Tag: APBD

Iuran BJS Kesehatan Masih Pro Rakyat?

Fachmi Idris (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa jangan bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat, terkait penyesuaian iuran.

“Bisa dikatakan, besaran iuran yang baru ini sudah disubsidi oleh pemerintah, khususnya segmen PBPU. Jadi jangan bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat, justru pemerintah sudah sangat memperhatikan kondisi rakyatnya. Negara justru sangat hadir, selain membayari segmen PBI juga menambah subsidi segmen PBPU,” tutur Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam konferensi pers yang diselenggarakan di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jumat (01/11).

Seperti diketahui bersama bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menuai beragam respon dari masyarakat. Padahal, besaran iuran yang baru ternyata masih di bawah angka perhitungan iuran yang sesungguhnya.

Menurut review Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 1 seharusnya adalah sebesar Rp 274.204,- per orang per bulan, kelas 2 adalah Rp 190.639,- per orang per bulan, dan kelas 3 adalah Rp 131.195,- per orang per bulan. Hasil perhitungan besaran iuran segmen PBPU ini sangat tinggi sehingga diperkirakan tidak terjangkau daya beli masyarakat. Oleh karenanya, perlu ada subsidi besaran iuran terhadap segmen PBPU.

Hal inilah yang dilakukan pemerintah sehingga penyesuaian iuran bagi peserta mandiri tidak sebesar yang seharusnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 160.000,- (58% dari iuran yang seharusnya), kelas 2 sebesar Rp 110.000,- (58% dari iuran yang seharusnya), dan kelas 3 sebesar Rp 42.000,- (32% dari iuran yang seharusnya). Hal itu bisa dilihat pada perhitungan berikut ini.

Di tahun 2019, total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI sebesar Rp 48,71 triliun. Dan untuk tahun 2020 pemerintah akan membayari segmen PBI APBN sebesar Rp 48,74 triliun diluar segmen PBI Daerah. Kemudian untuk PBPU pemerintah akan menyubsidi ± Rp 89.000,- per orang untuk kelas 3, ± Rp 80.000,- per orang untuk kelas 2, dan ± Rp 114.000,- per orang untuk kelas 1. Ini berarti, dari 222 juta peserta JKN-KIS, lebih dari separuhnya dibiayai oleh pemerintah.

Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, penyesuaian iuran ini juga harus diikuti dengan pembenahan kualitas layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit,” kata Fachmi Idris.

Lalu Fachmi Idris pun menandaskan bahwa agar hasilnya optimal, perbaikan layanan tetap harus dilakukan secara bersama oleh semua pihak, mulai dari kementerian/lembaga, BPJS Kesehatan, Pemda, manajemen fasilitas kesehatan, hingga tenaga kesehatan.

Dari semua penjelasan itu, BPJS Kesehatan akan memastikan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

“Rasionalisasi iuran ini harus menjadi momentum bersama seluruh stakeholders untuk menjaga kualitas pelayanan,” tutup mantan Ketua Umum IDI ini.(cat)

Talumepa Disebut Calon Pemimpin Masa Depan Manado

Christiano Talumepa (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com –  Pemilihan Walikota Manado tak terasa sudah tidak lama lagi , tahun 2020 sudah di depan mata dan nama Christiano Talumepa kini mulai muncul sebagai salah satu kandidat yang semakin ramai diperbincangkan.

Christiano Talumepa sendiri merupakan Birokrat Karir Profesional yang sudah banyak pengalaman antara lain pernah dipercayakan menjabat Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kadis Koperasi UMKM Pemprov Sulut.

Dilihat dari sebagian pengalamannya, sosok birokrat muda yang bersih dan punya karir bersinar semakin mengCristal dicalonkan sebagai pemimpin masa depan Kota Manado. Dalam karirnya, Christiano juga  sempat meresahkan pemilik perusahaan baik swasta maupun BUMN dan BUMD karena kebijakan-kebijakannya yang mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan perlindungan hak-hak tenaga kerja/karyawan.

Seperti kewajiban perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan UMP yang layak, sehingga melahirkan UMP Sulawesi Utara tertinggi di Indonesia timur setelah Papua dengan prestasi zero accident/nol kecelakaan kerja.

Tak hanya itu, saat menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup, Christiano pun mewajibkan setiap usaha/kegiatan perusahaan untuk wajib memiliki AMDAL/Analisis Dampak Lingkungan dan membentuk Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Terpadu yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang nakal.

Pada usia 44 tahun, Christiano Talumepa menjadi Asisten III termuda di Indonesia serta mampu menyelesaikan masalah temuan BPK yang sudah menjadi konsumsi publik karena di sorot semua media saat itu hingga Pemerintah Provinsi Sulut dapat meraih kembali penilaian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK).

Christiano juga punya pengalaman sebagai Ketua Tim Evaluasi PERDA APBD Kabupaten/Kota dan PERDA tentang kelembagaan Kabupaten/Kota. Christal pun diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan ditangannyalah permasalahan 5 kepemimpinan PUSKUD yang sudah berlarut larut tak terselesaikan oleh 5 Kepala Dinas sebelumnya dapat diselesaikan menjadi 1 kepengurusan.

Saat ini, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mempercayakan Christiano Talumepa sebagai Policy Advisor Gubernur atau penasihat kebijakan Gubernur dalam jabatan sebagai Staf Ahli bidang Pemerintahan, hukum dan politik, yang sehari-hari mendampingi Gubernur untuk memberikan saran dan pertimbangan agar kebijakan pemerintahan yang diambil tidak berdampak hukum dan politik.

Berdasarkan hal-hal tersebut sejumlah kalangan di ibukota Provinsi Sulut menjagokan berpangkat 4D ini sebagai calon pengganti GSV Lumentut yang pas dan mampu membawa Kota Manado semakin hebat. Kabar dari Badan Kepegawaian Daerah bahwa Christiano Talumepa bulan April  Pilpres nanti akan di lantik dalam jabatan yang baru menjadi Kepala Dinas di salah satu Dinas yang ada di Pemprov.(cat)

PETER ASSA: Singkronisasi, Prinsip, Kebijakan dan Teknis Penyusunan APBD Satu Paket

Sekda Peter KB Assa ketika sambutan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Peter KB Assa MSc PhD, Jumat (5/10/2018), mewakili Wali Kota DR GS Vicky Lumentut, membuka kegiatan sosialisasi tersebut dibuka sosialisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 yang berpihak pada kepentingan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Kegiatan yang berlangsung di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Assa menyampaikan sambutan Wali Kota bahwa penting terlaksananya visi Manado Kota Cerdas 2021, dibutuhkan aparatur yang kompeten, paham mekanisme perencanaan anggaran, memahami garis besar kebutuhan penganggaran Daerah, serta dapat melaksanakan input data program dan kegiatan ke dalam sistem Informasi dan manajemen keuangan.

”Silahkan bekerja maksimal agar tidak ada perubahan dan harus sesuai dengan empat hal yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, pertama ialah sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah, kedua yakni prinsip penyusunan APBD, ketiga ialah kebijakan penyusunan APBD, dan keempat tentang teknis penyusunan APBD,” ujar Assa.

Para peserta sosialisasi saat mendengarkan arahan Wali Kota Manado melalui Assa (FOTO Ist)

Wali Kota Manado dua periode itu pada sambutannya berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan sosialisasi dengan baik. Karena, kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kota Manado itu, sangat penting dan perlu dilaksanakan.

“Ikuti dengan baik sosialisasi ini, serap dengan perhatian penuh, pahami materi yang diberikan, sehingga akan menghasilkan tepat sasaran, tidak akan terjadi kesalahan terutama menimbulkan dampak hukum di kemudian hari. Manfaatkan waktu yang tersisa di tahun ini,” ucap Assa.

Dikatakannya lagi, Pemkot Manado tengah menyiapkan rancangan APBD tahun anggaran 2019. Dikatakan GSVL sapaan akrab Lumentut, agar penyusunan anggaran tetap konsisten, perlu adanya pedoman yang jelas supaya terjadi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat. Walikota Vicky Lumentut, seperti dikutip Sekda Assa, didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado, Johnli Tamaka SE. (*/Redaksi)

Bawang Putih Jadi Target Pengembangan Pertanian Sulut

Penanaman bawang putih akan dikembangkan di Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Potensi dan motivasi yang dibangun Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey untuk sulut hebat semakin terasa,  dimana dalam bidang pertanian akan ada pengembangan bawang putih di beberapa wilayah, sesuai dengan hasil kunjungan kementerian yang melihat potensi itu sangat baik di daerah nyiur melambai ini.  Hal ini diungkapkan Kadistanak Provinsi Sulut Novly Wowiling MSi,  Senin (23/07/2018).

Lanjut Wowiling,  pengembangan potensi bawang putih ini dianggarkan lewat APBN,  bahkan sektor swasta pun melirik potensi ini,  sehingga dengan adanya kesempatan dan peluang lewat terobosan ini,  Distanak Sulut menangkap peluang ini untuk pengembangannya ditargetkan wilayah Bolaang Mongondow,  Minsel dan Minahasa.

Wowiling pun menyatakan saat ini Distanak dalam triwulan ketiga menargetkan dan berupaya realisasi anggaran akan semakin baik sesuai target yang telah ditetapkan baik APBD dan APBN,  sementara sisi program dan kegiatan tentunya mendorong peningkatan kesejahteraan diukur dari nilai tukar petani yang dalam evaluasi BPS ada kenaikkan,  dengan dibantu program mekanisasi pertanian menggunakan alat dan mesin pada proses pengolahan  budidaya.

Ditambahkannya pula,  namun selain kesejahteraan juga peningkatan produksi komoditas strategis seperti tanaman pangan yakni padi jagung dan kedelai  termasuk barito supaya masyarakat dimudahkan dengan ketersediaan komoditi ini. (Cat)

Kemendagri Dorong Pemprov Sulut Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Sekdaprov Edwin Silangen, SE.,MS (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumule Tumbo, mengatakan, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 di seluruh daerah termasuk Sulawesi Utara harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional karena keberhasilan pencapaian prioritas itu sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dia juga mengingatkan Pemprov Sulut untuk selalu memperhatikan pelaksanaan zona integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

”Pemerintah daerah harus dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya lebih baik dari tahun ke tahun,” kata Sumule pada sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2019 di Auditorium Mapalus, Rabu (6/6/2018) pagi.

Diungkapkan, terdapat tiga kewajiban yang harus dilaksanakan pemda. Pertama, mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kedua, menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat. 

Ketiga, melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Sumule menuturkan, Permendagri Nomor 38 tahun 2018 memuat hal pokok. Misalnya, fokus anggaran yang memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan publik.

”Hindari kongkalikong dengan menaati proses penyusunan, pembahasan dan penetapan sesuai regulasi tersebut,” tandasnya.

Ditambahkan, regulasi juga mengatur mengenai dukungan APBD dalam mengendalikan inflasi di daerah. Selain itu, alokasi APBD untuk pemberian hibah. “Ada juga fleksibilitas dalam pemberian bansos dan hibah, dan yang terakhir adalah menetapkan secara bertahap transaksi non tunai,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Sekdaprov Edwin Silangen, SE.,MS mengapresiasi pihak Kemendagri atas penyampaian materi sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018. “Ini adalah kesempatan yang berharga. Semua Informasi yang disampaikan Kemendagri sangat penting karena dapat mencegah kesalahan dalam penganggaran,” katanya.

Lanjut Silangen, setiap anggaran yang digunakan bagi pembangunan di Sulut selalu disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga mampu mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional. Hal itu terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sulut.

“Perkembangan Sulawesi Utara terus menunjukkan progres baik. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sulut hingga Mei 2018 mencapai 6,68 persen atau lebih tinggi dari tahun 2017 yang sebesar 6,32 persen. Kemiskinan juga turun dari 8,10 persen menjadi 7,90 persen. Adapun Inflasi mencapai 0,55. Semua pencapaian ini lebih tinggi dari indikator nasional. Ini harus kita pertahankan,” imbuhnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri oleh Kepala BPKAD Sulut Asiano Gamy Kawatu dan perwakilan seluruh Perangkat Daerah Pemprov Sulut. (Cat)

iklan1