Tag: bawaslu sulut

KPU Boltim Disidang, PAN Optimis PSU Dilaksanakan

Berlangsungnya sidang Ajudikasi (FOTO Ist)

BOLTIM, Suluttoday.com – Pemilu Serentak 17 April 2019 tidak berjalan mulus. Pasalnya di Sulawesi Utara (Sulut), khusus di beberapa Kabupaten/Kota masih terdapat permasalahan. Seperti terjadinya Sidang adjudikasi atas gugatan Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Bolaang Mangondouw Timur (Boltim), saat ini sudah memasuki tahap akhir.

Menurut informasi setelah tahapan pembacaan kesimpulan pada sidang Senin (27/5/2019), majelis adjudikasi akan membacakan putusan paling lambat 31 Mei nanti. Disampaikan Ketua DPD PAN Boltim, Marsaole Mamonto, bahwa pihaknya yakin bahwa gugatan ke Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran administrasi dan teknis pada penyelenggaraan pileg 17 April 2019 itu, akan dikabulkan majelis adjudikasi. Pasalnya, ada banyak kekeliruan KPU Boltim yang terungkap. Seperti temuan pemilih DPK 40 orang di TPS 2 Modayag, yang sulit dibuktikan oleh KPU Boltim.

“Pada persidangan yang sudah berlangsung sejak tanggal 18 Mei, KPU sulit membuktikan pelbagai kesalahan mereka dalam pelaksanaan pileg 17 April. DPK yang 40 orang di Modayag itu, sangat memprihatinkan. KPU sendiri sulit membuktikan bahwa 40 orang itu pemilih sah. Karena C7 yang bisa menjadi bukti lewat daftar hadir pemilih di TPS, itu raib entah kemana. Ini juga diakui pihak terlapor dari PPK Modayag,” ujar Marsaole Mamonto, ketua DPD PAN Boltim.

Sementara kuasa hukum DPD PAN Boltim pada sidang adjudikasi di Bawaslu Provinsi Sulut, Hendro Silow, mengungkapkan ada banyak kekeliruan fatal dalam hukum acara yang disebabkan kesalahan pihak terlapor yakni KPU Boltim, serta Bawaslu Boltim sebagai pihak terkait.

KPU Boltim hadir sebagai Terlapor (FOTO Ist)

“Untuk pihak terlapor yakni KPU, salah satu kesalahan fatal mereka adalah menghadirkan saksi terlapor, dari pihak terlapor sendiri yakni anggota PPK, maupun PPS dan KPPS. Ini menyalahi prosedur beracara, karena terlapor tidak bisa menjadi saksi. Kemudian, saksi terlapor juga tidak bisa dari hubungan kekeluargaan atau hubungan darah, atau wilayah kerja. PPK dan PPS itu adalah pihak yang digaji KPU. Tidak bisa menjadi saksi,” ujar pengacara muda ini.

Bawaslu Boltim sendiri, ketika agenda sidang pembacaan kesimpulan, menyerahkan sebundel bukti pelengkap yakni berisi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada majelis adjudikasi. Ini dengan maksud agar menjadi pelengkap bahwa seluruh kejadian di tps, maupun pleno yang terjadi atas pengawasan Bawaslu dan jajarannya.

“Tapi seluruh berkas yang sebundel itu, 90 persen tidak memiliki nomor surat. Patut disebut, Bawaslu sudah mal-administrasi. Ini menyalahi aturan, surat dan dokumen penting ternyata tak punya nomor surat. Ini fatal sekali akibatnya,” kata Hendro.

Seluruh kejadian di persidangan ini telah dicatat dan direkam oleh majelis hakim dan akan diserahkan kepada pihak pihak. Sehingga DPD PAN melalui kuasa hukumnya, meyakini majelis hakim akan mengabulkan gugatan mereka. Karena temuan betapa banyak kejanggalan baik secara administrasi dan teknis pelaksanaan pileg di Boltim.

“Konsekwensi jika hal gugatan ini tidak dikabulkan, adalah gugatan kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena, KPU Boltim lalai dalam banyak hal terutama pendataan dan teknis pemilih. Misalnya saja, KPPS 4 yang fungsinya mencocokkan data pemilih, itu tidak dijalankan. Ini kebanyakan karena tidak mendapatkan sosialisasi atau bimbingan dari KPU sebagai pelaksana teknis. Begitu juga Bawaslu Boltim yang menurut catatan kami, lebih banyak melakulan klarifikasi dan kesepakatan dengan KPU jika ada temuan pelanggaran. Ini adalah pelanggaran etik. Bawaslu fungsinya mengawasi, dan memberikan rekomendasi sanksi jika ada pelanggaran. Bukan bersepakat,” tegas ketua DPW PAN Boltim, Sehan Landjar.

Dia menegaskan sudah siap melaporkan kedua institusi penyelenggara pemilu tersebut ke DKPP. Majelis hakim yang terdiri dari 5 Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, mengatakan bahwa terkait pelaksanaan sidang adjudikasi tersebut sudah berjalan sesuai mekanisme sidang.

Segala temuan, bukti, dan keterangan saksi yang muncul di persidangan akan jadi acuan majelis dalam mengambil keputusan.

“Yang pasti pihak kami akan memutuskan dengan netral tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Putusan bisa di akhir Mei ini, mengingat waktu dan tahapan yang ada,” ujar Awaludin Umbola, pimpinan Bawaslu Sulut. (*/Redaksi)

Gubernur OLLY, Ketua KPU Sulut dan Bawaslu Duduk Bersama

Gubernur Olly diapit Ketua KPU Sulut dan Ketua Bawaslu Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, SE hadir dalam Forum Pemilu Damai, Kamis (7/2/2019). Selain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut dan pengurus partai peserta pemilu yang ikut hadir diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara.

Kegiatan yang bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado ini menurut Gubernur Olly ketika diwawancarai memberikan apresiasi atas diselenggarahkanya kegitan ini. Disamping itu juga, kegiatan ini dapat dijadikan wadah untuk mempertemukan semua stakeholders yang terlibat dalam pemilu.

“Forum ini menjadi begitu penting untuk mempertemukan semua peserta pemilu bersama dengan penyelenggara dan pengawas. Dan tentunya juga dengan pihak keamanan (polisi),” ujar Gubernur Olly.

Gubernur juga mengharapkan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk saling suport dan saling mengingatkan agar Pemilu dan Pilpres nanti bisa berjalan dengan aman.

“Ini satu hal yang sangat baik sehingga kita saling kenal, sehingga kalo ada masalah apa-apa bisa saling berkoordinasi secara cepat,” kata Gubernur.

Untuk diketahui KPU Sulut sendiri dihadiri hampir seluruh Komisioner yang dipimpin Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh, sedangkan Bawaslu Sulut juga hadir Ketua Bawaslu Herwyn Malonda bersama Komisioner Bawaslu Sulut lainnya. (*/Redaksi)

Dari Jarod Manado, Para Ahli Mengungkap Tabir Kenapa ‘Orang Gila Memilih’

Suasana berlangsungnya diskusi sore (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Diskusi Sore, Jumat (23/11/2018) yang diselenggarakan Semesta Otak Indonesia bertempat di Jalan Roda (Jarod) berlangsung alot. Pasalnya, tidak hanya tema ‘Orang Gila Memilih?’, atau umumnya dibahas soal ‘Dinamika Pemilih dan Persoalan DPT Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019’, melainkan sejumlah narasumber yang dihadirkan sangat berkompeten.

Dalam pemaparan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), DR Ardiles Mewoh menjelaskan secara normatif bahwa pihaknya akan menjalankan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan terkait pendataan orang dengan gangguan mental. KPU, kata Ardiles bertekat mendorong masyarakat agar meningkatkan hak pilihnya, pihaknya menekan angka Golput dengan cara diantaranya tidak secara gegabah menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Pemilu 2019 mendatang.

”Terkait sikap KPU berkaitan dengan hak orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa, kami tetap teguh pada ketentuan yang berlaku diantaranya rekomendasi Bawaslu bahwa mereka harus didata dalam DPT. Prinsipnya, kami mengacu dan berlandaskan pada Undang-Undang Pemilu serta PKPU, sehingga segala tantangan tugas yang berkaitan dengan kewenangan kami akan tetap kami sanggupi, meski dengan konsekuensi tertentu. Sebab, ada ketentuan lanjutan mengenai ‘orang gila’ yang akan diberikan hak memilih, teknisnya nanti akan ada rekomendasi dari pihak dan instansi berkompeten untuk menjadi legitimasi atau pengantar bagi mereka untuk memilih, kita tidak menghendaki adanya penghapusan hak pilih warga Negara secara spontan tanpa proses,” ujar Ardiles yang juga pengajar di FISPOL Unsrat Manado ini.

Menurut DR Ferry Daud Liando sebagai pakar politik keterlibatan aktif ‘orang gangguan jiwa’ kedalam DPT disisi lain juga menjadi tantangan bagi demokrasi Indonesia saat ini. Lebih lanjut, ada sentilan dan semacam analisis kritis yang diuraikan Liando soal apakah ‘orang gila’ yang telah diberi hak memilih merupakan bagian dari manuver politik atau by desain, skenario kelompok tertentu ataukah tidak?.

”Siapa yang bisa memberikan akses soal mereka waras atau tidak?. Pada bagian lain, kita juga akan terancam aspek Pemilu yang JURDIL (Jujur dan Adil), kemudian asas LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia). Karena biasanya ‘orang gila’ saat memilih pasti dituntun, apalagi ada jenis-jenisnya, ‘orang gila’ ada yang permanen ada yang tidak, ini juga akan memberi pengaruh pada hasil Pemilu nantinya. Saya prediksikan bila tidak diatur baik akan rawan mobilisasi pemilih, pengkondisian, konsekuensi logisnya memang bersentuhan dengan penambahan anggaran. Kita mengidentifikasi ‘orang gila’ masuk kategori pemilih apa agak sulit?, padahal waktu pencermatan dan perbaikan DPT sampai pelaksanaan Pemilu sudah tidak lama lagi. Maka menurut saya perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai dimensi pendekatan keilmuan,” kata Liando seraya menambahkan ada dilema, karena penyelenggara pemilu tak boleh menghilangkan hak pilih masyarakat, hal itu berdampak pidana.

Ketua KPU Sulawesi Utara ketika memaparkan materi (FOTO Suluttoday.com)

Selain itu, dipenghujung acara DR Taufiq Pasiak selaku pengarah diskusi menerangkan beberapa konklusi dari diskusi yang melibatkan penyelenggara Pemilu, para pakar, ahli kejiwaan, psikolog, aktivis pro-demokrasi, praktisi politik, jurnalis dan tokoh masyarakat tersebut.

”Kesimpulan diskusi ini, diantaranya; 1) DPT belum tentu membawa kepada hak memilih. Karena untuk itu dibutuhkan peraturan yang lengkap perihal defenisi disability. KPU RI dan Bawaslu diminta menuntaskan ini. 2) soal Disabilitas dan gangguan jiwa itu tidak sesederhana aturan Bawaslu dan KPU. Tanpa keterlibatan para ahli, maka akan berujung pada masalah. 3) ke depan para penyelenggara pemilu harus lebih komprehensif membahas pelbagai peraturan pemilu,” ujar Pasiak tegas.

DR Taufiq Pasiak saat memberikan pengantar diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Para narasumber lain juga ikut memberikan pandangan dalam diskusi tersebut, diantaranya Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, pakar hukum DR Toar Palilingan, dr Anita Dundu, Hanna Monareh. Kegiatan ini diselingi dengan pembacaan puisi (sajak) ‘Orang Gila’ yang dibacakan Fiksiwan Drs Reiner Emyot Ointoe, pandangan juga disampaikan DR Alex Ulaen selaku sejarawan dan budayawan Sulut, juga tanggapan dari dosen Fakultas Hukum Unsrat Stefan Voges, SH.,MH.

Hadir pula Komisioner KPU Sulut, Salman Sailani, Lanny Ointoe dan Komisioner KPU Kota Manado, Moch Syahrul Setiawan, Abdul Gafur Subaer, serta sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kota Manado.

Sekedar diketahui, rekomendasi yang dikeluarkan dokter juga mendapat respon tegas, hal mana berdasarkan pengetahuan yang disampaikan DR dr Taufiq bahwa rekom ‘orang gila’ dapat memilih dikeluarkan psikolog hendaknya ditinjau kembali. Seharusnya, yang mengeluarkan rekomendasi adalah dokter ahli jiwa, bukan psikolog. (*/Redaksi)

Loloskan Panwaslu Bermasalah, Aktivis GERAK Desak Keputusan Bawaslu Sulut Dianulir

Jim Robert Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tugas yang dijalankan lembaga Penyelenggara Pemilu, berupa KPU dan Bawaslu memang tak luput dari beragam arus protes dari masyarakat. Kali ini di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dimana tahapan proses seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota mendapat sorotan serius dari tokoh masyarakat yang juga aktivis Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara, Jim R. Tindi.

Tindi mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) agar mengambil sikap tegas dan cepat untuk menganulir keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bernomor 77/Bawaslu-Sulut/VII/2017.

Minggu (27/8/2017), saat ditemui Tindi yang dikenal dengan vokal itu menilai proses seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara dievaluasi segera, dimana ditemukan ada aturan yang dan etika yang dilanggar Bawaslu Sulut. Tindi menemukan adanya surat peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), kepada beberapa peserta seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota yang kemudian saat ini diloloskan.

”Fakta yang terjadi saat ini mengindikasikan adanya kesalahan serius, saat oknum calon peserta bertugas menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya. Ini harus disikapi oleh institusi penyelenggara pemilu tingkat pusat, karena menyangkut kredibilitas pemilu,” ujar Tindi.

Tindi juga menambahkan adanya kerancuan saat administrasi salah seorang peserta mendaftarkan diri sebagai Panwaslu, namun tidak dikoreksi secara selektif oleh Timsel.

”Sebelumnya oknum calon peserta adalah penyelenggara Pemilu di daerah lain. Otomatis memiliki KTP daerah yang bersangkutan,” ungkap Tindi.

Namun ironisnya, yang bersangkutan kembali mendaftarkan diri di daerah lain. ”Padahal salah satu bunyi persyaratannya adalah berdomisili minimal tiga tahun,” kata JRT begitu aktivis ’98 ini akrab disapa.

Bahkan, JRT membeberkan bahwa ada kedekatan oknum Komisioner Bawaslu Sulut dengan salah satu Ketua Tim Seleksi Kabupaten/Kota yang ada di Sulut. JRT, pada bagian yang lain juga menyarankan agar Bawaslu Sulut tidak keluar dari anjuran Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017.

”Ingat, apapun itu rujukan Bawaslu Sulut harus pada pelaksanaan UU nomor 7 tahun 2017 yang telah sah dan diberlakukan sejak dilembarnegarakan. Itu berarti bila kita kalkulasi, proses seleksi harus tunduk pada aturan undang-undang yang baru, bukan seperti yang dilakukan Bawaslu Sulut saat ini,” tutur JRT.

Kemudian, Tindi juga menjelaskan terkait UU yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada 21 Juli 2017, dan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU itu terdiri atas 573 pasal, kata Tindi dan 4 lampiran.

”Dengan begitu, maka prosesnya sudah harus dilakukan sesuai aturan undang-undang itu. Atau paling untuk menyikapi aturan yang baru, Bawaslu Provinsi harus menunggu peraturan Bawaslu RI, selanjutnya diumumkan prosesnya,” tegas JRT.

Tindi mengulas juga secara terperinci tentang peran Tim Seleksi dan bahkan Komisioner Bawaslu Sulut yang meloloskan oknum calon anggota Bawaslu dimana secara nyata telah mendapatkan sanksi dari DKPP. Tambah Tindi, ditegaskan dalam UU tersebut, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka;  g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.(*/Amas)

Bawaslu Umumkan Nama Anggota Panwas se-Sulut

Herwyn Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Relatif lama pengumuman hasil tes seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya Selasa (22/8/2017) ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang seperti diketahui saat ini tengah diseleksi ‘kocok ulang’ menyampaikan pengumuman hasil untuk Panwas Kabupaten/Kota.

Berikut nama-nama anggota Panwas yang berhasil dirangkum Suluttoday.com.

Hasil pengumuman Bawaslu Sulut (Foto Ist)

Nama-nama yang lolos (Foto Ist)

Penguman resmi yang ditandatangani Ketua Bawaslu Sulut dan Kepala Sekretariat (Foto Ist)

iklan1