Tag: amas mahmud

Kepala BNN Sulut Temui Owner Suluttoday, Ini Hasil Pembicaraan Mereka

Kepala BNN Sulut bersama Owner Suluttoday (Foto Suluttoday.com)

Kepala BNN Sulut bersama Owner Suluttoday (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Ditengah terbukanya pergaulan dan informasi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), hampir semua pihak mulai lalai dengan tugas-tugas kemanusiaan yang memiliki relasi jauh kedepan yakni tentang massa depan generasi. Salah satu ancaman yang berlangsung intensif pada generasi muda di daerah ini adalah ancaman konsumsi dan peredaran obat berbahaya Narkotika (Narkoba).

Melawan arus penyebaran Narkoba diakui Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulut, Kombes Pol Drs Sumirat Dwiyanto yakni dengan merangkul elemen masyarakat agar bersama-sama dalam tugas sosialisasi, menghentikan adanya peredaran barang haram ini. Melihat pencegahan konsumsi serta peredaran yang dilakukan media massa, Sumirat mendatangi owner Suluttoday.com, sebagai salah satu media online di Sulut yang konsisten memberitakan dan berkomitmen membantu BNN Sulut dalam melawan Narkoba.

Selasa (5/1/2016), Sumirat berinsiatif menemui owner Suluttoday.com, Ridwan Ngggilu SH,MH dan melakukan diskusi santai sambil meminum kopi di kawasan Jalan Roda (Jarod) Manado. Sumirat menyampaikan terima kasih atas kesediaan serta komitmen Suluttoday.com dalam memberitakan pentingnya membebaskan generasi Indonesia dari pengahrus Narkoba dan membantu BNN dalam berbagai kegiatan sosialisasi.

”Kami berterima kasih kepada pimpinan media Suluttoday.com, Pak Ridwan Nggilu yang selama ini membantu BNNP Sulut dalam melakukan sosialisasi dan memberitakan kegiatan BNN terutama untuk melawan peredaran dan konsumsi Narkoba. Memang perlu sekali generasi kita dibebaskan dari pengaruh buruk Narkoba, dan kami berharap masih ada lagi media online di daerah Sulawesi Utara ini yang peduli seperti yang dilakukan Suluttoday.com,” ujar Sumirat yang didampingi Drs Sam Repi salah satu Kabid di BNN Sulut.

BNN Sulut saat memasang spanduk STOP Narkoba, Kepala BNN didampingi owner Suluttoday (Foto Suluttoday.com)

BNN Sulut saat memasang spanduk STOP Narkoba, Kepala BNN didampingi owner Suluttoday (Foto Suluttoday.com)

Sementara itu, Ridwan Nggilu yang didampingi Amas Mahmud, sebagai Redpel Suluttoday.com mengaku kaget dengan permintaan pertemuan khusus yang disampaikan pimpinan BNN Sulut untuk menemui dirinya. Bagi Ridwan yang dikenal sebagai mantan Ketua Umum HMI cabang Manado itu, memberikan edukasi dan menyelamatkan generasi bangsa ini merupakan suatu tugas mulia yang wajib dilakukan semua manusia tanpa syarat apapun.

”Iya, mewakili seluruh keluarga besar Suluttoday dan jajaran redaksi kami sampaikan terima kasih atas kunjungan yang pertama kali dilakukan Kepala BNN Sulut ini. Tentu menjadi penghargaan bagi kami, media online di daerah ini. Kiranya hubungan baik dan kerja sama terus dibina kedepannya, memang bagi kami sebuah kerja-kerja kemanusiaan yang menguntungkan kepentingan banyak orang adalah kewjiban kita secara sosial. Mengingatkan, mengajak dan membebaskan generasi bangsa ini dari pengaruh buruk Narkoba merupakan tugas kita semua, apalagi sebagai media,” tutur Ridwan. (Faruk)

Awali Tahun 2016, Senator Brani dan Kapolres Manado ‘Ngopi Sore’

Senator Brani bersama Kapolres Manado saat ngopi sore (Foto Suluttoday.com)

Senator Brani bersama Kapolres Manado saat ngopi sore (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Siapa yang tak kenal dua sosok ini, mereka diantaranya adalah Benny Rhamdani, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) yang dikenal begitu merakyat dan Kombes Pol Rio Permana Mandagi, Kapolres Kota Manado, seorang polisi yang tegas, berani serta komunikatif. Brani begitu sapaan akrab Benny dan Rio terlihat terlibat dalam diskusi santai, Senin (4/1/2015) di rumah kopi Billy Megamas Manado.

Ditemani aktivis PRD, Jim Robert Tindi dan beberapa wartawan serta mantan aktivis mahasiswa kedua tokoh ini membicarakan serius soal kondisi keamanan di Sulawesi Utara. Saat ditemui dalam dikusi sore tersebut, meski santai dan tidak formal, Brani menyampaikan beberapa pernyataannya terhadap eksistensi Sulawesi Utara yang kini masuk pada zona rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

”Memang Sulawesi Utara masuk kategori daerah yang rawan gangguan keamanan yang menjadi perhatian serius pemerintah pusat, sehingga demikian hingga saat ini peran pihak Kepolisian, TNI, hingga Ormas dan pemerintah daerah dalam mewujudkan konsisi sosial yang kondusif patut diberikan apresiasi. Selaku Senator Asal Sulawesi Utara, kami terus memberikan himbauan, mengajak sekaligus memberi contoh pentingnya menjaga toleransi, bukan meminta agar pihak lain bersikap torleransi pada kita, tapi bagaimana kesadaran itu dimunculkan bahwa kita benar-benar toleran. Seperti yang dilakukan Kapolres Manado ini, patut kita beri apresiasi, beliau tau cara bagaimana mengajak masyarakat untuk turun terlibat wujudkan Manado aman,” ujar Senator Brani yang dikenal sebagai mantan aktivis PMII Manado ini.

Sementara itu, Roi Permana mengaku perlunya melahirkan kondisi keamanan dan ketertiban pada masyarakat melalui pendekatan pada masyarakat. Masyarakat menurutnya perlu dibiasakan dengan tindakan bagaimana daerah ini dijaga keamanannya, bukan sekedar memberikan himbauan formal.

”Pendekatakan sosiologis pada masyarakat itu penting, masyarakat harus dirangkul agar sama-sama kita wujudkan keamanan. Bukan, sekedar pemerintah dan pihak penjaga keamanan memberikan himbauan atau sosialisasi semata. Iya, tindakan itu yang saya maksudkan, jangan membuat masyarakat menjadi jauh dengan kita tapi bagaimana kita membuat masyarakat mengerti pentingnya menjaga keamanan ini,” ujar Rio sambil meminum kopi. (Amas)

Wartawan Pos Pemkot Manado Hadiri Open House Natal GSVL

Yoppy Senduk dan Amas Mahmud saat mendampingi GS Vicky Lumentut (Foto Fanny)

Yoppy Senduk dan Amas Mahmud saat mendampingi GS Vicky Lumentut (Foto Fanny)

MANADO – Dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan komunikatif, GS Vicky Lumentut yang pernah menjadi Wali Kota Manado, periode 2010-2015 ini dalam acara Open House Natal dikediamannya Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado, Rabu (29/12/2015), terlihat banyak warga berdatangan, diantaranya juga wartawan yang kesehariannya meliput di kantor Wali Kota Manado.

Yoppy Senduk, pimpinan media Metromanado.com, yang juga hadir berjabat tangan dengan GSVL sapaan akrab Lumentut dan keluarga mengaku bangga dan merindukan sosok GSVL. Dirinya mengatakan dalam momentum Nari Raya Natal 2015 ini kita perlu terus memelihara tali silaturahmi, bagi Yoppy yang juga wartawan senior ini GSVL merupakan figur pemimpin rendah hati dan penyayang yang sangat peduli pada kepentingan masyarakat.

”Kami hadir dalam acara Open House ini karena kagen pada beliau, Pak DR GS Vicky Lumentut bersama keluarga beliau, betapa beliau saat memimpin Kota Manado ini banyak hal yang terkait pembangunan yang mengalami kemajuan dengan program pro rakyat. Beliau sangat dirindukan seluruh warga Manado, sosok pemimpin yang rendah hati dan peduli pada keluh-kesah kami sebagai wartawan, kiranya damai Natal menyertai kita semua dan Pak GSVL bersama keluarga diberikan kemudahan dalam semua urusan,” ujar GSVL.

Para wartawan yang hadir, diantaranya Rosita Karim, Amas Mahmud, Abdul Halim, Jan Torindatu, Rusdy Hamsyahdin, Devy ‘Bun’ Kalalo, Robin Tanauma, Boby Pums, Isak Lausu, Femmy Elesang, Angel Komenaung, Sonny Tadjure, Irene Rondonuwu, Suratman, Budi Rarumangkay, serta sejumlah wartawan lainnya. (Angel)

Sumarsono, KPU dan Sandiwara Penundaan Pilwako Manado

Pemberitaan salah satu koran harian di Manado (Foto Suluttoday.com)

Pemberitaan salah satu koran harian di Manado (Foto Suluttoday.com)

JIKA benar Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado tidak dilaksanakan tahun 2015, maka publik di Kota Manado tengah diperhadapkan dengan skema besar dan grand trategi yang dilakukan kelompok kepentingan tertentu. Hal tersebut kemungkinan berkaitan erat dengan kekuasaan partai politik yang sementara memimpin Republik Indonesia ini, warga Manado yang berada dalam kondisi transisi antara menanti Pilwako Manado dilaksanakan dan dipimpin pejabat Wali Kota Manado yang notabenenya pernah menjadi calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Korelasi antara situasi transisi di Kota Manado membawa dampak berarti terhadap stabilitas politik di Kota Manado dan juga stabilitas pelayanan pemerintahan, dimana berbedanya kewenangan pejabat kepala daerah dengan kepala daerah defenitif yang mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat. Kini, membicarakan Pilwako Manado begitu menjadi hal menarik, Pilwako yang semestinya dilaksanakan pada Rabu 9 Desember 2015, akhirnya mengalami penundaan karena gugatan salah satu pasangan calon Wali Kota Manado. Sekedar melakukan analisis, terjadinya ‘perkawinan’ kepentingan yang illegal ini menghasilkan sebuah cerita panjang yang berjudul penundaan Pilwako Manado makin mengalami episode tak berujung.

Kenapa digunakan istilah ‘perkawinan’ politik illegal?, ungkapan ini memberikan gambaran tentang terjadinya arus kepentingan antara salah satu calon kepala daerah di Manado dengan calon yang tengah melakukan gugatan terhadap KPU, yang membawa hasil calon tersebut menang di PT TUN atas KPU Manado. ‘Pertemuan’ ini menjadi kekuatan baru yang sifatnya insidentil dan tidak permanen, sehingga ada asumsi yang muncul bahwa kasus sengketa yang dilakukan salah satu calon dimanfaatkan kelompok kepentingan tertentu dalam rangka mengulur pelaksanaan Pilwako Manado, alhasil terjadinya saling mengeksploitasi posisi, kepentingan partai penguasa memang begitu besar di Kota Manado, sehingga merebut pucuk pimpinan di Manado merupakan ‘gengsi’ tersendiri bagi mereka.

Akankah muncul musuh bersama (common enemy) terhadap salah satu pasangan calon di Kota Manado pada rangkaian akhir kompetisi politik di Kota Manado?. Lalu siapa yang akan menjadi actor dalam penundaan Pilwako Manado ini?. Begitu mengagetkan, semua warga Kota Manado terhentak ketika Pilwako Manado ditunda, apalagi warg ‘dihibur’ dengan janji Pejabat Gubernur Sulawesi Utara, DR Soni Sumarsono dan Ketua KPU Sulawesi Utara, Yessy Momongan yang menyampaikan ke media massa bahwa Pilwako Manado akan dilaksanakan pada 21 Desember 2015. Namun, akhirnya hingga saat ini pernyataan resmi KPU Manado tentang kapan pelaksanaan Pilwako Manado dilaksanakan belum dilakukan.

Warga memang dibuat kelabakan dan informasi yang simpang-siur dihembuskan secara ekstra, baik dari para kompetitor paslon Wali Kota Manado, Pejabat Gubernur Sulut dan Ketua KPU Sulut yang membuat masyarakat Manado kian kebingungan. Kondisi politik di Manado dalam hal kepastian Pilwako Manado, seperti menjadi panggung sandiwara yang dipertontonkan elit politik, penyelenggara Pemilu tak mampu melakukan apa-apa lagi, selain pasrah dan mengikuti ritme politik dari kelompok politik tertentu. Bahkan DR Sumarsono sebagai representasi pemerintah pusat di daerah hanya ‘ikut-ikutan’ menciptakan kegalauan ditengah masyarakat, kondisi kegalauan itu makin terbukti manakala Pilwako Manado ditunda hingga tahun depan. Para calon kepala daerah di Pilwako Manado juga masih mengambil peran masing-masing, tak mau ‘islah’ dalam menekan dan satu suara meminta kejelasan Pilwako Manado agar diselenggarakan tahun 2015 ini.

Padahal efektinya selain suara masyarakat agar mendesak pelaksanaan Pilwako Manado dipercepat, juga para calon Wali Kota Manado wajib menyatu dalam mendorong untuk cepat dilakukannya Pilwako Manado. Situasi yang tak selaras tesebut dimanfaatkan luar biasa oleh partai politik tertentu yang sadar tentang lemahnya elektabilitas calon yang mereka usung, lalu sengaja melakukan kompromi sehingga mengulur waktu pelaksanaan Pilwako Manado dengan alasan menghargai supremasi hukum. Sungguh proses demokrasi di daerah ini seolah ‘menutup mata’ dari teriakan masyarakat tentang pentingnya dominasi politik segelintir orang diabaikan, artinya egoisme politik dan arogansi para politisi masih dianggap hal biasa dalam era demokrasi moderan. Politik dinasti terus-menerus dilestarikan, hanya ‘suara kecil’ teriakan perlawanan digelorakan sebagai bertanda bahwa para politisi juga masih konsisten menolak adanya politik dinasti.

Benarkah Pilwako Manado batal dilaksanakan tahun 2015 ini?. Penundaan Pilwako memang menjadi settingan sejak awal dari kelompok tertentu, kerja sistematik ini terlihat berjalan solid, jika saja ditunda hingga tahu depan, maka DR Sumarsono patut bertanggung jawab. Dimana sebelumnya, Pejabat Gubernur Sulut ini lantang bicara tentang Pilwako Manado harus dilaksanakan 2015, semua pihak berharap DR Sumarsono tidak ikut dalam sandiwara politik tersebut, memang DR Sumarsono bukan wayang yang mudah dimainkan begitu saja. Peta politik jelang Pilwako Manado makin alot dan diprediksi bergeser, manakala Pejabat Wali Kota Manado melakukan rolling jebatan, ‘menendang’ pimpinan SKPD berprestasi dan memasang mereka yang ‘miskin’ prestasi.

Soal manuver DR Sumarsono, boleh jadi pernyataan dirinya bahwa Pilwako Manado dilaksanakan Desember 2015 merupakan bagian dari strateginya ‘menekan’ aksi protes masyarakat kepada KPU dan Bawaslu untuk mendorong dipercepatnya Pilwako Manado. DR Sumarsono bisa saja sudah mengetahui sejak awal kalau Pilwako Manado akan ditunda hingga tahun depan, tapi karena bertekad membangun kepercayaan publik dan mengamankan posisi, DR Sumarsono akhirnya bersandiwara. (***)

Panggung politik akan selalu ada. Dan orang-orang akan selalu meramaikannya. Ceritanya terkadang membosankan terkadang menyenangkan. Kisahnya terkadang baik, terkadang buruk. Aktifitasnya terkadang menguntungkan terkadang merugikan. Pengaruhnya terkadang menguasai segalanya, terkadang segalanya menguasainya. Itulah politik, dan apapun itu kami hanya berharap yang terbaik.

 

Catatan Amas Mahmud, Redpel Suluttoday.com

Fenomena Politisi Ala Selebritis di Era Postmodernisme, Menyimak Pilwako Manado

Ilustrasi, pentingnya berpolitik yang baik (Foto Ist)

Ilustrasi, pentingnya berpolitik yang baik (Foto Ist)

DUNIA modern melahirkan manusia-manusia yang lambat-laun mulai meninggalkan kearifan lokal, dan tidak melestarikan lagi warisan para leluhur. Kondisi itu terbukti dengan hadirnya beragam realitas baru berupa fasilitas teknologi yang membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat, dan yang dekat menjadi jauh. Kemudian, kenapa perlu diangkap ‘Sensasi’ para politisi ala selebritis dalam ulasan kali ini. Sensasi adalah proses manusia dalam menerima informasi sensoris (energi fisik dari lingkungan) melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Sensasi (sensation) berasal dari bahasa latin yaitu sensatus, yang artinya dianugerahi dengan indra, atau intelek.

Kenapa kali ini politisi menjadi perbincangan kita, karena agen yang satu ini menjadi objek pembahasan yang menarik, dan dalam tindakannya sebagai subyek sering melakukan hal-hal baru yang begitu menyedot perhatian publik. Politisi ala selebritis, tidak seperti para politisi umumnya, kecenderungan politisi alas selebritis mengabaikan substansi perjuangan, menguatamakan sensasi, kejutan dan menyukai akan hal-hal yang menghebohkan, meski pesan yang disampaikan pada masyarakat tidak sebesar harapan masyarakat itu sendri. Lihat saja artis yang sering menjadi objek eksploitasi media massa, menjadi bagian pengalihan issu dan lain sebagainya, memaknai inovasi hanya sebagai sesuatu yang bersifat simbolik belaka.

Membicarakan artis atau selebriti begitu erat kaitannya dengan media massa, Jean Baudrillard seorang ilmuan sosial hendak mengembangkan teori sosialnya perihal media yang berperan penting dalam renovasi masyarakat posmo. Baudrillard menyentil soal orientasi media yang sering membentuk realitas baru bagi masyarakat, pemberitaan media baginya tak lepas dari kepentingan tertentu, ada semacam agenda setting yang dilakukan media tak lain adalah mengarahkan konsumen pembaca untuk tertuju pada target pemberitaan tersebut.

Disampaikannya bahwa agenda setting mensyaratkan tidak ada yang netral dalam setiap pemberitaan atau ulasan. Semua fakta yang masuk ke dalam redaksional media disajikan sebagai sesuatu dengan preferensi kepentingan media tersebut. Baik untuk hal kepentingan politik dan yang lainnya, simulasi politik yang dilakukan media melalui pengalihan issu di Indonesia ini terbukti efektif mengelabui masyarakat dari peristiwa-peristiwa penting lainnya yang ”diharapkan” tidak diketahui masyarakat. Alhasil proses pengalihan issu terjadi begitu masif. Dimana rekayasa sosial dilakukan media, terutama media besar membuat konstalasi sosial masyarakat menjadi tidak menentu. Mengingat ungkapan Baudrillard, yang mengatakan bahwa kondisi post-realitas adalah kondisi dimana realitas dilampaui oleh realitas buatan atau artifisial. Kondisi ini menjerat dan mengurung manusia di dalam dunia artifisial yang hanya berisikan kedangkalan, disinilah peran media begitu signifikan mengarahkan masyarakat.

Kemudian, apa bedanya dengan politisi yang bukan selebritis atau yang tidak menyukai metode sensasi saat menyampaikan gagasannya kepada masyarakat serta menarik simpati masyarakat untuk mengikuti politisi tersebut. Perbedaannya bukan hanya pada aspek metode kampanye, namun lebihnya pada kerja-kerja kemasyarakatan politisi unggul bukan yang mengedepankan publikasi media massa yang berlebihan, tapi politisi yang berbuat bagi banyak orang, turun bersama rakyat, tidak mendiskriminasi rakyat, dan memposisikan rakyat sebagai kawan (subyek) politik. Yang diunggulkan adalah ide dan konsep, bukan kehebohan atau kegiatan seremonial.

Seharusnya semua pertentangan politik dapat digabungkan (fusi) menjadi suatu kekuatan yang menopang masyarakat demi mencapai kepentingan yang lebih besar. Karena semua politisi membutuhkan legitimasi publik, tapi bukan dengan cara-cara yang tidak mendidik, cara-cara yang mencederai etika politik, menggiring masyarakat sebagai konstituen dengan pengaruh pemberian uang, lalu setelah itu kontribusi masyarakat diabaikan begitu saja. Jika uang dianggap segalanya dalam mengobati kekecewaan rakyat, maka sudah pasti uang dapat menjadi solusi, namun sayangnya itu yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat memerlukan pemerintah yang kebijakannya tidak menyulitkan mereka, bukan sekedar selfie (foto ria), menguatkan pencitraan, dan bukan sekedar memberikan bantuan uang maupun barang kepada masyarakat sebelum terpilih sebagai pemimpin, kemudian ketika terpilih  kepentingan masyarakat dikesampingkan.

Bila ditarik dalam konteks perpolitikan lokal di Kota Manado, masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi, bahasa, berbeda agama, dan strata sosial lainnya bukan menjadi bahan komoditi politik bagi para pasangan calon (Paslon) Wali Kota Manado untuk diarahkan sesuka hati. Politik itu bicara tentang hajat hidup banyak orang, bukan dalam lingkup kepentingan komunitas semata, politik tidak bicara tetang identitas golongan tertentu saja, apalagi mendikotomikan masyarakat pemilih. Tidak zamannya lagi masyarakat dicekoki dan diberi doktrin bahwa yang seagama wajib memilih yang seagama, yang satu suku harus memilih yang satu suku, namun lebih dari itu politik dan demokrasi menghargaai perbedaan itu dalam kondisi yang universal.

Kini saatnya kita mengajarkan masyarakat memilih pemimpinnya yang benar, bukan memberi doktrin, yang akhirnya membuat masyarakat menjadi fanatik buta. Bukan juga sebaliknya memilih pemimpin yang tampil dengan senasi, senang disanjung dan sebagainya yang bersifat sesaat. Mari memilih pemimpin Negarawan, politisi, bukan politisi selebritis yang dimana-mana memasang spanduk, baliho dan iklan bagaikan artis. Pilih pemimpin yang memiliki track record, pernah berbuat bagi masyarakat, bukan sekedar menebar janji kosong. (***)

 

Demokrasi tidak menjamin kesamaan kondisi, demokrasi hanya menjamin kesamaan kesempatan. –Irving Kristol.

 

Penulis: Amas Mahmud, Redpel Suluttoday.com

iklan1