Tag: ASN

Legislator Senayan Asal Sulut Perjuangkan Nasib Masyarakat Berpenghasilan Rendah

H. Herson Mayulu, S.IP saat mengikuti rapat dengar pendapat (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR , Kamis (9/7/2020), H. Herson Mayulu, S.IP menyampaikan beberapa usulan penting. Politisi Senayan asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan pentingnya pembatasan atau tafsir tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mewujudkan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

”Perlu diperjelas dan diketahui, apa definisi MBR dalam implementasi TAPERA. Sebab ada beberapa kerancuan batasan di dalamnya. Contohnya target sasaran ASN yang pendapatan Rp 4 juta – Rp 8 juta dari ASN ini belum jelas ditarik dari gaji pokok atau bukan. Sebab jika rujukannya gaji pokok, pendapatan Rp.4 juta-Rp 8 juta itu hanya dimiliki ASN Golongan IV, dan biasanya mereka sudah memiliki rumah sendiri,” kata H2M sapaan akrab Haji Herson, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Tambahnya lagi, Keberadaan ASN Golongan I, II dan III yang notabene pendapatannya dibawah 4 juta, di dalam TAPERA juga perlu diperjelas ungkap anggota DPR RI asal Sulawesi Utara ini. Sebab sebenarnya mereka inilah yang seharusnya menjadi sasaran pokok pengadaan perumahan. Begitu juga ASN yang memasuki masa pensiun, perlu diatur dalam implementasi TAPERA ini, lanjutnya.

Suasana rapat Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR (Foto Istimewa)

”Belum lagi nasib pekerja lepas, buruh dan karyawan yang pendapatannya dibawah UMR. Dimana posisi mereka dalam implementasi TAPERA ini. Padahal mereka inilah yang sangat membutuhkan perumahan,” ujar H2M, mantan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Sulut yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini.

H2M juga meminta agar transparansi dalam pengelolaan TAPERA bukan hanya sekedar retorika. Pasti semua peserta membutuhkan akses informasi kepersertaan, oleh sebab itu BP TAPERA harus mampu menerapkan transparansi disetiap proses pelaksanaannya. Tak hanya itu, H2M pun menyorot tentang struktur kelembagaan BP TAPERA yang dinilainya tidak tergambar secara utuh dalam dokumen penjelasan tentang TAPERA.

(*/Bung Amas)

Tunjangan Gaji dan Honor ASN Pemkab Talaud Dibayarkan

Bupati Elly Engelbert Lasut bersama Wakil Bupati, Moktar Parapaga (Foto Istimewa)

TALAUD, Suluttoday.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud akhirnya mulai membayar gaji honorer daerah dan tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang sempat tertunda sejak Januari dan Februari lalu. Pembayaran itu mulai dilakukan Senin (9/3/2020) kemarin, seperti diinstruksikan Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut dalam apel kerja perdana pasca dilantik dua pekan lalu, di halaman Kantor Bupati Talaud pagi tadi.

“Jangan ada lagi ditahan-tahan. Ngoni (ASN) so boleh cairkan itu,” ujar Elly Lasut.

Hal yang sama, lanjut Elly Lasut, untuk para honor atau THL. Para honorer mulai hari ini sudah bisa dicairkan. Segera dicairkan. Namun ia mengingatkan, pembayaran gaji honorer dan tunjangan ASN hanya untuk Januari dan Februari yang belum sempat dibayarkan.

Sedangkan untuk Maret belum bisa dibayarkan, karena menunggu revisi APBD 2020 yang akan dikonsultasikan ke pemerintah provinsi. Revisi tersebut dilakukan, sebab ditengarai belum diselaraskan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.

“Bahwa APBD itu harus memasukan visi dan misi bupati dan wakil bupati yang terpilih. Sehingga penyesuaian penyesuaian ini akan merubah item-item. Nah, merubah item-item APBD ini sebelumnya harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Sulut, sehingga sambil menunggu konsultasi dengan pemprov, Bulan Maret jangan dulu kasih cair,” tandasnya. (Melky)

Kajian Tentang ASN yang Mensosialisasikan Diri sebagai Calon Kepala Daerah

Taufik Bilfaqih, Anggota Bawaslu Manado (Foto Ist)

I. ISU
1. Bahwa di Sulawesi Utara telah ditemukan ASN yang mensosialisasikan diri untuk mengikuti kontestasi politik;
2. Bagaimanakah aturan di Indonesia terkait dengan ASN yang mensosialisasikan diri untuk mengikuti kontestasi pilkada di Sulawesi Utara;

II. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 27 Desember 2017 sebagai tindak lanjut atas PP Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;

III. KAJIAN
1. Bahwa Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 dengan tegas mengamanatkan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen didasarkan prinsip netralitas.
2. Bahwa sesuai dengan penjelasan umum UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan “Netralitas” artinya pegawai ASN tidak berpihak dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, murni professional dan berkinerja dalam memberikan pelayanan public secara adil;

3. Bahwa “Pegawai ASN” menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lain dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini berarti UU tersebut bukan hanya berlaku dan mengikat bagi PNS melainkan juga P3K yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Bahwa secara garis besar beberapa Pasal dalam PP Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, memberi larangan yang tegas terhadap;
1.) Larangan untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah;
2.) Larangan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye;
3.) Larangan untuk menggunakan fasilitas Negara dalam mendukung salah satu calon dalam pilkada;
4.) Larangan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
5.) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu/pilkada;

5. Bahwa sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 27 Desember 2017 sebagai tindak lanjut atas PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, yang menyatakan;
1.) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah;
2.) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah;
3.) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4.) PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasalangan calon/atribut partai politik;
5.) PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media social;

6.) PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
7.) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan politik;
6. Bahwa sanksi terhadap pelanggaran sesuai dengan Pasal 7 PP No. 53 tahun 2010 bagi Pegawai Negeri Sipil adalah
1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

IV. KESIMPULAN
1. Bahwa sesuai dengan prinsipnya bahwa ASN harus bersikap netral karena pegawai ASN yang terlibat dalam kontestasi politik sangat berpotensi untuk dimobilisasi terutama untuk kepentingan petahana;
2. Bahwa hal tersebut diatas dapat kemudian menjurus terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power);
3. Bahwa sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut diatas maka ASN terlebih PNS yang mensosialisasikan diri sebagai calon kepala daerah adalah melanggar aturan yang ada dan dapat dikenakan sanksi.

 

————–

Catatan : Bawaslu RI, dan Komisi ASN serta Mendagri

Lady Maringka: Nilai Sebuah Kepercayaan

Lady Lodia Imelda Maringka (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Mendapat promosi jabatan, naik pangkat, tentu dimimpikan kebanyakan orang.  Namun bagi Lady Maringka, sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), promosi jabatan bukanlah hal yang gampang dan bukan pula sebuah hadiah, apalagi turun dengan otomatis.

Belum lama ini, ia dipercayakan pimpinan menjadi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara. Bukan perkara mudah mengurus bagian umum. Punya seabrek kesibukan, jadi tantangan tersendiri memacu diri.

“Jabatan memang bagian dari karir seseorang, dan itu adalah nilai dari sebuah kepercayaan yang patut di syukuri,” ucap pemilik nama lengkap Lady Lodia Imelda Maringka SH MAP.

Soal kepercayaan, ia paham betul. Dirinya mengaku tak pernah mengabaikan tanggung jawab terhadap jabatan yang diberikan, sehingga merusak sebuah kepercayaan. Apabila kepercayaan itu rusak, maka nilai akan terabaikan. Wanita berparas cantik itu meyakini mendapat jabatan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan melalui penghargaan dari pimpinan atas penilaian dedikasi dan prestasi seseorang.

“Pertanyaan penting yang harus ditanyakan ke diri sendiri sebelum mengambil posisi itu adalah, ‘apa saya merasa bisa menjadi pemimpin?’ Kalau merasa sanggup, ya kita jalani,” ujarnya sembari tersenyum. (don)

ODSK Fokus Lindungi Masyarakat Jamsos

Kepala Disnakertrans Sulut saat memberikan sambutan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Program kerja dari Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw yaitu Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) salah satunya adalah melindungi masyarakat dengan jaminan sosial.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo saat memberikan sambutan pada kegiatan Implementasi jaminan sosial tenaga kerja bagi non ASN dan aparatur desa pada kabupaten kota di salah satu hotel di Kota Manado Selasa (02/10/2019).

Tumundob mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi non ASN dan aparatur desa adalah salah satu bukti bahwa Pemprov Sulut sangat berfokus untuk melindungi dan menambah kesejahteraan.

”Ada regulasi terkait hal itu. Tujuannya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Sulut,” papar Erny.

Ditegaskan Tumundo, masyarakat Sulut patut bersyukur selang 2017-2019 terjadi akselerasi perlindungan jamsos ini, dan sudah banyak kabupaten kota yang memberikan perlindungan bg non ASN.

”Bagi yang belum mari kita patuh pada Pergub 43/2017, di mana pemberi kerja wajib memberikan perlindungan bagi non ASN di Pemprov maupun kabupaten kota. Alangkah baiknya segera mengimplementasikannya di tahun 2020,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam kegiatan yang dihelat oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Manado, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, Hendrayanto menuturkan negara mengamanahkan BPJS TK untuk melindungi pekerja formal, informal dan jasa konstruksi. Dan di Sulawesi Utara juga sudah ada edaran yang memerintahkan Pemerintah Kabupaten Kota untuk memfasilitasi pekerja non ASN dan aparat desa dalam kepesertaan BPJS TK.

”Itulah yang menjadi faktor mengapa kami fokus dalam penerapannya,” ujar Hendrayanto sembari menambahkan pekerja termasuk beban pemerintah apabila terjadi resiko dimana roda perekonomian keluarga, kata Hendrayanto, bisa putus bila terjadi resiko di keluarga pekerja.

Menurut Hendrayanto, pekerja non ASN jika meninggal tanpa ada kecelakaan mendapatkan santunan Rp24 juta. Sementara untuk meninggal akibat kecelakaan kerja mendapatkan minimal Rp55 juta sampai tidak terbatas.  Wakajati Sulut, Dita Prawitaningsih yang turut hadir  menegaskan bahwa bidang perdata dan TUN kejaksaan dapat bertindak dalam dan di luar pengadilan, serta melakukan pendampingan hukum kepada BPJS TK maupun pemprov dan pemkab pemkot.

”Jajaran datun ini dapat membantu bapak ibu. Perdata dan TUN akan memberikan pelayanan dan penegakkan hukum dengan semaksimal mungkin,” tegas Dita.

Ia menambahkan Pemprov Sulut dan Pemkab/pemkot diharapkan tidak segan menginformasikan apabila ada permasalahan.(cat)

iklan1