Tag: bansos

Marak Bansos Jadi Ajang Kampanye, AMTI Desak Bawaslu Bergerak

Tommy Turangan, SH, Ketum AMTI (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com –¬†Memprihatinkan bantuan sosial (Bansos) yang dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, utamanya dana Bansos yang bermuara dari dana rakyat. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH, mengajak semua elemen masyarakat agar ikut mengawasi secara ekstra. Terlebih Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan institusi penegak hukum agar memperhatikan adanya dugaan deviasi anggaran APBN dan APBD.

”Laporan dari masyarakat, baik di Sulawesi Utara dan beberapa Provinsi lainnya bahwa dana penanggulangan serta pencegahan Covid-19 disalahgunakan Kepala Daerah. Apalagi menjelang Pilkada, maka dengan itu AMTI mengajak sekaligus mendesak Bawaslu agar jangan diam. Lembaga penegak hukum juga secepatnya bergerak antisipasi dilapangan. Bila kedapatan ada oknum Kepala Daerah yang menggunakan dana APBN dan APBD untuk kepentingan politiknya, segera diberikan sanksi tegas,” ujar Tommy, Minggu (10/5/2020) yang mengaku kalau sudah marak terjadi praktek politisasi Bansos saat ini.

Lebih lanjut, aktivis vokal itu menambahkan soal prioritas Bansos yang perlu digenjot pemerintah. Dalam soal mempercepat eksekusi Bansos agar segera diterima masyarakat terdampak Covid-19 adalah hal penting yang diperhatikan pemerintah. Tidak hanya itu, Tommy mengingatkan agar pemerintah memperhatikan kualitas Bansos yang didistribusikan ke masyarakat. Jangan sampai ada produk atau Sembako yang diberikan kadaluarsa atau kualitas rendah.

”Ada juga dibeberapa tempat Bansos yang diberikan ke masyarakat itu prodak yang kadaluarsa. Ini menjadi catatan dan harus diperhatikan pemerintah. Selain itu kami meminta pemerintah memahami priorotas di tengah masyarakat, dimana mereka menghendaki agar Bansos segera digulirkan. Selain tepat sasaran, juga mesti cepat. Jangan berbelit-belit, sembari tetap memperhatikan ketentuan aturan yang berlaku. Bansos diduga jadi anjang kampanye para kepala dearah yang akan maju, ini pun menjadi realitas yang memprihatinkan. Praktek yang membahayakan, kami kutuk cara-cara seperti itu. Miris sekalai tidak bisa mengelak lagi setiap bantuan selalau ada logo partai, instansi berwenang tolong cepat ambil sikap. Jangan diam,” kata Tommy jebolan Fakultas Hukum Unsrat ini menutup.

(*/Bung Amas)

Akademisi Ingatkan Pemerintah Daerah Hindari Politisasi Bansos

Mahyudin Damis (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Marak terjadinya politisasi bantuan dari pemerintah di berbagai daerah juga menjadi tanda awas bagi warga Sulawesi Utara (Sulut). Bagaimanapun bantuan pemerintah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah dana yang diambil dari kantong-kantong masyarakat. Artinya, anggaran dari masyarakat kemudian bermutasi lagi ke masyarakat. Sehingga diharamkan bagi siapapun yang memanfaat itu untuk kepentingan politiknya.

Menanggapi berbagai pertanyaan, dan juga bentuk antisipasi di Sulut, baik ditingkat pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, pengamat sosial saat diwawancarai, Sabtu (25/4/2020) mengingatkan agar pemerintah dalam konteks penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) tidak melakukan politisasi. Menurutnya masyarakat layak mendapatkan apa yang menjadi haknya, tak perlu diselundupkan embel-embel kepentingan politik.

”Kalau terjadi Bansos dipolitisasi, atau disalurkan parpol tertentu, tentu tindakan tersebut sangat tidak etis dan bahkan bisa jadi kontra produktif bagi mereka sendiri. Sebab, di Sulut ini secara umum penyaluran Bansosnya agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa Timur. Di sana terlihat justru perangkat Desa/Kelurahan dan organisasi keagamaan yang mengantarkan bantuan tersebut ke rumah-rumah warga,” kata Damis yang juga Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini.

Damis menilai praktek politik terselubung dalam tiap kali penyaluran Bansos dari pemerintah harus dihentikan. Sehingga mata rantai intervensi dialihkan menjadi sebuah hubungan postifi antara pemerintah dan masyarakat. Bila pemerintah mau tegak lurus bekerja dan mengabdi bagi masyarakatnya, maka tidak perlu melakukan tindakan yang dilebih-kurangkan.

”Boleh juga itu dingingatkan kepada seluruh Kepala Daerah se-Sulut, agar jangan sampai terjadi politisasi Bansos seperti di daerah-daerah lain. Jika Pemda ingin produktif secara politik maka seyogyanya dibuka akses seluas-luasnya ke publik bahwa sebetulnya berapa Milyar sih dana Bansos dan penggunaannya secara rinci ke masyarakat. Kemudian dengan jumlah tersebut berapa banyak pula warga yang akan menerima, dan dimana saja mereka yang menerima tersebut,” ujar Damis, tegas.

Tambahnya lagi, warga Sulut sendiri sangat paham bahwa dana tersebut bersumber dari APBD dan APBN. Bukan berasal dari orang perorang atau kelompok. Artinya, hanya dengan cara transparansi dan akuntabilitas masing-masing Pemda, kemudian bergerak secara cepat dan tepat sasaran.

”Dengan demikian, cukup dengan sebatas amanah saja sudah sangat bagus. Toh jika ada yang coba-coba mengatasnamakan partai, pengurus dan atau Kepala Daerah atas Bansos tersebut, maka itu justru kontraproduktif bagi mereka,” tutur Damis.

Untuk diketahui, Bansos untuk masyarakat terdampak Virus Corona (Covid-19) di Sulawesi Utara sedang disalurkan dari tiap Kabupaten/Kota maupu Provinsi. Meski begitu, di tingkat masyarakat akar rumput belum semuanya tercover dalam penyaluran bantuan tersebut. Hasilya, pro kontra soal penerima bantuan pun mengemuka di masyarakat, apalagi di Media Sosial akhir-akhir ini.

Tak lupa, akademisi vokal ini mengingatkan tim penyalur bantuan agar selektif dalam melakukan pendataan dan pembagian. Masyarakat yang benar-benar terdampak dan membutuhkan yang perlu didahulukan, jauhkan praktek kolusi dan pemberian bantuan karena faktor relasi atau koneksi. Melainkan adil, dan menggunakan skala prioritas yang proporsional sesuai aturan main.

”Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerima bantuan nanti adalah benar-benar masyarakat terdampak Covid-19. Mereka yang layak dibantu. Harus selektif dalam pendataan dan penyalurannya, jangan sampai ada ASN, TNI, Polri juga disisip dan mendapatkan Bansos tersebut,” kata Damis yang selalu menjadi narasumber di sejumlah Televisi lokal di Sulut dan tampil sebagai pembicara dalam Dialog Publik maupun Seminar ini.

(*/Bung Amas)

Tegas, Senator Djafar Ingatkan Pemkot Manado Soal Penyaluran Bansos

Senator Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Reaksi masyarakat Kota Manado saat menerima bantuan sosial (Bansos) yang diberikan untuk masyarakat terdampak Virus Corona (Covid-19) cukup bergama. Ada pro kontra yang kita temui dilapangan. Sontak ramai di media sosial (Medsos) protes masyarakat terkait pengumuman nama-nama penerima bantuan yang disampaikan Kepala Lingkungan (Pala).

Menanggapi dinamika yang berkembang, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) yang juga warga Kota Manado, Ir. Hi. Djafar Alkatiri, M.PdI, angkat bicara. Minggu (19/4/2020), Senator Djafar mengingatkan agar pemerintah Kota Manado dalam proses penyaluran Bansos berlaku adil. Tidak membuat prosedur yang berlebit-belit dan terkesan mendiskriminasi masyarakat.

”Itu dana rakyat, Bansos yang dikucurkan untuk warga terdampak Covid-19 harus disalurkan secara adil. Saya mendapati berbagai laporan dan temuan warga yang bermacam ragam, mereka yang berhak menerima silahkan diberikan. Jangan lagi ada kesan kolusi, pilih kasih atau diskriminasi. Uang rakyat untuk rakyat. Pengaturannya jangan dibuat lama dan berbelit-belit,” ujar Senator Djafar yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu.

Lanjut ditambahkan Senator Dapil Sulut ini mengingatkan bahwa patut terhadap regulasi yang telah ada wajib diperhatikan pemerintah. Jangan sampai ada penyelewenangan atau kesengajaan salah atur yang berkonsekuensi hukum. Kondisi masyarakat yang sudah membutuhkan bantuan pemerintah harus direspon lebih cepat. Kemudian, tentang besaran bantuan juga ikut disentil Alkatiri.

”Jangan terlalu lama susun data krna kemampuan rakyat prasejahtera untuk saving kebutuhan hidup hanya bisa dua minggu bertahan. Susun yang adil dan bagikan dengan benar. Karena uang beli sembako ini juga uang mereka dari pajak, retribusi, hutang luar negeri,¬†sumberdaya alam dan lain-lain. Bukan uang pemerintah atau bukan uang kepala daerah. Ingat patuhi mekanisme yang¬†sesuai UU no.6 thn 2018 ttg Karantina Kesehatan, dimana negara wajib dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan dasar warganya,” kata Senator vokal yang mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Komite 1 DPD RI ini.

Postingan status Buang Bua (Foto Suluttoday.com).jpg

Ditambahkannya lagi, bahwa bantuan dari pemerintah daerah tersebut hanya bisa untuk bertahan 2 minggu bukan 2 bulan. Sehingga demikian, ditegaskannya agar jangan terlampau banyak membuat-buat prosedur yang sebetulnya tidak harus dilakukan jajaran pemerintah. Senator Djafar berharap pemerintah secara rasional memahami secara utuh tugasnya, bahwa mereka digaji untuk melayani rakyat.

Sementara itu, ditempat terpisah sejumlah problem bermunculan melalui Medsos. Menariknya ada satire dan plesetan dalam postingan-postingan status Facebook dari sejumlah aktivis muslim Sulawesi Utara, ada yang unik menggelitik. Singkatan OPD yang sebetulnya disingkat Orang Dalam Pemantauan diubah menjadi Orang Dekat Pala. Begitu juga PDP yang adalah Pasien Dalam Pengawasan disingkat menjadi Pope Diatas Pope. Istilah tersebut disampaikan Buang Bua dan juga Ruslan Essa.

Kutipan status Ruslan Essa (Foto Suluttoday.com).jpg

(*/Bung Amas)

iklan1