Tag: bawaslu banggai

Soal Blunder Bawaslu Banggai, Aktivis Lembaga Pengawas Pemilu Angkat Bicara

Abdul K. Tulusang (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Tidak fokus mengutamakan tugas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banggai malah melakukan manuver yang disebut-sebut melahirkan resistensi publik, yakni tidak kooperatif dengan tugas jurnalistik. Alhasil, Bawaslu Banggai yang dinilai ‘melompati’ kewenangan kini mendapat sorotan.

Dimana, Bawaslu Banggai diduga melanggar wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 101, 102 dan 103 undang-undang nomor 7 tahun 2017. Terkait hal itu, mantan manager hukum dan advokasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pusat periode 2015-2017, Abdul K. Tulusang mengatakan, Welly Ismail cs terancam kena kode etik penyelenggara pemilu.

Pemanggilan Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap wartawan Luwuk Post (LP) Sofyan Labolo, dikatakan Tulusang merupakan kegiatan diluar kewenangan dari lembaga pengawas pemilu. Selain itu, dalam surat klarifikasi yang ditujukkan kepada wartawan LP tidak ada nomor registrasinya, apakah hal tersebut merupakan laporan atau temuan terkait pelanggaran. Sebab dalam berita acara ada dasar hukum yang dicantumkan sebagai acuan Bawaslu.

”Itu jelas cacat hukum,” kata Abdul.

Kalau kita mengikuti alurnya, Bawaslu Banggai mencantumkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada surat penggilan klarifikasi. Namun tidak menerangkan pasal berapa. Begitu pula dengan Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan, juga tidak menjelaskan dalam berita acara apa hasil pengawasan tersebut. Termasuk Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang kampanye, juga tidak jelas.

”Surat panggilan klarifikasinya tidak ada nomor yang dicantumkan bahwa Sofyan melakukan jenis pelanggaran apa,” ujar Tulusang.

Seperti yang terlampir bila kita membaca pasal 1 angka 35 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye adalah ‘kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Yang jelas Bawaslu Kabupaten Banggai sudah menyalahgunakan kewenangannya dan bisa terancam di DKPP, lantaran melanggar kode ttik penyelenggara pemilu.

Terlebih lagi tidak ada satu klausul dalam pasal manapun yang menerangkan baik pada undang-undang nomor 7 tahun 2017, Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 maupun Perbawaslu nomor 28 tahun 2017 bahwa pemberitaan terkait pergantian Bappilu DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai bukanlah pelanggaran, apalagi unsur kampanye.(*/Redaksi)

Dinilai Ceroboh, Bawaslu Banggai Berpotensi Terjerat Sanksi

Sutarmin Ahmad (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Terus bergulir kontroversi soal move yang dilakukan Badan Pangawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banggai. Menanggapi hal itu, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Sutarmin Ahmad menilai, pemanggilan Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap wartawan terkait pemberitaan merupakan sebuah kecerobohan.

Atas kebijakan Welly Ismail cs itu, pihaknya akan mengevaluasi. Menurutnya hal tersebut semestinya tidak perlu dilakukan Bawaslu Banggai, karena relasi kemitraan yang dibentuk harus mendapat apresiasi dan dirawat melalui komunikasi yang seimbang kemudian saling menghargai profesi.

”Ada kecerobohan teman-teman di Bawaslu Banggai dalam menyikapi masalah itu,” ujar Sutarmin.

Sutarmin menyebutkan seharusnya dalam menerjemahkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 103 huruf f, Bawaslu melihat dengan jelas siapa obyeknya dan sejauh mana kerugian pengawasan pemilu akibat dari pemberitaan media.

”Kan tidak ada kerugian pengawasan pemilu di dalamnya,” tutur Suratmin yang juga Koordinator wilayah (Korwil) Bawaslu Kabupaten Banggai, Bangkep dan Balut ini.

Ditambahkannya lagi, soal kasus Bawaslu Kabupaten Banggai ini tambah Sutarmin diseriusi Bawaslu Sulteng. Tindaklanjut yang dilakukan yakni dengan akan menggelar rapat dalam rangka evaluasi kinerja masing-masing Bawaslu kabupaten/kota termasuk masalah seperti ini.

”Terus terang saja ini menjadi catatan tersendiri kami di Bawaslu provinsi,” kata Sutarmin.

Untuk diketahui, sebagaimana rencana tanggal 21 November akan dilaksanakan kegiatan Bawaslu Sulteng, dan kata Suratmin pihaknya akan membahas hal tersebut di Kota Ampana Kabupaten Tojo Unauna.

”Kita akan tindaklanjuti ini, kasus itu akan kami bahas, agar tidak terulang lagi. Kami sangat menyesalkan kasus ini terjadi,” tukas Sutarmin.

Ditegaskan Komisnoner Bawaslu yang vokal ini bahwa media merupakan salah satu pilar demokrasi. Ketika ada media yang dipanggil, lantaran pemberitaan, maka kesannya tentu tidak baik. Sehingga demikian, Bawaslu Kabupaten Banggai perlu melakukan pendekatan dan diskusi dengan para jurnalis, jangan saling ‘mengjahar’.

”Kita harapkan Bawaslu Banggai bijak, dan dari Bawaslu Sulteng juga menyesalkan peristiwa itu, kami akan melakukan evaluasi,” ujar Sutarmin mempertegas.

Dijelaskannya soal pasal 103 huruf f ada mekanisme yang diambil Bawaslu, yakni meminta keterangan kepada pihak terkait. Tapi untuk persoalan yang satu ini, tidak harus dalam klarifikasi. Lagi pula klarifikasi dilakukan setelah perkara diregistrasi.

”Nah kalau itu hanya keterangan biasa saja. Lagi pula selama praktek kita dalam beracara untuk pemilu ini, tidak pernah ada wartawan dipanggil. Yah mudah-mudahan saja ini yang pertama dan terakhir,” kata Sutarmin. (*/Redaksi)

iklan1