Tag: ASN

Meriahkan HUT KORPRI dan PGRI Pemkot Manado Gelar Jalan Sehat

Suasana jalan sehat yang dipimpin Sekda Kota Manado (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Hari Guru dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2018, Jumat (16/11/2018), diperingati Pemerintah Kota Manado dengan menggelar jalan sehat dan senam bersama di lapangan Sparta Tikala Manado.

Kegiatan jalan sehat bersama yang diikuti ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di jajaran Pemkot Manado tersebut, dilepas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Micler CS Lakat SH MH mewakili Wali Kota DR GS Vicky Lumentut dengan start dan finish di lapangan Sparta Tikala.

Senam pagi di Lapangan Sparta Tikala (FOTO Ist)

Mengitari beberapa ruas jalan di Kota Manado, ASN dan THL terlihat riang. Selain Sekda Lakat yang ikut dalam jalan sehat bersama, tampak pula sejumlah pejabat Pemkot Manado serta Camat dan Lurah se-Kota Manado. Usai jalan sehat, perayaan HUT ke-47 Korpri, Hari Guru dan HUT ke-73 PGRI yang mengangkat tema ”Korpri: Melayani, Bekerja dan Menyatukan Bangsa” itu, dilanjutkan dengan senam Poco-Poco bersama di lapangan Tikala.

”Kegiatan ini untuk menyemarakan HUT Korpri dan HUT PGRI, semua ASN sampai THL ikut meramaikan acara ini, mulai dari jalan sehat sampai senam di lapangan Tikala. Tentunya, lewat kegiatan ini akan semakin memotivasi para aparatur pemerintah di Pemkot Manado untuk meningkatkan etos kerja,” kata Sekda Kota Manado ini. (*/Redaksi)

Putra Siau Jabat Rektor IPDN Sulsel

Serah terima jabatan Rektor IPDN Sulawesi Selatan (FOTO Ist)

GOWA, Suluttoday.com – Sebuah kepercayaan dan kebanggaan dari putra asli Siau Sulawesi Utara untuk memimpin institusi pendidikan tinggi yang berada di luar daerah. Hal ini begitu nampak bagi sosok mantan Wakil Gubernur, DR Djouhari Kansil yang kini dipercayakan menjabat Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Selatan.

Kansil pun saat diwawancarai menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo, dimana sebagai ASN tentunya siap bekerja kerja dan kerja terutama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain dilantik, telah dilakukan serah terima jabatan, termasuk Ketua Dharma Wanita yang diterima langsung Meike Tatengkeng dari ketua yang lama, pekan lalu di Kampus IPDN di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.(Cat)

Pemprov Sulut Gelar Edukasi Jaminan Sosial Bagi ASN

Kepala BKD saat menyampaikan pesan dari Gubernur Sulut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar acara Sosialisasi Dan Edukasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Se-Provinsi Sulut di Ruang F.J. Tumbelaka Kantor Gubernur, Kamis (20/09/2018).

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DR Femmy Suluh MSi saat membuka secara resmi acara tersebut menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang diprakarsai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut ini.

“Saya merespon positif dan memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Penyelenggara Jaminan Sosial di daerah dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap konsumen dalam hal ini seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata dia.

Lebih lanjut, dirinya memaparkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial yang baik dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Karenanya konstitusi telah menjamin adanya suatu sistem jaminan sosial dalam hal ini sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.

“Ingatlah bahwa sejumlah program ini dilakukan guna memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh ASN khususnya di Provinsi Sulut, serta dalam upaya menyangga perekonomian nasional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat,” ujar Suluh yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Ir Erny B Tumundo MSi.

Acara ini digelar dalam rangka memberikan pemahaman bagi ASN tentang manfaat jaminan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi ASN yang melakukan pekerjaan pada saat pekerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko – risiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, dan meninggal dunia.

Turut hadir dalam pertemuan tersebuy Kabid HI dan Jamsos Disnaker Sulut, Maya Ticoalu SSos, para Pejabat SKPD Setda Prov Sulut, para Kaban/Kabag Kepegawaian, para Kadis Tenaga Kerja Kab/Kota Se Provinsi Sulut.(Cat)

Sejumlah Kasus Penyelewengan Uang Pajak Ditemukan Saat Razia Ranmor

Razia ranmor turut mengungkap kasus penyelewengan uang pajak (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Razia kendaraan bermotor (Ranmor) yang digelar Bapenda Sulut, tak hanya menemukan pelanggaran terhadap pembayaran pajak tapi juga aksi tak terpuji ASN yang menyelewengkan uang pajak.

Di beberapa titik razia gabungan, sejumlah pemilik kendaraan bermotor yang terkena razia karena keterlambatan membayar pajak kendaraan mengaku sudah melakukan pembayaran dan diterima ataupun diminta oleh beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Bapenda Sulut untuk diurus.

Akibatnya aksi nakal sejumlah oknum membuat wajib pajak kerab terjaring razia atau bermasalah di jalan. Sementara itu, Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng mengatakan bahwa jika ada wajib pajak yang dirugikan akibat aksi nakal jajarannya segera melapor ke bidang Dalbin untuk diproses lanjut.

Sementara itu, ASN yang bermasalah ditegaskan Atteng segera diproses secara administratif. Dan dengan tegas Atteng menyatakan bahwa ada ASN yang saat ini bermasalah dan tengah diproses. Melalui akun media sosial milik mantan Kepala Disperindag Sulut ini dinyatakan ASN bernama Femmy Manurip, Milton Talumingan dan Debu Ngantung sudah tidak bekerja di UPTB/Samsat Airmadidi, Manado dan Amurang.

Dan segala urusan pajak kendaraan bermotor oleh pemilik kendaraan dengan nama-nama di atas segera melapor di Bidang Dalbin Bapenda Sulawesi Utara. Atteng pun mengimbau agar pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sah adalah diloket bank yang disediakan di setiap UPTB /Samsat.(Cat)

Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Sekprov memimpin kegiatan sosialisasi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov Sulut yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Senin (03/09/2018) sore.

Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS menerangkan tujuan dilaksanakannya sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang menjadi komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi dengan tim supervisi KPK,” kata Silangen.

Lanjut Silangen, setiap gratifikasi kepada ASN dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK yang wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Nantinya, KPK akan menentukan pemberian itu dapat diterima atau harus dikembalikan oleh penerima gratifikasi.

“Semua penerimaan baik berbentuk uang atau barang yang nilainya di atas satu juta rupiah harus segera dilaporkan,” tandas Silangen.

Lebih jauh, Silangen meminta kepada seluruh ASN Pemprov Sulut untuk mampu memahami sepenuhnya Pergub Nomor 22 Tahun 2018 yang ditandatangani Gubernur Olly Dondokambey, SE pada tanggal 15 Agustus 2018 itu. Silangen juga menginginkan keserasian sikap dan pola tindak semua jajaran Pemprov Sulut, sehingga pengendalian gratifikasi dapat berjalan secara efektif.

“Kita harus mampu mengimplementasikan seluruh pedoman pengendalian gratifikasi ini,” beber Silangen.

Untuk diketahui, pada Pergub Nomor 22 Tahun 2018 bagian kedua tentang Kewajiban Lapor Penerima Gratifikasi, pada Pasal 11 menyebutkan setiap ASN wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada : KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di Kantor Inspektorat paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Selanjutnya, UPG wajib menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK atau melalui website KPK dengan alamat e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. paling lambat 14 hari kerja.

Karena itu, jika dilihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari aspek penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum yang juga Inspektur Daerah Sulut, Praseno Hadi. (Cat)

iklan1