekuensinya, makin banyaklah antrian politisi dibelakang mereka. Macet, bahkan matilah regenerasi politik. Kesempatan berprestasi bagi politisi yang baru seperti terkunci.

Tak hanya itu, ada pula fenomena politisi avonturir (petualang) atau umumnya kita kenal sebagai politisi ”kutu loncat”. Di Provinsi Sulawesi Utara, sudah banyak kita saksikan. Dari partai politik tertentu, mungkin merasa kepentingannya tidak terakomodasi, mereka pindah. Bermutasi dari satu partai politik ke partai politik lainnya, bagi mereka biasa. Dari sisi konsistensi ideologisasi partai, ini bermasalah sebetulnya. Sebagai politisi, harus punya identitas dan komitmen, istiqomah.

Berpindah-pindah partai politik menandakan bahwa politisi tersebut hanya memburu jabatan kekuasaan. Tidak mendidik publik politik memang. Fenomena politisi avonturir ini membahayakan demokrasi, mereka tak mau ambil pusing dengan konsensus kolektif. Yang penting mereka aman terlebih dahulu, yang lainnya nanti diatur kemudian. Begitu individualistic cara berfikir dan tindakan mereka.

Walau begitu, dalam perspektif demokrasi kita semua harus menghormati pilihan itu. Tapi berharap lebih soal komitmen kepada mereka, berhentilah, jangan berharap. Mereka cenderung bersekutu, dikelilingi atau berkawan dengan kaum oportunis. Mereka yang oportunis bisa muncul dari mana saja, dari latar belakang profesi apapun. Jangan heran, makala politisi avonturir ini bermalasah hukum, dan tiba-tiba jatuh miskin, kebanyakan kaum oportunis ini menjauh.

Tipikal para penyembah berhala kepentingan pribadi itu tidak menghargai pertemanan dan kekeluargaan. Bagi mereka yang utama adalah kepentingan individu. Spirit antara politisi avonturir dan kalangan oportunisme sangat cocok. Mereka pasti memiliki tujuan yang sama, yakni masing-masing mau cari aman sendiri. Bulsit dengan kepentingan publik. Bagi mereka kepentingan rakyat, menjadi hal kesekian.

Kekuasaan yang diberikan rakyat, dimanfaatkan seperlunya untuk rakyat. Selebihnya, manfaat untuk diri dan keluarga yang diprioritaskan. Menjadi perlu waspadalah kita semua, saling ingat-mengingatkan agar tidak terjerumus. Ketika rakyat lalai, lalu mereka politisi avonturir dan oportunis berkuasa, maka siap-siaplah kita menjadi budak. Rakyat yang dekat dilingkar kekuasaan saja yang menjadi perhatiannya.

Bagi-bagi proyek dan pesta pora memanfaatkan jabatan mereka lakukan dengan bangganya. Seolah-olah mereka mengabaikan dan tidak peduli dengan mata telinga publik. Kekuasaan baik di Nasional maupun Daerah hanya menjadi alat mengumpulkan harta. Karakter seperti itu, disekitaran kita banyak kita saksikan, pemimpin berwatak avontirur dan oportunis. Ketika tiba mereka tamat dalam berkuasa, pasti gelisah dan galau melanda, baru mereka menyadari bahwa rakyat adalah segalanya. Mulai lagi, mereka mendekat, ambil hati rakyat untuk berharap dipilih kembali ketika punya kepentingan publik.

Politisi picik seperti itu namanya. Tak tanggung-tangguh, mimbar di rumah ibadah menjadi lahan dan panggung strategis bagi mereka berkampanye. Unjuk kesolehan dipertontonkan, targetnya apa, agar meraih simpati publik, dan dipilih menjadi pemimpin lagi, meski rakus. Mereka tidak menggunakan perasannya saat mengelola kekuasaan, memposisikan diri seperti tuan-tuan besar. Rakyat harus diberi pengetahuan agar tak lagi tertipu.

Edukasi politik harus dilakukan politisi yang populis dan progresif. Mita yang berada distruktur luar partai politik juga punya tanggung jawab moral mengingatkan rakyat agar tidak salah memilih. Pameran kebohongan perlu segera diakhiri, jangan rakyat dijadikan alas kaki. Kemudian, memuliakan rakyat yaitu dengan program-program yang pro rakyat. Berikan kemudahan kepada rakyat, bukan nanti tiba tahun politik baru rakyat pura-pura diperhatikan.

Proses pembodohan dalam praktek politik yang berjalan sistematis harus disudahi. Dipangkas habis. Jangan ada kompromi bagi politisi avonturir, dan kaum oportunis yang kerjanya seperti lindah. Menghisap darah rakyat lalu disisi lain, merekayasa diri menjadi pembela rakyat. Politik bukan arena menampilkan kepalsuan. Kenali para penganut avonturir dan kaum oportunis, gunanya apa? Tentu untuk menghindari mereka.

Nah, untuk diketahui, ciri khas oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Tersebarlah para politisi penjilat. Dapat dikroscek kecenderungan orang-orang oportunis ini, mereka hanya menuhankan dan takut kepada penguasa, pengusaha atau siapa saja yang memberi mereka manfaat.

Memang begitu, salah satu trik menghalau demokrasi adalah dengan memberi ruang kepada politisi avonturir dan kaum penjilat oportunis ini tumbuh subur. Dalam pikiran kaum avonturir yang penting kepentingan mereka terpenuhi. Tak mengenal siapa tuannya. Bagi yang memberi manfaat, disitulah mereka akan bersama-sama.

Hal yang mirip dengan watak oportunisme. Semua berdasarkan atas asas manfaat, tidak lebih. Kalau misalkan ditemukan ada lebih untuk mereka berikan kepada rakyat, anggaplah itu bonus. Namun secara umum dalam jejak mereka dikenal anti demokrasi. Mereka tidak terbiasa dengan perundingan, musyawarah mufakat, hanya mau dengan hal-hal praktis pragmatis. Rakyat segera menganali dan tinggalkan mereka, jangan menjadi korban untuk kesekian kalinya.

Mereka saat ini bisa berada sebagai penguasa, politisi, antek-antek penguasa dan dalam posisi peran sosial lainnya. Ketika politisi avontirur dan kelompok oportunis bersatu dalam kompromi kepentingan, maka berhati-hatilah bagi mereka yang menjadi oposisi. Memang begitu tidak elok, akomodasi kepentingannya tersumbat, tidak terdistribusi lancar dan adil kepada rakyat.

Kaum oportunisme ini terus mengalami eskalasi. Dari tiap periode proses politik mereka berkembang, penyebabnya karena kaderisasi melalui praktek-praktek mafia atau broker politik juga berjalan efektif. Belum lagi efeknya ke bawa, melalui perilaku yang menular ke rakyat. Pemilih (konstituen) diperbiasakan dengan politik pragmatis, cara ”menjilat” demi mendapatkan sesuatu diajarkan politisi kepada rakyat. Bahkans ecara transparan, begitu menyedihkan memang.

Kepemimpinan Adalah Teladan, Sebuah Perspektif Humanis

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Dalam buku literatur kepemimpinan secara teoritis menawarkan bermacam cara. Bagaimana trik menjadi pemimpin yang ideal, pemimpin idola, dan pemimpin teladan yang diharapkan rakyat. Jika kita merujuk pada teori perencanaan yang diajukan George R. Terry, maka akan ditemukan Planning, Organizing, Actuating dan Controlling atau yang akrab kita sebut POAC. Berarti seorang pemimpin harus punya modal, diantaranya mengerti tentang cara merencanakan, mengorganisir, menjalankan, dan mampu mengendalikan apa yang dilaksanakan.

Kalau menyimak pemahaman dasar itu, cukup mudah. Namun, kebanyakan pemimpin-pemimpin kita mengalami kesulitan dalam tataran implementasi. Bagaimana tidak, karena dalam praket kepemimpinan acap kali diperhadapkan dengan irisan kepentingan yang plural. Keberagaman kepentingan inilah yang menyebabkan pemimpin gagal mengelola kekuasaan. Sehingga akhirnya pemimpin itu menjadi kehilangan legitimasi dan mendapatkan yang namanya distrust.

Kemudian, kenapa tema besar dalam tulisan ini adalah ”pemimpin itu teladan”?. Berarti ada pertanyaan yang nanti berkembang, bahwa jangan-jangan ada pemimpin kita saat ini yang tidak menjadi teladan.  Padahal betapa mulianya pemimpin, mereka sebagai panutan atau role model. Beberapa spanduk berukuran besar dipasang di depan jalan umum yang bertuliskan ”Kepemimpinan Adalah Teladan”, menggelitik saya ikut sumbang pikiran. Saya setuju tentang narasi besar itu.

Perlu di bumikan, jangan sekedar menjadi pajangan. Bukan pula gaya-gayaan, melainkan dapat dijalankan ungkapan tersebut oleh mereka yang kini menjadi pemimpin kita. Selanjutnya, roda kepemimpinan itu bergantian, tidak berhenti pada satu generasi saja. Artinya, dalam rangka edukasi publik, maka perlu para pemimpin itu merawat akal sehat publik dengan tindakannya. Pemimpin harus hadir sekaligus menjadi inspirasi bagi rakyat. Spanduk yang disebarkan di beberapa lokasi strategis di Manado itu, menurut saya adalah upaya literasi politik. Perlu kita beri apresiasi, sosialisasi untuk membangun kesadaran publik yang baik telah dilakukan.

Seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa pemimpin itu perlu bersikap bijaksana dan profetik. Ketika di depan ia memberi contoh, di tengah memberi semangat. Lalu, bila ia berada di belakang, maka pemimpin tersebut harus mampu memberi pengaruh. Di pentas Pilkada Serentak 2020, warga Sulawesi Utara tentu merindukan pemimpin paripurna. Setidaknya, pemimpin yang tidak munafik, jika berani berjanji, akan ia tunaikan janji tersebut.

Tapak langkap pembangunan yang dibuat Gubernur Olly Dondokambey, dan para Gubernur-Gubernur terdahulu meninggalkan jejak yang luar biasa. Konsep pembangunan berkelanjutan, mengajarkan kita generasi hari ini untuk bersyukur, mengakui, memberi apresiasi dan menaruh hormat kepada mereka. Atas kontribusi, karya dan kesungguhan mengabdi, membuat Sulawesi Utara sampai saat ini mengalami kemajuan pesat. Dalam seleksi kepemimpinan daerah di Pilkada Serentak 2020, rakyat perlu pula merefleksikan pilihan-pilihan politiknya.

Karena pemimpin tidak sekadar menciptakan pengikut. Melainkan menciptakan lebih banyak pemimpin. Kerinduan untuk terlahirnya regenerasi kepemimpinan yang hebat dan berkualitas itulah yang dinanti, sehingga rakyat patut diingatkan agar selektif. Berpijak pada pesan yang ada dalam spanduk ”Kepemimpinan Adalah Teladan”, berarti diperlukan revolusi kesadaran, kejujuran dan keberanian dalam memilih di Pilkada 23 September 2020 kelak. Semua rakyat diberikan penghargaan yang sama atas nama demokrasi, di TPS nanti tiap mereka yang wajib pilih punya satu suara per orang.

Tak membedakan, baik Guru Besar, buruh, politisi, broker, birokret, petani, rakyat termarginal, keluarga pejabat. Kalangan borjuis dan miskin papah, pun punya hak suara yang sama dalam berdemokrasi. Maka dengan itu, jangan disia-siakan hak memilih tersebut. Ketika kita membaca probabilitas kemunculan pemimpin teladan, umumnya mereka terlahir dari bawah. Tidak instan, sosok pemimpin teladan itu mereka yang biasanya terbentuk dari kesulitan-kesulitan hidup.

Pemimpin teladan yaitu mereka yang juga sudah tuntas sejak dari dirinya. Tidak terpenjara pada penguasaan, kontrol dan intervensi orang lain. Yang ditakutinya hanyalah Allah SWT. Mereka tumbuh dengan kemandirian, kejernihan pikirannya, keikhlasan, memahami adab, tidak gila dengan pujian dan penghargaan. Pemimpin teladan itu tak mau banyak mengobral janji, ia sadar diri. Tau apa yang menjadi kemampuannya, bicara sekedarnya, kemudian lebih banyak bekerja.

Seperti itu pula, pemimpin teladan itu mereka takut mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tidak berlaku zalim kepada orang lain, tidak pendendam. Menjauh dari korupsi tentunya, ia tumbuh subur dengan tradisi saling menghargai. Mengerti sosiokultural rakyat, tidak jumawa. Pemimpin yang berkarakter, dalam ucapan dan perbuatannya melahirkan pelajaran yang ditiru rakyat. Mereka bertindak mengintegrasikan rakyat, punya kepekaan sosial. Bukan mendiskriminasi rakyat atau menjadi sumber konflik di tengah rakyat. Pemimpin teladan itu, ketika ia tiada rakyat mengingatnya. Mendoakannya tiap saat. Pemimpin teladan berarti ia yang selalu menjadi problem solving.

Dalam perspektif humanis, pemimpin teladan yakni mereka yang menghargai hak-hak dasar rakyat. Mereka yang memiliki komitmen terhadap perjuangan kemanusiaan. Menegakkan keadilan, memerangi kemungkaran, membawa rakyat pada kesejahteraan. Tidak membudayakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), potret pemimpin yang bertindak atas keputusan-keputusan rasional. Mendahulukan kepentingan kolektif, mengabaikan kepentingan personal dirinya dalam urusan kepemimpinan publik. Dan menjadi pemimpin yang ramah, bukan pemarah.

Politik Kaca Retak, Sebuah Kontemplasi

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Secara garis besar para politisi punya panutan. Sekecil-kecilnya mereka punya teladan dan tokoh idola dalam berpolitik. Hal itu bisa menjadi energi tambahan, penyemangat untuk memperkuat stamina mengabdi dari politisi tersebut. Tanpa itu, berarti politisi tersebut dapat dikategorikan berjalan tanpa arah. Paling tinggi dari itu semua adalah keyakinan terhadap Tuhan pemilik alam semesta. Kehebatan para Nabi, yang akan menjadi jalan penuntun kebenaran bagi politisi modern.

Dalam skala yang paling sederhana politisi itu adalah mereka yang memasang harapan. Baik harapan berupa kesejahteraan banyak orang, terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sampai pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara luas. Seperti ‘’kaca retak’’, politik memerlukan sarana yang lengkap, tanpa sekat. Ketika dalam berpolitik saja politisi terpecah, melebur dalam kontaminasi kepentingan parsial, maka tujuan akhirnya akan bias.

Sebetulnya, dalam kehidupan politik, politisi perlu menjadi dirinya secara utuh. Jangan berkonflik terus-menerus. Politisi sejati dilarang melahirkan lawan. Ia sepantasnya memproduksi kawan sebanyak-banyaknya. Jangan politisi terperangkap pada ‘’politik kaca retak’’. Lihat apa hasilnya sebuah objek yang ditampilkan dalam kaca pecah?. Bayang tak akan berbentuk sempurna. Terkapling antara pecahan-pecahan itu, meski objek didapan kaca tersebut sempurna. Hasilnya mengecewakan.

Bayangkan saja, bila politisi terjebak pada politik kaca retak. Seperti apa adanya, kaca retak sukar dan bahkan tak dapat disambung seindah, dan sebaik semula. Bagaimana jadinya, jika retakan itu terurai dalam bentuk-bentuk kecil. Akan melukai, meski tidak terlihat, namun pecahannya itu membahayakan nawa manusia. Menghindarlah dari politik keca retak. Bersihkan kaca, jagalah terus agar disaat bercermin selalu indah bayangan yang terlihat. Tidak menyisahkan penyesalan.

Cukup banyak pula politisi yang berpikir pincang, merasa paling super. Meremehkan lawan, bahkan kawan sendiri diremehkan. Karakter yang seperti itu membahayakan diri politisi sendiri. Bersegeralah keluar dari penyakit tersebut. Model penyakit laten yang membunuh karir politisi. Politisi yang benar, mereka mencari kawan koalisi. Sebanyak-banyaknya mengkonsolidasi sekutu, bukan mecari-cari musuh. Perbanyaklah senyum, jadilah politisi yang ramah. Dari keramahan, mendatangkan berkah politik, kau disayangi masyarakat.

Politisi mandul dalam pikirannya juga ada. Tipikalnya, mereka malah berfikir. Suka yang instan, tak terbiasa dengan dialektika. Kritik dianggap sentiment, dan antipati. Mereka memilih lebih nyaman menyendiri dari pada berada dalam keramaian dan diskusi interaktif. Langkah yang demikian itu mematikan politisi, politik itu sentuhannya masyarakat. Bukan mengisolasi diri dalam ruang ramainya percakapan publik. politisi itu tempatnya bersama masyarakat, hidup matinya ‘’dirahim’’ masyarakat.

Pijakan moralitas, termasuk satu pegangan yang perlu menjadi pakaian politisi. Melalui kesadaran personal, politisi harus terlatih dan dididik menjadi insan bermoral. Mereka tau membedakan mana yang menjadi haknya, serta mana yang bukan haknya. Bertindak atas pengetahuan itu, ya bergerak, bukan diam ditempat. Politisi juga corong, menyampaikan kebenaran, merubah mindset masyarakat. Dari yang tidak tahu, menjadi tahu. Kurang terbiasa melakukan hal-hal perubahan sosial, menjadi terbiasa. Teladan seperti itulah yang disebut sebaik-baiknya politisi.

Sesekali politisi pamer kesolehan. Bukan untuk menjadi munafik, tapi mengasah diri berbuat baik. Melatih ketidakbiasaan menjadi biasa melakukan sesuatu yang baik, sekaligus bermanfaat bagi banyak orang. Lebih baik melakukan hal baik, dari pada tidak sama sekali. Parahnya lagi, tidak mau melakukan hal baik, lalu nyinyir ketika melihat politisi lainnya mengajak pemilihnya atau masyarakat melakukan hal-hal baik. Kalau seperti demikian dipelihara dalam otak politisi, maka tak mengapa disebut politisi sesat pikir atau berfikir sungsang.

Banyak peristiwa politik hari ini, termasuk di Sulawesi Utara memberi pelajaran. Betapa kerasnya pertarungan politik, sampai-sampai para politisi terjebak pada ‘’politik kaca retak’’. Yang dituainya, bukan lagi saat meninggal dunia, namun masih berada di dunia pun, resiko yang dituai dari apa yang dilakukannya kepada orang lain dirasakan. Contohnya, kekalahan politik. Bertikaian kepentingan yang berujing saling jebak-menjebak. Mencari-cari kesalahan, politisi yang dipenjarakan karena aib politik. Serta beragam kasus lainnya yang dilakukan politisi, kemudian dampaknya dirasakan saat ini.

Politisi yang banyak melahirkan permusuhan juga akan menjadi sunyi dikala berakhir kejayaannya. Tak hanya itu, politisi yang seperti itu banyak musuhnya. Demi savety, kadang politisi tidak mau bersikap frontal menyerang. Mencari aman, kadang kala juga mereka menggunakan metode membunuh dalam pelukan. Ini juga menakutkan. Bencana yang paling dahsyat dihadapi para politisi yang suka dengan praktek ‘’kaca retak’’ yaitu akan diserang disaat dirinya tak lagi berkuasa.

Ada juga politisi yang menggandrungi kesantunan berpolitik. Pelaku politik ‘’kaca retak’’ akan menjadi musuh bersama politisi lainnya. Tanpa ampun, ia akan diserang ramai-ramai oleh lawan politiknya. Menghindari datangnya malapeta politik tersebut, menahan dirinya politisi yang senang dengan agitasi, senang membunuh karir politik orang lain. Senang menggunting dalam lipatan, senang menghianati perjuangan politik, berhentilah. Karena kau akan dihukum, tidak saja nanti kau mati, melainkan di dunia saja akan kau diberikan sanksi moral. Berbuat baiklah wahai para politisi.

Seperti pesan Sufi dari Persia, Jalaluddin Rumi bahwa setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segalanya. Kata Bruce Lee, aktor film Cina, jadilah seperti cermin. Betapa pentingnya ”cermin”. Runtuhlah harapan melihat bayang-bayang yang utuh dalam cermin politik, bila cerminnya telah menjadi retak. [**]

Petahana dan Potensi Kecurangan Pilkada, Perspektif Politik Elektoral

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Politik sederhananya adalah pelayanan. Bagaimana politisi membangun keakraban dengan konstituen. Sudah sejauh mana sang politisi berkontribusi kepada masyarakat. Berbuat baik, bekerja setulus hati untuk masyarakat. Indikator ini sebetulnya patutnya terus diekspos, sebagai bentuk sosialisasi politik. Sebab masyarakat kita kebanyakan mulai lupa. Abai terhadap hal-hal objektif dan selayaknya. Pergeseran paradigma politik seperti ini melahirkan kepemimpinan yang tidak peka terhadap kepentingan publik. Lahirlah pemimpin yang mis-realitas.

Efeknya, politisi karbitan, kurang kualitas yang dipilih rakyat. Karena diiming-imingi jabatan dan uang, hak politik menjadi nilai tukarnya. Lalu bagaimana dengan peluang incumbent atau petahana dalam Pilkada?. Sudah barang tentu makin terbuka. Pasalnya, keistimewaan petahana karena sedang mengendalikan kekuasaan. Jabatan yang diemban itu menjadi nilai tukar dalam politik. Ketika petahana maju di Pilkada, maka peluang menangnya besar, dengan mempolitisasi birokrasi.

Berbagai hal yang menunjang kemenangan tersebut. Termasuk potensi mengendalikan dan memobilisasi suara melalui kebijakan. Instrumen yang dipakai adalah intervensi birokrasi dan intimidasi. Tentu teknis operasinya yaitu melalui penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Jika ada birokrat yang memangku jabatan struktural, kemudian tidak mendukung kepentingan petahana, maka akan diberikan sanksi. Kekerasan struktural dilakukan. Faktanya berupa rolling jabatan, non job pejabat begitu tinggi angkanya disaat momentum Pilkada. Padahal, jabatan birokrasi merupakan jabatan karir.

Meski menjadi hal lumrah dalam karir birokrasi mutasi itu. Tapi, konteks dominasi politik ini yang membahayakan marwah dan wajah birokrasi. Independensi birokrat tercemar. Akhirnya, terdegradasi urusan rotasi pejabat birokrat, bukan lagi pada etos kerja, kualifikasi. Kelayakan dan kepantasan menjadi pertimbangan, melainkan aspek like and dislike. Konsekuensinya, rusaklah kehidupan demokrasi. Tumpang tindih kepentingan dan kewenangan. Paling fatal lagi, birokrasi menjadi candu baru bagi pelayanan publik. Sudah seperti sistem balas dendam, akhirnya proses birokrasi berjalan. Tiap pergantian Kepala Daerah, model pengisian jabatan birokrasi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan vested interest.

Bukan birokrat handal, dan layak menempati posisi tertentu, dipaksakan. Tidak layak memegang suatu jabatan, tapi karena punya relasi keluarga, perkawanan dan persamaan pilihan politik, diberikan jabatan itu kepadanya. Instruksi dan kebijakan pimpinan tidak lagi berasaskan kajian obyektif. Yang belum layak secara kepengkatan, disiasati sampai mendapatkan posisi yang ditargetkan. Politik dan area birokrasi menjadi campur-baur. Sungguh memprihatinkan. Dari sinilah kekuatan petahana berasal. Kelucuan yang menggelitik dari praktek-praktek ‘bar-bar’ semacam itu, menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak prima. Hal ini mengantar petahana untuk menang.

Seolah-olah petahana sudah punya saldo suara, dengan mengandalkan kekuatan ASN. Mobilisasi massif dilakukan. Baik saat kampanye politik, sampai pemilihan dilaksanakan. Mulai dari Sekretaris Daerah, para Asisten Kepala Daerah, Kepala Dinas, Camat, Lurah, bahkan Kepala Lingkungan, semua bekerja untuk kemenangan sang petahana. Artinya, potensi curang sangat besar dilakukan petahana. tidak perlu terkejut kemudian, jika petahana menang dalam kompetisi politik. Kekuatan super yang sering dimainkan petahana ialah memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk kepentingannya. Kapitalisasi kebijakan agar petahana unggul dalam Pilkada.

Hal sederhana yang menjadi contoh, misalkan para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, diolah untuk keuntungan politik petahana. Lalu lintas atau pintu masuk yang dilakukan petahana agar mengutak-atik program nasional juga bermaksud agar menang. Bantuan pemerintah, dikapling menjadi seperti bantuan perorangan petahana. Para penerima bantuan pun dibisiki pilihan, sebagai kompensasi dari bantuan yang mereka terima, maka saat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) haruslah memilih petahana. Mengumpulkan logistik kampanye pun cukup mudah dilakukan. Dengan menarik simpul-simpul penyumbang dana, konsolidasi massa gampang dilakukan dengan mengerahkan jajaran pemerintahan sampai ke Lingkungan terkecil.

Para tokoh agama dan tokoh masyarakat, pimpinan Ormas dikanalisasi melalui bantuan dana hibah. Para Imam, Pendeta atau pemuka agama lainnya diberikan santunan atau insentif dengan alasan uang operasional. Tentu itu tidak gratis, ada balas budi politik. Modus operandinya seperti itu adanya, take and give. Kemenangan petahana memang bergantung pada instrument birokrasi. Para Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan diberi target politik. Ketika tidak mecapai target, akan diberikan sanksi. Dicopot dari jabatannya.

Inilah riskannya wilayah birokrasi yang dimainkan petahana. Dampak lain yang muncul yaitu sesama birokrat saling curiga. Mereka bekerja untuk tebar pesona kepada pimpinan. Para pimpinan organisasi perangkat daerah hanya fokus pada bagaimana cara memenangkan sang petahana. Jelang Pilkada 2020 di Sulawesi Utara pun hal itu berpeluang dilakukan. Semua tergantung kreativitas dan kelihaian petahana dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Semoga tidak dilakukan.

Kondisi itulah yang mengharuskan penyelenggara Pemilu bekerja ekstra dan optimal. Bawaslu sampai jajaran paling bawah yakni Panwaslur jangan diam. Tak boleh kompromi terhadap praktek-praktek yang melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Silahkan ditindak tegas, yang salah wajib ditertibkan. Bila perlu potensi dan energi Badan Pengawas Pemilu difokuskan benar pada pergerakan petahana. Melalui ‘jurus mabuk’ mengintervensi birokrasi para petahana secara elektoral akan lebih berpeluang menang. Jangan menganggap kekeliruan ini sebagai hal lazim dalam demokrasi. Mengaduk-aduk bangunan birokrasi dengan kepentingan politik praktis, adalah bentuk kecurangan Pemilu, harus ditindak.

Sebagai pembelajaran juga, bahwa non petahana perlu mewaspadai segala kebijakan-kebijakan kejutan yang diambil petahana. Perlu bersama masyarakat untuk memproteksi kebijakan pemerintah, mencurigai. Jangan dikait-kaitkan kebijakan publik dengan urusan kampanye politik sebagai calon Kepala Daerah. Harus mampu memisahkan hal itu. Ketika pergerakan petahana dalam kendali pengawasan ketat, maka potensi pelanggaran hukum akan terminimalisir. Sekecil apapun praktek deviasi dalam Pilkada harus diberikan sanksi secara adil.

Para competitor di Pilkada juga jangan ikut-ikutan pola permainan petahana, karena selain membahayakan. Cara demikian merusak nilai demokrasi kita yang Luber-Jurdil dan taat regulasi. Biarkan masyarakat memilih tanpa adanya intimidasi, bujukan atau intervensi dari manapun. Jika masyarakat diberi peluang memilih dengan pilihan sadar, insya Allah demokrasi kita akan lebih baik. Memang harapan kita akan ada progress dari satu momentum Pilkada ke Pilkada selanjutnya.

Dalam segmentasi politik elektoral, tentu petanaha punya beberapa keunggulan. Atas keunggulan itu, menjadi modal petahana sehingga lebih mudah meraih kemenangan. Paling tidak, prestasi atau kerja kerakyatan yang populis dari petahana menjadi magnet. Investasi politik dan kekuatan dahsyat bagi petahana agar terpilih kembali adalah memperkuat kinerja saat memimpin. Bingkainya seperti itu, ketika kerja petahana baik, maka ia tak perlu khawatir dan takut kalah. Pasti menang dan tidak perlu mengambil jalan menghalalkan segala cara dengan money politik. Yang perlu diunggulkan petahana adalah karya nyata yang telah diperbuatnya. (**)

iklan1