Tag: amas mahmud

Runtuhkan Politik Patron Klien, Oligarki Kekuasaan Merusak Demokrasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

KEKUASAAN bisa digunakan untuk melegitimasi orang lain. Sehingga mereka yang tidak punya kewenangan formal menjadi punya power. Disegani, dihormati dan paling minimalnya mereka yang di luar kekuasaan itu, punya kemampuan mempengaruhi kebijakan. Disinilah pintu masuk politik patron klien bergerak mengintervensi. Praktek ini akan tumbuh subur bila bangunan demokrasi kita terbuka seperti sekarang. Era reformasi memberi ruang atas hal semacam itu. Dimana barter kepentingan sudah menjadi hal lumrah, bukan menjadi tabu atau bukan pula seperti sesuatu yang suci.

Betapa tidak, cara-cara perkawanan atau geng politik juga punya manfaat tersendiri. Karena dari persahabatan itu menjadi modal menciptakan gerbong politik yang kuat. Resikonya, jika salah satu dari anggota geng itu mencapai posisi puncak karir politik. Maka, gerbongnya akan diselamatkan. Dengan cara apapun itu, politisi penganut patron klien memang punya loyalitas yang tinggi. Mereka yang berada dalam barisan perjuangan akan diberikan porsi. Mulailah dengan bagi-bagi jatah kekuasaan.

Seperti pembagian hasil rampasan perang. Jika ada simpul-simpul yang terlupakan dan belum disentuh, jatahnya tidak diberikan misalnya, otomatis ini menjadi benih keretakan. Problem politik, munculnya pertengkaran kepentingan berikutnya. Aspek negatif itulah yang membuat politik patron klien dianggap berbahaya, menjerumuskan demokrasi. Penilaian yang digunakan pun menjadi subyektif, tendensius dan cenderung bersifat monopoli.

Ya, kalau sudah sentralistik berarti praktek itu bertabrakan dengan semangat demokrasi. Kejelekan politik patron klien lainnya yaitu pengamanan kebijakan begitu tertutup, pelibatan peran-peran strategis hanya kepada kelompok-kelompok itu saja. Tahap distribusi kebijakan menjadi mandek. Sehingga makin bermunculanlah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bahkan, jika tidak dihentikan berpotensi menjadi penyakit menular. Gerbong ini bila retak, akan saling menghasut, menggembosi satu dengan lainnya, dan terlahirnya perang kepentingan.

Pihak tertentu, birokrat atau masyarakat umum yang sebetulnya punya kompetensi diberi kesempatan memegang jabatan publik di pemerintahan pun tertutup kesempatannya. Dipagari dengan kelompok-kelompok yang mengaku pejuang, punya kontribusi terhadap patron yang menang. Rotasinya akan berbentuk pengelolaan pemerintahan yang sentralistik, tidak sehat. Konflik kepentingan malah terpelihara. Sebab, dari konflik kepentingan itu, ada kelompok tertentu yang mengambil manfaatnya.

Politisi memang kebanyakan begitu. Bermental melahirkan konflik, lalu tak punya kemampuan menawarkan solusi. Senang bermain di air yang keruh. Dari dinamika seperti itu, kadang mereka mendapatkan manfaat untuk mencari nafkah. Ruang demokrasi kita menjadi carut-marut. Kehilangan bentuknya yang demokratis. Zona politik kita menjadi tidak tertib, penuh gelombang pertentangan dan penghianatan. Ketika melacak banyaknya pemimpin kita di daerah maupun secara Nasional yang lamban melahirkan kesejahteraan, kebanyakannya energi mereka habis dengan mengurus konflik-konflik internal.

Konflik antara geng juga patut diperhitungkan. Jangan dikira gampang saja mengatasi sesama anggota tim saling sikut dan gunting dalam lipatan, tidak mudah mengurus mereka. Ketika salah pengaturan, akan menjadi boomerang, bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Yang efek ledakannya akan mengorbankan patron itu sendiri. Lalu, gerbong politik berantakan, hancurlah karir politik dan planning yang dirancang.

Politik patron klien juga secara positif dapat mengantar seorang politisi menjadi berhasil mengapai kekuasaan. Namun, kesuksesan itu ada diklaim. Pemimpin akan menjadi seperti boneka. Sulit melahirkan kemandirian kepemimpinan. Dari politik patron klien mengalirlah politik balas budi. Tumbuhnya politik kompensasi, yang secara manusiawi tidak salah. Muncullah istilah take and give, tidak ada makan siang gratis dalam politik.

Padahal kalau digali, tujuan politik adalah pelayanan. Bukan dilayani, bukan memberi dengan harapan mendapatkan balasan. Politik modern merendahkan martabat politik yang utuh. Nilainya yang universal disayat, dibuat menjadi parsial. Wajah politik sekedar sebagai sarana memberi dan menerima. Kau memberi, lalu kau akan dapat apa, hal inilah yang terlalu dominan dalam percakapan dan aktualisasi politik kita. Sungguh miris.

Kekuasaan itu dipergilirkan. Kemudian, kekuasaan itu tidak sekedar dibagi. Melainkan dilaksanakan. Karena kekuasaan itu amanah dari Tuhan untuk kita. Seseorang yang berkuasa diberikan kelebihan oleh Tuhan yang melayani orang lain. Waktu belajar, waktu mendengar, waktu melayani lebih banyak ketimbang masyarakatnya. Bukan kesenangan, kemewahan yang dipamerkan. Atau, bukan pula lebih banyak waktu tidurnya, waktu marah-marah pada masyarakat ketimbang melayani.

Tidak mudah menjadi pemimpin yang yang sukses. Menjaga keseimbangan, dihormati, dicintai, dan betul-betul menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Menjadi pemimpin itu fitrahnya manusia dan memang orientasi utama mengapa manusia itu diciptakan. Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga seperti itu, harapan masyarakat tentang standar kepemimpinan yang sebetulnya tidak muluk-muluk. Tapi karena tarikan politik kadang membuat pemimpin itu tidak fokus menjalankan kepemimpinannya.

Pemimpin politik itu tugasnya melayani. Tidak menambah masalah ditengah masyarakat. Kemunculan politik patron klien di Sulut bertanda bahwa pemerintahan maupun struktur inti di partai politik tergerogoti sistem demokrasinya. Pendekatan musyawarah mufakat sering diabaikan. Rapat dan cara pengambilan keputusan hanya sekedar formalitas, ditengah jalan keputusan bersama ditelikung. Kedigdayaan politik patron klien tidak boleh diremehkan.

Kita berharap dominasi politik patron klien dihilangkan berlahan. Dengan pertimbangan kita memasukkan politisi yang benar-benar teruji. Punya kemampuan, tau cara kerja dan memiliki niat tulus bekerja untuk memajukan masyarakat. Jangan memberi ruang kepada politisi yang punya akal bulus dan banyak modus, karena nanti masyarakat yang menderita. Tumbuhkan praktek politik yang profesional, demokratis, jauhkan sikap diskriminatif dalam berpolitik. Dengan begitu, capaian atau cita-cita bersama yang hendak kita gapai dalam politik bisa terwujud. [**]

 

 

_____________________________

Catatan : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Pilkada Sulut dan Bahaya Laten Politik Dinasti

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Mata rantai politik dinasti memang sukar dibendung. Politik dinasti yaitu politik yang menggunakan pendekatan keluarga. Relasi kekerabatan yang diutamakan dalam kebijakan politik. Secara demokrasi wajar saja. Dari sisi etika dan keterbukaan demokrasi, rasanya sedikit terganggu. Betapa masih banya politisi yang secara kualitas dan integritas lebih layak, tapi dikalahkan dominasi politik keluarga.

Kenapa politik dinasti ini masih tumbuh subur di Sulawesi Utara misalnya?, karena salah satu elemen yang menguatkannya ialah pemikiran politisi yang menganut mazhab ini memupuk bertumbuhnya politik dinasti. Praktek infiltrasi yang dilakukan berupa meloloskan keluarganya karena dirinya berada didalam kekuasaan.

Amat penting dari kehidupan politik dinasti yang makin tumbuh karena ada oknum politisi yang menjabat posisi penting di partai politik dan juga dipemerintahan, punya kekuasaan, lalu merekrut keluarganya masuk dalam urusan politik. Hasilnya, kadang kala ada pemaksaan kondisi. Sering juga kita temukan politisi yang secara pengalaman, kemampuan intelektual minus, manajemen berorganisasi tidak ada, tapi dipaksakan.

Konsekuensinya, lahirlah kepemimpinan politik yang mudah didikte dan rapuh. Berseliwerannya figur-figur pemimpin yang instan, minim pengalaman. Sementara para politisi yang mengawali karirnya dari bahwah tidak mendapatkan akses yang semestinya. Mereka para pemikir partai politik, organisator, ideologi partai politik, senior-senior, hanya bisa mengantri dibelakang. Mudah terpicu konflik kepentingan. Walau begitu, resistensi atau perang terbuka terhadap politik dinasti jarang muncul secara fulgar.

Deretan regenerasi di partai politik pun akhirnya kacau-balau. Dinasti politik memang memberikan dampak membahayakan terhadap demokrasi kita yang menghendaki adanya demokrasi substansi. Politisi yang tidak kredibel ditarik masuk dan mendapatkan posisi strategis. Lambat-laun pendekatan ini mengeliminir para kader-kader parpol yang loyal, kader parpol yang selama ini menjadi petarung.

Mereka kader parpol yang diandalkan hanya sekedar menjadi followers. Dunia kompetisi menjadi terbalik. Mereka yang minim prestasi diberikan penghargaan. Lalu yang punya banyak koleksi prestasi, apalagi kritis dan tidak toleran bicara tentang hal-hal kebaikan, namun cenderung melawan sistem yang dibangun, akan dimusuhi dan teralienasi. Politisi garis lurus dibantai, dimarginalkan.

Panggung politik hanya didominasi mereka politisi yang malas mikir. Politisi yang jarang mengisi waktunya membaca buku, berdialektika dengan dunia luar. Disinilah takaran politik menjadi menurun kualitasnya. Masuknya politik dinasti seperti melahirkan ‘penjajahan budaya’ bagi para politisi yang kerabatnya tidak berada dalam pucuk kekuasaan. Mereka meski hebat, tapi tidak akan diperhitungkan.

Diberikan posisi secara struktural dibawah. Para politisi pemuja, tebal muka, pandai manuver bermunculan. Dan boleh jadi bagai jamur dimusim hujan, penjilat yang akan melingkari para penganut politik dinasti dalam menjalankan misinya makin meningkat eskalasinya. Pertemanan politik menjadi hanya sekedar situasional. Mereka saling membutuhkan dalam pengamanan kepentingan tertentu saja. Selebihnya tidak ada. Yang kental malah saling sikut, saling sikat dan fitnah dilancarkan untuk mempertahankan posisi masing-masing.

Politik dinasti di Pilkada 2020 akan mewarnai realitas politik kita di Sulawesi Utara. Kita mulai mendengar ada anak dari pimpinan partai politik yang dipersiapkan bertarung di Kabupaten/Kota. Ada Bapaknya yang memasang kuda-kuda bertarung di Pemilihan Gubernur. Ada pula kaka beradik saling memperkuat politik keluarga. Kakak atau adiknya bertarung di kompetisi Gubernur, adik atau kakaknya juga diplot untuk bertarung di papan satu ataupun papan dua di Pilkada Kabupaten/Kota. Bahaya laten politik dinasti telah nampak di depan mata kita. Luar biasa memang menggurita dan akan melumpuhkan demokrasi.

Seolah-olah di daerah ini stok kepemimpinan kita telah habis. Sehingga kemudian, posisi dan siklus kepemimpinan hanya berkutat disitu-situ saja. Tersekat pada keluarga tertentu. Kekuatan politik dinasti sering menggunakan indikator kemampuan financial. Bukan soal isi kepala, kemampuan leadership dan pengalaman yang diukur. Malah isi tas, atau saldo rekening, kekayaan materi, berapa banyak duit yang disiapkan. Pilkada menjadi bergeser nilainya. Bukan lagi uji atau persaingan mendapatkan pemimpin yang bermartabat, serta pemimpin berkualitas tinggi. Melainkan kontestasi gaya-gayaan, dan perang kewibawaan keluarga.

Yang terbaca adalah kontestasi bagi para pemilik modal. Sungguh menyedihkan. Bagi politisi atau akademisi yang kaya akan pengalaman secara punya konsep pembangunan daerah jika tidak punya model uang, tidak diperhitungkan sama sekali. Jalan paling efektif dan produktif dari munculnya kepemimpinan instan itu salah satunya dari model-model politik dinasti. Alhasil tidak laku politisi bicara hal-hal idel dan berintegritas.

Masyarakat pun disajikan pilihan yang lebih realistis dan pragmatis. Selera pemilih bukan lagi pada rancangan besar pembangunan yang konseptual dan rasional, melainkan lebih pada tataran pragmatisme politik. Siapa yang lebih punya amunisi keuangan, mau membagi-bagi bagi uang secara rapi, itulah yang akan dipilih. Walau tidak semua, paling tidak ini potret yang meresahkan bagi demokrasi kita.

Sekiranya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota mendeteksi ini sebagai ancaman demokrasi yang serius. Targetnya segera menghentikan praktek-praktek bagi-bagi uang dalam Pilkada. Bukan lagi dengan istilah meminimalisir praktek tercela itu, melainkan menghentikan secara total. Jangan ada kompromi atau tebang pilih atas praktek politik uang. Sejatinya politik dinasti tidak menyuburkan demokrasi. Kebanyakannya hanya membawa mudharat bagi demokrasi.

Sebab ada kesan kepemimpinan dipaksakan disana. Dari banyak teori manajemen kepemimpinan, kita memetik beberapa pikiran berkaitan dengan cara melahirkan pemimpin unggul ialah dengan proses panjang. Kepemimpinan itu dipersiapkan. Selain takdir Allah, umumnya para pemimpin yang matang itu mereka tidak instan. Berkarir dari bawah, tidak ujuk-ujuk jadi pemimpin. Sehingga saat memimpin mereka tau menjawab kebutuhan masyarakat yang dipimpinannya dan tau kerja kolektif.

Politik dinasti ini merupakan bahaya laten bagi demokrasi. Jangan dianggap biasa saja, karena praktek itu melahirkan oligarki kekuasaan. Sirkulasi politik menjadi bergerak diare sempit. Demokrasi yang diberi anugerah dari oleh dan untuk rakyat menjadi tarsandera. Menjadi terbalik bahkan, dari dari mereka dan akan kembali pada mereka. Dampaknya kemiskinan merajalela, kesejahteraan dan kekayaan dimonopoli elit. Masyarakat miskin makin miskin dan dimiskinkan. [**]

 

 

________________________

Penulis : Bung Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Imba-Altje Jebakan Ataukah Penanda Kemenangan PDIP di Pilwako Manado?

Olly Dondokambey, Ketua DPD PDIP Sulut (FOTO Ist)

(Sebuah Analisis Jelang Pilwako Manado)

RAGAM prestasi politik diukir Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey. Dalam politik, prestasi sewaktu-waktu bisa berubah menjadi bencana. Artinya, tidak konstan praktek politik itu. Capaian positif, boleh beralih menjadi proses degradasi. Tidak mudah mempertahankan kekuasaan atau sesuatu yang diperoleh dalam politik. Meraih cita-cita kadang tidak sulit didapat. Namun mempertahankannya yang membutuhkan kerja ekstra.

Fakta tersebut sudah banyak kita temukan. Tumbangnya para politisi yang menjadi petahana dalam rebutan kursi kekuasaan politik. Seperti itu pula, lahirnya politisi instan. Yang ditakar dengan istilah politisi abal-abal. Mereka yang baru bergabung dalam kancah perpolitikan, politisi pemula dapat mengalahkan para politisi kawakan. Itulah realitas politik. Relatif berjarak antara imajinasi politik, ekspektasi dan aktualisasinya dilapangan.

Tentu banyak pihak berfikir optimis, sedikit merasa superior ketika membaca keberhasilan PDIP Sulawesi Utara saat ini. Tapi patut diingat, jangan menjadi euforia. Singkatnya, PDIP untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado 2020 harus jernih dan inklusif membaca peta politik. Agar tidak kalah kesekian kalinya, maka teori perpaduan perlu diterapkan. Silahkan, simulasi pasangan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota dilakukan secara kompatibel.

Menjalankan fatsune politik. Mewujudkan politik kerukunan. Kemudian yang tak kalah pentingnya, PDIP yang diketahui juga punya stratak handal dan mengetahui peta jalan berpolitik, jangan kecolongan. Mengerti kultur masyarakat Manado, kecenderungan dan minat politik, PDIP harus bergerak cepat. Evaluasi kekalahan terdahulu. Ketika berani mengambil resiko, kemudian berfikir keras meramu potensi agar menang di Pilwako 2020. Indikatornya, tentu pada penentuan pasangan calon.

PDIP juga perlu melakukan shifting paradigm atau perubahan paradigma. Dari gaya berpolitik yang terkesan tertutup, oligarki, menuju ke capaian-capaian yang lebih menantang, terbuka dan demokratis. Sejatinya harus ada progres yang perlu diambil PDIP. Mengutamakan kader untuk meningkatkan grade partai itu penting. Amat perlu juga diperhatikan ialah bagaimana mengkombinasikan kekuatan. Faktor segmentasi pemilih yang bersifat suku, agama, ras dan antar golongan jangan diabaikan.

Isu politik identitas rasanya perlu dibaca tuntas PDIP. Sebab umumnya dalam kompetisi politik, pengaruh partai tidak terlalu dominan. Melainkan pengaruh figur, ketokohan atau personal dari politisi yang diusung. Jika isu sensitif dikelola dengan matang, melalui strategi kapitalisasi politik, maka bisa membahayakan kemenangan PDIP.

Ketika lengah, tak mampu membendung isu-isu yang menarik kepekaan dan simpati publik. konsekuensinya, partai politik atau kompetitor politik dengan mudah dikalahkan. Apalagi, efek Pilpres juga masih mewariskan kekuatan politik representatif. Pemilih Manado kalau dikategorisasi, Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan mudah dilakukan mapping.

Varian isu dan pengelompokkan tokoh itu harus dideteksi. Maksudnya apa?, agar partai politik dapat membedah kekuatan dan kelemahannya terlebih dahulu. Lantas parpol itu dengan sedikit agak mudah mengatur kemenangan. Melalui instrument membaca peluang, dan meminimalisir datangnya ancaman. Sederhananya, PDIP perlu merefleksikan lagi keberagaman yang dinamis di Manado dengan mengikat rapat kerukunan itu dalam politik representatif.

Demokrasi kita yang menampilkan citra politik simbolik, tidak boleh abaikan. Dalam gambar besar koalisi, jika Jimmy Rimba Rogi mengambil kader muslim sebagai calon Wakil Wali Kota Manado, maka PDIP jangan kalah langkah. Mekanisme demokrasi kita mengharuskan adanya sistem paket, bukan sistem pemilihan tunggal, makanya perlu ‘perkawinan’ politik yang kuat.

Menengok sejenak perjalanan politik PDIP di Manado, sudah beberapa kali mengalami kekalahan. Kelemahannya tentu selain pada ‘amunisi perang’ yaitu pada figur yang diusung. Calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota tidak mengakomodasi kepentingan gerbong komunitas masyarakat tertentu. Pengalaman berharga itu, tentu membuat PDIP tidak mau lagi mengulangi kekalahan.

Warga Manado umumnya penasaran dan menunggu kejutan PDIP. Bagaimana pun itu, poros politik PDIP tak lain adalah pemenang di parlemen. Terbukti dengan Ketua DPRD Kota Manado dari PDIP, memiliki jumlah kursi terbanyak di DPRD Manado. Bila Olly Dondokambey terjebak bahaya laten politik dinasti, maka akan muncul antipati publik terhadapnya. Tentu itu mencaji ancaman terhadap posisinya, kerana Pilwako Manado juga bersamaan dengan Pilgub Sulut 2020.

Pada hitung-hitungan politik rasional, tentunya Olly tidak mau membuat blunder. Tak mau menggali kuburan sendiri untuk mengubur nasib politiknya. Kondisi seperti itu mengajak Olly selaku pimpinan PDIP Sulut agar selektif menjaring pasangan calon kepala daerah. Bukan sekedar mengandalkan financial sebagai amunisi politik, melainkan figuritas, program dan tokoh yang diusung. Komponen itu menjadi penentu kemenangan. Konstalasi politik di Pilwako begitu kompleks, sebelumnya telah mematahkan bahwa uang bukanlah satu-satunya faktor determinan kemenangan politik. Melainkan ada variabel lain. Ada akumulasi nilai yang berkonsekuensi.

Jangan bergembira berlebihan dengan kemenangan, karena bisa menyeret PDIP pada kekalahan. Mengutip pemikiran Sun Tzu yang mengatakan seni tertinggai perang adalah bagaimana menaklukkan musuh tanpa pertempuran. Jenderal dari Tiongkok, ahli strategi milter dan juga filosof itu berpesan bahwa jika mau menang aktor politik atau gerilyawan harus mengenali dirinya. Tau siapa musuhnya, disitulah kunci kemenangan. Selain takdir yang ditentukan Tuhan.

Bahkan Sun Tzu menyarankan harusnya para petarung itu tampak lemah ketika anda kuat dan kuat ketika anda lemah. Posisi politik PDIP untuk Kota Manado berada diatas saat ini, karena bisa mengusung calon sendiri, tanpa berkoalisi pun. Apakah PDIP Manado punya obsesi ‘mengunci’ lawan dengan memborong semua rekomendasi parpol seperti yang dilakukan James Sumendap Ketua DPC PDIP Minahasa Tenggara beberapa waktu lalu?.

Semua tergantung strategi. Dalam perespektif politik itu sah-sah saja, tapi mengganggu nafas dan pertumbuhan demokrasi. Karena akan melanggengkan kesewenang-wenangan dan sentralistik. Kebebasan disatu sisi akhirnya tersandera. Demokrasi kita dibajak kelompok elit berduit, kelompok yang mengendalikan kekuasaan, dan realitas tersebut kebanyakan tidak disukai masyarakat. Hindarilah praktek ‘memborong’ rekomendasi dukungan seperti itu.

Akan menjadi paradoks ditengah masyarakat. Hal itu tidak menyuburkan budaya demokrasi kita. Pilwako yang sepatutnya membangkitkan kebersamaan, memamerkan kegembiraan, malah tereduksi dengan arogansi sektoral. Alur itu akan membuat partai politik dijauhi masyarakat. Tumbuhkan edukasi dan literasi politik seharusnya, banyak merangkul, bukan memukul. Watak berpolitik anti kritik dihindari.

Apapun argumennya, kita tidak lagi menerapkan politik pintu terbuka. Seperti politik yang diterapkan kaum kolonial liberal di Indonesia. Karena Indonesia saat ini pemerintahannya mengurusi soal pemerintahan yang mencakup universal. Termasuk penataan logistik atau urusan ekonomi. Sehingga semua partai habis-habisan bertarung di Pilkada tentunya. PDIP harus keluar dari tumpuannya yang biasa, ia harus menjadi lebih luar biasa dan hebat.

Langkah menuju itu adalah dengan mengambil Wakil Wali Kota yang punya basis massa jelas. Dapat mewakili etnis, agama, kekuatan politik dan kelompok masyarakat tertentu. Ketika itu yang dilakukan, maka PDIP Manado akan mudah meraih kemenangan di Pilwako Manado 2020. Karena posisi Olly dengan beban politik yang tidak sedikit juga sedikit riskan bila tak serius mengatur strategi.

Terbangunnya citra bahwa Olly yang juga Gubernur Sulut ini begitu melekat dengan label penganut politik dinasti. Stigma ini juga dapat menjadi penanda yang bisa melemahkan Olly. Eksistensi keluarga Dondokambey secara nyata mulai tersebar diposisi-posisi inti pemerintahan. Ada Dondokambey yang menjadi aanggota DPR RI, Wakil Bupati, ada Ketua DPRD, dan posisi lain yang belum terlacak. Secara konstitusional tidak masalah sebetulnya. Hanya saja sering dikait-kaitkan dengan etika politik.

Lalu isu yang kurang merugikan lainnya ialah PDIP dianggap sebagai partai politik yang anti Islam. Kemudian dianggap mengutamakan politik pragmatis. Intervensi kekuasaan dan politik transaksional menjadi sampah yang merusak tatanan praktek politik kita akhirnya. Masih ada waktu merubahnya. Jangan giring masyarakat pada cara berpolitik yang pragmatis. Itu sangatlah destruktif terhadap demokrasi.

Upaya membuat framing Imba-Altje Dondokambey untuk paslon Pilwako Manado 2020 sebetulnya patut dicurigai. Skeptisisme berpolitik kadang diperlukan. Karena tidak semua pujian menguatkan, dan tidak semua hinaan atau kritik dilandasi kebencian. Jika benar paket Imba-Altje dipatenkan, maka potensi kekalahan PDIP di Manado akan terulang. Harusnya Olly jeli membaca ini, menata ulang situasi dan ritme politik. Jangan sampai Olly terjaring skenario penjebakan nantinya. [**]

 

——————————————

Penulis : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Pengurus KNPI Mengajak Penegak Hukum Awasi Dana Pilwako Manado

Bung Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Munculnya perdebatan antara penyelenggara Pemilu dan pemerintah Kota Manado terkait pencairan dana Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado. Terbaca dipublik, proses penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai pencairan dana masih melewati situasi sulit. Terkesan tidak berjalan mulus.

Sementara patokan anggaran Pilwako Manado yang totalnya sebesar Rp 54 Miliar itu menyedot perhatian publik. Ada ketegangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dan Pemkot Manado diruang publik. Secara rinci, Rp 41 Miliar alokasi dana untuk KPU Manado dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manado berjumlah Rp 13 Miliar. NPHD belum ditandatangani Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut karena alasan tertentu. Hal ini mendapat tanggapan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Manado.

Sekrteris DPD KNPI Manado, Amas Mahmud, S.IP, Jumat (22/11/2019) saat wawancarai wartawan mengajak masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan ekstra terhadap pengelolaan anggaran Pilwako Manado 2020. Penggunaan dana milik publik patut dipertanggung jawabkan, tambah Amas yang juga jebolan HMI Cabang Manado ini.

”KNPI Manado mengajak masyarakat dan penegak hukum sama-sama mengawasi penggunaan dana Pilwako Manado. Dana Pilwako 2020 yang ditetapkan tidak sedikit. Seperti yang dilansir media massa, dimana anggaran KPU Manado sekitar Rp 41 Miliar dan Bawaslu Manado Rp 13 Miliar, relatif besar. Alokasi anggaran ini tidak boleh disalah kelola, sehingga perlu pengawasan ketat dilakukan,” ujar Amas.

Jebolan FISIP Unsrat itu mendorong agar keterbukaan penggunaan anggara diperhatikan lembaga penyelenggara Pemilu. Jangan kemudian, anggaran yang besar itu disalahgunakan. Amas menghimbau agar penyelenggara Pemilu dan pemerintah Kota Manado tidak terjebak pada ”balas pantun” dimedia massa. Melainkan saling menghargai upaya-upaya yang dilakukan masing-masing instansi.

”Transparansi pemanfaatan anggaran sangat diperlukan. Ada skala prioritas, akuntabilitas publik perlu diwujudkan. Masyarakat tentu berfikir berkali-kali bila dana sebesar itu yang diperoleh penyelenggara Pemilu tidak memperhatikan efektifitas dan efesiensinya. Jangan terfokus pada perdebatan dana tersebut dicairkan kapan. Segeralah saling kooperatif. Tak elok menyalahkan satu sama lain. Hentikan saling perang statemen, ayo menghargai ikhtiar atau usaha yang sedang dilakukan masing-masing lembaga. Pemerintah Kota Manado tentu punya alasan dalam hal melakukan konsultasi ke BPK, agar tidak salah dikemudian hari. Mari hormati itu, jangan buru-buru saling menyalahkan,” kata Amas. (*/Redaksi)

Sejumlah Aktivis OKPI Dorong Rolandy Thalib Jadi Sekretaris KNPI Sulut

Rolandi Thalib (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Makin dekatnya Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Utara (Sulut) ke-14 membuat dinamika ditengah pemuda Sulut kian memanas. Pengurus Organisasi Kepemudaan (OKP) mulai mengajukan jagoannya. Baik calon Ketua KNPI Sulut maupun Sekretaris, mulai dimunculkan.

Menurut Syarif ‘Aif’ Darea mantan Ketua Umum BKPRMI Sulut menyampaikan figur yang layak diusung sebagai Sekretaris DPD KNPI Sulut adalah Rolandi Thalib, SH. Figur yang satu ini dapat menyatukan OKPI di Sulut.

“Kita mendorong aktivis muda yang dapat dipercaya dan mampu menyatukan pemuda. Yag layak menjadi Sekretaris DPD KNPI Sulut berikut yaitu Bung Rolandy Thalib. Beliau netral tidak terlibat aktif dalam kubu-kubuan KNPI dan lebih moderat. Selain itu sebagai praktisi hukum beliau diperlukan ditengah KNPI yang sedang berdinamika seperti ini,” ujar Aif Darea, Rabu (20/11/2019).

Hal senada juga diutarakan Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado. Amas menyebutkan eksistensi Rolandy Thalib layak diusung sebagai Sekretaris KNPI Sulut. Rolandy, kata Amas mempunyai rekam jejak berorganisasi jelas dan integritas yang tinggi.

“Saran saya, Kanda Rolandy layak kita rekomendasikan sebagai Sekretaris DPD KNPI Sulut. Tentu saya mendukung penuh, beliau senior saya di HMI yang saya kenal memiliki kompetensi. Pernah menjabat Sekretaris Umum HMI Cabang Manado, beliau kini menjadi aktif sebagai pengurus Syarikat Islam Sulut. Kanda Olan menjadi aktivis Pemuda Muslimin Sulut. Beliau pasti mampu menjembatani elemen pemuda di Sulut yang bertikai kepentingan. Terutama Organisasi Kepemudaan Islam beliau memiliki relasi emosional dengan pimpinan-pimpinan OKPI di Sulut,” tutur Bung Amas yang juga jebolan FISIP Unsrat Manado ini. (*/Redaksi)

 

 

iklan1