Tag: bawaslu

Siap Bergerak, Bawaslu Sulut Siap Lakukan Hal Ini

Herwyn Malonda (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Posisi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) selalu siap sedia dalam melaksanakan ajang Pilkada Serentak yang sesuai Perppu 2 Nomor 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Bawaslu Sulut, Drs. Herwyn Malonda, M.Si, Rabu (6/5/2020).

Herwyn menuturkan pihaknya sedang menunggu dan menyiapkan personil Badan Adhoc untuk diaktifkan kembali. Bahkan yang belum dilantik di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Sulut akan segera dilakukan proses pelantikan. Langkah tersebut, tambah Marwyn bergantung pada gerak KPU Sulut. Jebolan aktivis GMNI itu menilai Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu akan bergerak cepat bila KPU telah memulai bertugas.

‘’Kita akan aktifkan personil di Badan Adhoc, kalau hitungannya sampai di tiap Desa berarti jumlahnya dikisaran 1.507 (seribu lima ratusan tujuh) Desa/Kelurahan. Walau begitu, prinsipnya Bawaslu itu mengawasi kerja KPU. Jika KPU Sulut memulai dengan agenda atau tahapan, maka kami wajib bergerak cepat menyesuaikan semua agenda-agenda tersebut,’’ ujar Malonda.

Selanjutnya, Herwyn mengaku secara normatif pengaktifan kembali Badan Adhoc juga akan memperhatikan aspek ferivikasi kembali. Bagaimana pun, lanjutnya, tak boleh disangkal kalau kemudian akan perubahan personil di internal Badan Adhoc terjadi. Hal itu dikatakannya sesuai pengalaman sebelumnya. Herwyn menanti keputusan lanjutan akan disesuaikannya dengan arahan dan petunjuk Bawaslu Republik Indonesia (RI).

‘’Nah untuk mengaktifkan kembali Badan Adhoc, kita butuh waktu untuk verifikasi lagi. Jangan sampai ada personil kita disaat masa non-aktif, mereka terlibat hal-hal yang melanggar etika sebagai penyelenggara Pemilu, atau ada yang bisa saja tidak bersedia lagi melanjutkan tugasnya. Saya berharap, semua ketentuan kita jalankan, lalu mereka Badan Adhoc ini, masih tetap mau bekerja jangan ada yang mundur. Kemudian, kami akan menunggu putusan akhirnya dari Bawaslu RI, kapan waktunya Badan Adhoc diaktifkan kembali,’’ kata Malonda

(*/Bung Amas)

Soal Pilkada 9 Desember 2020, Ketua Bawaslu Sulut Ajak Masyarakat Menunggu

Herwyn Malonda (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kesepakatan Komisi II DPR RI, bersama Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP, Selasa (14/4/2020), untuk menyetujui pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan, 9 Desember 2020 menuai pro kontrak di tengah masyarakat. Pasalnya, pandemi Virus Corona (Covid-19) masih menjadi kendala serius.

Hal itu ternyata kurang menjadi perhatian dan pertimbangan penyelenggara Pemilu. Argumentasi itu tergambar dari keputusan penetapan usulan Jadwal Pilkada Desember 2020. Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Herwyn Malonda, pihaknya berposisi menunggu keputusan final.

“Mari kita tunggu regulasi yang merubah pelaksanaan Hari H Pungut Hitung,” kata Malonda saat diwawancarai media ini.

Tambah Malonda lagi bahwa kondisi saat ini belum bersifat paten. Dimana rapat lintas instansi yang berkompeten untuk urusan Pilkada baru sebatas menyepakati waktu dengan catatan akan dilanjutkan rapat berikutnya. Malonda menilai pihaknya akan menghormati kepastian hukum.

“Kita tunggu kepastian hukumnya,” tutur Malonda, Rabu (15/4/2020).

Sedangkan terkait anggaran Pilkada Serentak, apakah Bawaslu Sulut masih punya stok anggaran yang cukup untuk pembiayaan seluruh tahapan Pilkada bila dilaksanakan 9 Desember 2020. Malonda menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur Sulut, Olly Dondomkabey, SE.

“Nanti dikoordinasikan lagi dengan Pemprov,” tutur Malonda menutup.

(*/Bung Amas)

CORONA DAN AGENDA PILKADA 2020

Taufik Bilfaqih (Foto Istimewa)

Oleh : Taufik Bilfaqih

(Komisioner Bawaslu Manado)

Tidak hanya jadi momok, Covid-19 atau yang sering disebut Virus Corona telah mengubah segala rencana semua komponen. Mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga rakyat jelata harus menerima konsekuensi perubahan agenda. Sebab, wabah ini berhasil meyakinkan setiap orang, bahwa kehadirannya berdampak pada kebijakan hidup. Program kerja pemerintah, berubah. Pendapatan bisnis para pengusaha, merosot. Rencana liburan di tempat umum oleh warga, terbengkalai. Bahkan, hajatan demokrasi 5 tahunan seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terganggu, hingga ada tahapan yang harus ditunda.

Corona dengan ragam keberadaannya, memberikan peringatan ulang kepada Kita semua, bahwa manusia adalah makhluk sosial sekeligus individual. Semua elemen ‘keluar’ dari zona orientasi geraknya. Tentara, Polisi, Ulama, Pendeta, Direktur, Menteri-menteri, Jaksa, Pengacara, ahli ekonomi, politisi, penyelenggara pilkada dan semua lapisan masyarakat mendadak menjadi prajurit yang bahu membahu melawan virus ini. Setiap orang menjadi makhluk sosial untuk memberikan bantuan antar sesama. Menjadi individual karena tak kuasa bekerja seperti biasa yang membutuhkan orang disekitar.

Hajatan besar seperti pilkada yang terkena imbasnya, saat ini harus menunda 3 tahapan penting di bulan Maret hingga Mei. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Surat Keputusan tentang Penundaan Tahapan Pilkada, memutuskan untuk menunda pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Verifikasi Faktual Syarat Dukungan pasangan calon perseorangan, hingga pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berikut dengan kegiatannya. Sungguh, ini bagian dari bentuk perjuangan bersama dalam mencegah dan melawan virus corona. Belakangan, timbul wacana untuk menunda seluruh tahapan Pilkada 2020 ke tahun 2021 tentu dengan segenap pertimbangannya.

Alhasil, Covid-19 begitu berpengaruh. Mulai terasa adanya kelumpuhan. Meski demikian, kampanye perjuangan serta optimisme dalam “berperang” melawan wabah ini terus digalakkan sebagian besar kalangan. Langkah konkrit untuk memutus mata rantai corona adalah dengan lockdown. Kendati Indonesia tidak secara total menggunakan kebijakan tersebut, setidaknya arah kesana sangat terlihat. Kini, yang disosialisasikan pemerintah adalah kebijakan untuk menerapkan social distance (Pembatasan sosial). Publik diminta untuk diam dirumah, jaga jarak, sering cuci tangan, menjaga kesehatan tubuh dan lain sebagainya.

Imbas dari kebijakan ini, membuat banyak orang kekurangan bahkan kehilangan pendapatannya. Apalagi mereka yang hanya menjadi ‘buruh’ harian. Berharap pada pendapatan setiap hari. Lebih jauh, social distace ini merumahkan para penyelenggara pilkada yang bestatus ad hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan. Terakhir, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), membuat Surat Edaran Nomor: 02 Tahun 2020, terkait pengawasan penundaan tahapan pilkada hingga agenda penundaan aktivitas Panwaslu Kecamatan dan jajarannya, atau lebih sederhananya seluruh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan di non-aktifkan sementara waktu.

Mungkinkah tahapan Pilkada 2020 ini akan ditunda secara keseluruhan hingga tahun 2021? Tunggu ! Ada konsekuensi hukum yang perlu dipertimbangkan. KPU dan Bawaslu RI tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut, meski sedarurat apapun keadaan di negeri ini. Terus, bagaimana jika Corona benar-benar tak terbendung hingga waktu panjang? Dalam nomenklatur, ada istilah Pemilihan Susulan atau Pemilihan Lanjutan. Jika pun Pilkada tidak dilakukan sesuai jadwal, oleh karena alasan tertentu, maka solusinya adalah pada dua sistem pemilihan tersebut. Namun, dalam konteks sebaran virus corona, jika benar-benar meluas dan terus menyebar, kemudian mengharuskan menunda pilkada secara keseluruhan, maka perturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

Entahlah, Kita berharap yang terbaik. Kita fokus cegah dan lawan corona saja dulu. Energi Kita harus benar-benar dikuras untuk menghentikan lajunya pergerakan wabah mengerikan ini. Langkah tepatnya adalah stay at home.

Kajian Tentang ASN yang Mensosialisasikan Diri sebagai Calon Kepala Daerah

Taufik Bilfaqih, Anggota Bawaslu Manado (Foto Ist)

I. ISU
1. Bahwa di Sulawesi Utara telah ditemukan ASN yang mensosialisasikan diri untuk mengikuti kontestasi politik;
2. Bagaimanakah aturan di Indonesia terkait dengan ASN yang mensosialisasikan diri untuk mengikuti kontestasi pilkada di Sulawesi Utara;

II. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 27 Desember 2017 sebagai tindak lanjut atas PP Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;

III. KAJIAN
1. Bahwa Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 dengan tegas mengamanatkan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen didasarkan prinsip netralitas.
2. Bahwa sesuai dengan penjelasan umum UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan “Netralitas” artinya pegawai ASN tidak berpihak dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, murni professional dan berkinerja dalam memberikan pelayanan public secara adil;

3. Bahwa “Pegawai ASN” menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lain dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini berarti UU tersebut bukan hanya berlaku dan mengikat bagi PNS melainkan juga P3K yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Bahwa secara garis besar beberapa Pasal dalam PP Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, memberi larangan yang tegas terhadap;
1.) Larangan untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah;
2.) Larangan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye;
3.) Larangan untuk menggunakan fasilitas Negara dalam mendukung salah satu calon dalam pilkada;
4.) Larangan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
5.) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu/pilkada;

5. Bahwa sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 27 Desember 2017 sebagai tindak lanjut atas PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, yang menyatakan;
1.) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah;
2.) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah;
3.) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4.) PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasalangan calon/atribut partai politik;
5.) PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media social;

6.) PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
7.) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan politik;
6. Bahwa sanksi terhadap pelanggaran sesuai dengan Pasal 7 PP No. 53 tahun 2010 bagi Pegawai Negeri Sipil adalah
1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

IV. KESIMPULAN
1. Bahwa sesuai dengan prinsipnya bahwa ASN harus bersikap netral karena pegawai ASN yang terlibat dalam kontestasi politik sangat berpotensi untuk dimobilisasi terutama untuk kepentingan petahana;
2. Bahwa hal tersebut diatas dapat kemudian menjurus terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power);
3. Bahwa sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut diatas maka ASN terlebih PNS yang mensosialisasikan diri sebagai calon kepala daerah adalah melanggar aturan yang ada dan dapat dikenakan sanksi.

 

————–

Catatan : Bawaslu RI, dan Komisi ASN serta Mendagri

Gelar Dialog Politik Awal Tahun 2020, AIPI Manado Hadirkan Ketua DKPP

Raymond Pasla saat menyampaikan laporan panitia (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kecemasan terhadap proses demokrasi yang menyimpang terus menjadi kajian dan langkah antisipasi bagi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado. Ditengah kesiapan berbagai pihak menghadapi Pilkada Serentak 2020, AIPI Cabang Manado menyelenggarakan Dialog Politik Awal Tahun dengan mengusung tema: “Ujian Integritas Penyelenggaraan Pilkada 2020”. Kegiatan ini dilaksanakan, Selasa (28/1/2020) bertempat di Graha Pena Kota Manado.

Dalam sambutannya, Ketua AIPI Cabang Manado, Drs Steven Kandouw mengingatkan agar dialog tersebut melahirkan formula yang tepat guna meningkatkan kualitas mutu demokrasi di daerah Sulawesi Utara (Sulut). Upaya tersebut, lanjut Steven yang juga Wakil Gubernur Sulut ini diawali dengan pembenahan terhadap sistem rekrutmen penyelenggara Pemilu sehingga benar-benar berintegritas.

”Kerinduan kita semua adalah Pilkada Serentak 2020 yang menyedot anggaran tidak sedikit ini mengasilkan pemimpin yang berkualitas. Artinya dari berbagai aspek memang perlu menjadi pertimbangan kita. AIPI Manado akan hadir disini demi memberi kontribusi nyata, kita punya komitmen melakukan konsolidasi demokrasi. Berbagai cara kita harus lakukan, diantaranya melalui proses seleksi penyelenggara Pemilu yang berintegritas,” ujar Steven.

Sementara itu yang berlaku sebagai pembahas materi adalah Prof. Muhammad Alhamid, S.IP.,M.Si, Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Dr Ardiles Mewoh, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, Dr (C) Herwyn Malonda, SH.,M.Pd dan selaku moderator sekaligus pembahas yaitu Dr Ferry Daud Liando, Ketua Minat Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat Manado.

Ketua AIPI Manado saat menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Prof Muhammad menjelaskan soal kerja penyelenggara Pemilu yang profesional. Ragam tantangan, godaan dan deviasi demokrasi akan mampu dihadapi penyelenggara Pemilu jika benar-benar konsisten menjalankan aturan. Putra Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah malang melintang di dunia penyelenggaraan Pemilu itu menyampaikan beberapa catatan penting terkait trik menjaga integritas.

”Tentu godaan dan tantangan penyelenggara Pemilu tidak mudah. Bukan hanya penyelenggara Pemilu yang harus dikuatkan, tapi kita memerlukan kerja bersama dari masyarakat dan para kader partai politik. Jangan usik kita yang sedang bekerja menunaikan apa perintah aturan. Kemudian dalam hal menjawab tantangan-tantangan demokrasi yang kompleks, para penyelenggara Pemilu harus memahmi kode etik. Integritas itu bukan sekedar dimengerti, melainkan dijalankan, atas kerja yang benar sesuai aturan, saya percaya Pilkada Serentak 2020 akan kita lalui dengan sangat baik dan sukses,” kata Prof Muhammad yang juga Pengurus DPP AIPI tegas.

Suasana foto bersama usai dialog (Foto Suluttoday.com)

Untuk diketahui, kegiatan ini diawali dengan doa pembuka dan laporan panitia yang disampaikan Reymond Pasla, S.IP. Sjumlah ahli dan pakar politik Sulawesi Utara ikut hadir, berkontribusi secara pemikiran. Terlihat yang memberikan tanggapan sekaligus masukan adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsrat, Drs Ronny Gosal, Dekan FISPOL Unsrat, Dr Novie R. Pioh, Dr Goinpeace Tumbel, Dr Max Egeten, dan yang lainnya.

Ikut hadir Dr Toar Palilingan, pakar hukum Sulut, Prof Welly Areros, Dr Welly Waworundeng yang merupakan dosen FISPOL Unsrat Manado. Kemudian, para penyelenggara Pemilu seperti KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulut juga hadir, ada para akedmisi. Mantan penyelenggara Pemilu, pegiat demokrasi, mahasiswa, aktivis organisasi Cipayung dan kalangan jurnalis. (*/Redaksi)

iklan1