Tag: bawaslu

Pilkada di Musim Pandemi, Ini Ajakan MOR DOMINUS BASTIAAN

Mor Dominus Bastiaan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Politisi yang tenang dan murah senyum, dialah Mor Dominus Bastiaan, SE. Minggu (21/6/2020), saat diwawancarai Suluttoday.com, MDB begitu politisi senior ini akrab disapa mengajak masyarakat agar mewujudkan suasana rukun. Mor yang juga Wakil Wali Kota Manado itu mengingatkan masyarakat agar terus meningkatkan partisipasi pembangunan. Politis Partai Demokrat itu mengaku Pilkada Serentak di musim pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) relatif berbeda dengan Pilkada sebelumnya.

”Memang Pilkada kali ini agak berbeda karena dilangsungkan pada tahun bersama dengan terjadinya pandemik Covid-19. Namun kita harus tetap menjalankan seluruh kegiatan yang ada termasuk kegiatan pemerintahan dan juga termasuk agenda Pilkada serentak,” kata MDB yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kota Manado itu.

Selain itu, MDB yang juga digadang-gadang maju dalam Pilwako Manado, 9 Desember 2020 ini mengingatkan masyarakat dan mengajak agar berperan aktif menyukseskan pelaksanaan hajatan Pilkada Serentak. Terjadinya perubahan Pilkada juga menjadi catatannya, MDB mengharapkan masyarakat merayakan agenda demokrasi dengan patuh terhadap protap kesehatan.

”Untuk itu tentunya saya mengajak masyarakat untuk menyukseskan pilkada serentak. Tentunya ada sedikit perubahan aturan yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu menyesuaikan dengan kondisi Pandemik Covid-19 yang ada pada saat ini. Sehingga walaupun agenda Pilkada tetap kita laksanakan tapi protokol kesehatan tetap harus kita jalankan,” ujar MDB tegas.

Wakil Wali Kota Manado yang mendapat pujian Wali Kota Manado, DR. GS Vicky Lumentut sebagai sosok Wawali yang sabar itu menilai bahwa kebersamaan dan kesedaran masyarakat menyukseskan Pilkada merupakan kunci memajukan proses demokrasi di daerah. Kekompakan masyarakat secara kolektif guna melahirkan kepatuhan menjalankan pola hidup sehat jauh dari penularan Covid-19 menurut Mor adalah cara paling penting saat ini.

”Jadi marilah kita sukseskan Pilkada 2020 sambil menjaga Kesehatan kita dengan tetap mengikuti prosedur protokol lesehatan yang ada. Yah kita berdoa kepada Tuhan agar supaya pada pelaksanaan nanti Covid-19 sudah melandai,” tutur MDB menutup.

(*/Bung Amas)

Ketua Bawaslu Sulut Minta Pemerintah Lakukan Rapid Test

Herwyn Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Devisi Pendidikan, DR. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH, terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berbagai pihak mulai ragu bahwa tahapan pengawasan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 secara komprehensif berjalan maksimal.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Herwyn Malonda, Senin (8/6/2020) memohon doa semua pihak agar pimpinan Bawaslu RI yang psotif dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) itu segera sembuh. Malonda mengatakan Covid-19 tidak memandang status sosial sehingga menjadi penting menjaga hidup sehat.

‘’Kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Ibu Dewi sehingga dapat melaksanakan tugas seperti sedia kala. Covid-19 tidak memandang status sosial, pekerjaan, usia, jenis kelamin. Covid-19 bisa juga kena ke penyelenggara pemilu yang sementara mempersiapkan dan akan melaksanakan Pilkada,’’ kata Herwin pada Suluttoday.com.

Ketua Bawaslu Sulut yang juga jebolan aktivis mahasiswa dari Kelompok Cipayung itu mendesak pemerintah Sulawesi Utara agar melakukan rapid test kepada seluruh penyelenggara Pemilu. Tambah Malonda, memastikan rasa aman dan terhindar dari ancaman penularan Covid-19 menjadi sangat perlu dilakukan.

‘’Bawaslu Sulut mendesak Pemerintah (Pemerintah Daerah) untuk melakukan pemeriksaan Rapid Test. Hal ini dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang mengutamakan keselamatan penyelenggara pemilu, memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertugas, serta dalam upaya mendeteksi dan menanggulangi penyebaran Covid-19,’’ ujar Malonda tegas.

Malonda pun tak lupa menegaskan soal tugas kewenangan dan fungsi yang akan dilakukan. Birokrat muda santun dan dikenal kaya akan pengalaman dalam dunia Kepemiluan itu memastikan jajarannya akan patuh menjalankan segala prosedur kesehatan sebagaimana dianjurkan Gugus Tugas Covid-19.

‘’Bawaslu Sulut dan jajarannya dalam melaksanakan amanah untuk mengawasi Pilkada 2020 akan senantiasa berupaya menerapkan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 secara ketat dan disiplin tinggi serta memetakan potensi kerawanan dan menerapkan strategi pengawasan yang inovatif, mengoptimalkan pengawasan berbasis Desa Kelurahan, dan memanfaatkan teknologi informasi,’’ tutur Malonda.

(*/Bung Amas)

Siap Bergerak, Bawaslu Sulut Siap Lakukan Hal Ini

Herwyn Malonda (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Posisi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) selalu siap sedia dalam melaksanakan ajang Pilkada Serentak yang sesuai Perppu 2 Nomor 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Bawaslu Sulut, Drs. Herwyn Malonda, M.Si, Rabu (6/5/2020).

Herwyn menuturkan pihaknya sedang menunggu dan menyiapkan personil Badan Adhoc untuk diaktifkan kembali. Bahkan yang belum dilantik di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Sulut akan segera dilakukan proses pelantikan. Langkah tersebut, tambah Marwyn bergantung pada gerak KPU Sulut. Jebolan aktivis GMNI itu menilai Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu akan bergerak cepat bila KPU telah memulai bertugas.

‘’Kita akan aktifkan personil di Badan Adhoc, kalau hitungannya sampai di tiap Desa berarti jumlahnya dikisaran 1.507 (seribu lima ratusan tujuh) Desa/Kelurahan. Walau begitu, prinsipnya Bawaslu itu mengawasi kerja KPU. Jika KPU Sulut memulai dengan agenda atau tahapan, maka kami wajib bergerak cepat menyesuaikan semua agenda-agenda tersebut,’’ ujar Malonda.

Selanjutnya, Herwyn mengaku secara normatif pengaktifan kembali Badan Adhoc juga akan memperhatikan aspek ferivikasi kembali. Bagaimana pun, lanjutnya, tak boleh disangkal kalau kemudian akan perubahan personil di internal Badan Adhoc terjadi. Hal itu dikatakannya sesuai pengalaman sebelumnya. Herwyn menanti keputusan lanjutan akan disesuaikannya dengan arahan dan petunjuk Bawaslu Republik Indonesia (RI).

‘’Nah untuk mengaktifkan kembali Badan Adhoc, kita butuh waktu untuk verifikasi lagi. Jangan sampai ada personil kita disaat masa non-aktif, mereka terlibat hal-hal yang melanggar etika sebagai penyelenggara Pemilu, atau ada yang bisa saja tidak bersedia lagi melanjutkan tugasnya. Saya berharap, semua ketentuan kita jalankan, lalu mereka Badan Adhoc ini, masih tetap mau bekerja jangan ada yang mundur. Kemudian, kami akan menunggu putusan akhirnya dari Bawaslu RI, kapan waktunya Badan Adhoc diaktifkan kembali,’’ kata Malonda

(*/Bung Amas)

Soal Pilkada 9 Desember 2020, Ketua Bawaslu Sulut Ajak Masyarakat Menunggu

Herwyn Malonda (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kesepakatan Komisi II DPR RI, bersama Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP, Selasa (14/4/2020), untuk menyetujui pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan, 9 Desember 2020 menuai pro kontrak di tengah masyarakat. Pasalnya, pandemi Virus Corona (Covid-19) masih menjadi kendala serius.

Hal itu ternyata kurang menjadi perhatian dan pertimbangan penyelenggara Pemilu. Argumentasi itu tergambar dari keputusan penetapan usulan Jadwal Pilkada Desember 2020. Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Herwyn Malonda, pihaknya berposisi menunggu keputusan final.

“Mari kita tunggu regulasi yang merubah pelaksanaan Hari H Pungut Hitung,” kata Malonda saat diwawancarai media ini.

Tambah Malonda lagi bahwa kondisi saat ini belum bersifat paten. Dimana rapat lintas instansi yang berkompeten untuk urusan Pilkada baru sebatas menyepakati waktu dengan catatan akan dilanjutkan rapat berikutnya. Malonda menilai pihaknya akan menghormati kepastian hukum.

“Kita tunggu kepastian hukumnya,” tutur Malonda, Rabu (15/4/2020).

Sedangkan terkait anggaran Pilkada Serentak, apakah Bawaslu Sulut masih punya stok anggaran yang cukup untuk pembiayaan seluruh tahapan Pilkada bila dilaksanakan 9 Desember 2020. Malonda menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur Sulut, Olly Dondomkabey, SE.

“Nanti dikoordinasikan lagi dengan Pemprov,” tutur Malonda menutup.

(*/Bung Amas)

CORONA DAN AGENDA PILKADA 2020

Taufik Bilfaqih (Foto Istimewa)

Oleh : Taufik Bilfaqih

(Komisioner Bawaslu Manado)

Tidak hanya jadi momok, Covid-19 atau yang sering disebut Virus Corona telah mengubah segala rencana semua komponen. Mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga rakyat jelata harus menerima konsekuensi perubahan agenda. Sebab, wabah ini berhasil meyakinkan setiap orang, bahwa kehadirannya berdampak pada kebijakan hidup. Program kerja pemerintah, berubah. Pendapatan bisnis para pengusaha, merosot. Rencana liburan di tempat umum oleh warga, terbengkalai. Bahkan, hajatan demokrasi 5 tahunan seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terganggu, hingga ada tahapan yang harus ditunda.

Corona dengan ragam keberadaannya, memberikan peringatan ulang kepada Kita semua, bahwa manusia adalah makhluk sosial sekeligus individual. Semua elemen ‘keluar’ dari zona orientasi geraknya. Tentara, Polisi, Ulama, Pendeta, Direktur, Menteri-menteri, Jaksa, Pengacara, ahli ekonomi, politisi, penyelenggara pilkada dan semua lapisan masyarakat mendadak menjadi prajurit yang bahu membahu melawan virus ini. Setiap orang menjadi makhluk sosial untuk memberikan bantuan antar sesama. Menjadi individual karena tak kuasa bekerja seperti biasa yang membutuhkan orang disekitar.

Hajatan besar seperti pilkada yang terkena imbasnya, saat ini harus menunda 3 tahapan penting di bulan Maret hingga Mei. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Surat Keputusan tentang Penundaan Tahapan Pilkada, memutuskan untuk menunda pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Verifikasi Faktual Syarat Dukungan pasangan calon perseorangan, hingga pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berikut dengan kegiatannya. Sungguh, ini bagian dari bentuk perjuangan bersama dalam mencegah dan melawan virus corona. Belakangan, timbul wacana untuk menunda seluruh tahapan Pilkada 2020 ke tahun 2021 tentu dengan segenap pertimbangannya.

Alhasil, Covid-19 begitu berpengaruh. Mulai terasa adanya kelumpuhan. Meski demikian, kampanye perjuangan serta optimisme dalam “berperang” melawan wabah ini terus digalakkan sebagian besar kalangan. Langkah konkrit untuk memutus mata rantai corona adalah dengan lockdown. Kendati Indonesia tidak secara total menggunakan kebijakan tersebut, setidaknya arah kesana sangat terlihat. Kini, yang disosialisasikan pemerintah adalah kebijakan untuk menerapkan social distance (Pembatasan sosial). Publik diminta untuk diam dirumah, jaga jarak, sering cuci tangan, menjaga kesehatan tubuh dan lain sebagainya.

Imbas dari kebijakan ini, membuat banyak orang kekurangan bahkan kehilangan pendapatannya. Apalagi mereka yang hanya menjadi ‘buruh’ harian. Berharap pada pendapatan setiap hari. Lebih jauh, social distace ini merumahkan para penyelenggara pilkada yang bestatus ad hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan. Terakhir, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), membuat Surat Edaran Nomor: 02 Tahun 2020, terkait pengawasan penundaan tahapan pilkada hingga agenda penundaan aktivitas Panwaslu Kecamatan dan jajarannya, atau lebih sederhananya seluruh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan di non-aktifkan sementara waktu.

Mungkinkah tahapan Pilkada 2020 ini akan ditunda secara keseluruhan hingga tahun 2021? Tunggu ! Ada konsekuensi hukum yang perlu dipertimbangkan. KPU dan Bawaslu RI tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut, meski sedarurat apapun keadaan di negeri ini. Terus, bagaimana jika Corona benar-benar tak terbendung hingga waktu panjang? Dalam nomenklatur, ada istilah Pemilihan Susulan atau Pemilihan Lanjutan. Jika pun Pilkada tidak dilakukan sesuai jadwal, oleh karena alasan tertentu, maka solusinya adalah pada dua sistem pemilihan tersebut. Namun, dalam konteks sebaran virus corona, jika benar-benar meluas dan terus menyebar, kemudian mengharuskan menunda pilkada secara keseluruhan, maka perturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

Entahlah, Kita berharap yang terbaik. Kita fokus cegah dan lawan corona saja dulu. Energi Kita harus benar-benar dikuras untuk menghentikan lajunya pergerakan wabah mengerikan ini. Langkah tepatnya adalah stay at home.

iklan1