Tag: bawaslu

Hoax Adalah Ancaman Demokrasi

Sonny Udjaili (FOTO Suluttoday.com)

MENELAAH perkembangan dinamika menjelang Pemilu serentak 2019, isu yang berkeliaran semakin liar hingga yang paling terbaru yaitu adanya temuan surat suara tercoblos dari china sebanyak 7 konteiner di pelabuhan merak. Sontak, hal itu kemudian viral diberbagai media sosial.

KPU BAWASLU sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu pun akhirnya harus turun tangan menyikapi isu liar tersebut. Penyebaran terhadap berita hingga hari ini, dengan menggunakan medium digital dianggap sangat efektif, malahan tingkat akurasi dan kecepatannya bisa melangkahi media mainstream sekalipun. Namun, ditengah kemudahan tersebut, kebanyakan dikonsumsi masyarakat tanpa adanya filterisasi hingga akhirnya akurasinya kemudian harus di uji kembali.

Untuk itu, PB HMI lewat Bidang Politik Pemerintahan Periode 2018-2020 berpandangan; Bahwa Polri untuk segera menindak tegas oknum pembuat dan penyebar hoaks dalam hal ini saudara Andi Arif karena telah menimbulkan kegaduhan nasional dalam masa kampanye.

Bahwa KPU dan BAWASLU lebih proaktif patroli siber untuk mencegah penyebaran hoax guna mencegah menurunnya kepercayaan kepada penyelenggara dan pengawas pemilu. Bahwa demi menjamin terselenggaranya Pemilu yang Jujur dan Adil, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lebih berhati-hati terhadap penyebaran berita-berita yang sifatnya menyesatkan.

Mari ciptakan suasana Pemilu yang nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesuksesan Pemilu Serentak April 2019 mendatang ditentukan oleh masyarakat yang cerdas. Pengawas Pemilu 2019 Bidang Pemerintahan dan Politik PB HMI Periode 2018-2020.

 

Penulis : Sonny Udjaili, fungsionaris PB HMI

Soal ‘Kemenangan’ OSO, Abdul K Tulusang: Penyelenggara Pemilu Harus Diberi Ruang

Abdul K Tulusang dan OSO (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Konstalasi politik tingkat Nasional terus mengalami perubahan, kali ini Oesman Sapta Odang (OSO) setelah memengkan gugatan Polemik Hukum Terjadi di dua lembaga Peradilan, yaitu Mahkama Agung (MA) & Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), ada dua hal yang patut di evaluasi Menurut Manager JPPR 2015-2017 Abdul K Tulusang.

Diantaranya menurut Abdul, pertama; Merevisi di UU Pemilu bahwa PTUN merupakan lembaga peradilan terakhir yang menyidangkan Sengketa Proses Pemilu. Haruskah ada lembaga peradilan yg lebih tinggi untuk Mengoreksi putusan PTUN.

”Dinyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS) kasus OSO setelah disengketakan ke BAWASLU. Namun maju melakukan gugatan ke PTUN DKI Jakarta, hasil putusan meminta OSO dimasukkan ke Daftar Calon Tetap (DCT). Menurut Abdul Manger Hukum dan Advokasi JPPR 2015-2017 hal tersebut patut dipahami bahwa ketentuan proses yang final di PTUN itu perlu di koreksi,” kata Abdul.

Selanjutnya, yang Kedua; Subjek Pengadu hanya ditujukan bagi peserta Pemilu, UU Pemilu Perlu memberikan ruang bagi Penyelenggara Pemilu untuk melakukan langkah Hukum. Padahal tidak menutup kemungkinan bagi Penyelenggara Pemilu untuk mengambil langkah Hukum demi mempertanggungjawabkan keputusannya.

”Seharusnya diberikan Ruang bagi Penyelenggara Pemilu agar mereka dapat mempertanggungjawabkan kerja & keputusannya apakah sesuai dengan peraturan Per-Undang-undangan atau tidak,” ujar Abdul.

Surat Keputusan (SK) KPU yang menyatakn OSO TMS sebagai Calon anggota perwakilan daerah (DPD). Dalam Putusan PTUN menilai, Bahwa Kepesetaan OSO merupakan Pengurus Partai Politik adalah memenuhi syarat karena dalam PKPU No.26 Tahun 2018 mensyaratkan agar calon anggota DPD mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik telah dinyatakan oleh MA bertentangan dengan UU Pemilu.

Berdasarjan putusan MK meminta agar pengurus partai politik mengundurkan diri jika ingin mendaftar menjadi anggota DPD 2019, dianggap tidak dapat dijalankan jika belum dimasukkan ke dalam UU Pemilu. (*/Redaksi)

Soal Blunder Bawaslu Banggai, Aktivis Lembaga Pengawas Pemilu Angkat Bicara

Abdul K. Tulusang (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Tidak fokus mengutamakan tugas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banggai malah melakukan manuver yang disebut-sebut melahirkan resistensi publik, yakni tidak kooperatif dengan tugas jurnalistik. Alhasil, Bawaslu Banggai yang dinilai ‘melompati’ kewenangan kini mendapat sorotan.

Dimana, Bawaslu Banggai diduga melanggar wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 101, 102 dan 103 undang-undang nomor 7 tahun 2017. Terkait hal itu, mantan manager hukum dan advokasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pusat periode 2015-2017, Abdul K. Tulusang mengatakan, Welly Ismail cs terancam kena kode etik penyelenggara pemilu.

Pemanggilan Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap wartawan Luwuk Post (LP) Sofyan Labolo, dikatakan Tulusang merupakan kegiatan diluar kewenangan dari lembaga pengawas pemilu. Selain itu, dalam surat klarifikasi yang ditujukkan kepada wartawan LP tidak ada nomor registrasinya, apakah hal tersebut merupakan laporan atau temuan terkait pelanggaran. Sebab dalam berita acara ada dasar hukum yang dicantumkan sebagai acuan Bawaslu.

”Itu jelas cacat hukum,” kata Abdul.

Kalau kita mengikuti alurnya, Bawaslu Banggai mencantumkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada surat penggilan klarifikasi. Namun tidak menerangkan pasal berapa. Begitu pula dengan Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan, juga tidak menjelaskan dalam berita acara apa hasil pengawasan tersebut. Termasuk Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang kampanye, juga tidak jelas.

”Surat panggilan klarifikasinya tidak ada nomor yang dicantumkan bahwa Sofyan melakukan jenis pelanggaran apa,” ujar Tulusang.

Seperti yang terlampir bila kita membaca pasal 1 angka 35 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye adalah ‘kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Yang jelas Bawaslu Kabupaten Banggai sudah menyalahgunakan kewenangannya dan bisa terancam di DKPP, lantaran melanggar kode ttik penyelenggara pemilu.

Terlebih lagi tidak ada satu klausul dalam pasal manapun yang menerangkan baik pada undang-undang nomor 7 tahun 2017, Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 maupun Perbawaslu nomor 28 tahun 2017 bahwa pemberitaan terkait pergantian Bappilu DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai bukanlah pelanggaran, apalagi unsur kampanye.(*/Redaksi)

KPU Manado Gelar FGD untuk Pemilu 2019 Berkualitas

Ketua KPU Manado saat membuka FGD (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, Senin (5/11/2018) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertempat di Coffee Mug Jar Manado. Kegiatan ini turut dihadiri Bawaslu Manado, Dr Ferry Liando dan Dr dr Taufik Pasiak, pers, praktisi politik, pemerintah Kota Manado dan juga hadir Komisioner KPU Sulut Meydi Tinangon dan Komisioner KPU Sulut Lanny Ointoe.

Jajaran Komisioner KPU Manado Sahrul Setiawan, Komisioner KPU Ismail Harus selaku Ketua divisi partisipasi masyarakat dan SDM sebagai penyelenggara kegiatan. Komisioner KPU Abdul Gafur Subaer, Jusuf Wowor pun ikut mendampingi Ketua KPU Manado. Jajaran Bawaslu Manado juga turut hadir Taufik Bilafaqih, kemudian seluruh staf sekretariat KPU Manado.

Acara yang dibuka langsung Ketua KPU Manado Sunday Rompas ST menegaskan, jika pelaksaan jika pertemuan FGD ini sangat baik. Apalagi dalam pelaksanaan ini di lapangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Manado dinilai sudah sangat baik. Dimana kata Rompas, dari seg regulasi Pemilu ini, meski belum sempurna secara menyeluruh namun sudah bisa dikatakan paripurna.

“Iya, paripurna baik dari segi kepribadian manusia, regulasi dan juga pengalaman maupun interaksi antar lembaga an semua steakholder yang ada sudah sangat baik,” kata Romas.

Lanjut Rompas berharap bahwa pelaksanaan Pemilu kali ini hendaknya semua pihak bisa saling menunjang. Karena tidak mungkin dalam menyamakan satu persepsi hanya satu lembaga saja, tapi diharuskan kerja sama semua stakeholder.

“Kami menyadari untuk menyamakan persepsepsi sangat baik jika samakan secara menyeluruh dalam kelembagaan, baik persepsi dan sepemahaman semua pihak maka pasti semuanya akan berjalan dengan baik,” ujar Romas.

Tidak hanya itu Rompas mengapresiasi Bawaslu Kota Manado yang harmoni dalam kerja-kerja pengawasan. Menurutnya sinergitas yang tercipta antara KPU dan Bawaslu akan juga tergambarkan melalui hasil kerja yang maksimal.

“Seperti itu bahwa kami sangat menjunjung tinggi kinerja dari Bawaslu Manado yang melaksanakan tugas di lapangan dengan baik,” ucap Rompas.

Selain itu, pembicara Dr Ferry Liando dalam materi yang disampaikan dalam FGD menyatakan, kualitas Pemilu tahun ini bukan tergantung pada penyelenggara Pemilu. Dimana kualitas Pemilu yang baik dihasilkan juga dari masyarakat yang baik. Sebab menurut Lindo, Pemilu yang ada sekarang ini, melaksanakan kerja secara kolektif bukan semata-mata kerja dari KPU atau Bawaslu namun itu semua adalah tugas bersama dari pihak.

Berlangsungnya FGD (FOTO Suluttoday.com)

“Artinya semua pihak, pertama, dari Parpol. Apakah Parpol mengajukan calon-calon yang berkapasitas dan berkualitas yang baik. Kemudian apakah pemerintah membantu mempersiapkan data awal soal pemilih, tapi kalau seandainya pemerintah menyiapkan data pemilih tidak valid maka itu akan menggangu proses dalam daftar penetapan calon yang ada,” kata Liando.

Lebih jauh dikatakan Liando, sebagai penyelenggara Pemilu, walaupun KPU dan Bawaslu sudah berusaha mempersiapkan dengan baik tapi jika pemerintah menyodorkan data-data tak baik, maka itu akan membuat KPU dan Bawaslu harus melakukan perbaikan data yang berat dan bisa memakan waktu yang panjang agar supaya bisa menghasilkan data valid.

“Hal-hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena memiliki satu korelasi yang penting juga. Peran media ini untuk mengontrol kondisi di lapangan, baik itu penyelenggara, Caleg dan Parpol tapi juga pemilih yang ada,” papar pengajar di FISPOL Unsrat Manado ini. (*/Redaksi)

Deasy Roring Resmi Pimpin Bankom Garda Sakti

Deasy Roring saat menandatangani pakta integritas (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Senin (22/10/2018), kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bantuan Komunikasi (Bankom) Garda Sakti Periode 2018-2021, resmi dilantik Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Micler CS Lakat SH MH mewakili Wali Kota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut.

Melalui pelantikan di ruang Serbaguna Kantor Walikota itu, Wali Kota Vicky Lumentut melalui sambuatan yang dibacakan Lakat, mengatakan kehadiran Bankom Garda Sakti diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya dalam membantu pemerintah dan masyarakat.

“Bankom Garda Sakti Manado boleh kembali eksis dan melakukan revitalisasi organisasi dengan terbentuknya kepengurusan yang baru ini. Kita semua optimis, kepengurusan yang baru ini, akan mampu mendorong eksistensi Bankom Garda Sakti dalam kancah pembangunan, terutama dalam membantu masyarakat dan pemerintah terkait dengan penanganan informasi dan komunikasi,” ujarnya.

Tambah Wali Kota Lumentut, kedepan Bankom Garda Sakti dapat memaksimalkan perannya bersama pemerintah maupun TNI dan POLRI untuk bekerjasama bahu membahu melayani masyarakat.

”Seperti dalam penangulangan Bencana Alam, pencegahan peredaran Narkotika, keamanan dan ketertiban maupun hal-hal lainnya. Untuk itu, setiap unsur masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mendukung ketersediaan informasi dan komunikasi yang bermaanfaat bagi publik, dan kontribusi Bankom Garda Sakti sangat kita nantikan untuk mengisi peran ini,” kata Wali Kota GSVL sapaan akrab Lumentut.

Wali Kota Manado dua periode itu berharap Bankom Garda Sakti berkembang menjadi organisasi yang solid dengan program-program Cerdas.

“Saya juga berharap Bankom Garda Sakti dapat berkembang menjadi organisasi yang solid, melahirkan program-program yang cerdas dan inovatif untuk bersama-sama membesarkan organisasi, Agar ke depan eksistensi Bankom Garda Sakti akan semakin mantap dalam ikut mendukung keberhasilan pembangunan di kota ini,” tutur GSVL.

Kepengurusan Bankom Garda Sakti diketuai Deasy Roring, dilengkapi sejumlah pengurus lainnya. Tampak hadir dalam pelantikan tesrebut, perwakilan dari Polresta Manado, KODIM 1309 Manado, DPRD Kota Manado, Komisioner Bawaslu dan KPU Manado, sejumlah pejabat dilingkup Pemkot Manado, Camat, Lurah serta Kepala Lingkungan se-Kota Manado. (*/Redaksi)

iklan1