Tag: amas mahmud

Wartawan Pos Pemkot Manado Hadiri Open House Natal GSVL

Yoppy Senduk dan Amas Mahmud saat mendampingi GS Vicky Lumentut (Foto Fanny)

Yoppy Senduk dan Amas Mahmud saat mendampingi GS Vicky Lumentut (Foto Fanny)

MANADO – Dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan komunikatif, GS Vicky Lumentut yang pernah menjadi Wali Kota Manado, periode 2010-2015 ini dalam acara Open House Natal dikediamannya Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado, Rabu (29/12/2015), terlihat banyak warga berdatangan, diantaranya juga wartawan yang kesehariannya meliput di kantor Wali Kota Manado.

Yoppy Senduk, pimpinan media Metromanado.com, yang juga hadir berjabat tangan dengan GSVL sapaan akrab Lumentut dan keluarga mengaku bangga dan merindukan sosok GSVL. Dirinya mengatakan dalam momentum Nari Raya Natal 2015 ini kita perlu terus memelihara tali silaturahmi, bagi Yoppy yang juga wartawan senior ini GSVL merupakan figur pemimpin rendah hati dan penyayang yang sangat peduli pada kepentingan masyarakat.

”Kami hadir dalam acara Open House ini karena kagen pada beliau, Pak DR GS Vicky Lumentut bersama keluarga beliau, betapa beliau saat memimpin Kota Manado ini banyak hal yang terkait pembangunan yang mengalami kemajuan dengan program pro rakyat. Beliau sangat dirindukan seluruh warga Manado, sosok pemimpin yang rendah hati dan peduli pada keluh-kesah kami sebagai wartawan, kiranya damai Natal menyertai kita semua dan Pak GSVL bersama keluarga diberikan kemudahan dalam semua urusan,” ujar GSVL.

Para wartawan yang hadir, diantaranya Rosita Karim, Amas Mahmud, Abdul Halim, Jan Torindatu, Rusdy Hamsyahdin, Devy ‘Bun’ Kalalo, Robin Tanauma, Boby Pums, Isak Lausu, Femmy Elesang, Angel Komenaung, Sonny Tadjure, Irene Rondonuwu, Suratman, Budi Rarumangkay, serta sejumlah wartawan lainnya. (Angel)

Sumarsono, KPU dan Sandiwara Penundaan Pilwako Manado

Pemberitaan salah satu koran harian di Manado (Foto Suluttoday.com)

Pemberitaan salah satu koran harian di Manado (Foto Suluttoday.com)

JIKA benar Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado tidak dilaksanakan tahun 2015, maka publik di Kota Manado tengah diperhadapkan dengan skema besar dan grand trategi yang dilakukan kelompok kepentingan tertentu. Hal tersebut kemungkinan berkaitan erat dengan kekuasaan partai politik yang sementara memimpin Republik Indonesia ini, warga Manado yang berada dalam kondisi transisi antara menanti Pilwako Manado dilaksanakan dan dipimpin pejabat Wali Kota Manado yang notabenenya pernah menjadi calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Korelasi antara situasi transisi di Kota Manado membawa dampak berarti terhadap stabilitas politik di Kota Manado dan juga stabilitas pelayanan pemerintahan, dimana berbedanya kewenangan pejabat kepala daerah dengan kepala daerah defenitif yang mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat. Kini, membicarakan Pilwako Manado begitu menjadi hal menarik, Pilwako yang semestinya dilaksanakan pada Rabu 9 Desember 2015, akhirnya mengalami penundaan karena gugatan salah satu pasangan calon Wali Kota Manado. Sekedar melakukan analisis, terjadinya ‘perkawinan’ kepentingan yang illegal ini menghasilkan sebuah cerita panjang yang berjudul penundaan Pilwako Manado makin mengalami episode tak berujung.

Kenapa digunakan istilah ‘perkawinan’ politik illegal?, ungkapan ini memberikan gambaran tentang terjadinya arus kepentingan antara salah satu calon kepala daerah di Manado dengan calon yang tengah melakukan gugatan terhadap KPU, yang membawa hasil calon tersebut menang di PT TUN atas KPU Manado. ‘Pertemuan’ ini menjadi kekuatan baru yang sifatnya insidentil dan tidak permanen, sehingga ada asumsi yang muncul bahwa kasus sengketa yang dilakukan salah satu calon dimanfaatkan kelompok kepentingan tertentu dalam rangka mengulur pelaksanaan Pilwako Manado, alhasil terjadinya saling mengeksploitasi posisi, kepentingan partai penguasa memang begitu besar di Kota Manado, sehingga merebut pucuk pimpinan di Manado merupakan ‘gengsi’ tersendiri bagi mereka.

Akankah muncul musuh bersama (common enemy) terhadap salah satu pasangan calon di Kota Manado pada rangkaian akhir kompetisi politik di Kota Manado?. Lalu siapa yang akan menjadi actor dalam penundaan Pilwako Manado ini?. Begitu mengagetkan, semua warga Kota Manado terhentak ketika Pilwako Manado ditunda, apalagi warg ‘dihibur’ dengan janji Pejabat Gubernur Sulawesi Utara, DR Soni Sumarsono dan Ketua KPU Sulawesi Utara, Yessy Momongan yang menyampaikan ke media massa bahwa Pilwako Manado akan dilaksanakan pada 21 Desember 2015. Namun, akhirnya hingga saat ini pernyataan resmi KPU Manado tentang kapan pelaksanaan Pilwako Manado dilaksanakan belum dilakukan.

Warga memang dibuat kelabakan dan informasi yang simpang-siur dihembuskan secara ekstra, baik dari para kompetitor paslon Wali Kota Manado, Pejabat Gubernur Sulut dan Ketua KPU Sulut yang membuat masyarakat Manado kian kebingungan. Kondisi politik di Manado dalam hal kepastian Pilwako Manado, seperti menjadi panggung sandiwara yang dipertontonkan elit politik, penyelenggara Pemilu tak mampu melakukan apa-apa lagi, selain pasrah dan mengikuti ritme politik dari kelompok politik tertentu. Bahkan DR Sumarsono sebagai representasi pemerintah pusat di daerah hanya ‘ikut-ikutan’ menciptakan kegalauan ditengah masyarakat, kondisi kegalauan itu makin terbukti manakala Pilwako Manado ditunda hingga tahun depan. Para calon kepala daerah di Pilwako Manado juga masih mengambil peran masing-masing, tak mau ‘islah’ dalam menekan dan satu suara meminta kejelasan Pilwako Manado agar diselenggarakan tahun 2015 ini.

Padahal efektinya selain suara masyarakat agar mendesak pelaksanaan Pilwako Manado dipercepat, juga para calon Wali Kota Manado wajib menyatu dalam mendorong untuk cepat dilakukannya Pilwako Manado. Situasi yang tak selaras tesebut dimanfaatkan luar biasa oleh partai politik tertentu yang sadar tentang lemahnya elektabilitas calon yang mereka usung, lalu sengaja melakukan kompromi sehingga mengulur waktu pelaksanaan Pilwako Manado dengan alasan menghargai supremasi hukum. Sungguh proses demokrasi di daerah ini seolah ‘menutup mata’ dari teriakan masyarakat tentang pentingnya dominasi politik segelintir orang diabaikan, artinya egoisme politik dan arogansi para politisi masih dianggap hal biasa dalam era demokrasi moderan. Politik dinasti terus-menerus dilestarikan, hanya ‘suara kecil’ teriakan perlawanan digelorakan sebagai bertanda bahwa para politisi juga masih konsisten menolak adanya politik dinasti.

Benarkah Pilwako Manado batal dilaksanakan tahun 2015 ini?. Penundaan Pilwako memang menjadi settingan sejak awal dari kelompok tertentu, kerja sistematik ini terlihat berjalan solid, jika saja ditunda hingga tahu depan, maka DR Sumarsono patut bertanggung jawab. Dimana sebelumnya, Pejabat Gubernur Sulut ini lantang bicara tentang Pilwako Manado harus dilaksanakan 2015, semua pihak berharap DR Sumarsono tidak ikut dalam sandiwara politik tersebut, memang DR Sumarsono bukan wayang yang mudah dimainkan begitu saja. Peta politik jelang Pilwako Manado makin alot dan diprediksi bergeser, manakala Pejabat Wali Kota Manado melakukan rolling jebatan, ‘menendang’ pimpinan SKPD berprestasi dan memasang mereka yang ‘miskin’ prestasi.

Soal manuver DR Sumarsono, boleh jadi pernyataan dirinya bahwa Pilwako Manado dilaksanakan Desember 2015 merupakan bagian dari strateginya ‘menekan’ aksi protes masyarakat kepada KPU dan Bawaslu untuk mendorong dipercepatnya Pilwako Manado. DR Sumarsono bisa saja sudah mengetahui sejak awal kalau Pilwako Manado akan ditunda hingga tahun depan, tapi karena bertekad membangun kepercayaan publik dan mengamankan posisi, DR Sumarsono akhirnya bersandiwara. (***)

Panggung politik akan selalu ada. Dan orang-orang akan selalu meramaikannya. Ceritanya terkadang membosankan terkadang menyenangkan. Kisahnya terkadang baik, terkadang buruk. Aktifitasnya terkadang menguntungkan terkadang merugikan. Pengaruhnya terkadang menguasai segalanya, terkadang segalanya menguasainya. Itulah politik, dan apapun itu kami hanya berharap yang terbaik.

 

Catatan Amas Mahmud, Redpel Suluttoday.com

Fenomena Politisi Ala Selebritis di Era Postmodernisme, Menyimak Pilwako Manado

Ilustrasi, pentingnya berpolitik yang baik (Foto Ist)

Ilustrasi, pentingnya berpolitik yang baik (Foto Ist)

DUNIA modern melahirkan manusia-manusia yang lambat-laun mulai meninggalkan kearifan lokal, dan tidak melestarikan lagi warisan para leluhur. Kondisi itu terbukti dengan hadirnya beragam realitas baru berupa fasilitas teknologi yang membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat, dan yang dekat menjadi jauh. Kemudian, kenapa perlu diangkap ‘Sensasi’ para politisi ala selebritis dalam ulasan kali ini. Sensasi adalah proses manusia dalam menerima informasi sensoris (energi fisik dari lingkungan) melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Sensasi (sensation) berasal dari bahasa latin yaitu sensatus, yang artinya dianugerahi dengan indra, atau intelek.

Kenapa kali ini politisi menjadi perbincangan kita, karena agen yang satu ini menjadi objek pembahasan yang menarik, dan dalam tindakannya sebagai subyek sering melakukan hal-hal baru yang begitu menyedot perhatian publik. Politisi ala selebritis, tidak seperti para politisi umumnya, kecenderungan politisi alas selebritis mengabaikan substansi perjuangan, menguatamakan sensasi, kejutan dan menyukai akan hal-hal yang menghebohkan, meski pesan yang disampaikan pada masyarakat tidak sebesar harapan masyarakat itu sendri. Lihat saja artis yang sering menjadi objek eksploitasi media massa, menjadi bagian pengalihan issu dan lain sebagainya, memaknai inovasi hanya sebagai sesuatu yang bersifat simbolik belaka.

Membicarakan artis atau selebriti begitu erat kaitannya dengan media massa, Jean Baudrillard seorang ilmuan sosial hendak mengembangkan teori sosialnya perihal media yang berperan penting dalam renovasi masyarakat posmo. Baudrillard menyentil soal orientasi media yang sering membentuk realitas baru bagi masyarakat, pemberitaan media baginya tak lepas dari kepentingan tertentu, ada semacam agenda setting yang dilakukan media tak lain adalah mengarahkan konsumen pembaca untuk tertuju pada target pemberitaan tersebut.

Disampaikannya bahwa agenda setting mensyaratkan tidak ada yang netral dalam setiap pemberitaan atau ulasan. Semua fakta yang masuk ke dalam redaksional media disajikan sebagai sesuatu dengan preferensi kepentingan media tersebut. Baik untuk hal kepentingan politik dan yang lainnya, simulasi politik yang dilakukan media melalui pengalihan issu di Indonesia ini terbukti efektif mengelabui masyarakat dari peristiwa-peristiwa penting lainnya yang ”diharapkan” tidak diketahui masyarakat. Alhasil proses pengalihan issu terjadi begitu masif. Dimana rekayasa sosial dilakukan media, terutama media besar membuat konstalasi sosial masyarakat menjadi tidak menentu. Mengingat ungkapan Baudrillard, yang mengatakan bahwa kondisi post-realitas adalah kondisi dimana realitas dilampaui oleh realitas buatan atau artifisial. Kondisi ini menjerat dan mengurung manusia di dalam dunia artifisial yang hanya berisikan kedangkalan, disinilah peran media begitu signifikan mengarahkan masyarakat.

Kemudian, apa bedanya dengan politisi yang bukan selebritis atau yang tidak menyukai metode sensasi saat menyampaikan gagasannya kepada masyarakat serta menarik simpati masyarakat untuk mengikuti politisi tersebut. Perbedaannya bukan hanya pada aspek metode kampanye, namun lebihnya pada kerja-kerja kemasyarakatan politisi unggul bukan yang mengedepankan publikasi media massa yang berlebihan, tapi politisi yang berbuat bagi banyak orang, turun bersama rakyat, tidak mendiskriminasi rakyat, dan memposisikan rakyat sebagai kawan (subyek) politik. Yang diunggulkan adalah ide dan konsep, bukan kehebohan atau kegiatan seremonial.

Seharusnya semua pertentangan politik dapat digabungkan (fusi) menjadi suatu kekuatan yang menopang masyarakat demi mencapai kepentingan yang lebih besar. Karena semua politisi membutuhkan legitimasi publik, tapi bukan dengan cara-cara yang tidak mendidik, cara-cara yang mencederai etika politik, menggiring masyarakat sebagai konstituen dengan pengaruh pemberian uang, lalu setelah itu kontribusi masyarakat diabaikan begitu saja. Jika uang dianggap segalanya dalam mengobati kekecewaan rakyat, maka sudah pasti uang dapat menjadi solusi, namun sayangnya itu yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat memerlukan pemerintah yang kebijakannya tidak menyulitkan mereka, bukan sekedar selfie (foto ria), menguatkan pencitraan, dan bukan sekedar memberikan bantuan uang maupun barang kepada masyarakat sebelum terpilih sebagai pemimpin, kemudian ketika terpilih  kepentingan masyarakat dikesampingkan.

Bila ditarik dalam konteks perpolitikan lokal di Kota Manado, masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi, bahasa, berbeda agama, dan strata sosial lainnya bukan menjadi bahan komoditi politik bagi para pasangan calon (Paslon) Wali Kota Manado untuk diarahkan sesuka hati. Politik itu bicara tentang hajat hidup banyak orang, bukan dalam lingkup kepentingan komunitas semata, politik tidak bicara tetang identitas golongan tertentu saja, apalagi mendikotomikan masyarakat pemilih. Tidak zamannya lagi masyarakat dicekoki dan diberi doktrin bahwa yang seagama wajib memilih yang seagama, yang satu suku harus memilih yang satu suku, namun lebih dari itu politik dan demokrasi menghargaai perbedaan itu dalam kondisi yang universal.

Kini saatnya kita mengajarkan masyarakat memilih pemimpinnya yang benar, bukan memberi doktrin, yang akhirnya membuat masyarakat menjadi fanatik buta. Bukan juga sebaliknya memilih pemimpin yang tampil dengan senasi, senang disanjung dan sebagainya yang bersifat sesaat. Mari memilih pemimpin Negarawan, politisi, bukan politisi selebritis yang dimana-mana memasang spanduk, baliho dan iklan bagaikan artis. Pilih pemimpin yang memiliki track record, pernah berbuat bagi masyarakat, bukan sekedar menebar janji kosong. (***)

 

Demokrasi tidak menjamin kesamaan kondisi, demokrasi hanya menjamin kesamaan kesempatan. –Irving Kristol.

 

Penulis: Amas Mahmud, Redpel Suluttoday.com

Seri Bincang-Bincang Politik, Berhentilah Menggunting dalam Lipatan

Ilustrasi berpolitik (Foto Ist)

Ilustrasi berpolitik (Foto Ist)

MEMBICARAKAN politik sering kali dialamatkan pada sesuatu yang bersifat tabu atau kotor, hal-hal yang bermakna negatif disebut oleh kebanyakan masyarakat sebagai politik. Hal inilah yang menggerus makna politik yang sebenarnya, padahal politik merupakan jalan menuju kesejahteraan, dan alat perjuangan yang mulia. Politik bukanlah tujuan, namun sebagai instrument demi mencapai tujuan, yakni mensejahterakan rakyat.

Sebagian kita memahami betapa besarnya dampak politik dalam kehidupan manusia, tak ada sesuatu apapun di dunia ini yang lepas dari politik karena politik bicara tentang kehidupan manusia secara komprehensif. Politik menyentuh kebutuhan sosial manusia, sehingga demikian betapa pentingnya khittah politik dikembalikan pada fitrahnya, bahwa politik merupakan jalan yang menuntun masyarakat menuju ‘kebenaran’. Begitu dinamisnya politik, sering kali masyarakat salah menerjemahkannya, dan itupun menjadi dalih tertentu bagi para politisi yang kerdil pemahamnnya dan berlindung dibalik keinginan jahatnya demi mengamankan kepentingan, bahkan tak sering mereka menghalalkan segala cara untuk itu.

Politik bukanlah sesuatu yang statis, ini juga menjadi bagian dan cela bagi para politisi kawakan untuk ‘bermain’ sesuka hatinya mengerahkan potensi, baik uang, kekuasaan, dan upaya busuk lainnya agar meloloskan kepentingan mereka. Sehingga terjadi dilapangan, konstalasi politik selalu berubah-ubah dalam tiap menit, bahkan putusan penyelenggara Negara pun mengikuti ritme yang sama, berubah sesuai selera kelompok kepentingan tertentu. Kondisi inilah yang memengaruhi citra pemerintah dan lembaga politik, janji-janji yang disampaikan dipanggung politik pun dianggap bukan suatu pernyataan moral yang harus dipertanggung jawabkan sehingga setelah berjanji, mereka mengingkarinya. Disini juga letak ‘kebobrokan’ dalam politik terjadi, para aktor politik berani melecehkan profesi mereka sendiri, dan mereduksi makna politik yang sebenarnya.

Sudah saatnya perjuangan politik direposisi, peran politik yang dipentaskan para politisi instan dengan iming-iming uang dan jabatan telah melahirkan bukti betapa lemahnya nilai-nilai kemanusiaan di dalam politik. Mereka lebih mengedepankan kepentingan sesaat dibanding kebersamaan, kepentingan banyak orang dikesampingkan, akhirnya tak sedikit yang mengikuti jalan ini kecewa dan mengambil berkesimpulan bahwasanya politik itu sesuatu yang ‘buruk’, sesuatu yang tidak manusiawi, politik adalah bagian dari saling jegal semata. Sebagai generasi yang pernah membaca referensi diskursus politik dan teorinya, serta berkesempatan belajar secara formal, saya merasa ikut bertanggung jawab atas konstruksi parketk politik kekinian, selain malu dengan realitas politik pragmatis, merasa perlu menyelamatkan kondisi yang ada, dimana politik begitu berbeda dengan ekonomi, berbeda degan perikanan, kedokteran, agama, dan studi keilmuan spesifik lainnya.

Marak terjadi politik yang didominasi dengan logika ekonomi, dimana uang dan materi diutamakan, seolah uang menjadi lalu lintas dalam menuju kemenangan berpolitik. Selanjutnya, apakah sudah menggembirakan hasil dari proses politik ‘amburadul’ saat ini?. Masih miris ternyata, banyak rakyat yang mengaku kecewa dengan hasil produksi politik kini. Masyarakat bahkan sudah menjadi terbiasa dengan pendekatan para politisi yang mengedepankan uang diatas segalanya, ucapan ‘serangan fajar’ begitu akrab dimasyarakat ketimbang ketokohan seorang politisi dan gagasan yang diperjuangkannya, bahkan kalau mau jujur untuk konteks Sulawesi Utara tokoh-tokoh hebat saat ini yang memiliki konsep membangun daerah dan Negara ini juga ikut membiasakan masyarakat dengan politik uang. Perlawanan yang konsisten dan terus-menerus belum mampu mereka tunjukkan, teriakan melawan politk uang ternyata hanya sekedar menjadi argumentasi politik.

Ketika terdesak dan tertangkap tangan, tidak sedikit para politisi mengatakan bahwa yang mereka lakukan bukanlah politik uang namun bagian dari sikap dermawan mereka, mereka hanya menyiapkan kost politik. Hebat, dan pandai berkelit memang, memberikan contoh yang tidak terlalu mendidik pada masyarakat, sehingga mereka para politisi-politisi yang mengaku unggu ini selalu bertahan pada posisinya karena nilai lebih tersebut, seolah tak ada uang, para politisi tidak dihormati lagi konstituennya, kebiasaan ini sepertinya mulai mendarah-daging.

Berhentilah saling menelikung, menggunting dalam lipatan dan berbagai kebiasaan buruk lainnya dalam politik, mari kedepankan kepentingan bersama, letakkan demokrasi pada prosesnya yang sebenarnya. Bukan menarik gerbong politik dengan cara pandang yang saling memisahkan, kita adalah satu Indonesia, kepentingan kita satu yakni memajukan masyarakat. Kedaulatan rakyat harus benar-benar diberikan pada rakyat dengan tulus, kekuasaan bukanlah sesuatu yang abadi, semua yang awal pasti akan berakhir, sehinga penting memikirkan serta menyiapkan kaderisasi yang unggul, generasi kedepan harus lebih matang menjemput demokrasi yang dibangun saat ini. Bukan kemudian saling menyalahkan tiap kali pergantian kepemimpinan, generasi kemarin dan hari ini memiliki kaitan perjuangan yang sama.

Kita tidak layak lagi menjalankan praktek-praktek kolonialisme, dimana kemerdekaan bangsa Indonesia sudah sejak lama diraih. Berhentilah para politisi kita menggunakan paradigma yang semacam ini, menilai dominasi terhadap orang lain sebagai hal positif dalam membangun kehidupan sosial, namun sebaliknya kita melawan bentuk perbudakan semacam itu. Perlu mengedepankan sikap gotong royong dan kebersamaan, serta keberpihakan terhadap kaum marginal dari para politisi, bukan bertindak serakah dan menjarah masyarakat yang lemah. (***)

 

Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.Soekarno

 

Catatan Amas Mahmud, Redpel Suluttoday.com

Hadirkan Pilkada Damai, Ini Harapan Ketua JAROD

Amas Mahmud ketika menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Amas Mahmud ketika menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Jurnalis Online Manado (JAROD) Kembali sukses melaksanakan Diskusi, Kali ini dilakukan di salah satu hotel berbintang di kota Manado. Dengan dihadiri oleh Narasumber baik dari Akademisi, maupun dari utusan Tokoh Pemuda Sulut. Dialog Publik yang bertema” Menjaga Soliditas dan Solidaritas, Dalam Mencegah Konflik Sosial Menjelang Pilkada Serentak Sulut 2015″ ini menghadirkan para anggota diskusi dari beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), utusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) diantaranya smk yapim, SMA 7, SMA 3, serta para mahasiswa dan aktivis LSM.

Dalam dialog yang dilakukan tersebut, diharapkan agar semua pihak yang ikut, meski belum menjadi pemilih, kiranya menjadi ujung tombak informasi untuk seluruh teman teman di sekolah yang sudah memiliki hak pilih, maupun untuk keluarga di rumah. Amas Mahmud selaku Ketua Jurnalis Online Manado berharap diskusi yang ada bisa menjadi suatu pengetahuan politik bagi para penerus bangsa, guna meminimalisir konflik yang di perkirakan bakal terjadi, ketika adanya berbagai fenomena politik yang ada sekarang ini.

“Tugas kita semua adalah mengawal Pilkada Serentak di Sulut agar sukses. Saya berharap, dialog publik yang menghadirkan adik adik siswa dan siswi ini, dapat meminimalisir konflik politik ungkap Mahmud salam sambutannya. Lanjut disampaikan, edukasi politik dalam diskusi publik tersebut, kiranya dapat memberikan pemahaman politik bagi semua generasi muda dan para remaja di Sulut, dalam menghadapi pemilu kada serentak pekan depan. Kiranya edukasi politik dalam diskusi ini dapat memberikan pemehaman dan pencerahan dalam bidang politik bagi kita semua, kami mengajak kita semua menyukseskan Pilkada Serentak 2015 di Sulut ini,”ungkap Alumnus Unsrat tersebut menutup. (Angel)

iklan1