Tag: bawaslu

Struktur Baru JPPR Sulawesi Utara, Bergerak Konsisten Awasi Proses Demokrasi

Logo JPPR Sulawesi Utara (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Melakukan pengawasan ketat terhadap proses demokrasi, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPAR) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga telah resmi melaksanakan restrukturisasi. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretariat Nasional JPPR Nomor : 011/SK/SEKNAS-JPPR/IX/2020 tentang susunan kepengurusan Sekretariat Provinsi JPPR Sulawesi Utara Utara periode 2020 – 2022.

Rachmat Machmud didampingi Wakil Manajer Divisi Pemantauan JPPR Sulut, Mulyadi Tuhatelu kepada wartawan Suluttoday.com, Jumat (30/10/2020) menuturkan bahwa dengan kehadiran JPPR di Provinsi Sulawesi Utara semoga dapat memberi warna dan dapat membawa Demokrasi lebih hidup dimata masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

“Salah satu tugas JPPR adalah selain melakukan pemantauan jalannya demokrasi, juga memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal menggunakan hak suaranya,” ujar Rahmat sambil menambahkan bahwa tugas JPPR yakni memantau kerja-kerja penyelenggara Bawaslu maupun KPU.

JPPR, tambahnya lagi, akan berusaha mencerdaskan masyarakat sehingga pemilihan atau pesta Demokrasi itu berjalan lancar, aman dan damai. JPPR merupakan salah satu Lembaga Pemantau Pemilu yang bersifat mengawasi tahapan Pilkada dan Pemilu.

Untuk diketahui, Sekretariat JPPR Provinsi Sulawesi Utara beralamat di Jalan Lumimuut IV Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado Sulawesi Utara.

Seperti diketahui, untuk susunan Sekretariat Provinsi diantaranya yakni:

Koordinator Provinsi : Rachmat Machmud WakilKoordinator : Nicky B.L.Londok Mario Kaluku Divisi Pemantauan Manajer : Inca Ing Banki Wakil Manajer : Mulyadi Tuhatelu Divisi Hukum dan Advokasi Manajer : Irwandi La Ode Wakil Manajer : GiskaRantung Divisi Media Infomasi Manajer : Fajri Syamsudin Wakil Manajer : Fadila Djami Divisi Pendidikan Pemilih Manajer : Ivo R.T Mentang Wakil Manajer : Ramar Rahasia Divisi Data dan Riset Manajer : ValtriGinoga Divisi Sekretariatan Manajer : SafiraLahati Koordinator JPPR Sulut.

(*/Amas)

Gonjang Ganjing Pilkada 2020 Ditunda dan Matinya Demokrasi

Potret pelaksanaan Pilkada (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, jurnalis Suluttoday.com

Berbagai pihak mulai mengajukan keberatan terhadap dilaksanakannya Pilkada Serentak, Rabu 9 Desember 2020. Meski begitu stakeholder seperti Mendagri, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP tetap bersekukuh bahwa Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020. Tentu konstalasi yang terjadi, pro kontra ini tak lepas dari pertimbangan kemanusiaan dan agenda nasional yakni Pilkada Serentak.

Sejumlah Ormas nasional pun menyampaikan protes. Seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PB NU), PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Palang Merah Indonesia yang dipimpin Jusuf Kalla, Wapres Republik Indonesia periode 2014-2019 pun menyampaikan pertimbangan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) juga menyampaikan catatan untuk penundaan Pilkada demi kemanusiaan.

Elemen masyarakat sipil diantaranya, Perludem, Netfid, Kopel, JPPR, Netgrit, PUSaKO FH Unpad, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, KIPP Indonesia, PPUA Disabilitas, kemudian sejumlah Petisi dilayangkan. Tujuannya adalah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda, hingga situasi Indonesia mengalami pulih dari penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebetulnya pemerintah dapat saja menunda Pilkada, dan itu sederhana tergantung political will pemerintah.

Kenapa dianggal berat penunadaan dilakukan, alasannya sederhana karena kepentingan politik. Gelombang protes makin kencang berdatangan ini bukan main-main. Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi tentu kita berharap Presiden Joko Widodo lebih bijaksana mempertimbangkan berbagai masukan untuk terlaksananya agenda akbar demokrasi yang damai dan sukses. Jauh sebelum resistensi mengemuka, saya memang pernah menuliskan keberatan, lalu menolak Pilkada Serentak di musim pandemi COVID-19.

Sekarang saat pemerintah yang cenderung menginginkan Pilkada tetap dihelat 2020, maka bukan berarti semuanya berjalan baik-baik saja. Karena ancaman pandemi mengintai kita semua. Belum lagi ada beberapa pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang terpapar COVID-19. Hal itu tentu menyumbangkan efek pada kurang maksimalnya kerja-kerja penyelenggaraan Pilkada. Ketika Pilkada ditunda tahun ini, bukan berarti demokrasi mati.

Ketika menggunakan logika terbalik, saat masukan masyarakat sipil tidak diindahkan, disitulah keadulatan demokrasi terancam mati. Jika benar-benar demokratis, maka pertimbangan penundaan Pilkada dari berbagai komponen masyarakat harus direalisasikan pemerintah. Masukan dan aspirasi masyarakat melalui Ormas ini tentu beralasan, dan niscaya melahirkan resiko sistematik bila pemerintah tetap teguh pada pindirian melaksanakan Pilkada 2020. Keberhasilan Pilkada akan menjadi taruhan, yang secara langsung melibatkan integritas para Komisioner KPU seluruh Indonesia.

Dunia dan masyarakat akan mencatat bagaimana bagaimana KPU dan juga Bawaslu gagal melaksanakan hajatan Pilkada 2020, jika itu nantinya terjadi. Sebetulnya, tuntutan tentang penundaan Pilkada Serentak menyelamatkan reputas dan juga karir para Komisioner KPU. Namun sayangnya, pimpinan KPU RI malah bermain api, tidak mau mendegarkan masukan para tokoh dan pimpinan Ormas agar Pilkada ditunda. Alasan menolak aspirasi tercermin dari risalah rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Mendagri RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP, Senin 21 September 2020

Kesimpulan rapat yang ditandatangani Muhammad Tito Karnavian (Mendagri), Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Rapat), Ilham Saputra, S.IP, atas nama (Ketua KPU), Abhan, SH.,MH (Ketua Bawaslu) dan Prof. Dr. Muhammad, M.Si, (Ketua DKPP) mencantumkan 4 (empat) poin keputusan. Yang substansinya tidak menyentil sedikitpun penundaan Pilkada Serentak 2020. Konklusi rapat hanya menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk kemudian memetakan status zona dan resiko COVID-19 di setiap daerah, untuk kemudian dimaksimalkannya penegakan sanksi.

Merespon gonjang ganjingnya deskan Pilkada 2020 ditunda mengilhami kita juga untuk membaca detail apa sebetulnya kerinduan dan ekspektasi negara untuk Indonesia. Pemerintah Indonesia (negara) di tengah pandemi yang begitu dramatis, masih memikirkan, memberi ruang representatif terhadap aktivitas politik. Negara tak mau kehilangan momentum dalam perayaan demokrasi melalui Pilkada, rupanya. Padahal ini kesempatan yang riskan. Demokrasi tidak akan mati, jika Pilkada 2020 ditunda sejenank, setelah 2020 barulah dilaksanakan.

Masyarakat umumnya memimpikan kehidupan dan pertumbuhan demokrasi yang non-sentralistik. Jauh dari sikap otoriter, bernafas diatas kepentingan semua golongan. Bukan sekedar slogan demokrasi multikultural dan lain sebagainya yang berpenampilan terbuka. Tapi harus tergambarkan dalam interaksi antara negara serta masyarakat. Jangan sekali saja negara ngotot dengan kemaiannya, lalu mengabaikan aspirasi dan kehendak masyarakat.

Pilkada di Musim Pandemi, Ini Ajakan MOR DOMINUS BASTIAAN

Mor Dominus Bastiaan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Politisi yang tenang dan murah senyum, dialah Mor Dominus Bastiaan, SE. Minggu (21/6/2020), saat diwawancarai Suluttoday.com, MDB begitu politisi senior ini akrab disapa mengajak masyarakat agar mewujudkan suasana rukun. Mor yang juga Wakil Wali Kota Manado itu mengingatkan masyarakat agar terus meningkatkan partisipasi pembangunan. Politis Partai Demokrat itu mengaku Pilkada Serentak di musim pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) relatif berbeda dengan Pilkada sebelumnya.

”Memang Pilkada kali ini agak berbeda karena dilangsungkan pada tahun bersama dengan terjadinya pandemik Covid-19. Namun kita harus tetap menjalankan seluruh kegiatan yang ada termasuk kegiatan pemerintahan dan juga termasuk agenda Pilkada serentak,” kata MDB yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kota Manado itu.

Selain itu, MDB yang juga digadang-gadang maju dalam Pilwako Manado, 9 Desember 2020 ini mengingatkan masyarakat dan mengajak agar berperan aktif menyukseskan pelaksanaan hajatan Pilkada Serentak. Terjadinya perubahan Pilkada juga menjadi catatannya, MDB mengharapkan masyarakat merayakan agenda demokrasi dengan patuh terhadap protap kesehatan.

”Untuk itu tentunya saya mengajak masyarakat untuk menyukseskan pilkada serentak. Tentunya ada sedikit perubahan aturan yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu menyesuaikan dengan kondisi Pandemik Covid-19 yang ada pada saat ini. Sehingga walaupun agenda Pilkada tetap kita laksanakan tapi protokol kesehatan tetap harus kita jalankan,” ujar MDB tegas.

Wakil Wali Kota Manado yang mendapat pujian Wali Kota Manado, DR. GS Vicky Lumentut sebagai sosok Wawali yang sabar itu menilai bahwa kebersamaan dan kesedaran masyarakat menyukseskan Pilkada merupakan kunci memajukan proses demokrasi di daerah. Kekompakan masyarakat secara kolektif guna melahirkan kepatuhan menjalankan pola hidup sehat jauh dari penularan Covid-19 menurut Mor adalah cara paling penting saat ini.

”Jadi marilah kita sukseskan Pilkada 2020 sambil menjaga Kesehatan kita dengan tetap mengikuti prosedur protokol lesehatan yang ada. Yah kita berdoa kepada Tuhan agar supaya pada pelaksanaan nanti Covid-19 sudah melandai,” tutur MDB menutup.

(*/Bung Amas)

Ketua Bawaslu Sulut Minta Pemerintah Lakukan Rapid Test

Herwyn Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Devisi Pendidikan, DR. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH, terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berbagai pihak mulai ragu bahwa tahapan pengawasan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 secara komprehensif berjalan maksimal.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Herwyn Malonda, Senin (8/6/2020) memohon doa semua pihak agar pimpinan Bawaslu RI yang psotif dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) itu segera sembuh. Malonda mengatakan Covid-19 tidak memandang status sosial sehingga menjadi penting menjaga hidup sehat.

‘’Kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Ibu Dewi sehingga dapat melaksanakan tugas seperti sedia kala. Covid-19 tidak memandang status sosial, pekerjaan, usia, jenis kelamin. Covid-19 bisa juga kena ke penyelenggara pemilu yang sementara mempersiapkan dan akan melaksanakan Pilkada,’’ kata Herwin pada Suluttoday.com.

Ketua Bawaslu Sulut yang juga jebolan aktivis mahasiswa dari Kelompok Cipayung itu mendesak pemerintah Sulawesi Utara agar melakukan rapid test kepada seluruh penyelenggara Pemilu. Tambah Malonda, memastikan rasa aman dan terhindar dari ancaman penularan Covid-19 menjadi sangat perlu dilakukan.

‘’Bawaslu Sulut mendesak Pemerintah (Pemerintah Daerah) untuk melakukan pemeriksaan Rapid Test. Hal ini dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang mengutamakan keselamatan penyelenggara pemilu, memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertugas, serta dalam upaya mendeteksi dan menanggulangi penyebaran Covid-19,’’ ujar Malonda tegas.

Malonda pun tak lupa menegaskan soal tugas kewenangan dan fungsi yang akan dilakukan. Birokrat muda santun dan dikenal kaya akan pengalaman dalam dunia Kepemiluan itu memastikan jajarannya akan patuh menjalankan segala prosedur kesehatan sebagaimana dianjurkan Gugus Tugas Covid-19.

‘’Bawaslu Sulut dan jajarannya dalam melaksanakan amanah untuk mengawasi Pilkada 2020 akan senantiasa berupaya menerapkan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 secara ketat dan disiplin tinggi serta memetakan potensi kerawanan dan menerapkan strategi pengawasan yang inovatif, mengoptimalkan pengawasan berbasis Desa Kelurahan, dan memanfaatkan teknologi informasi,’’ tutur Malonda.

(*/Bung Amas)

Siap Bergerak, Bawaslu Sulut Siap Lakukan Hal Ini

Herwyn Malonda (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Posisi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) selalu siap sedia dalam melaksanakan ajang Pilkada Serentak yang sesuai Perppu 2 Nomor 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Bawaslu Sulut, Drs. Herwyn Malonda, M.Si, Rabu (6/5/2020).

Herwyn menuturkan pihaknya sedang menunggu dan menyiapkan personil Badan Adhoc untuk diaktifkan kembali. Bahkan yang belum dilantik di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Sulut akan segera dilakukan proses pelantikan. Langkah tersebut, tambah Marwyn bergantung pada gerak KPU Sulut. Jebolan aktivis GMNI itu menilai Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu akan bergerak cepat bila KPU telah memulai bertugas.

‘’Kita akan aktifkan personil di Badan Adhoc, kalau hitungannya sampai di tiap Desa berarti jumlahnya dikisaran 1.507 (seribu lima ratusan tujuh) Desa/Kelurahan. Walau begitu, prinsipnya Bawaslu itu mengawasi kerja KPU. Jika KPU Sulut memulai dengan agenda atau tahapan, maka kami wajib bergerak cepat menyesuaikan semua agenda-agenda tersebut,’’ ujar Malonda.

Selanjutnya, Herwyn mengaku secara normatif pengaktifan kembali Badan Adhoc juga akan memperhatikan aspek ferivikasi kembali. Bagaimana pun, lanjutnya, tak boleh disangkal kalau kemudian akan perubahan personil di internal Badan Adhoc terjadi. Hal itu dikatakannya sesuai pengalaman sebelumnya. Herwyn menanti keputusan lanjutan akan disesuaikannya dengan arahan dan petunjuk Bawaslu Republik Indonesia (RI).

‘’Nah untuk mengaktifkan kembali Badan Adhoc, kita butuh waktu untuk verifikasi lagi. Jangan sampai ada personil kita disaat masa non-aktif, mereka terlibat hal-hal yang melanggar etika sebagai penyelenggara Pemilu, atau ada yang bisa saja tidak bersedia lagi melanjutkan tugasnya. Saya berharap, semua ketentuan kita jalankan, lalu mereka Badan Adhoc ini, masih tetap mau bekerja jangan ada yang mundur. Kemudian, kami akan menunggu putusan akhirnya dari Bawaslu RI, kapan waktunya Badan Adhoc diaktifkan kembali,’’ kata Malonda

(*/Bung Amas)

iklan1