Tag: baso affandi

Pilkada Serentak Vs Virus Serentak

Resiko Pilkada di musim pendemi (Foto Istimewa)

Oleh : Baso Affandi, Aktivis muda Sulut

JALAN TENGAH PRO KONTRA PILKADA SERENTAK DITENGAH PANDEMIK

Bingung dengan langkah “gegabah” para pengambil kebijakan yang seolah tak memikirkan nasib jutaan rakyat yang nyawanya mau diadu ditengah pandemic covid 19. Seolah memaksakan pilkada harus dilaksanakan 9 Desember 2020.

Awalnya memang pilkada serentak akan dilaksanakan 23 September 2020, namun karena bencana non alam (pandemic covid 19), maka waktu tersebut digeser ke 9 Desember 2020 dikarenakan wabah covid masih mendera bangsa ini. Klausul tentang pilkada bisa ditunda jika wabah masih terus menyerang membuka ruang untuk di reschedule kembali.

Namun demikian ada banyak pihak mempertahankan agar segera dilaksanakan 9 Desember 2020, sementara tanda menurunnya tingkat penyebaran Covid 19 belum nampak ada perkembangan baik yang signifikan. Disisi lain permintaan agar kembali di tunda pun tidak sedikit, olehnya perlu jalan tengah untuk mempertemukan dua kepentingan ini.

Alasan menunda lagi bukanlah hal yang mustahil, semua itu bisa kita rasionalisasi dengan beberapa hal. Pertama, kontestasi seharusnya tak dapat digelar saat terjadinya bencana, dalam hal ini pandemi Covid-19 (bencana non-alam). Kedua, adalah faktor epidemiologi yang harus diperhatikan oleh penyelenggara. Sebab, kita semua tak ingin masyarakat menggunakan hak suaranya dengan perasaan cemas, bahkan seolah mengabaikan keselamatan jiwa dan raga.

Ketiga, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di mana, kekosongan kepala daerah dapat digantikan oleh pelaksana tugas (Plt). “Pilkada ini kalau ditunda tidak ada soal, negara punya mekanisme penjabat. Jika habis masa jabatan.

Sementara yang ngotot untuk melaksanakan pilkada 9 Desember 2020 juga punya alasan bahwa aturan PKPU sudah dibahas dan tahapannya sudah disepakati oleh mereka yang punya kewenangan untuk itu.

Saya berpikir bahwa jika kedua mempertahankan pendapatnya maka mustahil akan ketemu solusi yang tepat, karena jika kepentingan yang bicara maka tertutup lah semua upaya dari siapapun untuk menemukan solusi bagi bangsa dan negara.

Mari sedikit berpikir agar tak banyak lagi korban berjatuhan, tidak lagi tercipta cluster baru penyebaran Covid 19 ini. Bisakah mereka kembali duduk dan bersepakat agar pilkada bisa dilaksanakan bagi daerah yang sudah masuk kategori ZONA HIJAU dan dijamin tidak akan terjadi penyebaran yang memungkinkan penyebarannya makin menggila karena cluster pilkada bisa jadi cluster baru, pelaksanaannya pun wajib dilakukan sesuai protokoler penanganan pencegahan Covid 19 meluas, dengan membatasi alur masuk orang ke daerah tersebut, menggunakan APD, serta beberapa aturan lain yang patut ditaati oleh semua pihak.

Sementara wilayah atau daerah yang masih ZONA MERAH agar bersabar dan mengurung niatnya untuk mempercepat regulasi pergantian kekuasaan dalam sebuah kontestasi politik. ZONA MERAH harus lebih fokus dan berkonsentrasi agar penyebaran Covid 19 bisa segera teratasi dan keluar dari musibah ini. Sekiranya kita semua masih sehat dan bisa rasional dalam menghadapi dua persoalan penting ini.

ANDA HEBAT MENGALAHKAN MUSUH, NAMUN JAUH LEBIH HEBAT JIKA MAMPU MENGALAHKAN EGO SENDIRI!!!

Semoga coretan ini punya manfaat sambil berdoa semoga ALLAH melindungi kita semua dari segala yang jahat serta kita disehatkan semua. Aamiin.

PILKADA DI TENGAH PANDEMI

Ilustrasi, Koalisi Ngotot Pilkada (Foto Istimewa)


Kurva kasus covid19 harian sampai saat ini masih mengalami peningkatan, penambahan kasus masih dalam jumlah peningkatan yang besar, belum ada juga tanda-tanda bahwa kita sudah melewati puncak wabah, apalagi mendekati akhir wabah. Belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi akan berakhir. Jika mengacu pada tren ini, pandemi masih akan berlangsung di Indonesia setidaknya beberapa bulan ke depan.

Bukannya fokus membahas penanganan pandemi, Pemerintah dan DPR malah sepakat untuk tetap melanjutkan Pilkada 2020.

Mei 2020, Pemerintah memang keluarkan Perpu No.2/2020 menyatakan pelaksanaan PIlkada akan dilakukan Desember 2020, bahkan Rancangan PKPU sudah beredar massifbangun opini bahwa pelaksana siapenyelenggarakannya. Yang tidak dipahami KPU di sini adalah, kalau Pilkada dilakukan Desember 2020 artinya persiapan harus dimulai dari Juni (bulan ini) 2020, dimana kasus positif Covid19 masih terus meningkat.

Kalau KPU tetap memaksa melakukan persiapan di bulan Juni, artinya akan ada perubahan proses pelaksanaan, persiapan lebih dengan protokol kesehatan yang akan berimbas pada perubahan anggaran dan perubahan tahapan-tahapan Pilkada.

Sementara Perpu baru tak merubah pasal-pasal mengenai teknis kepemiluan yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada. Dengan demikian, tahapan Pilkada masih dijalankan dengan ketentuan di UU Pilkada yang ada.

Tanpa perubahan proses pelaksanaan, tahapan Pilkada jelas akan melanggar protokol kesehatan covid19. Misalnya, akan ada kampanye yang melibatkan kerumunan, pertemuan para pemangku kepentingan, proses pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi dan penetapan hasil. Semua kegiatan ini kalau tanpa perubahan drastis sesuai protokol kesehatan akan beresiko menularkan Covid19.

Penyelenggaraan juga akan terhambat oleh ketersediaan anggaran. Dari diskusi yang telah banyak diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu di daerah, anggaran tambahan dari Pemerintah daerah tak memungkinkan.

Belum lagi soal risiko politisasi bantuan sosial. Bagi-bagi bansos bisa jadi dilakukan petahana dan non petahana untuk meraup dukungan.

Atas pertimbangan tersebut, kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan Pemerintah untuk menetapkan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di 2021, paling lambat bulan September. Penyelenggaraan pilkada seyogyanya juga memperhatikan unsur keselamatan dan kesehatan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Masih ingat pemilu kemarin saat belum ada pandemik C-19 ini, banyak pelaksana yang tumbang, sakit dan meninggal. Bisa dibayangkan jika dilaksanakan di tengah pandemik, kira-kira apa yang akan terjadi ?

Memaksakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi berpotensi menimbulkan lebih banyak mudharat daripada manfaat. Diantaranya, terpaparnya banyak orang yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada dengan COVID-19, politisasi bantuan sosial, kontestasi yang tak setara bagi peserta pemilu petahana dan non petahana, dan turunnya partisipasi pemilih.

Kami mengajak Sahabat semua untuk mendukung dan menandatangani petisi yang ditujukan kepada KPU, DPR dan Pemerintah agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya ke tahun 2021.

Terima kasih,
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat

KAHMI Manado Lakukan Pembobotan Terkait Pengembangan Pariwisata Sulut

Suasana diskusi KAHMI Manado (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dilaksanakannya diskusi rutin oleh Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Manado terus mengalami progres. Dengan berbagai tema-tema besar yang memiliki relasi terhadap kondisi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara (Sulut) secara umum, KAHMI Manado kembali menggelar pengajian inklusif.

Diantaranya membahas soal Pariwisata Beberapa Poin diskusi Sulut Booming Turis dan Multiplier Effect. Diskusi kali ini bertempat di Buts Cafe Kelurahan Kecamatan Malalayang Kota Manado, Jumat (6/12/2019), dihadiri KAHMI dan para undangan.

Pembahas Wahyudi Karaeng dirut PT Dasenk berkesimpulan bahwa membanjirnya turis mamcanegara ke Sulut tidak kuat dampak terhadap ekonomi kreatif.

Selanjutnya, Karaeng memberi contoh terkait turis China yang mencapai 150.000 orang tidak menghabiskan duit di Sulut.

“Mereka hanya datang lihat lihat. Setelah itu belanja untuk suvenir atau makan di rumah makan atau resto milik pelaku usaha lokal sangat minim,” papar Karaeng.

Lanjut Alumni IAIN Manado ini menilai dampak ekonomi ke daerah lain di luar Manado kecil. Dibandingkan wisatawan nusantara.

“Malah wisnu lebih berdampak untuk pelaku usaha. Spend of money lebih banyak dbelanjakan,” tutur Karaeng.

Diskusi yang dipandu Fadil Maengkom ikut dihadiri Ketua Presidium KAHMI Sulut Iskandar Kamaru, Presidium Kahmi Manado, para alumni dan aktivis HMI Manado. Beberapa penanggap di antaranya Baso Affandi ikut mengkritisi nilai tawar pariwisata dari aspek kuantitas.

“Mereka tertarik ke Manado karena fasilitas murah, jarak dekat dan disubsidi maskapainya,” kata Affandi.

Berlangsungnya foto bersama (FOTO Ist)

Tak hanya Baso, Presidium lain Idam Malewa ikut memberi dukungan terhadap tumbuh kembangnya pelaku ekonomi kreatif di Manado. Hal tersebut juga diperkuat Dr Zainal Ginsu, KAHMI Manado juga mempertegas keunggulan pariwisata kesehatan.

Terakhir Iskandar Kamaru yang juga Bupati Bolsel mengharapkan dorongan pemerintah Sulut merangsang turis asing ke Bolsel. Dia akui jarak yang cukup jauh dari Manado ke Bolsel.

“Ke depan saya akan mengajak rembug kepala daerah di BMR untuk rembug bersama-sama,” kata Iskandar.

Sekedar diketahui, diskusi tematik ini berakhir pukul 17.45 Wita. Turut memberikan tanggapan juga adalah Zulmi dan Iswadi Amali. (*/Redaksi)

DUA Tokoh Muda Manado Paparkan Gagasan Terkait ‘POLITIK HASTAG’

Baso Affandi dan Bang Toyib (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menjamurnya slogan politik dan usaha untuk membingkai visi melalui hastag mendapat perhatian tersendiri bagi generasi muda Kota Manado. Insiatif itu diambil pihak manajemen Kedai Kopi Shaad melalui gelar diskusi, Sabtu (27/7/2019) bertepatan dengan pembukaan iven Manado Fiesta 2019. Diskusi ini mengambil tema Politik Hastag; Antara Realitas Vs Elektabilitas.

Narasumber yang dihadirkan diantaranya, Baso Affandi, SH (Konsultan Politik dan Direktur Eksekutif BSI) dan Faisal Salim, SE (Ketua BM PAN Manado). Menurut Baso politik hastag diperlukan, namun sering kali penempatan hastag dalam politik tidak diletakkan pada domain yang strategis. Banyak hal sebetulnya yang perlu dikapitalisasi dalam mengelola isu-isu politik, tergantung para politisi lihai memanfaatkannya.

”Secara umum politik menyediakan area yang luas, bagi semua orang. Memang alur politik sukar dideteksi dengan pengamatan sederhana dan dipermukaan saja, kita perlu mengetahui kebutuhan dan kecenderungan pemilih. Apa selera pemilih juga perlu diketahui politisi. Bagi saya, begitu banyak hal yang bisa kita kelola dalam mengkapitalisasi isu politik, tergantung bagaimana kejelihan dan akurasinya kita mendesain itu. Hastag, menjadi salah satu bagian bagi politisi dalam memperkenalkan ide mereka, tapi bukan satu-satunya cara. Ada cara lain juga,” kata Baso.

Bacaan yang nyaris sama disampaikan Bang Toyib, sapaan akrab Faisal Salim dengan memberi kekhususan pada pentingnya sarana yang pas dalam mendekatkan gagasan atau program seorang calon pemimpin kepada masyarakat. Tambah Bang Toyib, membangun suatu daerah pemimpin harus punya segudang konsep yang tepat. Tidak hanya itu, keseriusan, kepedulian dan keberpihakan pemimpin untuk melakukan pembangunan menjadi sesuatu yang amat penting diperhatikan.

”Semua calon pemimpin atau pemimpin punya cara merangkul masyarakatnya. Dalam konteks calon pemimpin, memang harusnya memilih media atau fasilitas yang tepat dalam mensosialisasikan pikiran-pikirannya melalui program nyata kepada masyarakat. Melalui cara itulah, masyarakat kenal serta paham apa yang akan dilakukan calon pemimpin ini. Jangan pula, calon pemimpin tidak memiliki gagasan besar membangun daerah. Hendaknya calon pempin harus punya konsep paripurna soal strategi pembangunan, jangan mengawan-ngawan. Dilain pihak, hastag juga diperlukan dalam politik, namun dengan hastag saja tidak cukup menjawab kebutuhan masyarakat tanpa tindakan konkrit,” ujar Bang Toyib.

Berlangsungnya pemaparan materi (FOTO Suluttoday.com)

Diskusi berseri yang dilakukan manajemen Kedai Kopi Shaad ini dipandu Syafril Parasana. Hadir sejumlah pengurus partai politik dan tokoh muda. Terlihat ikut memberikan pandangan, Djoko Sutrisno pengurus DPD Hanura Sulawesi Utara, Ronaldi Salahudin, Sekretaris DPD PAN Kota Manado, Haryanto Anto manajer Kedai Kopi Shaad yang juga mantan Ketua Umum HMI Cabang Manado, Amas Mahmud Sekretaris DPD KNPI Manado.

Sejumlah usulan dan pandangan juga disampaikan Bung Gilang Ramadhan aktivis muda muslim Sulawesi Utara. Gilang juga memberi rekomendasi bahwa sosok Bang Toyib layak diajukan untuk maju menjadi calon Wakil Wali Kota Manado karena merakyat, peduli dan punya konsep membangun Kota Manado. Terakhir, masukan sekaligus penguatan disampaikan Syarifudin Permata aktivis Jarod dan pegiat sosial. (*/Redaksi)

BASO Affandi: Tugas Wakil Rakyat Sedikit Rumit, Perlu Istiqomah

Baso Affandi, SH (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Politisi muda yang dikenal telah malang melintang di dunia politik, selalu punya visi besar dalam berjuang, toleran dan memiliki pandangan mengedepankan kemajemukan dialah Baso Affandi, SH. Sosok yang satu ini juga merupakan eksponen aktivis 98 yang masih konsisten sampai saat ini dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat tertindas.

Minggu (17/3/2019), Baso sapaan akrab Sekretaris DPD Partai Hanura Sulawesi Utara (Sulut) ini menilai tidaklah muda menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) dan juga wakil rakyat. Apalagi, kondisi masyarakat yang plural saat ini otomatis sejalan dengan kebutuhan mereka yang beragam. Menurut Baso yang juga Caleg Nomor Urut 1 Dapil Singkil-Mapanget dari Partai Hanura untuk DPRD Kota Manado ini, politisi perlu konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.

”Memang berat dan sedikit rumit, namun yang namanya berjuang, haruslah tetap istiqomah. Tentu semuanya tak lari dari tugas dan fungsi pokok dewan. Selaku Caleg yang sebelumnya telah terbiasa berjuang bersama masyarakat, saya akan sungguh-sungguh menetapkan hati membawa aspirasi masyarakat,” ujar Baso yang juga Alumni HMI Cabang Manado ini.

Ditambahkannya lagi bahwa ketika kelak menjadi Legislator ia akan sepenuh hati dan maksimal berjuang menjadi pelopor dalam mewujudkan hak-hak masyarakat, tanpa sedikitpun mendiskriminasi masyarakat. Rumusan kerjanya yaitu melalui pembuatan regulasi dan memastikan kalau prodak hukum itu berjalan atau tidak.

”Dimulai dari kerja legislasi, kerja penganggaran dan kerja pengawasan tentunya, ia saya berjanji akan menunaikan semua tugas tersebut dengan baik. Bagaimana membuat dasar hukum pelaksanaan kerja yang pro rakyat, lalu teranggarkan oleh pemerintah kemudian jelas pengawasannya melalui institusi resmi negara yang bernama Dewan itu,” kata Baso tegas.

Selain itu, Baso menambahkan tentang pentingnya semua tugas-tugas kerakyatan itu dijalankan sesuai mekanisme. Lalu terpahami masyarakat agar masyarakat juga tak mudah dibodohi oleh elite. Baso menegaskan, politik kemakmuran itu kewajiban bagi politisi untuk diwujudkan, bukan sekedar retorika politik setelah menjadi wakil rakyat. Walau dipahaminya soal peran Dewan bukanlah eksekutor, tapi Dewan merupakan muara kebijakan eksekutif. (*/Redaksi)

iklan1