Tag: ammalta

‘Kepung’ Kantor DPRD Sulut, Ammalta: Bebaskan Jokowi dari Cengkraman Parpol

Massa aksi saat menuju kantor DPRD Sulut (Foto Suluttoday.com)

Massa aksi saat menuju kantor DPRD Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Melakukan aksi terkait dengan Pulau Bangka di Kabupaten Minahasa Utara mengawal perusahaan yang izin pertambangannya sudah dibatalkan Mahkama Agung (MA), perusahaan lenggang kangkung beroperasi walau ilegal, pertambangan ilegal bukannya dihentikan tetapi dikawal Polri alasan keamanan dan rakyat yang memprotes diproses hukum sebagai kriminal.

Ada juga di Kota Bitung aparat Polri mengawal dan membantu eksekusi 314 rumah masyarakat tanpa putusan pengadilan, juga di Kabupaten Minahasa Selatan 10 mobil polisi di rusak massa gara-gara pertambangan, di Bolmut tahanan mati dirutan Polisi, bagaimana kami akan percaya Polri jika tidak profesional tidak proporsional tidak akuntabel atau malah tidak berdasarkan hukum.

Sekarang kami rakyat indonesia diberi tontonan perjudian para kera putih dimeja sense of justice masyarakat, presiden harus tegas kami menduga dan memahami peristiwa ini adalah akibat penditean partai penguasa ke Presiden, reputasi buruk Polri dibenturkan dengan semangat pemberantasan korupsi yang direpresentasi oleh KPK, lalu satu demi satu komisioner KPK mulai di proses hukum oleh Polri.

Demo yang dilakukan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu terdiri dari gabungan massa aksi, Ammalta Sulut, Yayasan Suara Nurani Minaesa, Pegiat Anti Korupsi (PAK) Sulut, Yayasan PEKA, LMND, Centr for Alternative Policy (CAP).

Ini beberapa tuntutan dari massa aksi:

1. Save KPK dari resistensi penjahat karah putih, terbitkan hak imunitas KPK.
2. Bebaskan Presiden dari cengkaman Parpol penguasa.
3. Bersihkan institusi Polri dari Koruptor.
4. Tangkap Koruptor di DPR di pemerintah, di institusi penegak hukum dan korporasi ilegal yang di lindungi Polri.
5. Tegakkan kedaulatan rakyat, wujudkan janji Trisakti Jokowi. (M. Isnain Umasangaji/Amas)

Dua Kelompak Massa Akan Lakukan Demo di Kantor DPRD dan PLN Suluttenggo

Kantor PLN Suluttenggo saat di demo warga belum lama ini (Foto Ist)

Kantor PLN Suluttenggo saat di demo warga belum lama ini (Foto Ist)

MANADO – Rencana aksi unjuk rasa, Senin (2/2/2015) pagi ini, sekitar dua kelompok massa berencana turun ke jalan. Diantaranya, yakni sebagai berikut, sekitar pukul 08.00 sampai dengan 17.00 Wita, Aliansi Masyarakat Sulut Menggugat (AMSM) yang dipimpin Agus Rindonuwu, sebagai korlap yang juga selaku Ketua Aliansi Masyarakat Sulut Menggugat berencana menggelar unjuk rasa.

Demonstrasi atau unjuk rasa ini bertujuan menuntut agar dihapuskannya Outsoucing di PLN Suluttenggo, serta pengusutan kasus-kasus hukum yang belum tuntas. Adapun sasaran aksi di Kantor PLN Suluttenggo, DPRD Sulut dan Kejati Sulut.

Sementara itu, berdasarkan informasi resmi yang diterima Suluttoday.com, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang (Ammalta) Sulut, juga berencana melakukan demo, Senin (2/2/2015) pagi ini. Demo Ammalta dipimpin Revoldi Koleangan alias Didi.

Massa Ammalta akan diikuti masyarakat Desa Kahuku Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mereka berencana dari taman makam pahlawan, menuju KONI Sulut dan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Massa aksi dalam tuntutannya menolak pertambangan bijih besi di pulau Bangka yang dilakukukan oleh PT. Mikhro Metal Perdana (MMP). (Amas Mahmud)

Warga Pulau Bangka, Ammalta, ICW dan YSNM Desak PT MMP Segera Ditutup

Pertemuan antara warga Pulau Bangka, Ammalta, ICW, YSNM bersama wartawan

Pertemuan antara warga Pulau Bangka, Ammalta, ICW, YSNM bersama wartawan

MANADO – Menegaskan sikap terus mengawal kasus lahan warga Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terus ditunjukkan Ammalta danYayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM), hal itu seperti disampaikan Revaldy Koleangan Ketua Ammalta Sulut dalam Konfrensi Pers, Minggu (23/11/2014) siang tadi.

Dalam ulasan rilis yang mengusung tema besar Stop Pelanggaran Hukum di Pulau Bangka, Operasi MMP Harus Ditutup dijelaskan bahwa sebagaimana diketahui, Mahkama Agung (MA) tekah menjatuhkan putusan Nomor: 291 K/TUN/2013 tanggal 24 september 2013 yang menyatakan batal atau tidak sah Izin Usaha Pembangunan (IUP) Eksplorasi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) yang diterbitkan Bupati Minahasa Utara (Minut) Sompie Singal.

Persoalnya, Bupati Minut tidak mengubris putusan Mahkama Agung (MA) tersebut, dan perusahaan pemegang IUP eksplorasi biji besi malah meningkatkan intensitas penambangan di Pulau Bangka, justru setelah terunnya putusan Mahkama Agung tersebut, lebih aneh lagi, pada tanggal 15 Juli 2014, Mentri ESDM (Jero Wacik) meningkatkan IUP Eksplorasi yang sudah di nyatakan batal atau tidak sah, menjadi IUP Operasi Produksi (OP). Kareana itu, warga Pulau Bangka telah menggugat Mentri ESDM di Jakarta terkait IUP OP PT MMP yaitu perkara Nomor: 211/G/2014/PTUN.Jkt, dan saat ini disidangkan di PTUN Jakarta.

Peta wilayah Ijin Usaha Pertambangan di Pulau Bangka

Peta wilayah Izin Usaha Pertambangan di Pulau Bangka

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, maka dari itu kami menuntut:

  1. PT Mikgro Metal Perdana (MMP) segera tutup dan segerah menghentikan aktivitas pertambangan di Pulau Bangka.
  2. Mentri ESDM segera mencut Keputusan Mentri ESDM Nomor: 3109/K/MEM/2014tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT Mikgro Metal Perdana (MMP).
  3. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara harus membela dan memproteksi hak Rakyat, jangan menjadi centeng yang membela kepentingan Pengusaha (MMP) yang sudah jelas-jelas melanggar hukum.
  4. Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dan Bupati Minahasa Utara (Minut) berhenti mendukung dan membela kepentingan pengusaha (MMP), jika di teruskan segala bentuk dugaan perbuatan melawan hukum yang berpotensi kerugian Negara dalam bentuk sumber daya alam akan segera kita laporkan ke Kabareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggas atas nama Warga Pulau Bangka, Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM), Ammalta, dan Indonesia Corrption Watch (ICW). (M. Isnain Umasangaji/Am)

Takaliuang: Bebaskan Pulau Bangka Dari Cengkraman Asing

Aksi protes warga Pulau Bangka Minut

Aksi protes warga Pulau Bangka Minut

MANADO – Dalam rangka menyikapi kasus Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Ammalta Sulut dan Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) berencana menggelar konfrensi pers. Minggu (23/11/2014), Jull Takaliuang menyampaikan hal tersebut pada Suluttoday.Com.

”Pelanggaran hukum yang terjadi di Pulau Bangka patut mendapat perhatian masyarakat, mari kita berikan hak-hak masyarakat pada mereka yang berhak. Bukan pada para investor yang mengganggu kenyamanan masyarakat serta hak milik mereka atas tanah,” ujar Yull.

Lanjut Yull masuknya perusahaan PT. MMP di Minut secara sporadis membuat masyarakat sekitar tidak lagi hidup nyaman, pihaknya meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas pro pada masyarakat dan menjalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

”Yang mengakibatkan Pulau Bangka hancur karena aktivitas MMP secara sporadis dalama mengeksplorasi lingkungan, kami minta Pulau Bangka dibebaskan dari cengkraman Asing, Minggu (23/11/2014) sore ini bersama ICW, Ammalta dan YSNM sendiri menggelar konfrensi pers di Cafe The Blitz, jalan korengkeng nomor 2 Manado. Tepatnya didepan Sekretariat AJI Manado, kami berharap partisipasi kita semua guna membantu masyarakat Pulau Bangka,” ujar Yull yang juga Ketua YSNM menutup. (Amas Mahmud)

 

iklan1