Tag: amas mahmud

Black Market Politik dan Tarung Gagasan di Era Demokrasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

PERKEMBANGAN politik kita di Indonesia tumbuh begitu cepat. Hal itu ditandai dengan kebiasaan para politisi yang berpolitik tanpa menggunakan uang untuk suap pemilih, menjadi bergeser. Kini para politisi tidak sekedar hanya punya modal gagasan tumpah ruah, amunisi pengalaman semata, lebih dari itu mesti mempunyai amunisi uang. Bukan satunya-satu faktor penentu, namun uang menjadi modal strategis para politisi untuk menang dalam pertarungan politik.

Fondasi demokrasi kita mulai rapuh, rasa solidaritas dan spirit kebersamaan menurun karena pengaruh money politics disaat Pemilu. Walau kadang, ada juga politisi yang memakai political cost bukan politik uang. Bangunan demokrasi kita akhirnya berlahan terancam, masyarakat sebagai konstituen memilih calon pemimpinnya bukan lagi dengan pendekatan kualitatif.

Begitu pula road map demokrasi yang berliku dan penuh prosedur itu kadang kala dipangkas. Dengan cara ada oknum yang membegali aturan dengan melakukan rekayasa hasil Pemilu. Itu juga sekelumit tantangan kita, dimana dari aspek politisi dan konstituennya keduanya sama-sama ada ‘bolongnya’. Kita membutuhkan tidak sekedar tambal-sulam, tapi berbaikan yang utuh, berkelanjutan dan konsisten.

Jangan pernah memelihara anggapan, bahwa menambrak aturan demi kemenangan adalah lumrah dalam konteks berdemokrasi. Sekecil apapun aturan yang dilanggar, bobotnya sama saja bermasalah atau disebut pelanggar aturan. Regulasi dibuat bukan untuk diakali, tapi untuk mengatur struktur kehidupan sosial dan politik kita agar berjalan rapi, serta teratur. Kesadaran terkait penghargaan aturan itu yang perlu di endorse.

Manakala kita berkompromi dengan praktek curang dalam demokrasi, maka outputnya akan tidak bermutu. Memperbaiki tatanan politik tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak juga semudah seperti mengajukan retorika politik ke publik. Perlu ada penyelarasan antara kata dan perbuatan politik, tak boleh lagi praktek standar ganda. Kemudian politik esensinya memperjuangkan urusan-urusan rakyat yang didasarkan pada aturan.

Memang kita belum bisa mengabaikan bahwa ada politisi yang mengalami kesalahan berfikir (intelektual culdesac), alhasil mereka senang mengambil jalan pintas untuk menang. Meyakini uang merupakan segalanya dalam penentuan kemenangan, padahal politik tidak sesederhana itu, tidak separsial itu. Wilayah politik kini ditarik gerbongnya, diseret ke suasana pasar gelap (black market) perebutan kepemimpinan. Orientasinya disempitkan disitu saja, pada tahap seleksi kepemimpinan yang temporer, yang harusnya jangka panjang dilipat menjadi singkat.

Politik sejatinya bukan pasar gelap, dagangan kepentingan sesaat. Lantas keperluan atau kepentingan rakyat diabaikan dengan alasan keinginan publik. Idealnya, yang menghiasi dalam ruang politik kita adalah tarung gagasan konstruktif. Narasi-narasi positif dan briliant diperdebatkan, semangat tersebut bukan sekedar dipertontontan diatas panggung debat. Di layar TV atau media massa, tapi harus turun ke lingkungan dan rumah-rumah warga. Ide dasar atau konsep para politisi ini sejatinya harus bermasyarakat.

Jangan hanya menjadi konsumsi elit, karena gagasan besar pembangunan Indonesia yang bisa juga diawali dari pembangunan dari daerah harus akrab ditelingan rakyat. Tak boleh dibiasakan perdebatan argumentatif dan teoritis sekedar untuk pemenuhan jam tayang TV, dan media massa lainnya, kemudian setelahnya menjadi mandek. Jangan hambat atau menyumpat narasi publik sebetas pada ruang-ruang formal, sehingga tidak dimengerti rakyat bawah. Urusan pembangunan dalam skala luas itu bersentuhan dengan pikiran rakyat, dan hati merekalah yang menjadi kuncinya.

Bila telah memahami, masuk usulan-usulan pembaharuan dari para politisi kehati rakyat. Pasti dengan mudah diwujudkan kebawah, melalui aktivitas sosial masyarakat, dari siklus itu akan terhubung partisipasi publik. Era demokrasi jangan terus-terusan mengadopsi cara berfikir atau praktek demokrasi Negara maju secara holistik, namun perlu panduan realistis yang bersifat lokalitas. Jangan disamakan Demokrasi Pancasila yang kita punyai dengan Demokrasi Liberal yang dipakai Negara maju.

Kalau dipaksakan dan tidak ada filter dalam hal praktek, maka demokrasi kita menjadi amburadul. Kita kehilangan roh berdemokrasi yang penuh kekeluargaan, solidaritas, musyawarah mufakat atau yang disebut gotong royong. Tidak sekedar peremajaan (rejuvenasi) demokrasi kebutuhan kita, tapi harus menghidupkan kembali dan melakukan penguatan (revitalisasi) nilai-nilai demokrasi untuk dibumikan. Harus berupaya serius, saling mengajak kita selamatkan demokrasi dari praktek pasar gelap dan tangan-tangan mafia.

Demokrasi bukan soal jual-beli, bukan juga soal adu nasib. Jangan sepadankan demokrasi dengan judi, karena begitu rendahnya. Para bandar atau mereka yang berduit pasti menang dalam politik transaksional. Telah terdeteksi saat ini, dimana infiltrasi kepentingan ke ruang-ruang politik dimainkan para pengusaha, pemilik modal. Dengan segala intervensi, manuver para pengusaha mulai mendominasi panggung politik di Indonesia, paling minimnya mereka telah berhasil mempengaruhi kebijakan. Ini juga bertanda bahaya bagi demokrasi karena akan merusak cita rasa politik kita.

Politik pun secara tegas memberi ruang kepada semua anak bangsa Indonesia, tak mengenal kaya maupun miskin. Sederajat dan selevel dalam politik, diluar garis struktural kepengurusan partai politik. Jangan membuka ruang terlalu besar kepada para bandar yang dadakan dinaturalisasi menjadi politisi, kemudian secara tidak beretika menggeser para kader partai politik yang mungkin telah berdarah-darah berjuang di internal parpol.

Sebetulnya praktek yang kita kenal dengan istilah ‘politik dagang sapi’ sangat merusak moralitas politik. Karena dihiasi tawar-menawar kepentingan, para politisi atau kelompok kepentingan lebih memperhatikan kepentingan personal, lalu mengabaikan publik. Dampaknya, nilai-nilai luhur dalam politik tergerus, lahirlah disparitas antara politisi dan rakyat. Diskriminasi terbuka lebar, politisi berpotensi mempecundangi konstituennya, kemudian lahirlah distrust yang merupakan penyakit akut yang mengancam kepemimpinan bangsa Indonesia.

Harusnya bila duel antara ‘pasar gelap politik’ dan tarung gagasan (narasi konstruktif) harapan kita yang menang adalah gagasan. Aktor politik bisa berganti atau mati, tapi gagasan biasanya mengabadi. Selain itu, gagasan lebih kuat, dinamis dan bernilai. Ketimbang praktek pasar gelap politik yang mengandalkan, dan mendewakan materi, itu hanya bertujuan memperkaya diri. Parameter paling utama dari kekuatan pasar gelap politik adalah kuasa materi, kekayaan atau monopoli modal, mereka yang berlimpah ruah harta (uang) akan menang dalam politik.

Hasilnya, gagasan hanya menjadi faktor pelengkap saja, itu sebabnya keinginan kita adalah merubah realitas tersebut. Kedepan, yang menang haruslah mereka yang mempunyai gagasan besar. Bukan miskin gagasan, namun karena punya banyak uang, mereka menang dengan membayar rakyat. Bibit awal kemunduran demokrasi kita dari situ sebetulnya. Dimana rakyat juga mau menerima uang pemberian politisi dengan konsesi tertentu. Rakyat bangga dengan sadar membangun komitmen moral, bahkan mendukung politisi pengusaha, yang minim narasi membangun guna dimenangkan. Letak kepincangan dan sindrom kehancuran demokrasi dimulailah dari situ pangkalnya. [***]

 

 

 

_________________________

Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

Hentikan Jebakan Politik Hura-Hura, Rakyat Harus Pandai Mendeteksi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

PERISTILAHAN politik cukup banyak kita temukan dalam literatur. Bila disederhanakan, intinya politik melingkupi hajat hidup orang banyak. Kaitannya dengan kekuasaan dan kesejahteraan rakyat, itu sebabnya politik memerlukan penguatan terus-menerus dalam implementasinya. Kadang kala, praktek politik mengalami bias orientasi lantara sebagian aktor politik kurang memahami tujuan mulia dari politik.

Mereka para politisi harus mampu memastikan alur politik berjalanan pada ‘jalan keselamatan’, bukan kesesatan. Politisi mengemban amanah futuristik, sehingga begitu peningkatan kualitas diri dari politisi pun perlu secara berkala dibenahi. Situasi itu mengambarkan level dan posisi politisi dengan masyarakat umumnya sedikit berbeda dalam hal amanah dan tanggung jawab sosial.

Politisi diberi mandat, diberi kesempatan menjadi bagian penting dari mobilisator perubahan peradaban. Dipundak mereka perbaikan dan pembaharuan tatanan sosial dijalankan, politik berarti pelopor perubahan. Manakala ada politisi yang tidak punya rasionalitas, ‘malas berfikir’, kekurangan etos kerja serta tindakan kepepoloran yang menurun, dia bukanlah politisi sebetulnya. Karena politisi itu hakikatnya pekerja, mereka yang memberi diri total untuk bersama rakyat.

Jadi rakyat juga harus punya koneksi dan alat ukur yang jelas. Tau bagaimana mendeteksi para politisi yang betul-betul kapabel, peduli pada rakyatnya atau tidak. Bukan sekedar memilih karena diberikan sesuatu, apakah itu uang, beras, minyak goreng, telur, gula atau praktek politik bemberian materil lainnya. Rasanya, rakyat terus diajak berfikir dan belajar dari pengalaman politik. Dimana relatif banyak contohnya, politisi dadakan (karbitan) terpilih hanya punya amunisi uang, tapi setelahnya mereka tidak mau pasang badang untuk perjuangkan kepentingan rakyat.

Awal mula politik hura-hura atau seremonial itu dari kebiasaan politisi yang memanjakan rakyat dengan pemberian bantuan instan. Tradisi politik take and give terlampau populer ditengah rakyat, apalagi maknanya ditarik sempit. Hasilnya, dalam semua situasi negosiasi kepentingan rakyat melihat politik sekedar dalam ruang terbatas, mereka mendapatkan apa? memberi apa? Lalu setelahnya, menjadi sulit terbangun kesepakatan atau komitmen jangka panjang.

Dari kebiasaan hura-hura itu terhubunglah rakyat dengan situasi dimana rakyat disulap menjadi berorientasi konsumtif. Mereka sekedar diposisikan sebagai objek politik, bagian yang pasif dan terus-menerus dieksploitasi para aktor politik. Mata rantai saling memanfaatkan tersebut harusnya dihentikan. Apalagi, kurang eloknya lagi para politisi yang belajar tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence) menggunakan pengetahuan untuk membodohi rakyat.

Naskah ini menyelipkan sedikit usulan kepada rakyat dan mengingatkan agar tidak tersandera dengan politik hura-hura. Politik yang mengedepankan cover atau sampul, sementara substansinya kering dari tujuan politik yang sebenarnya. Sebab politik itu bukan sekedar ‘bungkusan’ dan merek (brand). Melampaui itu semua, kesejatian politik memerlukan kejujuran, keadilan dan kesetaraan atas nama kepentingan rakyat. Berhentilah rakyat itu terseret skenario politik elit yang mengutamakan menang dalam bertarung semata.

Rakyat perlu diberi pegangan pisau analisa agar muda mendeteksi mana politisi yang layak dipilih nantinya. Tak berkembang kita kalau menjadi rakyat yang berulang-ulang dibodohi politisi picik yang pikirannya pas-pasan. Mari saling mengajak, saling mengingatkan untuk menjadi subjek politik yang minimal mampu mencerahkan diri sendiri. Agar tidak mudah menjatuhkan pilihan pada politisi yang pandai beretorika saja, lebih dari itu mereka yang dipilih adalah orang-orang amanah, mumpuni, sportif, berwawasan luas, bukan pendendam, dan negarawan.

Cara menghentikan praktek hura-hura ialah dengan mendisiplinkan diri kita. Melahirkan kesadaran internal, sehingga tidak ikut berbaur dan terbawa suasana hedonisme politik. Karena menjadi begitu rendahnya wibawa dan harga diri rakyat bila sekedar dihargai dengan uang recehan atau materi apapun. Yang kemudian, hak-hak demokrasinya dikerdilkan bahkan diberangus. Setelah kita mendeteksi karakter politisi secara utuh, baru kita menentukan pilihan politik yang benar.

Berpolitik itu bukan berpesta pora. Menghabiskan uang untuk kepentingan berfoya-foya, demi kesenangan sesaat dan kesenangan diri sendiri, itu iklim yang menarik mundur gerbong demokrasi sebetulnya. Belum lagi kalau kita berfikir dalam skala besar penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan dengan uang rakyat, lalu inputnya nanti mengecewakan rakyat. Sungguh sangat tidak kita rindukan suasana itu, yang harusnya terlahir adalah perayaan demokrasi melalui Pemilu melahirkan para publik figur, pejabat dan politisi yang ungguh, kemudian amanah berjuang untuk rakyat. [***]

 

————————————-

Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

REKONSILIASI Direduksi, Kini Mirip Praktek MAKAR

Amas Mahmud, indahnya rekonsiliasi (FOTO Ist)

KENAPA demikian santernya ajakan, perbincangan, sindiran, penolakan, dan himbauan rekonsiliasi pasca putusan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat ramai media sosial?. Apakah kita negara yang rakyatnya penganut paham ‘ugal-ugalan’, sulit move on, fanatik buta, emosional dan pendendam?. Sehingga berat melupakan ‘romantisme’, ‘seteru’, rivalitas politik, tak mau berdamai dengan realitas.

Padahal Indonesia yang luas ini diberi keistimewaan keberagaman etnis, suku dan agama yang hidup berdampingan dengan harmonis. Sekedar mereview kebelakang jelang Pemilu Serentak, Rabu 17 April 2019 terdapat banyak kehebohan isu yang disuplay ke publik. Diantaranya, soal komunis (PKI), khilafah, Islam garis keras, anti Islam, anti Pancasila, bahkan yang cukup sensasional adalah isu makar.

Atas tafsiran makar itu membuat para akademisi masing-masing beradu argumentasi, dalil dan defenisi. Ada ulasan, ada bantahan, yang kadang-kadang kurang sepadan disebabkan atas kecenderungan media massa yang memberitakan dengan pola framing tertentu. Setiap orang yang tampil di publik, dikala itu menjadi penafsir. Ada ahli, pengamat dan pemerhati dadakan, tapi itulah model kita memobilisasi demokrasi.

Selepas putusan MK, lain lagi realitasnya. Yang ramai saat ini yaitu ‘rekonsiliasi’, yang padanan bahasanya kira-kira begini ‘memulihkan keadaan, persahabatan, atau perdamaian’. Gagasan besar yang perlu ditangkap dari rekonsiliasi ialah niat kita agar sehati, bersenyawa antara keikhlasan hati dan perbuatan demi big interest. Rekonsiliasi bukan direduksi menjadi politis, seperti saat itu makar sangat berbau politis.

Sederhananya, rekonsiliasi bukan barang tabu dan berbahaya, mengancam. Bukan juga candu pembangunan yang merusak mental bangsa. Di kamar sebelah, kita perlu pula memeriksa dan menguji niat baik pihak yang mau melakukan rekonsiliasi, supaya proporsional kedua faksi dibahas. Jangan hanya karena kawin-mawin kepentingan jabatan sesaat, lalu rekonsiliasi dikukuhkan, ternyata hanya semu. Bagi pihak yang menolak rekonsiliasi dengan alasan tak mau masuk dalam sistem pemerintahan ataukah tidak ikhlas menerima oposan bersama di pemerintahan juga secara demokrasi tidak salah. Ini menjadi pergumulan kita yang patut dicari jalan keluarnya.

Semua pilihan politik itu berkonsekuensi, asalkan kita tidak over, bid’ah atau mendramatisir situasi. Sudah harus menerima dengan lapang dada bahwa proses politik telah menghasilkan kepemimpinan baru, dimana Jokowi-Ma’ruf yang menang dalam pergulatan Pilpres. Sportifitas dan kearifan berdemokrasi itulah yang kita perlukan saat ini. Sebab, apapun itu kita sama-sama akan menepuk dada dalam hal merindukan Indonesia lebih maju lagi kedepannya.

Sudahi bantah-bantahan soal ‘rekonsiliasi politik’ perlu atau tidak. Mau melakukan rekonsiliasi dengan syarat, atau menerima rekonsiliasi tanpa syarat? sungguh makin menambah noda etika demokrasi kita. Tidak urgent itu sebetulnya. Bagi saya yang masih awam, rekonsiliasi itu tumbuh dari keikhlasan, ketulusan dan kecintaan atas nama Tuhan. Bukan, atas nama kekuasaan, kepentingan keduniaan semata. Terlalu kecil itu menjadi dalil dan kunci pembuka jalan rekonsiliasi.

Begitu jelas kita mendengarkan dan nonton Prabowo dalam pidatonya setelah MK mengetuk palu sidang. Dirinya (Prabowo), bersama Sandiaga Uno telah menerima putusan tersebut dimana Jokowi sebagai Presiden terpilih dan Ma’ruf Amin Wakil Presiden untuk pemerintahan selanjutnya. Tak perlu lagi ‘digoreng-goreng’ dengan narasi destruktif. Tugas kita adalah menjahit irisan-irisan luka yang mungkin terbelah, mencari obat untuk memulihkan situasi.

Kita tegas meminta Presiden Jokowi mengokohkan persatuan. Pernyataan dan pandangan elit politik pun kita harapkan dapat menyejukkan suasana, kini rakyat telah sportif menerima proses politik. Hanya kadang, oknum politisi yang membuat gaduh dan cari sensasi, mereka merecoki sendi-sendi ketenangan rakyat. Peganglah prinsip itu, dimana pemenang tak boleh jumawa, dan merasa superior. Seperti itu pula, yang kalah bukan berarti hancur-berantakan martabat dan harga dirinya, ini hanya tentang kompetisi demokrasi.

Menang kalah harus bergandengan tangan membangun Indonesia, supaya adil, makmur, jauh dari kemiskinan, dibukanya lapangan pekerjaan dan tidak dijajah utang oleh bangsa Asing. Menang dan kalah juga sebetulnya sama-sama juara, ketika kedewasaan dikedepankan. Kontestasi politik Pemilu 2019 harus menjadi ajang tontonan yang berakhir menggembirakan semua pihak, walaupun diawal permainan relatif menegangkan.

Berhentilah memelihara tradisi saling sindir dan debat di Medsos, merasa diri paling benar. Terutama soal rekonsiliasi yang sampai hari ini masih ramai kita baca di postingan-postingan Facebook, tak ada untungnya. Turunkan tensi itu, dimana merasa menolak rekonsiliasi, mau melakukan rekonsiliasi dengan syarat, atau bahkan menolak sama sekali rekonsiliasi adalah sikap masing-masing pihak yang perlu kita hargai. Kita hanya memerlukan jedah waktu saja untuk kembali berfikir bijak, penuh kegembiraan. Jangan mau menjadi budak para pemburu kepentingan sesaat yang membuat kita mudah tersulut emosi, marah dan berkonflik antar sesama.

Intensitas pembicaraan soal rekonsiliasi dan makar di Medsos diakui meningkat, pada momentumnya. Ada resistensi, ada dukungan, dan ada poros yang memaklumi keduanya tetap mengambil peran masing-masing. Mereka yang mengerti, tak mau memaksakan kehendak berfikir bahwa oposisi dalam sistem demokrasi diperlukan, tidak kaget dan tak ambil pusing dengan isu-isu rekonsiliasi tersebut. Kita berusaha menakar konsistensi percakapan publik di Medsos, baik yang pro maupun yang kontra terhadap ‘rekonsiliasi’ dan ‘makar’, sama-sama ikut meramaikan dunia virtual.[***]

 

 

______________________

Catatan: Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Tragedi Demokrasi dan Insiden Kemanusiaan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Baca Selengkapnya

Konsekuensi Demokrasi dan Kehendak untuk Berkuasa

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

DEMOKRASI mengedepankan yang namanya musyawarah mufakat. Apa maksudnya?, tentu melahirkan keputusan kolektif. Mengabaikan yang namanya praktek diskriminasi atas hak-hak rakyat. Lingkup ajaran demokrasi begitu mengagumkan nilai-nilai kemanusiaan, lain kendalanya dengan praktek dilapangan. Itu sebabnya, realitas dalam penerapan demokrasi memang tidak selalu berjalan paralel, antara konsep dan aktualisasi, manakala disandingkan.

Nafas dari demokrasi itu secara formal berupa peraturan, norma dan mekanisme-mekanisme hukum yang diproduk pemerintah. Sedangkan dalam realisasinya, dikonkritkan dalam wujud praktek seperti menghargai konsensus, musyawarah mufakat, lalu toleran terhadap perbedaan pandangan. Bukan menjadikan suara masyarakat sebagai dagangan politik. Namun begitu, kenyataannya penerapan demokrasi kita ramai disibukkan dengan urusan elektoral semata.

Konsekuensinya yang sering ditemui ialah keadilan, marwah hukum, kejujuran dan transparansi menjadi terabaikan. Berada dalam urutan kesekian disaat proses berdemokrasi dijalankan. Disitulah kemudaharatan demokrasi tercipta, pemicu atau embrio terjadinya ketimpangan demokrasi tumbuh subur. Bila kita urutkan, mengurai secara rinci benang kusut demokrasi, maka kejujuran, ketaatan terhadap aturan, keterbukaan dan penghargaan atas kedaulatan masyarakat harus diamalkan secara terus-menerus.

Tak boleh sekali saja kita mengingkari adanya benturan kepentingan. Dengan desakan argumen dan sentimen apapun, kepentingan kolektif tak boleh didikte oleh kepentingan personal. Jika kita disiplin atas itu, yakinlah transformasi Indonesia dari kurang maksimalnya memajukan Negara, menjadi lebih profesional lagi, trampil, progresif dan menjadi bermartabat masyarakatnya.

Kelihatannya, bulir-bulir kecil dalam kejanggalan demokrasi seperti ketidakadilan, kecurangan, dan inkonsistensi terhadap aturan, masih dilihat sebagai angin lalu yang diabaikan. Ternyata, dari hal-hal kecil itu berefek besar, sistematis dan signifikan, menjamur, merambah, sehingga membunuh mobilitas pemerintah dalam memajukan Negara. Praktek buruk itu menjadi penyakit kambuh dan akut yang merusak tatanan demokrasi.

Peristiwa politik kita di Indonesia tidak saja dalam pentas dan panggung politik, lebih dari itu sering kali berjalan berkepanjangan. Seolah ada warisan rivalitas abadi dalam politik, padahal dalam paradigma politik modern tidak mengenal permusuhan, lawan, atau perseteruan politik abadi. Yang abadi dalam politik hanya kepentingan, perbedaan pendapat dan adu argumentasi di ruang politik hanyalah asesoris demokrasi. Hanya saja, kadang tradisi itu menjadi bergeser.

Sehingga kelompok politik tertentu yang menjadi oposisi (blok politik) atau koalisi politik, saling memandang sinis destruktif. Cara pandang kurang elok itulah yang menjadi ancaman baru bagi dunia demokrasi Indonesia, maka dari itu kita memerlukan perbaikan berkelanjutan dan serius. Dari hal-hal kecil tersebut seluruh elemen anak bangsa harus berani melakukan hijrah, mari berkolaborasi. Atau bahkan, bila kita berlawanan secara politik, jadilah lawan yang disegani karena kita elegan, sportif dan dewasa dalam meletakkan kompetisi.

Konstruksi demokrasi kita begitu inklusif dan paripurna karena berdiri kokoh diatas kepentingan semua golongan. Atas adanya gesekan kepentingan, akhirnya sedikit tercederai dengan saling menginterupsi, menghujat dan menganulir hasil capain konstitusional. Sebetulnya, kita membuang-buang waktu, keadilan sering kali menjadi kurang bernilai sebab dianggap telah tergadaikan atas kuasa, intervensi serta tekanan.

Parahnya lagi hasil Pemilu yang didasarkan pada asas Pemilu langsung, umum bebas rahasia dan jujur adil. Kita tidak bisa tertinggal dan bernostalgia pada semangat penyatuan persepsi saja, atau tidak harus terlena pada perdebatan-perdebatan retorika saja, melainkan bersepakat untuk action bersama. Kita optimis, Presiden kedepan akan lebih efektif dan mahfum mengelola Negara Indonesia tercinta menuju pada cita-citanya.

Demokrasi punya dua wajah, ia bisa bermanfaat dan bisa berubah menjadi petaka. Diksi itu dapat dilihat dari bagaimana upaya seseorang atau sekelompok orang dalam merebut kekuasaan, menghalalkan berbagai cara?. Banyak intrik yang dilakukan, guna mendapatkan kekuasaan yang hendak dituju. Harapan kita, setidaknya diatas intensitas birahi berkuasa yang tidak tidak juga membuat seseorang tersebut kebelet, lalu memprovokasi publik untuk menjadi bar-bar.

Jangan pula kita mengabaikan aturan dalam menyelesaikan problem dan dinamika Negara, lalu menghakimi dengan cara sendiri-sendiri. Alhamdulillah, sampai saat ini kekhawatiran itu belum terwujud. Memang tensi politik kita di tanah air saat Pemilu Serentak tahun 2019 ini begitu tinggi, itu tergambarkan dari apresiasi masyarakat dan antusiasnya mereka dalam menunjukkan partisipasi politik. Sampai pada unjuk rasa protes atas adanya dugaan kecurangan, tujuannya secara umum adalah menuntut keadilan, dan mau merasakan adanya perbaikan di Negara Indonesia tercinta.

Silahkan saja, pada prinsipnya semua warga Negara mempunya kesamaan kedudukan didepan hukum. Dalam konteks demokrasi pun begitu, warga mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dispesifikkan dalam aturan-aturan lebih teknis lainnya. Target kita semua yaitu, demokrasi dapat berjalan dengan keramahtamahan, kekeluargaan, dan sikap rekonsiliatif, bukan dengan marah-marah dan dendam.

 

____________________

Penulis : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1