Tag: APBN

Iuran BJS Kesehatan Masih Pro Rakyat?

Fachmi Idris (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa jangan bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat, terkait penyesuaian iuran.

“Bisa dikatakan, besaran iuran yang baru ini sudah disubsidi oleh pemerintah, khususnya segmen PBPU. Jadi jangan bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat, justru pemerintah sudah sangat memperhatikan kondisi rakyatnya. Negara justru sangat hadir, selain membayari segmen PBI juga menambah subsidi segmen PBPU,” tutur Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam konferensi pers yang diselenggarakan di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jumat (01/11).

Seperti diketahui bersama bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menuai beragam respon dari masyarakat. Padahal, besaran iuran yang baru ternyata masih di bawah angka perhitungan iuran yang sesungguhnya.

Menurut review Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 1 seharusnya adalah sebesar Rp 274.204,- per orang per bulan, kelas 2 adalah Rp 190.639,- per orang per bulan, dan kelas 3 adalah Rp 131.195,- per orang per bulan. Hasil perhitungan besaran iuran segmen PBPU ini sangat tinggi sehingga diperkirakan tidak terjangkau daya beli masyarakat. Oleh karenanya, perlu ada subsidi besaran iuran terhadap segmen PBPU.

Hal inilah yang dilakukan pemerintah sehingga penyesuaian iuran bagi peserta mandiri tidak sebesar yang seharusnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 160.000,- (58% dari iuran yang seharusnya), kelas 2 sebesar Rp 110.000,- (58% dari iuran yang seharusnya), dan kelas 3 sebesar Rp 42.000,- (32% dari iuran yang seharusnya). Hal itu bisa dilihat pada perhitungan berikut ini.

Di tahun 2019, total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI sebesar Rp 48,71 triliun. Dan untuk tahun 2020 pemerintah akan membayari segmen PBI APBN sebesar Rp 48,74 triliun diluar segmen PBI Daerah. Kemudian untuk PBPU pemerintah akan menyubsidi ± Rp 89.000,- per orang untuk kelas 3, ± Rp 80.000,- per orang untuk kelas 2, dan ± Rp 114.000,- per orang untuk kelas 1. Ini berarti, dari 222 juta peserta JKN-KIS, lebih dari separuhnya dibiayai oleh pemerintah.

Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, penyesuaian iuran ini juga harus diikuti dengan pembenahan kualitas layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit,” kata Fachmi Idris.

Lalu Fachmi Idris pun menandaskan bahwa agar hasilnya optimal, perbaikan layanan tetap harus dilakukan secara bersama oleh semua pihak, mulai dari kementerian/lembaga, BPJS Kesehatan, Pemda, manajemen fasilitas kesehatan, hingga tenaga kesehatan.

Dari semua penjelasan itu, BPJS Kesehatan akan memastikan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

“Rasionalisasi iuran ini harus menjadi momentum bersama seluruh stakeholders untuk menjaga kualitas pelayanan,” tutup mantan Ketua Umum IDI ini.(cat)

Gempa Rupiah, Haruskah Kita Takut?

Hasby Yusuf (FOTO Suluttoday.com)

------------------------
Tulisan : Hasby Yusuf

Nilai tukar rupiah tahun 2018 adalah paling terburuk sejak krisis ekonomi 98. Rupiah juga merupakan mata uang paling terpuruk diantara mata uang se-Asia atas dollar. Pertanyaannya, mengapa rupiah terpuruk?. Kebijakan suku bunga di Amerika, perang dagang, harga minyak dunia dan krisis ekonomi dibeberapa negara. Ini yang kita sebut sebagai ekternal factor.

Tetapi guncangan global tak akan berdampak besar jika secara internal fundamental ekonomi nasional kita kuat. Daya tahan atas guncangan global bergantung pada kemampuan produksi nasional. Karena itu lemahnya rupiah bisa dibilang karena kita tak memiliki kemampuan produksi secara nasional yang kuat. Karena itu ekonomi kita mudah terguncang ketika terjadi turbulensi global. Jadi secara proporsi, faktor internal memiliki peran keterpurukan rupiah.

Apa dampak kejatuhan Rupiah?

Mereka yang awam ilmu ekonomi akan menganggap pelemahan rupiah hal biasa. Dan mereka senantiasa menyindir jika ada yang mengkhawatirkan pelemahan rupiah. Bagi saya ini wajar karena mereka memang tak punya ilmu membaca dinamika ekonomi. Selain itu momentum politik membungkam akal sehat mereka.

Tetapi jika mereka sedikit saja ingin mengerti situasi yang sesungguhnya maka saya yakin mereka akan insyaf dengan situasi nilai tukar. Ketika nilai tukar rupiah melemah, kewajiban rutin pembayaran utang semakin berat. Ini dikhawatirkan membuat ruang fiskal menjadi semakin sempit.

Bertambah beban pemerintah membayar cicilan pokok dan bunga tiap tahunnya dengan rupiah sementara utangnya sebagian berbentuk valuta asing atau utang luar negeri. Ini yang kita sebut sebagai “resiko mata uang”. Kondisi tersebut, tentu mempengaruhi cadangan devisa kita.

Porsi utang Indonesia memang masih dalam batas aman karena tak lebih dari 40 persen terhadap angka PDB. Namun kapasitas pemerintah dalam membayar cicilan pokok dan bunga utang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup dikhawatirkan. Terlebih 41 persen utang kita dalam bentuk valuta asing dan obligasi kita didominasi oleh asing. Karena itu pelemahan rupiah akan berdampak pada jumlah utang luar yang semakin membengkak.

Untuk bahan baku, barang modal untuk industri dan barang konsumsi yang sebagian besar berasal dari luar negeri, hal ini akan membutuhkan dolar untuk transanksi. Ini pasti semakin membebani industri domestik. Peningkatan biaya impor karena pelemahan rupiah ini dapat menggerus pendapatan pelaku usaha. Selain itu, depresiasi juga akan berpengaruh pada harga jual barang kebutuhan pokok yang akan memukul daya beli masyarakat miskin. [***]

 

Semoga mereka faham…

APBN 2019 untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia

Joko Widodo (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2019 diprioritaskan bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Perubahan prioritas dari anggaran tiga tahun terakhir yang berfokus pada infrastruktur ini dimaksudkan sebagai persiapan menjelang pembangunan nasional tahap kedua yang memang menjadikan SDM sebagai arah pembangunan bangsa. Keterangan terkait hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, pada Kamis, 16 Agustus 2018, di Jakarta.

“Aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya. Karena itu, pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia Internasional,” ujar Presiden.

Dalam RUU APBN 2019 yang mengangkat tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”, pemerintah berencana untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp487,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 38,1 persen dibandingkan dengan realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2014 lalu.

Di bidang pendidikan, pemerintah juga terus menjalankan kebijakan berupa bantuan pendidikan dan beasiswa untuk berbagai jenjang sekolah bagi seluruh anak bangsa yang berpotensi dan kurang mampu. Pada 2019, pemerintah akan memberikan beasiswa bagi 20,1 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar dan 471,8 ribu mahasiswa melalui Bidik Misi.

“Dalam periode 2014-2019, pemerintah juga melakukan investasi melalui LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 27 ribu mahasiswa dari seluruh pelosok Tanah Air untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membiayai 123 kontrak riset terpilih,” imbuhnya.

Anggaran pendidikan dalam RUU APBN 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang telah mampu menaikkan angka partisipasi murni untuk tingkat pendidikan SD hingga SMA dan madrasah, bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan serta perbaikan sekolah.

“Selain itu, juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan atau sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pondok pesantren,” tuturnya.

Sementara dalam bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memperkuat layanan kesehatan hingga dua kali lipat dari anggaran yang sama di tahun 2014. Sejak tahun 2016, sesuai dengan UU Kesehatan, pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara.

Lebih jauh, di tahun anggaran mendatang, pemerintah memastikan untuk melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan dengan memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat yang di antaranya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas pada 48 rumah sakit atau balai kesehatan dan penguatan program penurunan angka stunting yang terintegrasi di 160 kabupaten/kota.

Adapun dalam hal perlindungan sosial, pemerintah akan meneruskan implementasi Program Keluarga Harapan dengan meningkatkan besaran manfaat yang diperoleh hingga 100 persen dengan sasaran 10 juta keluarga. Sejumlah program perlindungan lain juga akan terus ditingkatkan baik besaran manfaat maupun cakupannya seperti di antaranya Jaminan Kesehatan Nasional yang ditargetkan menyasar pada 96,8 juta jiwa, bantuan pangan non tunai pengganti program beras sejahtera dengan sasaran 15,6 juta keluarga, serta program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat diterbitkan pada tahun 2019.

“Berbagai program sosial tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tandasnya.(*/Cat)

Bawang Putih Jadi Target Pengembangan Pertanian Sulut

Penanaman bawang putih akan dikembangkan di Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Potensi dan motivasi yang dibangun Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey untuk sulut hebat semakin terasa,  dimana dalam bidang pertanian akan ada pengembangan bawang putih di beberapa wilayah, sesuai dengan hasil kunjungan kementerian yang melihat potensi itu sangat baik di daerah nyiur melambai ini.  Hal ini diungkapkan Kadistanak Provinsi Sulut Novly Wowiling MSi,  Senin (23/07/2018).

Lanjut Wowiling,  pengembangan potensi bawang putih ini dianggarkan lewat APBN,  bahkan sektor swasta pun melirik potensi ini,  sehingga dengan adanya kesempatan dan peluang lewat terobosan ini,  Distanak Sulut menangkap peluang ini untuk pengembangannya ditargetkan wilayah Bolaang Mongondow,  Minsel dan Minahasa.

Wowiling pun menyatakan saat ini Distanak dalam triwulan ketiga menargetkan dan berupaya realisasi anggaran akan semakin baik sesuai target yang telah ditetapkan baik APBD dan APBN,  sementara sisi program dan kegiatan tentunya mendorong peningkatan kesejahteraan diukur dari nilai tukar petani yang dalam evaluasi BPS ada kenaikkan,  dengan dibantu program mekanisasi pertanian menggunakan alat dan mesin pada proses pengolahan  budidaya.

Ditambahkannya pula,  namun selain kesejahteraan juga peningkatan produksi komoditas strategis seperti tanaman pangan yakni padi jagung dan kedelai  termasuk barito supaya masyarakat dimudahkan dengan ketersediaan komoditi ini. (Cat)

Perencanaan Program Diminta Tepat Sasaran

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.

Murenbangnas ini sebagai bentuk koordinasi penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diwakili Wagub Steven Kandouw dan Sekretaris Daerah Edwin Silangen menghadiri acara tersebut yang dilaksanakan Senin (30/04/2018) bertempat di hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan turut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden RI Joko Widodo dalam sambutan arahan mengatakan agar setiap kepala daerah harus produktif sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.

Kepala daerah Jangan terjebak dalam rutinitas, diskusi bertele tele, prosedur yang ribet, birokrasi perijinan yang lama. Orientasi penbangunan harus jelas, semua harus tenggap dengan perkembangan yang ada. Daerah jangan hanya bergantung pada APBN dan APBD namun harus memanfaatkan sumber daya.

Wagub Kandouw selesai mengikuti kegiatan mengingatkan kepada para Bupati Wali Kota dan pererangkat daerah di Sulut untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2019, ciptakan program tepat sasaran sesuai dengan prioritas nasional dan penerintah kabupaten kota tetap bersinergi dengan pemerintah provinsi agar pelaksanaan program bisa berjalan lancar.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam pidato pembuka Musrenbangnas RKP 2019 menjelaskan, bahwa melanjutkan tahun sebelumnya, kebijakan penyusunan RKP 2019 yang mengusung tema Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Penyusunan menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip Money Follows Program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

RKP 2019 memperhatikan tiga hal, pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat- Daerah.(Cat)

iklan1