Tag: bawaslu ri

Ketua Bawaslu Sulut Minta Pemerintah Lakukan Rapid Test

Herwyn Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Devisi Pendidikan, DR. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH, terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berbagai pihak mulai ragu bahwa tahapan pengawasan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 secara komprehensif berjalan maksimal.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Herwyn Malonda, Senin (8/6/2020) memohon doa semua pihak agar pimpinan Bawaslu RI yang psotif dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) itu segera sembuh. Malonda mengatakan Covid-19 tidak memandang status sosial sehingga menjadi penting menjaga hidup sehat.

‘’Kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Ibu Dewi sehingga dapat melaksanakan tugas seperti sedia kala. Covid-19 tidak memandang status sosial, pekerjaan, usia, jenis kelamin. Covid-19 bisa juga kena ke penyelenggara pemilu yang sementara mempersiapkan dan akan melaksanakan Pilkada,’’ kata Herwin pada Suluttoday.com.

Ketua Bawaslu Sulut yang juga jebolan aktivis mahasiswa dari Kelompok Cipayung itu mendesak pemerintah Sulawesi Utara agar melakukan rapid test kepada seluruh penyelenggara Pemilu. Tambah Malonda, memastikan rasa aman dan terhindar dari ancaman penularan Covid-19 menjadi sangat perlu dilakukan.

‘’Bawaslu Sulut mendesak Pemerintah (Pemerintah Daerah) untuk melakukan pemeriksaan Rapid Test. Hal ini dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang mengutamakan keselamatan penyelenggara pemilu, memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertugas, serta dalam upaya mendeteksi dan menanggulangi penyebaran Covid-19,’’ ujar Malonda tegas.

Malonda pun tak lupa menegaskan soal tugas kewenangan dan fungsi yang akan dilakukan. Birokrat muda santun dan dikenal kaya akan pengalaman dalam dunia Kepemiluan itu memastikan jajarannya akan patuh menjalankan segala prosedur kesehatan sebagaimana dianjurkan Gugus Tugas Covid-19.

‘’Bawaslu Sulut dan jajarannya dalam melaksanakan amanah untuk mengawasi Pilkada 2020 akan senantiasa berupaya menerapkan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 secara ketat dan disiplin tinggi serta memetakan potensi kerawanan dan menerapkan strategi pengawasan yang inovatif, mengoptimalkan pengawasan berbasis Desa Kelurahan, dan memanfaatkan teknologi informasi,’’ tutur Malonda.

(*/Bung Amas)

Kajian Tentang ASN yang Mensosialisasikan Diri sebagai Calon Kepala Daerah

Taufik Bilfaqih, Anggota Bawaslu Manado (Foto Ist)

I. ISU
1. Bahwa di Sulawesi Utara telah ditemukan ASN yang mensosialisasikan diri untuk mengikuti kontestasi politik;
2. Bagaimanakah aturan di Indonesia terkait dengan ASN yang mensosialisasikan diri untuk mengikuti kontestasi pilkada di Sulawesi Utara;

II. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 27 Desember 2017 sebagai tindak lanjut atas PP Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;

III. KAJIAN
1. Bahwa Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 dengan tegas mengamanatkan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen didasarkan prinsip netralitas.
2. Bahwa sesuai dengan penjelasan umum UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan “Netralitas” artinya pegawai ASN tidak berpihak dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, murni professional dan berkinerja dalam memberikan pelayanan public secara adil;

3. Bahwa “Pegawai ASN” menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lain dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini berarti UU tersebut bukan hanya berlaku dan mengikat bagi PNS melainkan juga P3K yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Bahwa secara garis besar beberapa Pasal dalam PP Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, memberi larangan yang tegas terhadap;
1.) Larangan untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah;
2.) Larangan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye;
3.) Larangan untuk menggunakan fasilitas Negara dalam mendukung salah satu calon dalam pilkada;
4.) Larangan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
5.) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu/pilkada;

5. Bahwa sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 27 Desember 2017 sebagai tindak lanjut atas PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, yang menyatakan;
1.) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah;
2.) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah;
3.) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4.) PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasalangan calon/atribut partai politik;
5.) PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media social;

6.) PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
7.) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan politik;
6. Bahwa sanksi terhadap pelanggaran sesuai dengan Pasal 7 PP No. 53 tahun 2010 bagi Pegawai Negeri Sipil adalah
1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

IV. KESIMPULAN
1. Bahwa sesuai dengan prinsipnya bahwa ASN harus bersikap netral karena pegawai ASN yang terlibat dalam kontestasi politik sangat berpotensi untuk dimobilisasi terutama untuk kepentingan petahana;
2. Bahwa hal tersebut diatas dapat kemudian menjurus terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power);
3. Bahwa sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut diatas maka ASN terlebih PNS yang mensosialisasikan diri sebagai calon kepala daerah adalah melanggar aturan yang ada dan dapat dikenakan sanksi.

 

————–

Catatan : Bawaslu RI, dan Komisi ASN serta Mendagri

Mengharumkan Unsrat, Liando Masuk Tim Penilai Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI

Penyerahan nilai kepada anggota Pansel KPU, Bawaslu RI Dr. Betty Alisjahbana (Foto Ist)

Penyerahan nilai kepada anggota Pansel KPU, Bawaslu RI Dr. Betty Alisjahbana (Foto Ist)

MANADO – Kualitas para dosen di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ternyata tak bisa disepelehkan, lihat saja kiprah para Guru Besar dan Doktor dari Unsrat yang telah menasional. Salah satu contoh kiprah para dosen Unsrat yang mengharumkan kampus ternama di kawasan Indonesia Timur ini adalah Dr. Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si.

Dimana saat ini, Liando yang dikenal sebagai dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Unsrat Manado, sekaligus pengajar di Pasca Sarjana Unsrat itu mendapat mandat sebagai tim penilai calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI). Jumat (9/12/2016), Ferry saat diwawancarai membenarkan hal tersebut, menurutnya tim penilai makalah diisi para akademisi dan kalangan profesional yang dinilai memiliki kompetensi dibidangnya.

”Saya ditunjuk oleh panitia seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2016-2021 sebagai anggota tim penilai makalah/jawaban test tertulis dari calon anggota KPU dan Bawaslu Ri. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari yaitu sejak tanggal 6 hingga 8 Desember 2016 di hotel Santika Slipi Jakarta,” ujar Liando.

Rapat tim penilai makalah (Foto Ist)

Rapat tim penilai makalah (Foto Ist)

Ditambahkannya lagi bahwa makalah yang dinilai tim menjadi bagian penentu kelulusan baru para anggota KPU dan Bawaslu RI, sehingga demikian posisi tim penilai memiliki peran urgen melahirkan personil KPU dan Bawaslu yang benar-benar berintegritas, berwawasan luas, berpengalaman dan memiliki kemampuan dibidang kepemiluan.

Dr. Ferry Daud Liando bersama Ketua, Wakil Ketua Pansel KPU dan Bawaslu RI (Foto Ist)

Dr. Ferry Daud Liando bersama Ketua, Wakil Ketua Pansel KPU dan Bawaslu RI (Foto Ist)

”Penilai makalah akan menjadi penentu kelulusan bagi para calon yang mengikuti seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI. Selain saya, sejumlah ahli-ahli politik nasional menjadi anggota tim penilai diantarahya Dr Refly Harun, Dr. J. Kristiadi, Prof Kacung Marijan (UNAIR), Sri Nuryanti (pusat politik LIPI), Prof. Topo Santoso (UI), Zainal Arifin Mochtar (moderator debat calon Presiden dan wakil Presiden), Didik Supriyanto dan sejumlah ahli-ahli politik lainnya,” ujar Liando. (Amas)

Calon Panwas Sangihe Ikut Tes Tertulis

Dr Ferry Daud Liando didampingi pimpinan Bawaslu Sulut (Foto Suluttoday.com)

Dr Ferry Daud Liando didampingi pimpinan Bawaslu Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Untuk menjaring para penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang memiliki integritas, memiliki kapabilitas, terutama bagi calon Panitia Pengawas (Panwas) di Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mulai Sabtu (7/5/2016) hari ini dilakukan tes tertulis. Hal itu sebagaimana disampaikan Sekretaris panitia tim seleksi, Dr Ferry Daud Liando, S.IP, M.Si.

Menurut Liando yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu, saat diwawancarai Suluttoday.com, Sabtu (7/5/2016) menyebutkan bahwa tes diikuti sejumlah peserta. Untuk sesi tes tertulis, peserta harus mengisi soal yang berjumlah 100 nomor.

Berlangsungnya pembukaan soal (Foto Suluttoday.com)

Berlangsungnya pembukaan soal (Foto Suluttoday.com)

”Iya mulai berlangsung hari ini, tes tertulis dilaksanakan di Sangihe diikuti oleh 9 peserta. Peserta harus mengisi soal berjumlah 100 nomor yang berkaitan dengan politik, demokrasi dan tugas dan wewenang dari panitia pengawas. Nah, kita akan melakukan seleksi secara tegas jika tidak lulus tentu diberikan nilai tidak lulus, dari tes ini kita akan mendapatkan siapa yang nilainya terbaik,” ujar Liando yang juga Kaprodi di Pasca Sarjana Unsrat Manado ini.

Sekedar diketahui, tes tertulis di Sangihe di buka dan dipimpin langsung Dr Ferry Daud Liando selalu sekretaris panitia pemilihan calon panitia pengawas Pilkada dan didampingi Novance Silitonga dari Bawaslu RI yang langsung membawa soal-soal dari Bawaslu RI. Selanjutnya pengumuman hasil tes tertulis akan disampaikan pada 9 Mei 2016. Tes tertulis turut disaksikan pula oleh Jhony Suak pimpinan Bawaslu Sulut. (Amas)

Meski Banyak Masalah, Bawaslu Sulut Dapat Penghargaan Award ‘Terbaik’

Ketua Bawaslu Sulut berasama personil (Foto Ist)

Ketua Bawaslu Sulut berasama personil (Foto Ist)

MANADO – Sebuah prestasi yang luar biasa diraih penyelenggara Pilkada di Sulawesi Utara (Sulut), dimana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut di tahun 2016 mendapat penghargaan dari Bawaslu RI. Senin (29/2/2016) kemarin Bawaslu Sulut menerima Award 2016 kategori Penyelesaian sengketa pilkada terbaik se-Indonesia oleh Bawaslu RI.

Komisioner Bawaslu Sulut, Johni Suak ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penghargaan tersebut. Kepada harian ini, Suak menjelaskan jika Bawaslu Sulut mendapatkan apresiasi dari Bawaslu RI. Dengan memberikan penghargaan yaitu menerima Award 2016 kategori penyelesaian sengketa pilkada terbaik se-Indonesia.

”Bawaslu Sulut juga mendapatkan nominasi terbaik dua untuk kategori Bawaslu terbaik Provinsi, Humas, Hubla serta nominasi kategori pengawasan partisipatif,” ujar Suak.

Lanjut dipaparkan Suak bahwa pengan prestasi yang didapat tersebut merupakan kerja keras mereka secara kolektif, Suak memberikan selamat dan sukses untuk keluarga besar Bawaslu Sulut, Pemprov Sulut,Pengawas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL serta media massa dan stakeholder pemilu dan masyarakat Sulut. (Ikhy Tukuboya)

iklan1