Tag: AMTI

Soal Rencana Bebaskan Koruptor, AMTI Desak Menkumham Dicopot

Tommy Turangan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Rencana membebaskan narapidana (Napi) koruptor, teroris dan bandar narkoba dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D dengan alasan memotong mata rantai penyebaran Virus Corona, mendapat protes LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI).

Minggu (5/4/2020), Tommy Turangan, SH, Ketua Umum (Ketum) AMTI saat diwawancarai Suluttoday.com menyampaikan keberatannya atas rencana tersebut. Menurut Turangan alasan kemanusiaan bukan berarti dimanfaatkan untuk orang-orang yang tidak berperikemanusiaan seperti para pencuri uang rakyat (koruptor).

“Jangan kemudian Virus Corona dijadukan pintu masuk membebaskan para koruptor. AMTI secara tegas menolak rencana Menteri Yasonna Laoly untuk membebaskan koruptor. Bagi para penjahat hak-hak rakyat tak perlu dikompromikan dengan alasan apapun. Mereka selayaknya dihukum,” ujar Turangan.

Lanjut dikatakannya, wabah Corona bukan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Posisi rakyat yang taat hukum, tambah Turangan perlu dihormati pemerintah dengan tidak mengkompromikan hukum yang berlaku. Koruptor salah satunya sebagai rakyat yang mengabaikan dan melabrak hukum. Tegas, Turangan juga mendesak Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menkumham, jika memaksakan membebaskan koruptor.

“Rupanya Corona mau digunakan untuk membahwa keberuntungam bagi mereka para bandit-bandit uang rakyat. Sementara warga negara yang taat aturan di himbau jangan keluar rumah. Lalu Negara bisa kasih apa?. Warga di krangkeng. Itu sebabnya, rakyat juga menuntut keadilan hukum. Ketaatan hukum, seharusnya mereka para koruptor yang dipenjara buarkan saja dalam trali besi. Jika Menteri Yasonna tetap memaksa membebaskan koruptor, maka kami mendesak Pak Presiden segera mencopot beliau dari jabatan Menkumham,” kata Turangan.

Aktivis vokal asal Minahasa Selatan yang berkarir di DKI Jakarta itu mengharapkan agar ungkapan dan stigma buruk tentang hukum tidak lagi dibenarkan penegak hukum. Cara yang dilakukan, tambah Turangan adalah dengan konsisten para penegak hukum dan stakeholder menjalankan aturan yang ada. Jangan melakukan standar ganda dalam aktualisasi nilai-nilai hukum.

“Jangan sampaj menjadi benar yang disebut keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan. Sedih rasanya kalau hal itu terjadi, sama saja kita menjatuhkan marwah hukum kita. Pemerintah juga kami ingatkan, jangan sampai rakyat kecil yang taat hukum diabaikan. Seharusnya, rakyat kecil diurus Negara, bukan mereka-mereoa pembangkang hukum dibebaskan saat melakukan perampokan uang rakyat,” ujar Turangan.

Turangan yang juga Advokat itu mengajak Menkumham membantu Presiden Ir. Jokowi dalam memerangi penyebaran Virus Corona melalui Menteri Kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Tahanan.

(*/Bung Amas)

Ketum AMTI Tantang Wakil Rakyat Berikan Gaji untuk Perangi COVID-19

Tommy Turangan SH, Ketum AMTI (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bergotong royong semua elemen rakyat dan pemerintah memerangi penyebaran Virus Corona (Covid-19). Begitu anjuran dan juga saran terkait pergeseran anggara untuk dialokasikan bagi usaha mencegah Covid-19 makin ramai disampaikan para Wakil Rakyat (DPR). Menanggapi hal itu, Ketua Umum (Ketum) Aliansi Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH, angkat bicara.

Menurut Tommy hal itu sebetulnya keberpihakan yang baik. Namun untuk menegaskan sikap, semestinya Wakil Rakyat menjadi teladan dan memberi contoh kepada masyarakat dalam hal memerangi Covid-19 dengan menggunakan gaji mereka.

“Sejatinya Wakil Rakyat itu bekerja untuk rakyat. Kalau anggota DPR dan DPRD yang bersuara untuk pergeseran anggaran ini baik. Tapi, alangkah lebih baik lagi adalah mereka Wakil Rakyat memberi contoh. Memberikan gaji dan tunjangan guna mencegah serta menanggulagi Virus Corona,” ujar Tommy, Jumat (3/4/2020).

Sebaiknya para anggota Dewan di Negara ini, tambah Tommy jagan hanya menyuruh pihak eksekutif melakukan penggeseran angaran. Melainkan juga harusnya prokatif menjadi pelopor dalam memerangi Covid-19.

“Masyarakat memerlukan bantuan seperti sembako untuk di bagikan. Nah, kan kalau bekerja kolektif bahu-membahu menyelesaikan Corona, maka keterlibatan Wakil Rakyat seperti ini akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan penyebaran Corona,” tutur Tommy tegas.

Tambah Tommy, warga di tiap Dapil masing-masing nantinya terbantu karena ada Wakil Rakyat yang memberi kontribusi nyata memerangi Virus Corona. Kerja kolosal sepertilah yang dinilai AMTI sangat tepat sasaran dan terasa. Pihaknya mengajak semua partai politik agar beramai-rakai turun di Dapil masing-masing mendampingi masyarakat.

(*/Bung Amas)

Diduga Halangi Pilkada di Minsel, AMTI Hajar Elit Politik

Tommy Turangan dan Tetty Paruntu (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Tak ada kompromi bagi elit politik yang menghalang-halangi proses Pilkada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), seperti itu pernyataan keras dari Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH. Menanggapi polemik yang mencuat di Minsel jelang pelaksanaan Pemilihan pasangan Calon Bupati (Pilbup) Minsel, Turangan menegaskan ada sinyalemen kuat ‘tangan gaib’ ikut bermain menggagalkan Pilkada Minsel.

”Kami mendapatkan informasi, bahkan mengikuti perkembangan di Minahasa Selatan, saat ini elit politik yang sengajaka menggagalkan Pilkada di Minsel. Kami sebut ini tangan gaib, dan bisa juga watak mereka seperti para penumpang gelap demokrasi. Bahaya ini, masyarakat perlu mengetahui. Jangan kemudian semangat menyukseskan Pilkada Serentak 2020 dari Bupati Minsel, malah sengaja dihambat,” kata Turangan, Sabtu (14/3/2020).

Jebolan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu menyebutkan Perkada yang sudah ditandatangani Bupati Tetty Paruntu seperti terjegal tiba-tiba. Bahkan diduga kuat ada grand skenario melemahkan demokrasi di daerah dari oknum tertentu. AMTI mendesak agar proses yang merugikan masyarakat tersebut dihentikan.

”Kami mengingatkan ayo jujurlah elit politik kita, jangan main jegal, dan menghambat Pilkada di Minsel. Elit politik Minsel jagan halangi Perkada yang sudah di tanda tangani Bupati. Ini adalah perintah UU, ketika ditandatangani Bupati Minsel, masyarakat menyambut dengan gembira. Semenentara diduga ada kelompok elit politik yang masih bermanuver untuk menolak Perkada Minsel, ada apa?. AMTI menilai ini sangat merugilan masyarakat Minsel sendiri, Bupati CEP (Christiany Eugenia Tetty Paruntu), justru sanagat bijak demi penyelengaraan pemerintahan yang baik. Dalam kesimpulan kami, yang menolak Perkada berti sama seperti mendorong masyarakat agar menghalang-halangi program pemerintah Minsel,” ujar Turangan menutup. (*/Amas)

Jarang Masuk Kantor, Kadis PUPR Sulut Dikeluhkan

A Tamengkel (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disiplin dan konsisten dalam pelayanan, salah satu indikatornya adalah rajinnya pimpinan SKPD untuk hadir di ruang kerjanya. Hal tersebut ternyata tidak terlihat dari Kepala Dinas PUPR Sulawesi Utara (Sulut), A Tamengkel. Situasi tersebut sebagaimana disampaikan sejumlah staf PUPR Sulut.

”Banyak staf di ruangan PUPR Sulut mulai resah dengan pelayanan yang cukup memprihatinkan. Tentu banyak urusan terkendala karena Pak Kadis sangat jarang di ruangan, kalau pun ada, beliau tidak berlama-lama di ruang kerjanya. Lebih banyak mengikuti dan setor muka kepada Gubernur, pelayanan publik seperti kurang diperhatikannya,” ujar sumber ASN di kantor PUPR Sulut, yang meminta namanya tak disebutkan belum lama ini.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH, angkat bicara. Minggu (16/2/2020), Turangan meminta agar Gubernur Sulut, Olly Dondokambey memberikan teguran keras kepada pimpinan SKPD yang kerjanya hanya berjalan dan jarang berkantor. Turangan menyebut tugas ASN yaitu untuk melakukan pelayanan publik, sehingga bila tugas tersebut terabaikan, maka hal itu wajib dipertanyakan masyarakat.

”Kami sudah mendapatkan informasi dari beberapa sumber soal ini, dimana Kadis PUPR Sulut sangat jarang berada di ruang kerjanya. Malah beliau ini banyak mengawal Gubernur Sulut, pejabat yang tidak memprioritaskan pelayanan publik seperti ini harus segera dievaluasi. AMTI meminta Gubernur Olly secepatnya mengevaluasi kinerja kepala SKPD yang seperti itu. Jangan kemudian menjadi pejabat birokrasi yang mempersulit dan menyimbat pelayanan publik,” kata Turangan saat dihubungi Suluttoday.com.

Sekedar diketahui, sampai berita ini diterbitkan Kadis A Tamengkel belum dapat terkonfirmasi. Di tempat terpisah beberapa masyarakat juga mengeluhkan hal tersebut, padahal pimpinan SKPD idealnya bertugas serius menjalankan kewenangannya yakni pelayanan publik yang prima. (*/Am)

Ketum AMTI: Soal APBD Minsel, Gubernur  Sulut Diduga Bersifat Pasif

Tommy Turangan SH, Ketum AMTI

MANADO, Suluttoday.com – Pembahasan tentang Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), masih terkatung-katung. Penyebannya disebut karena DPRD Minsel dan pihak eksekutif belum mendapatkan titik temu dalam pembahasan. Akhirnya hal tersebut berbuntut panjang. Menjadi polemik di tengah masyarakat, kini seperti bola liar. Saling menyalahkan antara beberapa pihak.

Selain berkonsekuensi pada pencairan anggaran di Minsel, juga yang paling urgen adalah aroma “keributan” politik, saling mendiskreditkan. Menanggapi hal itu, Ketua Umum (Ketum) Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH mempertanyakan keterlibatan dan peran Gubernur Sulut, Olly Dondokambay, SE. Menurutnya bila polemik di tingkat Kabupaten tidak selesai, maka pemerintah Provinsi harus turun tangan.

“Kalau tak ada solusi di tingkat Kabupaten, mestinya Gubernur Olly Dondokambey sebagai pemimpin di Sulut memediasi. Atau setidaknya, turun melakukan pembinaan, pendampingan. Jangan diam, dan terlihat pasif di tengah pemerintah daerah Minsel sedang terlibat dinamika politik yang serius seperti saat ini. Gubernur Olly harus turun tangan,” ujar Turangan, Kamis (12/2/2020).

Tidak hanya itu, jebolan Fakultas Hukum Unsrar Manado itu menduga ada pembiaran yang dilakukan pemerintah Provinsi untuk kemudian dijadikan komoditi politik yang melemahkan Bupati Tetty Paruntu di Pilkada Sulut. Keberadaan pemerintah Provinsi Sulut, tambah Turangan harus bersikap adil dan bijaksana dalam merespon seluruh dinamika di Sulut.

“Tak bisa dilihat secara sepenggal saja, bagi saya dinamika politik di Minsel ada kaitannya, dan cukup erat dengan Pilkada Sulut. Kok, Gubernur Olly seperti apatis. Sebagai warga Minsel saya berharap Gubernur Olly bertindak aktif, mengayomi dan membina seluruh Krpala Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut secara adil, tidak diskriminasi. Seperti itu pula, memperhatikan nasib warga Minsel. Jangan membiarkan kesan bahwa seolah-olah Gubernur Olly mengabaikan persoalan APBD di Minsel,” kata Turangan tegas. (*/Am)

iklan1