Tag: Asman Abnur

Dukung BSN, MenpanRB Berharap Pemerintah Daerah Tidak Lagi Berstandar WTP

Menteri PanRB, Asman Abnur (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Asman Abnur mendukung Badan Standarisasi Nasional (BSN) terkait manajemen kinerja. Sehingga ia berharap melalui BSN akan ada alat ukur kinerja Pemda.

“Salah satu alat ukurnya itu adalah ISO, maka dari itu saya mendukung BSN yang berstandar dunia. Kita berharap nanti local government, terutama Pemda itu sudah ada alat ukurnya,” kata Asman di pembukaan 33rd Plenary Meeting ISO/TC 176 di Kuta, Badung, Bali, Senin (11/9/2017).

Oleh karena itu, Menteri Asman ingin seluruh kementerian dan lembaga hingga pemda menerapkan ISO. Sementara, manajemen kinerja diterapkan untuk birokrasi di Indonesia.

“Makanya kita dorong agar ISO ini betul-betul menjadi standar kerja Indonesia ke depan, khususnya birokrasi kita, aparat sipil negara. Kita sekarang sedang menerapkan manajemen kinerja,” ujar Asman.

Manajemen kinerja tersebut, menurut Asman, bukan berkiblat pada status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melainkan hasil dari kinerja kementerian, lembaga atau pemda.

“Manajemen kinerja ini ukurannya bukan lagi serapan, bukan lagi WTP, tapi ukurannya adalah outcome-nya. Apa yang dihasilkan? Sehingga nanti yang diukur itu adalah hasil. Nantinya, penilaian terhadap manajemen kinerja akan mempengaruhi kebijakan tunjangan kinerja bagi pemda,” ucap Asman.

Manajemen kinerja tersebut dengan akan mempengaruhi tunjangan kinerja setiap jenjang aparatur sipil negara. Menteri Asman juga menyatakan pemerintah tengah merampingkan organisasi agar tidak boros dan lebih efektif.

“Ini akan mempengaruhi kebijakan tunjangan kinerja pada birokrasi. Tunjangan kinerja itu bisa saja berbeda pada setiap jenjang, karena kita berlakukan sistem manajemen kinerja. ISO perannya sangat penting, kemudian kita juga sedang merampingkan organisasi agar tidak boros dan tidak mubazir. Kemudian kita memperbaiki sistem penerimaan,” ungkap Asman.(*/ST)

Nama Yasti Tidak Masuk Tim Pilkada, Ini Strategi DPP PAN

Yasti Soepredjo Mokoagow, mantan Ketua DPW PAN Sulut (Foto Ist)

Yasti Soepredjo Mokoagow, mantan Ketua DPW PAN Sulut (Foto Ist)

MANADO – Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru saja menggelar Kongres juga tak mau ‘berdiam’ diri, kini DPP PAN dalm rangka menyambut Pilkada di berbagai daerah selama tahun 2015, akhirnya segera membentuk tim Pilkada. Hal tersebut sebagaimana disampaikan, Zulkifli Hasa, Ketua Umum DPP PAN.

Berdasarkan informasi, tim tersebut dipimpin Edi Soeparno yang juga Sekjen DPP PAN, dibantu Hanafi Rais, Mulfachri Harahap, Asman Abnur, Bara Hasibuan (para waketum), Yandri Susanto, Viva Yoga Mauladi (keduanya ketua DPP) dan putra BMR, Deddy Setiawan Dolot yang kini dipercaya sebagai Wasekjen badan pemenangan Pemilu (Bappilu) dalam kabinet Zulkifli Hasan.

Ketua DPD PAN Kota Kotamobagu non aktif, Begie Gobel yang diberikan informasi langsung mengenai langkah strategis PAN ini mengatakan, dalam waktu dekat, Tim Pilkada Indonesia sudah akan ‘action’ turun ke lapangan, untuk mengecek kesiapan DPW-DPW dan DPD-DPD setempat.

Sementara itu, Deddy Dolot yang dihubungi terpisah lewat telepon, menegaskan agar seluruh ketua DPW dan DPD di Sulut, khususnya di Bolaang Mongondow Raya yang akan melaksanakan Pilkada, untuk segera melakukan penjaringan dan pendaftaran.

Para kader PAN, khususnya ketua partai pun disilahkan untuk menggencarkan sosialisasi.

“Namun, DPP menginstruksikan agar DPW dan DPD tidak membatasi hanya khusus kader PAN,” kata putra Molinow yang biasa disapa Dedol ini.

Dengan demikian, lanjut Dedol, PAN membuka diri seluas-luasnya untuk berbgai pihak bergabung dalam kendaraan PAN. “Jadi, bisa kader, tokoh masyarakat, bahkan petahana yang bukan kader PAN bisa masuk,” tegasnya.

Di lain pihak, Begie menambahkan, para calon yg terdaftar akan disaring lagi lewat mekanisme survey. “Ada dua lembaga survey yang sudah ditunjuk DPP,” ucap anggota DPRD Kota Kotamobagu ini. Dia menguraikan pula, mekanisme selanjutnya adalah penetapan calon, dengan berpijak pada pasal 42 UU Pilkada.

“Para ketua partai dan calon saya yakin sudah tahu persis isi pasal itu,” tukasnya. (Amas Mahmud)

iklan1