Tag: bawaslu sulut

Ketua Bawaslu Sulut Minta Pemerintah Lakukan Rapid Test

Herwyn Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Devisi Pendidikan, DR. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH, terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berbagai pihak mulai ragu bahwa tahapan pengawasan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 secara komprehensif berjalan maksimal.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Herwyn Malonda, Senin (8/6/2020) memohon doa semua pihak agar pimpinan Bawaslu RI yang psotif dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) itu segera sembuh. Malonda mengatakan Covid-19 tidak memandang status sosial sehingga menjadi penting menjaga hidup sehat.

‘’Kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Ibu Dewi sehingga dapat melaksanakan tugas seperti sedia kala. Covid-19 tidak memandang status sosial, pekerjaan, usia, jenis kelamin. Covid-19 bisa juga kena ke penyelenggara pemilu yang sementara mempersiapkan dan akan melaksanakan Pilkada,’’ kata Herwin pada Suluttoday.com.

Ketua Bawaslu Sulut yang juga jebolan aktivis mahasiswa dari Kelompok Cipayung itu mendesak pemerintah Sulawesi Utara agar melakukan rapid test kepada seluruh penyelenggara Pemilu. Tambah Malonda, memastikan rasa aman dan terhindar dari ancaman penularan Covid-19 menjadi sangat perlu dilakukan.

‘’Bawaslu Sulut mendesak Pemerintah (Pemerintah Daerah) untuk melakukan pemeriksaan Rapid Test. Hal ini dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang mengutamakan keselamatan penyelenggara pemilu, memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertugas, serta dalam upaya mendeteksi dan menanggulangi penyebaran Covid-19,’’ ujar Malonda tegas.

Malonda pun tak lupa menegaskan soal tugas kewenangan dan fungsi yang akan dilakukan. Birokrat muda santun dan dikenal kaya akan pengalaman dalam dunia Kepemiluan itu memastikan jajarannya akan patuh menjalankan segala prosedur kesehatan sebagaimana dianjurkan Gugus Tugas Covid-19.

‘’Bawaslu Sulut dan jajarannya dalam melaksanakan amanah untuk mengawasi Pilkada 2020 akan senantiasa berupaya menerapkan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 secara ketat dan disiplin tinggi serta memetakan potensi kerawanan dan menerapkan strategi pengawasan yang inovatif, mengoptimalkan pengawasan berbasis Desa Kelurahan, dan memanfaatkan teknologi informasi,’’ tutur Malonda.

(*/Bung Amas)

Siap Bergerak, Bawaslu Sulut Siap Lakukan Hal Ini

Herwyn Malonda (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Posisi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) selalu siap sedia dalam melaksanakan ajang Pilkada Serentak yang sesuai Perppu 2 Nomor 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Bawaslu Sulut, Drs. Herwyn Malonda, M.Si, Rabu (6/5/2020).

Herwyn menuturkan pihaknya sedang menunggu dan menyiapkan personil Badan Adhoc untuk diaktifkan kembali. Bahkan yang belum dilantik di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Sulut akan segera dilakukan proses pelantikan. Langkah tersebut, tambah Marwyn bergantung pada gerak KPU Sulut. Jebolan aktivis GMNI itu menilai Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu akan bergerak cepat bila KPU telah memulai bertugas.

‘’Kita akan aktifkan personil di Badan Adhoc, kalau hitungannya sampai di tiap Desa berarti jumlahnya dikisaran 1.507 (seribu lima ratusan tujuh) Desa/Kelurahan. Walau begitu, prinsipnya Bawaslu itu mengawasi kerja KPU. Jika KPU Sulut memulai dengan agenda atau tahapan, maka kami wajib bergerak cepat menyesuaikan semua agenda-agenda tersebut,’’ ujar Malonda.

Selanjutnya, Herwyn mengaku secara normatif pengaktifan kembali Badan Adhoc juga akan memperhatikan aspek ferivikasi kembali. Bagaimana pun, lanjutnya, tak boleh disangkal kalau kemudian akan perubahan personil di internal Badan Adhoc terjadi. Hal itu dikatakannya sesuai pengalaman sebelumnya. Herwyn menanti keputusan lanjutan akan disesuaikannya dengan arahan dan petunjuk Bawaslu Republik Indonesia (RI).

‘’Nah untuk mengaktifkan kembali Badan Adhoc, kita butuh waktu untuk verifikasi lagi. Jangan sampai ada personil kita disaat masa non-aktif, mereka terlibat hal-hal yang melanggar etika sebagai penyelenggara Pemilu, atau ada yang bisa saja tidak bersedia lagi melanjutkan tugasnya. Saya berharap, semua ketentuan kita jalankan, lalu mereka Badan Adhoc ini, masih tetap mau bekerja jangan ada yang mundur. Kemudian, kami akan menunggu putusan akhirnya dari Bawaslu RI, kapan waktunya Badan Adhoc diaktifkan kembali,’’ kata Malonda

(*/Bung Amas)

Soal Pilkada 9 Desember 2020, Ketua Bawaslu Sulut Ajak Masyarakat Menunggu

Herwyn Malonda (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kesepakatan Komisi II DPR RI, bersama Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP, Selasa (14/4/2020), untuk menyetujui pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan, 9 Desember 2020 menuai pro kontrak di tengah masyarakat. Pasalnya, pandemi Virus Corona (Covid-19) masih menjadi kendala serius.

Hal itu ternyata kurang menjadi perhatian dan pertimbangan penyelenggara Pemilu. Argumentasi itu tergambar dari keputusan penetapan usulan Jadwal Pilkada Desember 2020. Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Herwyn Malonda, pihaknya berposisi menunggu keputusan final.

“Mari kita tunggu regulasi yang merubah pelaksanaan Hari H Pungut Hitung,” kata Malonda saat diwawancarai media ini.

Tambah Malonda lagi bahwa kondisi saat ini belum bersifat paten. Dimana rapat lintas instansi yang berkompeten untuk urusan Pilkada baru sebatas menyepakati waktu dengan catatan akan dilanjutkan rapat berikutnya. Malonda menilai pihaknya akan menghormati kepastian hukum.

“Kita tunggu kepastian hukumnya,” tutur Malonda, Rabu (15/4/2020).

Sedangkan terkait anggaran Pilkada Serentak, apakah Bawaslu Sulut masih punya stok anggaran yang cukup untuk pembiayaan seluruh tahapan Pilkada bila dilaksanakan 9 Desember 2020. Malonda menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur Sulut, Olly Dondomkabey, SE.

“Nanti dikoordinasikan lagi dengan Pemprov,” tutur Malonda menutup.

(*/Bung Amas)

KPU Boltim Disidang, PAN Optimis PSU Dilaksanakan

Berlangsungnya sidang Ajudikasi (FOTO Ist)

BOLTIM, Suluttoday.com – Pemilu Serentak 17 April 2019 tidak berjalan mulus. Pasalnya di Sulawesi Utara (Sulut), khusus di beberapa Kabupaten/Kota masih terdapat permasalahan. Seperti terjadinya Sidang adjudikasi atas gugatan Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Bolaang Mangondouw Timur (Boltim), saat ini sudah memasuki tahap akhir.

Menurut informasi setelah tahapan pembacaan kesimpulan pada sidang Senin (27/5/2019), majelis adjudikasi akan membacakan putusan paling lambat 31 Mei nanti. Disampaikan Ketua DPD PAN Boltim, Marsaole Mamonto, bahwa pihaknya yakin bahwa gugatan ke Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran administrasi dan teknis pada penyelenggaraan pileg 17 April 2019 itu, akan dikabulkan majelis adjudikasi. Pasalnya, ada banyak kekeliruan KPU Boltim yang terungkap. Seperti temuan pemilih DPK 40 orang di TPS 2 Modayag, yang sulit dibuktikan oleh KPU Boltim.

“Pada persidangan yang sudah berlangsung sejak tanggal 18 Mei, KPU sulit membuktikan pelbagai kesalahan mereka dalam pelaksanaan pileg 17 April. DPK yang 40 orang di Modayag itu, sangat memprihatinkan. KPU sendiri sulit membuktikan bahwa 40 orang itu pemilih sah. Karena C7 yang bisa menjadi bukti lewat daftar hadir pemilih di TPS, itu raib entah kemana. Ini juga diakui pihak terlapor dari PPK Modayag,” ujar Marsaole Mamonto, ketua DPD PAN Boltim.

Sementara kuasa hukum DPD PAN Boltim pada sidang adjudikasi di Bawaslu Provinsi Sulut, Hendro Silow, mengungkapkan ada banyak kekeliruan fatal dalam hukum acara yang disebabkan kesalahan pihak terlapor yakni KPU Boltim, serta Bawaslu Boltim sebagai pihak terkait.

KPU Boltim hadir sebagai Terlapor (FOTO Ist)

“Untuk pihak terlapor yakni KPU, salah satu kesalahan fatal mereka adalah menghadirkan saksi terlapor, dari pihak terlapor sendiri yakni anggota PPK, maupun PPS dan KPPS. Ini menyalahi prosedur beracara, karena terlapor tidak bisa menjadi saksi. Kemudian, saksi terlapor juga tidak bisa dari hubungan kekeluargaan atau hubungan darah, atau wilayah kerja. PPK dan PPS itu adalah pihak yang digaji KPU. Tidak bisa menjadi saksi,” ujar pengacara muda ini.

Bawaslu Boltim sendiri, ketika agenda sidang pembacaan kesimpulan, menyerahkan sebundel bukti pelengkap yakni berisi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada majelis adjudikasi. Ini dengan maksud agar menjadi pelengkap bahwa seluruh kejadian di tps, maupun pleno yang terjadi atas pengawasan Bawaslu dan jajarannya.

“Tapi seluruh berkas yang sebundel itu, 90 persen tidak memiliki nomor surat. Patut disebut, Bawaslu sudah mal-administrasi. Ini menyalahi aturan, surat dan dokumen penting ternyata tak punya nomor surat. Ini fatal sekali akibatnya,” kata Hendro.

Seluruh kejadian di persidangan ini telah dicatat dan direkam oleh majelis hakim dan akan diserahkan kepada pihak pihak. Sehingga DPD PAN melalui kuasa hukumnya, meyakini majelis hakim akan mengabulkan gugatan mereka. Karena temuan betapa banyak kejanggalan baik secara administrasi dan teknis pelaksanaan pileg di Boltim.

“Konsekwensi jika hal gugatan ini tidak dikabulkan, adalah gugatan kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena, KPU Boltim lalai dalam banyak hal terutama pendataan dan teknis pemilih. Misalnya saja, KPPS 4 yang fungsinya mencocokkan data pemilih, itu tidak dijalankan. Ini kebanyakan karena tidak mendapatkan sosialisasi atau bimbingan dari KPU sebagai pelaksana teknis. Begitu juga Bawaslu Boltim yang menurut catatan kami, lebih banyak melakulan klarifikasi dan kesepakatan dengan KPU jika ada temuan pelanggaran. Ini adalah pelanggaran etik. Bawaslu fungsinya mengawasi, dan memberikan rekomendasi sanksi jika ada pelanggaran. Bukan bersepakat,” tegas ketua DPW PAN Boltim, Sehan Landjar.

Dia menegaskan sudah siap melaporkan kedua institusi penyelenggara pemilu tersebut ke DKPP. Majelis hakim yang terdiri dari 5 Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, mengatakan bahwa terkait pelaksanaan sidang adjudikasi tersebut sudah berjalan sesuai mekanisme sidang.

Segala temuan, bukti, dan keterangan saksi yang muncul di persidangan akan jadi acuan majelis dalam mengambil keputusan.

“Yang pasti pihak kami akan memutuskan dengan netral tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Putusan bisa di akhir Mei ini, mengingat waktu dan tahapan yang ada,” ujar Awaludin Umbola, pimpinan Bawaslu Sulut. (*/Redaksi)

Gubernur OLLY, Ketua KPU Sulut dan Bawaslu Duduk Bersama

Gubernur Olly diapit Ketua KPU Sulut dan Ketua Bawaslu Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, SE hadir dalam Forum Pemilu Damai, Kamis (7/2/2019). Selain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut dan pengurus partai peserta pemilu yang ikut hadir diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara.

Kegiatan yang bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado ini menurut Gubernur Olly ketika diwawancarai memberikan apresiasi atas diselenggarahkanya kegitan ini. Disamping itu juga, kegiatan ini dapat dijadikan wadah untuk mempertemukan semua stakeholders yang terlibat dalam pemilu.

“Forum ini menjadi begitu penting untuk mempertemukan semua peserta pemilu bersama dengan penyelenggara dan pengawas. Dan tentunya juga dengan pihak keamanan (polisi),” ujar Gubernur Olly.

Gubernur juga mengharapkan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk saling suport dan saling mengingatkan agar Pemilu dan Pilpres nanti bisa berjalan dengan aman.

“Ini satu hal yang sangat baik sehingga kita saling kenal, sehingga kalo ada masalah apa-apa bisa saling berkoordinasi secara cepat,” kata Gubernur.

Untuk diketahui KPU Sulut sendiri dihadiri hampir seluruh Komisioner yang dipimpin Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh, sedangkan Bawaslu Sulut juga hadir Ketua Bawaslu Herwyn Malonda bersama Komisioner Bawaslu Sulut lainnya. (*/Redaksi)

iklan1