Tag: bawaslu sulut

Gubernur OLLY, Ketua KPU Sulut dan Bawaslu Duduk Bersama

Gubernur Olly diapit Ketua KPU Sulut dan Ketua Bawaslu Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, SE hadir dalam Forum Pemilu Damai, Kamis (7/2/2019). Selain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut dan pengurus partai peserta pemilu yang ikut hadir diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara.

Kegiatan yang bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado ini menurut Gubernur Olly ketika diwawancarai memberikan apresiasi atas diselenggarahkanya kegitan ini. Disamping itu juga, kegiatan ini dapat dijadikan wadah untuk mempertemukan semua stakeholders yang terlibat dalam pemilu.

“Forum ini menjadi begitu penting untuk mempertemukan semua peserta pemilu bersama dengan penyelenggara dan pengawas. Dan tentunya juga dengan pihak keamanan (polisi),” ujar Gubernur Olly.

Gubernur juga mengharapkan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk saling suport dan saling mengingatkan agar Pemilu dan Pilpres nanti bisa berjalan dengan aman.

“Ini satu hal yang sangat baik sehingga kita saling kenal, sehingga kalo ada masalah apa-apa bisa saling berkoordinasi secara cepat,” kata Gubernur.

Untuk diketahui KPU Sulut sendiri dihadiri hampir seluruh Komisioner yang dipimpin Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh, sedangkan Bawaslu Sulut juga hadir Ketua Bawaslu Herwyn Malonda bersama Komisioner Bawaslu Sulut lainnya. (*/Redaksi)

Dari Jarod Manado, Para Ahli Mengungkap Tabir Kenapa ‘Orang Gila Memilih’

Suasana berlangsungnya diskusi sore (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Diskusi Sore, Jumat (23/11/2018) yang diselenggarakan Semesta Otak Indonesia bertempat di Jalan Roda (Jarod) berlangsung alot. Pasalnya, tidak hanya tema ‘Orang Gila Memilih?’, atau umumnya dibahas soal ‘Dinamika Pemilih dan Persoalan DPT Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019’, melainkan sejumlah narasumber yang dihadirkan sangat berkompeten.

Dalam pemaparan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), DR Ardiles Mewoh menjelaskan secara normatif bahwa pihaknya akan menjalankan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan terkait pendataan orang dengan gangguan mental. KPU, kata Ardiles bertekat mendorong masyarakat agar meningkatkan hak pilihnya, pihaknya menekan angka Golput dengan cara diantaranya tidak secara gegabah menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Pemilu 2019 mendatang.

”Terkait sikap KPU berkaitan dengan hak orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa, kami tetap teguh pada ketentuan yang berlaku diantaranya rekomendasi Bawaslu bahwa mereka harus didata dalam DPT. Prinsipnya, kami mengacu dan berlandaskan pada Undang-Undang Pemilu serta PKPU, sehingga segala tantangan tugas yang berkaitan dengan kewenangan kami akan tetap kami sanggupi, meski dengan konsekuensi tertentu. Sebab, ada ketentuan lanjutan mengenai ‘orang gila’ yang akan diberikan hak memilih, teknisnya nanti akan ada rekomendasi dari pihak dan instansi berkompeten untuk menjadi legitimasi atau pengantar bagi mereka untuk memilih, kita tidak menghendaki adanya penghapusan hak pilih warga Negara secara spontan tanpa proses,” ujar Ardiles yang juga pengajar di FISPOL Unsrat Manado ini.

Menurut DR Ferry Daud Liando sebagai pakar politik keterlibatan aktif ‘orang gangguan jiwa’ kedalam DPT disisi lain juga menjadi tantangan bagi demokrasi Indonesia saat ini. Lebih lanjut, ada sentilan dan semacam analisis kritis yang diuraikan Liando soal apakah ‘orang gila’ yang telah diberi hak memilih merupakan bagian dari manuver politik atau by desain, skenario kelompok tertentu ataukah tidak?.

”Siapa yang bisa memberikan akses soal mereka waras atau tidak?. Pada bagian lain, kita juga akan terancam aspek Pemilu yang JURDIL (Jujur dan Adil), kemudian asas LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia). Karena biasanya ‘orang gila’ saat memilih pasti dituntun, apalagi ada jenis-jenisnya, ‘orang gila’ ada yang permanen ada yang tidak, ini juga akan memberi pengaruh pada hasil Pemilu nantinya. Saya prediksikan bila tidak diatur baik akan rawan mobilisasi pemilih, pengkondisian, konsekuensi logisnya memang bersentuhan dengan penambahan anggaran. Kita mengidentifikasi ‘orang gila’ masuk kategori pemilih apa agak sulit?, padahal waktu pencermatan dan perbaikan DPT sampai pelaksanaan Pemilu sudah tidak lama lagi. Maka menurut saya perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai dimensi pendekatan keilmuan,” kata Liando seraya menambahkan ada dilema, karena penyelenggara pemilu tak boleh menghilangkan hak pilih masyarakat, hal itu berdampak pidana.

Ketua KPU Sulawesi Utara ketika memaparkan materi (FOTO Suluttoday.com)

Selain itu, dipenghujung acara DR Taufiq Pasiak selaku pengarah diskusi menerangkan beberapa konklusi dari diskusi yang melibatkan penyelenggara Pemilu, para pakar, ahli kejiwaan, psikolog, aktivis pro-demokrasi, praktisi politik, jurnalis dan tokoh masyarakat tersebut.

”Kesimpulan diskusi ini, diantaranya; 1) DPT belum tentu membawa kepada hak memilih. Karena untuk itu dibutuhkan peraturan yang lengkap perihal defenisi disability. KPU RI dan Bawaslu diminta menuntaskan ini. 2) soal Disabilitas dan gangguan jiwa itu tidak sesederhana aturan Bawaslu dan KPU. Tanpa keterlibatan para ahli, maka akan berujung pada masalah. 3) ke depan para penyelenggara pemilu harus lebih komprehensif membahas pelbagai peraturan pemilu,” ujar Pasiak tegas.

DR Taufiq Pasiak saat memberikan pengantar diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Para narasumber lain juga ikut memberikan pandangan dalam diskusi tersebut, diantaranya Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, pakar hukum DR Toar Palilingan, dr Anita Dundu, Hanna Monareh. Kegiatan ini diselingi dengan pembacaan puisi (sajak) ‘Orang Gila’ yang dibacakan Fiksiwan Drs Reiner Emyot Ointoe, pandangan juga disampaikan DR Alex Ulaen selaku sejarawan dan budayawan Sulut, juga tanggapan dari dosen Fakultas Hukum Unsrat Stefan Voges, SH.,MH.

Hadir pula Komisioner KPU Sulut, Salman Sailani, Lanny Ointoe dan Komisioner KPU Kota Manado, Moch Syahrul Setiawan, Abdul Gafur Subaer, serta sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kota Manado.

Sekedar diketahui, rekomendasi yang dikeluarkan dokter juga mendapat respon tegas, hal mana berdasarkan pengetahuan yang disampaikan DR dr Taufiq bahwa rekom ‘orang gila’ dapat memilih dikeluarkan psikolog hendaknya ditinjau kembali. Seharusnya, yang mengeluarkan rekomendasi adalah dokter ahli jiwa, bukan psikolog. (*/Redaksi)

Loloskan Panwaslu Bermasalah, Aktivis GERAK Desak Keputusan Bawaslu Sulut Dianulir

Jim Robert Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tugas yang dijalankan lembaga Penyelenggara Pemilu, berupa KPU dan Bawaslu memang tak luput dari beragam arus protes dari masyarakat. Kali ini di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dimana tahapan proses seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota mendapat sorotan serius dari tokoh masyarakat yang juga aktivis Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara, Jim R. Tindi.

Tindi mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) agar mengambil sikap tegas dan cepat untuk menganulir keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bernomor 77/Bawaslu-Sulut/VII/2017.

Minggu (27/8/2017), saat ditemui Tindi yang dikenal dengan vokal itu menilai proses seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara dievaluasi segera, dimana ditemukan ada aturan yang dan etika yang dilanggar Bawaslu Sulut. Tindi menemukan adanya surat peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), kepada beberapa peserta seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota yang kemudian saat ini diloloskan.

”Fakta yang terjadi saat ini mengindikasikan adanya kesalahan serius, saat oknum calon peserta bertugas menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya. Ini harus disikapi oleh institusi penyelenggara pemilu tingkat pusat, karena menyangkut kredibilitas pemilu,” ujar Tindi.

Tindi juga menambahkan adanya kerancuan saat administrasi salah seorang peserta mendaftarkan diri sebagai Panwaslu, namun tidak dikoreksi secara selektif oleh Timsel.

”Sebelumnya oknum calon peserta adalah penyelenggara Pemilu di daerah lain. Otomatis memiliki KTP daerah yang bersangkutan,” ungkap Tindi.

Namun ironisnya, yang bersangkutan kembali mendaftarkan diri di daerah lain. ”Padahal salah satu bunyi persyaratannya adalah berdomisili minimal tiga tahun,” kata JRT begitu aktivis ’98 ini akrab disapa.

Bahkan, JRT membeberkan bahwa ada kedekatan oknum Komisioner Bawaslu Sulut dengan salah satu Ketua Tim Seleksi Kabupaten/Kota yang ada di Sulut. JRT, pada bagian yang lain juga menyarankan agar Bawaslu Sulut tidak keluar dari anjuran Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017.

”Ingat, apapun itu rujukan Bawaslu Sulut harus pada pelaksanaan UU nomor 7 tahun 2017 yang telah sah dan diberlakukan sejak dilembarnegarakan. Itu berarti bila kita kalkulasi, proses seleksi harus tunduk pada aturan undang-undang yang baru, bukan seperti yang dilakukan Bawaslu Sulut saat ini,” tutur JRT.

Kemudian, Tindi juga menjelaskan terkait UU yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada 21 Juli 2017, dan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU itu terdiri atas 573 pasal, kata Tindi dan 4 lampiran.

”Dengan begitu, maka prosesnya sudah harus dilakukan sesuai aturan undang-undang itu. Atau paling untuk menyikapi aturan yang baru, Bawaslu Provinsi harus menunggu peraturan Bawaslu RI, selanjutnya diumumkan prosesnya,” tegas JRT.

Tindi mengulas juga secara terperinci tentang peran Tim Seleksi dan bahkan Komisioner Bawaslu Sulut yang meloloskan oknum calon anggota Bawaslu dimana secara nyata telah mendapatkan sanksi dari DKPP. Tambah Tindi, ditegaskan dalam UU tersebut, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka;  g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.(*/Amas)

Bawaslu Umumkan Nama Anggota Panwas se-Sulut

Herwyn Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Relatif lama pengumuman hasil tes seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya Selasa (22/8/2017) ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang seperti diketahui saat ini tengah diseleksi ‘kocok ulang’ menyampaikan pengumuman hasil untuk Panwas Kabupaten/Kota.

Berikut nama-nama anggota Panwas yang berhasil dirangkum Suluttoday.com.

Hasil pengumuman Bawaslu Sulut (Foto Ist)

Nama-nama yang lolos (Foto Ist)

Penguman resmi yang ditandatangani Ketua Bawaslu Sulut dan Kepala Sekretariat (Foto Ist)

Publik Desak Timsel Bawaslu Sulut Diskualifikasi KM yang Diduga Kuat Menjadi Pengurus Parpol

Struktur pengurus PKB Sulut yang ditandatangani dan distempel sah (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kerja Tim Seleksi (Timsel) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Delmus Puneri Salim, P.hD sepertinya diuji. Pasalnya, setelah pengumuman 20 besar nama-nama yang lolos tes tahap I, berdasarkan tanggapan publik, masih terdapat sejumlah nama yang diduga kuat patut dikoreksi dan ditinjau keberadaannya.

Diantaranya, peserta seleksi Bawaslu Sulut terduga ditemukan berafiliasi dengan partai politik (Parpol), bahkan menjadi anggota aktif partai politik tertentu. Padahal, sebagaimana syarat dalam mengikuti seleksi anggota Bawaslu, yakni yang di atur pada Undang-Undang (UU) 15 Tahun 2011 pasal 85 huruf i menjelaskan tentang ‘setiap peserta seleksi hrs bebas dari pengurus dan anggota partai dalam waktu 5 tahun’.

Ketentuan tersebut wajib menjadi dasar bagi Tim Seleksi, tanpa ada tawar-menawar atau kompromi lagi, demi melahirkan anggota Bawaslu yang berintegritas dan independen. Namun ketentuan ini sepertinya luput dari ketelitian Tim Seleksi Bawaslu Sulut. Sejumlah pelapor menyebutkan bahwa publik berharap Timsel agar bertindak tegas, dan memberikan sanksi kepada calon anggota Bawaslu yang lolos pada 20 besar, yang namanya tercatat sebagai anggota partai politik.

Nama-nama yang lolos tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi tahap I calon anggota Bawaslu Sulut (Foto Ist)

Tentunya, publik berharap Timsel agar mendiskualifikasi calon peserta yang terindikasi anggota partai. Sebagaimana hasil laporan yang di peroleh wartawan media ini kuat dugaan salah satu peserta tim seleksi atas nama KM telah tercatat sebagai Pengurus Partai Kebangsaan Bangsa (PKB) Periode 2016-2019 dengan nama yang di samarkan menjadi M. Karyanto, sebagimana bukti lampiran SK yang ditemukan wartawan media ini.

Sementara itu, Ari Paputungan, salah satu pelapor meminta bahwa dalam proses seleksi yang dilakukan Timsel yang notabenenya adalah para akademisi, kalangan professional untuk bekerja secara serius, selektif dan maksimal untuk menjaring anggota Bawaslu Sulut yang bukan dilahirkan atas titipan kepentingan politik tertentu.

Nama Karyanto masuk menjadi DPW PKB Sulut (Foto Ist)

“Dalam proses seleksi Bawaslu ini kami berharap agar timsel dapat bekerja dgn baik tanpa ada nepotisme dan titipan dari kelompok tertentu, sehingga bisa menghasilkan anggota Bawaslu yang dapat di percaya masyarakat, mandiri, memiliki integritas dan non partisan,’’ ujar Paputungan, Senin (21/8/2017).

Saat dikonfirmasi, Ketua Timsel Bawaslu Sulut, Delmus Salim melalui nomor Handphone (HP) 0813 1454 5xxx, Senin (21/8/2017), mengatakan kalau pihaknya baru saja melakukan klarifikasi ke pengurus DPW PKB Sulawesi Utara dan telah mendapatkan hasilnya.

”Tidak sesuai, kata Pak Sudirjo Sekretaris PKB Sulut beliau mengatakan SK yang disampaikan masyarakat kepada kami itu tidak sesuai SK aslinya, memang kami menerima surat ini agak terlambat setelah pengumuman kelulusan. Dan tentu kami mau mengkonfirmasi agar data dan keputusan nantinya benar-benar valid, terpercaya. Saat ini kita menganggap jawaban dari Bapak Sekretaris DPW PKB Sulut, bahwa aduan masyarakat Sulut tidak benar,” ujar Delmus.

Ketika ditelusuri ternyata ada perubahan struktur DPW PKB Sulut setelah adanya aduan masyarakat tersebut, dimana posisi Karyanto akhirnya digantikan dengan nama M Ikbal, melalui SK yang baru. Hal inilah yang kemudian memunculkan kecurigaan masyarakat, bahkan salah satu pengurus PKB Sulut juga membenarkan hal tersebut.

”Memang benar saat klarifikasi baru kemudian SK itu diganti, dimana nama Pak Karyanto diganti dengan nama M Ikbal. Tak tau apa alasannya, saya juga jadi kaget, semoga bukan untuk kepentingan picik,” tutur pengurus PKB Sulut ini yang mengaku tau proses penggantian tersebut, namun meminta namanya tak disebutkan media ini.(Amas)

iklan1