Tag: Ardiles Mewoh

Gubernur OLLY, Ketua KPU Sulut dan Bawaslu Duduk Bersama

Gubernur Olly diapit Ketua KPU Sulut dan Ketua Bawaslu Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, SE hadir dalam Forum Pemilu Damai, Kamis (7/2/2019). Selain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut dan pengurus partai peserta pemilu yang ikut hadir diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara.

Kegiatan yang bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado ini menurut Gubernur Olly ketika diwawancarai memberikan apresiasi atas diselenggarahkanya kegitan ini. Disamping itu juga, kegiatan ini dapat dijadikan wadah untuk mempertemukan semua stakeholders yang terlibat dalam pemilu.

“Forum ini menjadi begitu penting untuk mempertemukan semua peserta pemilu bersama dengan penyelenggara dan pengawas. Dan tentunya juga dengan pihak keamanan (polisi),” ujar Gubernur Olly.

Gubernur juga mengharapkan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk saling suport dan saling mengingatkan agar Pemilu dan Pilpres nanti bisa berjalan dengan aman.

“Ini satu hal yang sangat baik sehingga kita saling kenal, sehingga kalo ada masalah apa-apa bisa saling berkoordinasi secara cepat,” kata Gubernur.

Untuk diketahui KPU Sulut sendiri dihadiri hampir seluruh Komisioner yang dipimpin Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh, sedangkan Bawaslu Sulut juga hadir Ketua Bawaslu Herwyn Malonda bersama Komisioner Bawaslu Sulut lainnya. (*/Redaksi)

Dari Jarod Manado, Para Ahli Mengungkap Tabir Kenapa ‘Orang Gila Memilih’

Suasana berlangsungnya diskusi sore (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Diskusi Sore, Jumat (23/11/2018) yang diselenggarakan Semesta Otak Indonesia bertempat di Jalan Roda (Jarod) berlangsung alot. Pasalnya, tidak hanya tema ‘Orang Gila Memilih?’, atau umumnya dibahas soal ‘Dinamika Pemilih dan Persoalan DPT Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019’, melainkan sejumlah narasumber yang dihadirkan sangat berkompeten.

Dalam pemaparan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), DR Ardiles Mewoh menjelaskan secara normatif bahwa pihaknya akan menjalankan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan terkait pendataan orang dengan gangguan mental. KPU, kata Ardiles bertekat mendorong masyarakat agar meningkatkan hak pilihnya, pihaknya menekan angka Golput dengan cara diantaranya tidak secara gegabah menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Pemilu 2019 mendatang.

”Terkait sikap KPU berkaitan dengan hak orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa, kami tetap teguh pada ketentuan yang berlaku diantaranya rekomendasi Bawaslu bahwa mereka harus didata dalam DPT. Prinsipnya, kami mengacu dan berlandaskan pada Undang-Undang Pemilu serta PKPU, sehingga segala tantangan tugas yang berkaitan dengan kewenangan kami akan tetap kami sanggupi, meski dengan konsekuensi tertentu. Sebab, ada ketentuan lanjutan mengenai ‘orang gila’ yang akan diberikan hak memilih, teknisnya nanti akan ada rekomendasi dari pihak dan instansi berkompeten untuk menjadi legitimasi atau pengantar bagi mereka untuk memilih, kita tidak menghendaki adanya penghapusan hak pilih warga Negara secara spontan tanpa proses,” ujar Ardiles yang juga pengajar di FISPOL Unsrat Manado ini.

Menurut DR Ferry Daud Liando sebagai pakar politik keterlibatan aktif ‘orang gangguan jiwa’ kedalam DPT disisi lain juga menjadi tantangan bagi demokrasi Indonesia saat ini. Lebih lanjut, ada sentilan dan semacam analisis kritis yang diuraikan Liando soal apakah ‘orang gila’ yang telah diberi hak memilih merupakan bagian dari manuver politik atau by desain, skenario kelompok tertentu ataukah tidak?.

”Siapa yang bisa memberikan akses soal mereka waras atau tidak?. Pada bagian lain, kita juga akan terancam aspek Pemilu yang JURDIL (Jujur dan Adil), kemudian asas LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia). Karena biasanya ‘orang gila’ saat memilih pasti dituntun, apalagi ada jenis-jenisnya, ‘orang gila’ ada yang permanen ada yang tidak, ini juga akan memberi pengaruh pada hasil Pemilu nantinya. Saya prediksikan bila tidak diatur baik akan rawan mobilisasi pemilih, pengkondisian, konsekuensi logisnya memang bersentuhan dengan penambahan anggaran. Kita mengidentifikasi ‘orang gila’ masuk kategori pemilih apa agak sulit?, padahal waktu pencermatan dan perbaikan DPT sampai pelaksanaan Pemilu sudah tidak lama lagi. Maka menurut saya perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai dimensi pendekatan keilmuan,” kata Liando seraya menambahkan ada dilema, karena penyelenggara pemilu tak boleh menghilangkan hak pilih masyarakat, hal itu berdampak pidana.

Ketua KPU Sulawesi Utara ketika memaparkan materi (FOTO Suluttoday.com)

Selain itu, dipenghujung acara DR Taufiq Pasiak selaku pengarah diskusi menerangkan beberapa konklusi dari diskusi yang melibatkan penyelenggara Pemilu, para pakar, ahli kejiwaan, psikolog, aktivis pro-demokrasi, praktisi politik, jurnalis dan tokoh masyarakat tersebut.

”Kesimpulan diskusi ini, diantaranya; 1) DPT belum tentu membawa kepada hak memilih. Karena untuk itu dibutuhkan peraturan yang lengkap perihal defenisi disability. KPU RI dan Bawaslu diminta menuntaskan ini. 2) soal Disabilitas dan gangguan jiwa itu tidak sesederhana aturan Bawaslu dan KPU. Tanpa keterlibatan para ahli, maka akan berujung pada masalah. 3) ke depan para penyelenggara pemilu harus lebih komprehensif membahas pelbagai peraturan pemilu,” ujar Pasiak tegas.

DR Taufiq Pasiak saat memberikan pengantar diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Para narasumber lain juga ikut memberikan pandangan dalam diskusi tersebut, diantaranya Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, pakar hukum DR Toar Palilingan, dr Anita Dundu, Hanna Monareh. Kegiatan ini diselingi dengan pembacaan puisi (sajak) ‘Orang Gila’ yang dibacakan Fiksiwan Drs Reiner Emyot Ointoe, pandangan juga disampaikan DR Alex Ulaen selaku sejarawan dan budayawan Sulut, juga tanggapan dari dosen Fakultas Hukum Unsrat Stefan Voges, SH.,MH.

Hadir pula Komisioner KPU Sulut, Salman Sailani, Lanny Ointoe dan Komisioner KPU Kota Manado, Moch Syahrul Setiawan, Abdul Gafur Subaer, serta sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kota Manado.

Sekedar diketahui, rekomendasi yang dikeluarkan dokter juga mendapat respon tegas, hal mana berdasarkan pengetahuan yang disampaikan DR dr Taufiq bahwa rekom ‘orang gila’ dapat memilih dikeluarkan psikolog hendaknya ditinjau kembali. Seharusnya, yang mengeluarkan rekomendasi adalah dokter ahli jiwa, bukan psikolog. (*/Redaksi)

DISKUSI SORE… ‘Orang Gila Memilih?, Daripada Jadi Golput’

Undangan kegiatan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 masih menarik didiskusikan, dicarikan solusinya guna mengantisipasi adanya polemik di tahun-tahun mendatang. Apalagi soal, ‘orang gangguang jiwa’ yang kini disebut akan didata dalam DPT. Mengurai hal itu, Semesta Otak Indonesia berencana menggelar Diskusi Sore.

Menurut DR Taufiq Pasiak yang akan didaulat menjadi moderator mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan, Jumat (23/11/2018) bertempat di Jalan Roda Manado. Taufiq juga menuturkan soal teknis diskusi yang melibatkan stakeholder kepemiluan itu, dengan target mencari solusi atas tema: ”Dinamika Pemilihan & Persoalan DPT Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”.

”Model acara diskusi nantinya diatur serupa ILC, tapi ingin menyerap sekaligus sosialisasi pada arus bawah. Kemudian, untuk pelaksana Semesta Otak adalah lembaga yang berhikmat pada membangun pengetahuan sebagai kekuatan, terutama ilmu otak dan perilaku,” kata Pasiak.

Untuk diketahui Pemantik diskusi diantaranya DR Ardiles Mewoh (Ketua KPU Sulut), Herwyn Malonda (Ketua Bawaslu Sulut), dr Anita Dundu, DR Toar Palilingan, SH.,MH dan DR Ferry Daud Liando. Selain itu, seluruh audiens yang hadir adalah pembicara.

”Selanjutnya, memang ada isu yang diam-diam berlangsung di arus bawah. Daripada Golput lebih baik orang gila yang memberikan suaranya? (Tanda tanya). Ini isu seksi dan sensitif dalam kehidupan demokrasi. Ada juga pertanyaan dan isu, bahwa soal penyandang disabilitas yg diberikan hak suara akan menjadi alat mendulang suara gratis oleh pihak tertentu. Apakah betul? Ini akan dibahas. Karena demokrasi bukan hanya sekadar memberikan suara, tapi memberikan suara secara sadar dan tanggung jawab,” ujar Pasiak yang juga penulis buku terkenal ini.

Taufiq Pasiak sendiri merupakan Ahli Otak dan Perilaku Sosial, yang banyak meneliti, menulis dan mengajar soal perilaku manusia di hampir semua bidang kehidupan, termasuk perilaku politik. (*/Redaksi)

Sasar Pemilih Milenial, KPU Sulut Sosialisasi di FISIP Unsrat

KPU Sulut setelah melakukan sosialisasi di FISIP Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk melahirkan Pemilu 2019 yang aman, damai dan berkualitas terus ditunjukkan dalam kerja-kerjanya. Buktinya, Kamis (27/7/2018) bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dilaksanakan sosialisasi.

Dihadapan ribuan mahasiswa saat Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PK2MB), Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh mengatakan bahwa KPU melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Agar partisipasi masyarakat dalam Pemilu meningkat.

“Iya targetnya begitu, kita menyasar kaum milenial atay pemilih pemula di kampus-kampus. Orientasi umumnya ialah menekan angka menurunnya partisipasi para pemilih dalam Pemilu 2019 nantinya,” tutur Ardiles.

Lanjut ditambahkan Ardiles, KPU Sulut telah bekerja sama dengan pihak kampus dan akan terus membina kerja lintas sektoral demi terwujudnya Pemilu 2019 yang memiliki bobot tinggi.

“Kita perkenalkan bahwa sekarang sementara proses pendaftaran pemilu. Disini banyak pemilih pemula, makanya fokus sosialisasi ini penting. Kita berupaya maksimal mendorong agar masyarakat terdaftar di pemilu. Prinsipnya seperti itu,” ujar Ardiles.

Ketika ditemui Suluttoday.com, Dekan FISIP Unsrat Manado, DR Novi R Pioh mengatakan kalau Fakultas yang dipimpinnya itu menyambut baik kegiatan sosialisasi dari KPU Sulut.

“Pihak kampus FISIP Unsrat bersama KPU sudah sejak dulu menghendaki dilakukannya kerja sama seperti ini. Puji Tuhan sekarang telah berhasil kita laksanakan. Kiranya disaat PK2MB tahun 2018 ini lebih menambah khasanah pengetahuan bagi para mahasiswa baru yang masuk di kampus reformasi FISIP Unsrat Manado,” tutur Pioh.

Ditambahkannya lagi dengan menyentil terkait pentingnya sosialisasi yang dilakukan KPU tersebut. Menurut Pioh kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan partisipasi pemilih sangat perlu dilakukan ditengah ancaman adanya Golput dan bermunculannya paradoks demokrasi di Indonesia.

“KPU Sulut telah melakukan pendidikan politik, merajut kerja sama dengan kampus dan ini sangat singkron menguatkan mutu demokrasi kita. Bukan politik praktis, tapi substansinya bagaimana mengembangkan ilmu politik. Karena dasar fakultas kita teorinya di situ. Di FISIP memang juga ada mata kuliah sistem politik Indonesia, sistem Kepartaian dan Pemilu,” kata Pioh yang menambahkan bahwa sosialisasi ini begitu relevan.

Dekan pun menyebutkan kalau selama ini FISIP Unsrat belum melakukan kegiatan bersama dengan KPU seperti ini, sehingga momentum sosialisasi tersebut sangat disambut positif.

“Kegiatan ini sangat kami apresiasi, tandanya KPU Sulut memberi perhatian pada eksistensi Unsrat dan FISIP khususnya. Selain itu, apa yang kita lakukan dengan KPU merupakan suatu kemitraan yang strategia untuk mewujudkan partisipasi politik demi kualitas demokrasi yang lebih baik,” ujar mantan Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Unsrat ini menutup.

Sekedar diketahui, kegiatan sosialisasi diikuti 625 mahasiswa baru dan para mahasiswa senior serta dosen. Bertepatan dengan PK2MB yang dipimpin langsung Dekan DR Novi Pioh ini, terpantau civitas akademika FISIP begitu bergembira menyambut kegiatan ini. Turut hadir Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, Ketua KPU Kota Manado Sunday Rompas, Komisioner KPU Minahasa Lidya Malonda. Para mahasiswa begitu antusias mendengarkan pemaparan materi mulai dari tahapan pelaksanaa pemilu, nomor urut partai politik, data pemilih dan lainya. (*/Amas)

Kompak Bergerak, KPU Sulut Umumkan Hanura Sulut Lolos Bacaleg

Ketua KPU Sulut menyerahkan berkas kepada Jackson (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menyambut kedatangan Jackson Kumaat, Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Baso Affandi Sekretaris DPD Hanura Sulut bersama tim, KPU Sulut terlihat begitu kompak. Hanura dalam kesempatan ini memasukkan nama-nama Bakal Calon (Balon) yang pada akhirnya berhasil diverifikasi.

Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh, Rabu (18/7/2018) menuturkan DPD Partai Hanura Sulawesi Utara dinyatakan lolos administrasi saat mengajukan nama-nama dalam line up Balon. Ardiles juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama pengurus Hanura Sulut yang pendaftarannya dipimpin langusng Jackson.

”DPD Partai Hanura Sulawesi Utara telah memasukkan berkas, yang sesuai ketentuan. Dan setelah dipelajari ternyata semuanya telah memenuhi syarat administrasi untuk diloloskan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Hanura yang telah bekerja sama,” ujar Ardiles.

Menanggapi hal itu, Jackson menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus Hanura Sulut yang bekerja bersama sehingga kegiatan penyusunan Bacaleg 2019 berjalan lancar. Selain itu, Jackson berharap kekompakan terus dibina para kader agar terwujud cia-cita politik yang telah ditetapkan. (*/Redaksi)

iklan1