Tag: ASN

6 Pleton BLK Bitung Siap Semarakkan Hari Kemerdekaan RI

Tim BLK Bitung siap semarakkan HUT RI (FOTO Ist)

BITUNG, Suluttoday.com – Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia disemua sudut wilayah tengah dipersiapkan semua pihak. Salah satunya adalah BLK Bitung yang menyatakan siap menyemarkkan HUT RI ke-74 dengan mengikuti kegiatan gerak jalan yang dihelat Pemerintah Kota Bitung.

Dan tanggung-tanggung, seperti diungkapkan Kepala BLK Bitung, Rahel Ruth Rotinsulu, pihaknya siap untuk ikut gerak jalan dengan 6 pleton atau 6 tim.

Tentunya selain Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas di BLK Bitung yang dilibatkan, sejumlah siswa yang tengah menjalani pelatihan diikutsertakan untuk menyemarakkan peringatan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Rotinsulu pun tak menapik kalau dirinya siap menjadi pemimpin di salah satu pleton yang disiapkan.(cat)

Ratusan ASN Ikut Talent Pool

Kegiatan Talent Pool (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Sebanyak 168 Aparatur Sipil Negara (ASN) Sulawesi Utara mulai tanggal 23-25 Juli 2019 mengikuti kegiatan penilaian potensi dan kompetensi di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado. Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan dihadiri oleh Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen, Selasa (23/07/2019).

Winisana mengatakan, penilaian potensi dan kompetensi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ASN yang profesional untuk menduduki jabatan yang strategis. Adapun talent pool tersebut, bisa digunakan sebagai rujukan pengisian jabatan pada level JPT Pratama dan Administrator. Sementara itu, Silangen mengapresiasi jajaran BKN atas pelaksanaan kegiatan penilaian potensi dan kompetensi tersebut.

“Ada sejumlah pejabat Pemprov Sulut yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi. Ini menjadi data base yang kemudian akan dijadikan dasar penilaian untuk rotasi dan rekrutmen pejabat,” kata Silangen.

Kakanreg XI BKN Manado Wakiran menambahkan bahwa  tujuan talent pool JPT Pratama dan Administrator ini untuk pendayagunaan pejabat pada instansi masing-masing, antara lain kaderisasi, pengembangan kompetensi pejabat, dan upaya pengisian JPT secara cepat dan akurat.

Selain itu hasil talent pool ini dapat dimanfaatkan untuk memetakan pejabat pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya atau sebagai  bahan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada jabatan yang lebih tinggi.(cat)

Humiang Sindir Kabupaten dan Kota yang Acuhkan Jaminan Sosial

Penyerahan penghargaan kepada kabupaten dan kota (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi kepada kabupaten dan kota yang peduli terhadap aparatur daerah dan pegawai non aparatur sipil negara alias honorer. Seperti yang dirangkum media ini untuk kepesertaan jaminan sosial melalui BPJS TK kepada aparatur daerah baru 6 kabupaten/kota.

Sedangkan untuk kepesertaan kabupaten dan kota dalam program perlindungan sosial kepada pegawai non ASN atau kerab disebut tenaga harian lepas masih minim karena baru Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saja yang sudah tercatat di BPJS TK.

Untuk itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov, Edisson Humiang yang mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey Senin (15/07/2019) di salah satu hotel di Kota Manado mempertanyakan komitmen kabupaten dan kota dalam mensejahterakan rakyat. Dan bagi pemerintah daerah yang peduli tentu ditegaskan Humiang berhak mendapatkan penghargaan.

Humiang pun didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Erny B Tumundo, Perwakilan BKD Sulut, Andra Mawuntu bersama pihak BPJS Tenaga Kerja menyerahkan penghargaan kepada kabupaten dan kota yang telah ambil bagian mendukung program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan dengan keikutsertaan pada perlindungan sosial terhadap aparatur daerah dan tenaga harian lepas. (Cat)

Politisi Bangun Sentimen, Masyarakat Jadi Sektarian

Renaldo Garedja (FOTO Ist)

Renaldo Garedja, pegiat Klinik Demokrasi

(Studi kasus PEMILU 2019 di kabupaten Halmahera utara, Tobelo)

Setelah pemangamatan beberapa hari pasca pemilu diselenggarakan, rupanya wajah-wajah para politisi lokal kian memburuk. Hal tersebut dapat dilihat dari pembawaan narasi-narasi politik di ruang publik yang kontenya kurang mengenakan. Seharusnya wakil-wakil rakyat yang mengikuti pagelaran politik serentak ini harus siap kalah dan menang pun sudah memprediksi hasil akhir dari proses yang begitu melelahkan bahkan berujung banyak jiwa yang melayang (petugas yang meninggal).

Adapun politisi yang selalu membangun opini publik bahwa penyelenggara pemilu tidak netral atau ASN yang menyimpang dan banyak isu lainya. Akibatnya masyarakat menjadi ambigu ketika hasil pemilu dimumkan (degelegitimasi penyelenggara). Pada kasus lain pula, politisi lokal (daerah) melalui narasi-narasi politik yang dipaparkan di media sosial (Fb, Twitter, dan lain-lain) telah mempolarisasi masyarakat menjadi sektarianisme.

Dari peristiwa ini asumsi saya bahwa masih banyak politisi-politisi lokal yang mengandalkan strategi politik primodial untuk meraut suara rakyat. Dan dari hal ini pula secara subjektif saya melihat tak satu pun politisi lokal yang bertarung di pemilu 2019 ini yang menawarkan gagasan membangun daerah (politik gagasan) semuanya hanya berfokus pada pencapaian kekuasaan.

Kecederungan menggunakan politik primodial Strategi politik ini akan mengakibatkan melemahnya sistem demokrasi saat ini. Seperti yang dikatakan Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, kompetisi pemilu yang berbasis sentimen bersifat primordial justru menurunkan kualitas proses demokrasi.

Pada posisi ini, masyarakat yang sudah telanjur terpolarisasi dengan politik aliran (sektarian) atas dampak dari ulah politisi lokal, akan tidak objektif lagi menilai figur-figur yang menjadi kontestan di pemilu 2019. Selain itu, politisi akan melancarkan politik transaksional (money politik) karena pemilih tidak rasional lagi. Keadaan ini telah menjadi kultur pada masyarakat (budaya politik). Kemudian jika pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang bebas nilai ini, sifat kepemimpinannya akan otoritarian.

Mengapa seperti itu, karena figur yang terpilih nanti adalah bentuk legitimasi kekuasaan rakyat yang dilimpahkan kepada subjek tersebut melalui proses patologi demokrasi. Sentimen berujung konflik Setelah masyarakat sudah menjadi terkotak-kotak, tingkat konflik menjadi naik. Karena dampak dari politik primodial. Struktur sosial rusak karenanya, seharusnya pada posisi pencegahan konflik partai politik (parpol) yang menjadi patron untuk menghadirkan konsesus ditengah-tengah masyarakat (rekonsiliasi), bukan hal sebaliknya.

Perebutan suara dan faktor politis lainya telah merubah citra parpol yang fungsinya sebagai wadah pendidikan politik, sosialisasi politik dan sebagai kontrol konflik menjadi hilang. Perlu ada gerakan reformasi politik oleh partai guna menjadi parpol yang ideal. Sistem rekrutmen politik di setiap internal parpol pun harus diperbaharui kembali. Seperti contoh, setiap parpol yang akan merekrut orang yang mau bergabung dalam suatu parpol harus lulus uji kompetensi dasar.

Penyeleksian berbentuk akademik ini akan menunjang kinerja parpol kedepan, dan orang-orang yang diseleksi nanti kiranya minimal standar pendidikannya adalah sarjana strata satu (1). Kemudian para kader parpol ini harus diberi materi pendidikan politik yang sebagaimana mestinya. Misalnya memberikan pemahaman terhadap dampak negatif dari politik transaksional (politik uang) pada proses demokrasi indonesia sekarang ini.

Tentunya dalam tahap ini bukan hal yang mudah untuk kita laksanakan, perlunya komitmen yang kuat untuk mengembalikan citra parpol yang terlanjur melenceng dari fungsinya. [***]

Insya Allah Gubernur dan Wakil Gubernur Hadiri Upacara TULUDE

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan dan perayaan adat Tulude di Sulawesi Utara (Sulut) bakal ramai penyelenggaraannya. Hal itu karena dipelopori juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang rencananya melaksanakan kegiatan ini di lapangan Kantor Gubernur pada, Jumat (1/2/2019) sore.

Seperti skedul yang diatur kegiatan yang diagendakan mulai  siang hari tersebut, dan mengikutsertakan seluruh masyarakat  Nusa Utara (Sangihe, Talaud, Sitaro). Kemudian masyarakat lainya diundang untuk ikut terlibat dalam acara ini

Bahkan panitia dan penyelenggara dipastikan akan Gubernur Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw. Disamping itu juga, Pemerintah mengundang kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di lingkup Pemprov Sulut agar bersama-sama hadir dan mensukseskan kegiatan yang telah masuk dalam rangkaian promosi pariwisata Sulawesi Utara.

Untuk diketahui, maksud diselenggarahkanya kegiatan tersebut sebagai sarana untuk melestarikan budaya masyarakat Nusa Utara yang selama ini telah menjadi salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, upacara Tulude merupakan kegaiatan adat masyatakat Nusa Utara sebagai “hari kunci taon”. Kegiatan adat ini kemudian dikemas oleh Pemprov Sulut sebagai ajang untuk mempromosikan potensi budaya Sulut. (*/Redaksi)

iklan1