Tag: APBD

Kemelut Covid-19, Minimalisir Kontroversi dan Stop Stigma Sosial

Bung Amas (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berhasil merubah tatanan sosial kita. Hal tersebut terbukti dengan adanya destruksi kebudayaan dan ritual keagamaan yang dilestarikan selama ini, kini seolah-olah dikesampingkan. Kebiasaan masyarakat Desa dan bahkan yang di Kota dalam merawat keakraban, pratek gotong royong, ”mapalus”, kerja bakti, ”babari” dan prinsip kolektif yang dibangun melalui kesadaran filosofis Bhinneka Tunggal Ika, menjadi tercerabut.

Apalagi terhadap masyarakat yang daerahnya masuk zona merah atau klaster positif Covid-19. Mereka akhirnya tak dikunjungi keluarga, sahabat, serta relasinya yang berada di wilayah lain. Terisolasilah mereka. Covid-19 secara terang-benderang mengacaukan kondisi sosial kita. Polarisasi terjadi dimana-mana, sikap saling menjauh dan dikotomi dibangun. Dengan kalimat yang paling sederhana yakni social distancing, pemerintah mempelopori itu.

Kondisi ini seperti membenarkan kita bahwa gerakan sosial dan kolektifitas, belum diperlukan sekarang. Spirit demokrasi dari, oleh dan untuk masyarakat rupanya dibantah. Rasa senasip sepenanggungan, kering dan dikerdilkan pemerintah sendiri. Menjadi ironis gerak sosial kita hari ini. Belum lagi kebiasaan masyarakat beragama dalam melaksanakan ritual keagamaan.

Shalat berjamaah di Masjid, dilarang. Bagi pemeluk agama lain juga sama, pembatasan dan pelarangan beribadah di rumah ibadah dilakukan pemerintah. Sungguh kejam Covid-19 ini. Sepanjang sejarah, pandemi Covid-19 ini begitu brutal dan merubah mindset pemerintah, masyarakat, terlebih tokoh masyarakat yang menjadi kaki tangan pemerintah. Banyak pandangan soal stigma negatif Covid-19 juga mulai dimurnikan pemerintah, tapi caranya belum efektif diterapkan.

Fenomena penolakan jenazah positif Covid-19 yang dimakamkan mulai meluas di tanah air. Untuk konteks resistensi masyarakat (keluarga) yang tidak mau keluarnya dikuburkan dengan protap Covid-19 juga sedang meningkat eskalasinya. Salah siapa kalau hal ini terjadi?. Berarti pekerjaan rumah pemerintah kita masih bertambah. Ini tantangan sekaligus ujian bagi pemerintah. Respon dengan arif bijaksana dan ramah, jangan marah-marah.

Belum lagi, ada samar-samarnya pemikiran tentang mekanisme penetapan status postif Covid-19 terhadap pasien. Terkuat berbagai kasus yang dihadapi masyarakat, ada yang mengidap penyakit asam lambung, kecelakaan, penyakit jantung, dan penyakit kronis bawaan lainnya, malah ketika masuk ke Rumah Sakit mereka divonis Covid-19. Walau pun semua itu dilakukan dengan diagnosa dokter, tapi sekali lagi dalam perspektif masyarakat awam, hal ini masih perlu direngkan rinci oleh pemerintah dan stakeholder terkait.

Tujuannya meminimalisir simpang siur perbedaan tafsiran yang tajam. Silang dan beda pendapat yang sensitif di masyarakat terkait Covid-19. Menjadi akumulasi, sehingga kemudian membuncah memicu pertentangan. Alhasil terjadikan penolakan masyarakat. Bahkan di wilayah-wilayah tertentu mulai ada penolakan masyarakat secara massal. Mereka menolak rapid test. Ada yang menolak keluarganya ditetapkan positif Covid-19. Sebagian masyarakat kita juga mengambil keluarganya dari Rumah Sakit yang dinilai memiliki gejala Covid-19, untuk mereka makamkan secara sendiri.

Masyarakat yang menolak penguburan pasien Covid-19 dengan menggunakan peti jenazah juga masih ada, meski tidak banyak. Jangan diabaikan hal ini, boleh saja berpotensi menjadi resistensi massal. Letupan penolakan tersebut menandakan bahwa masyarakat mulai merasa terterror. Kepercayaan mereka terhadap pemerintah menurun. Belum lagi beredarnya berita-berita hoax terkait Covid-19. Pandemi Covid-19 melahirkan keretakan sosial di tengah masyarakat. Tak boleh disepelehkan juga berita-berita soal masyarakat positif Covid-19 yang tiap hari disajikan kepada masyarakat, ini mempengaruhi imun dan memicu kekhawatiran masyarakat.

Usulannya, pemerintah perlu mengkanalisasi pemberitaan. Rotasi dan intensitas pemberitaan media massa dan media sosial sebaiknya tidak rutin mengekspos tiap hari tentang Covid-19. Sebab, efek lainnya, hal ini dapat menambah kepanikan masyarakat, kegalauan membuncah. Kecemasan masyarakat makin bertambah dengan adanya rilis berita yang tiap harinya disampaikan media massa. Padahal upaya pemerintah menekan kecemasan publik. Meminta masyarakat tenang dan tidak perlu terlalu takut terhadap Covid-19, tapi sayangnya yang dilakukan pemerintah adalah pembiaran, bahkan memimpin untuk mengumumkan pasien Covid-19 tiap hari.

Begitu sangat kontraproduktif. Argumen, tindakan dan dalil-dalil pemerintah malah bertabrakan. Bagaimana jadinya di tengah bencana non-alam yakni darurat kesehatan, masyarakat malah ”diterror” dengan berita-berita yang membuat mereka jadi ketakutan. Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang, Jubir Gugus Tugas dari pusat sampai ke daerah-daerah harus mengevaluasi intensitas pres konferens yang dilakukan rutin tersebut.

Harusnya yang diperkuat itu pencegahan dan penanganan. Bukan pengumuman laporan hasil kerja yang lebih cenderung bersifat memamerkan prestasi kerja. Cara yang ditempuh ini malah menjelaskan bahwa Gugus Tugas Covid-19 tidak produktif dalam bekerja. Jika tiap hari ada pasen positif Covid-19, berarti secara terbuka membuktikan kalau Gugus Tugas Covid-19 sedang dilanda penyakit impotensi. Progres kerja Gugus Tugas Covid-19 itu bukan pada pameran pasien positif Covid-19.

Kerenggangan sosial yang terjadi kini bukan karena Covid-19, melainkan anjuran social distancing. Karantina dan isolasi juga menambah bermacam ancaman terhadap kenyamanan masyarakat. Sepertinya pemerintah kita berlebih dalam argumentasi, stok kata-kata yang mereka punya terlalu banyak, banyak over. Dalam level kerja, malah tidak menggembirakan. Meyakinkan publik dalam memberi pernyataan, tapi melemah dalam aktualisasi kerja.

Covid-19 melahirkan banyak kontroversi, juga stigma buruk. Ada juga kasus-kasus tertentu yang tidak sempat dipublikasi media massa, keluarga pasien Covid-19 memprotes kinerja tim medis di Rumah Sakit, karena tidak terbuka. Kejadian di beberapa daerah, tim Astronot (tenaga medis) dengan melibatkan oknum Polisi, lalu demi mengamankan mayat yang dianggap Covid-19 untuk dikuburkan dengan protap Covid-19, maka pihak keluarga diperlakukan kasar. Sungguh menyayat hati insiden tersebut.

Hal itu mengundang kebencian di tengah masyarakat. Tak hanya itu, stigmatisasi tentang keluarga yang pesien Covid-19 sering kita temui di masyarakat. Mereka dimarginalisasi, dikucilkan dan dijauhkan dari aktivitas bermasyarakat. Bagi saya, peristiwa seperti ini terjadi disebabkan lemahnya kerja pemerintah. Tentu bersama tim Gugus Tugas dalam mengedukasi masyarakat.

Kegiatan ritual bagi umat Islam misalnya disaat keluarganya yang meninggal. Kini di musim pandemi, karena menghindari kerumunan, maka tak ada lagi Takziyah. Meski ada argumentasi yang berkembang bahwa bagi pasien terpapar Covid-19 dan telah meninggal, maka virusnya tidak lagi menyebar, virus pun ikut mati. Namun, itu rupanya tidak berlaku, di Indonesia meski pasien yang meninggal Covid-19, tetap dijauhkan dari proses penguburan seperti yang biasanya dilakukan. Akhirnya Almarhum/Almarhumah tidak didatangi keluarga besarnya, teman, tetangga dan suadaranya.

Dapat dikatakan, kinerja Gugus Tugas Covid-19 harus dibenahi. Apalagi mereka bekerja dengan imbalan. Wajiblah mereka bekerja serius. Jangan alergi kritik, jangan manja. Karena mereka tentu mendapat dana yang datangnya juga dari masyarakat. Gugus Tugas Covid-19, bukan menjadi relawan dan bekerja gratisan. Sehingga kemudian, bila kerjanya kurang maksimal, masyarakat layak marah dan mempertanyakan kerja mereka. Beda situasinya jika Gugus Tugas Covid-19 ini kerja swadaya dan tidak diberi upah dari masyarakat.

Kalau mau jujur, tim Gugus Tugas Covid-19 juga harus publikasikan berapa besaran gajinya ke masyarakat. Jangan membangun image  seolah-olah mereka bekerja tanpa ada uang penghargaan. Para Gugus Tugas yang di daerah yang digaji melalui APBD juga harusnya mempublikasikan berapa besarannya. Jangan lagi hal-hal seperti ini menjadi rahasia. Hapus stigma pada ODP, PDP merupakan pekerjaan kita bersama, karena pasien positif Covid-19 dan jenazah Covid-19 bukanlah aib bagi masyarakat, terlebih keluarga.

Bukan hanya tugas para medis menjadi front line (lini depan) dalam mengatasi dan melawan Covid-19. Melainkan kita semua, seluruh elemen anak bangsa Indonesia. Darurat kesehatan ini menyusahkan kita semua. Terlebih lagi bagi masyarakat yang mata pencaharian atau berprofesi sebagai buruh, karyawan dan pekerja serabutan. Tidak bekerja, tak mendapatkan uang. Amanlah mereka yang menjadi abdi negara (ASN/PNS), tapi bagi masyarakat lain di luar TNI dan POLRI, di luar karyawan/pegawai BUMN/BUMD, tentu terancam dengan kemiskinan dan kelaparan. Salam akal sehat, mari kita jaga kewarasan. Jangan lestarikan dan dramatisir kepanikan masyarakat.

Iuran BJS Kesehatan Masih Pro Rakyat?

Fachmi Idris (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa jangan bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat, terkait penyesuaian iuran.

“Bisa dikatakan, besaran iuran yang baru ini sudah disubsidi oleh pemerintah, khususnya segmen PBPU. Jadi jangan bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat, justru pemerintah sudah sangat memperhatikan kondisi rakyatnya. Negara justru sangat hadir, selain membayari segmen PBI juga menambah subsidi segmen PBPU,” tutur Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam konferensi pers yang diselenggarakan di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jumat (01/11).

Seperti diketahui bersama bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menuai beragam respon dari masyarakat. Padahal, besaran iuran yang baru ternyata masih di bawah angka perhitungan iuran yang sesungguhnya.

Menurut review Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 1 seharusnya adalah sebesar Rp 274.204,- per orang per bulan, kelas 2 adalah Rp 190.639,- per orang per bulan, dan kelas 3 adalah Rp 131.195,- per orang per bulan. Hasil perhitungan besaran iuran segmen PBPU ini sangat tinggi sehingga diperkirakan tidak terjangkau daya beli masyarakat. Oleh karenanya, perlu ada subsidi besaran iuran terhadap segmen PBPU.

Hal inilah yang dilakukan pemerintah sehingga penyesuaian iuran bagi peserta mandiri tidak sebesar yang seharusnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 160.000,- (58% dari iuran yang seharusnya), kelas 2 sebesar Rp 110.000,- (58% dari iuran yang seharusnya), dan kelas 3 sebesar Rp 42.000,- (32% dari iuran yang seharusnya). Hal itu bisa dilihat pada perhitungan berikut ini.

Di tahun 2019, total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI sebesar Rp 48,71 triliun. Dan untuk tahun 2020 pemerintah akan membayari segmen PBI APBN sebesar Rp 48,74 triliun diluar segmen PBI Daerah. Kemudian untuk PBPU pemerintah akan menyubsidi ± Rp 89.000,- per orang untuk kelas 3, ± Rp 80.000,- per orang untuk kelas 2, dan ± Rp 114.000,- per orang untuk kelas 1. Ini berarti, dari 222 juta peserta JKN-KIS, lebih dari separuhnya dibiayai oleh pemerintah.

Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, penyesuaian iuran ini juga harus diikuti dengan pembenahan kualitas layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit,” kata Fachmi Idris.

Lalu Fachmi Idris pun menandaskan bahwa agar hasilnya optimal, perbaikan layanan tetap harus dilakukan secara bersama oleh semua pihak, mulai dari kementerian/lembaga, BPJS Kesehatan, Pemda, manajemen fasilitas kesehatan, hingga tenaga kesehatan.

Dari semua penjelasan itu, BPJS Kesehatan akan memastikan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

“Rasionalisasi iuran ini harus menjadi momentum bersama seluruh stakeholders untuk menjaga kualitas pelayanan,” tutup mantan Ketua Umum IDI ini.(cat)

Talumepa Disebut Calon Pemimpin Masa Depan Manado

Christiano Talumepa (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com –  Pemilihan Walikota Manado tak terasa sudah tidak lama lagi , tahun 2020 sudah di depan mata dan nama Christiano Talumepa kini mulai muncul sebagai salah satu kandidat yang semakin ramai diperbincangkan.

Christiano Talumepa sendiri merupakan Birokrat Karir Profesional yang sudah banyak pengalaman antara lain pernah dipercayakan menjabat Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kadis Koperasi UMKM Pemprov Sulut.

Dilihat dari sebagian pengalamannya, sosok birokrat muda yang bersih dan punya karir bersinar semakin mengCristal dicalonkan sebagai pemimpin masa depan Kota Manado. Dalam karirnya, Christiano juga  sempat meresahkan pemilik perusahaan baik swasta maupun BUMN dan BUMD karena kebijakan-kebijakannya yang mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan perlindungan hak-hak tenaga kerja/karyawan.

Seperti kewajiban perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan UMP yang layak, sehingga melahirkan UMP Sulawesi Utara tertinggi di Indonesia timur setelah Papua dengan prestasi zero accident/nol kecelakaan kerja.

Tak hanya itu, saat menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup, Christiano pun mewajibkan setiap usaha/kegiatan perusahaan untuk wajib memiliki AMDAL/Analisis Dampak Lingkungan dan membentuk Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Terpadu yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang nakal.

Pada usia 44 tahun, Christiano Talumepa menjadi Asisten III termuda di Indonesia serta mampu menyelesaikan masalah temuan BPK yang sudah menjadi konsumsi publik karena di sorot semua media saat itu hingga Pemerintah Provinsi Sulut dapat meraih kembali penilaian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK).

Christiano juga punya pengalaman sebagai Ketua Tim Evaluasi PERDA APBD Kabupaten/Kota dan PERDA tentang kelembagaan Kabupaten/Kota. Christal pun diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan ditangannyalah permasalahan 5 kepemimpinan PUSKUD yang sudah berlarut larut tak terselesaikan oleh 5 Kepala Dinas sebelumnya dapat diselesaikan menjadi 1 kepengurusan.

Saat ini, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mempercayakan Christiano Talumepa sebagai Policy Advisor Gubernur atau penasihat kebijakan Gubernur dalam jabatan sebagai Staf Ahli bidang Pemerintahan, hukum dan politik, yang sehari-hari mendampingi Gubernur untuk memberikan saran dan pertimbangan agar kebijakan pemerintahan yang diambil tidak berdampak hukum dan politik.

Berdasarkan hal-hal tersebut sejumlah kalangan di ibukota Provinsi Sulut menjagokan berpangkat 4D ini sebagai calon pengganti GSV Lumentut yang pas dan mampu membawa Kota Manado semakin hebat. Kabar dari Badan Kepegawaian Daerah bahwa Christiano Talumepa bulan April  Pilpres nanti akan di lantik dalam jabatan yang baru menjadi Kepala Dinas di salah satu Dinas yang ada di Pemprov.(cat)

PETER ASSA: Singkronisasi, Prinsip, Kebijakan dan Teknis Penyusunan APBD Satu Paket

Sekda Peter KB Assa ketika sambutan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Peter KB Assa MSc PhD, Jumat (5/10/2018), mewakili Wali Kota DR GS Vicky Lumentut, membuka kegiatan sosialisasi tersebut dibuka sosialisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 yang berpihak pada kepentingan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Kegiatan yang berlangsung di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Assa menyampaikan sambutan Wali Kota bahwa penting terlaksananya visi Manado Kota Cerdas 2021, dibutuhkan aparatur yang kompeten, paham mekanisme perencanaan anggaran, memahami garis besar kebutuhan penganggaran Daerah, serta dapat melaksanakan input data program dan kegiatan ke dalam sistem Informasi dan manajemen keuangan.

”Silahkan bekerja maksimal agar tidak ada perubahan dan harus sesuai dengan empat hal yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, pertama ialah sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah, kedua yakni prinsip penyusunan APBD, ketiga ialah kebijakan penyusunan APBD, dan keempat tentang teknis penyusunan APBD,” ujar Assa.

Para peserta sosialisasi saat mendengarkan arahan Wali Kota Manado melalui Assa (FOTO Ist)

Wali Kota Manado dua periode itu pada sambutannya berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan sosialisasi dengan baik. Karena, kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kota Manado itu, sangat penting dan perlu dilaksanakan.

“Ikuti dengan baik sosialisasi ini, serap dengan perhatian penuh, pahami materi yang diberikan, sehingga akan menghasilkan tepat sasaran, tidak akan terjadi kesalahan terutama menimbulkan dampak hukum di kemudian hari. Manfaatkan waktu yang tersisa di tahun ini,” ucap Assa.

Dikatakannya lagi, Pemkot Manado tengah menyiapkan rancangan APBD tahun anggaran 2019. Dikatakan GSVL sapaan akrab Lumentut, agar penyusunan anggaran tetap konsisten, perlu adanya pedoman yang jelas supaya terjadi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat. Walikota Vicky Lumentut, seperti dikutip Sekda Assa, didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado, Johnli Tamaka SE. (*/Redaksi)

Bawang Putih Jadi Target Pengembangan Pertanian Sulut

Penanaman bawang putih akan dikembangkan di Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Potensi dan motivasi yang dibangun Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey untuk sulut hebat semakin terasa,  dimana dalam bidang pertanian akan ada pengembangan bawang putih di beberapa wilayah, sesuai dengan hasil kunjungan kementerian yang melihat potensi itu sangat baik di daerah nyiur melambai ini.  Hal ini diungkapkan Kadistanak Provinsi Sulut Novly Wowiling MSi,  Senin (23/07/2018).

Lanjut Wowiling,  pengembangan potensi bawang putih ini dianggarkan lewat APBN,  bahkan sektor swasta pun melirik potensi ini,  sehingga dengan adanya kesempatan dan peluang lewat terobosan ini,  Distanak Sulut menangkap peluang ini untuk pengembangannya ditargetkan wilayah Bolaang Mongondow,  Minsel dan Minahasa.

Wowiling pun menyatakan saat ini Distanak dalam triwulan ketiga menargetkan dan berupaya realisasi anggaran akan semakin baik sesuai target yang telah ditetapkan baik APBD dan APBN,  sementara sisi program dan kegiatan tentunya mendorong peningkatan kesejahteraan diukur dari nilai tukar petani yang dalam evaluasi BPS ada kenaikkan,  dengan dibantu program mekanisasi pertanian menggunakan alat dan mesin pada proses pengolahan  budidaya.

Ditambahkannya pula,  namun selain kesejahteraan juga peningkatan produksi komoditas strategis seperti tanaman pangan yakni padi jagung dan kedelai  termasuk barito supaya masyarakat dimudahkan dengan ketersediaan komoditi ini. (Cat)

iklan1