Tag: bawaslu

CORONA DAN AGENDA PILKADA 2020

Taufik Bilfaqih (Foto Istimewa)

Oleh : Taufik Bilfaqih

(Komisioner Bawaslu Manado)

Tidak hanya jadi momok, Covid-19 atau yang sering disebut Virus Corona telah mengubah segala rencana semua komponen. Mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga rakyat jelata harus menerima konsekuensi perubahan agenda. Sebab, wabah ini berhasil meyakinkan setiap orang, bahwa kehadirannya berdampak pada kebijakan hidup. Program kerja pemerintah, berubah. Pendapatan bisnis para pengusaha, merosot. Rencana liburan di tempat umum oleh warga, terbengkalai. Bahkan, hajatan demokrasi 5 tahunan seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terganggu, hingga ada tahapan yang harus ditunda.

Corona dengan ragam keberadaannya, memberikan peringatan ulang kepada Kita semua, bahwa manusia adalah makhluk sosial sekeligus individual. Semua elemen ‘keluar’ dari zona orientasi geraknya. Tentara, Polisi, Ulama, Pendeta, Direktur, Menteri-menteri, Jaksa, Pengacara, ahli ekonomi, politisi, penyelenggara pilkada dan semua lapisan masyarakat mendadak menjadi prajurit yang bahu membahu melawan virus ini. Setiap orang menjadi makhluk sosial untuk memberikan bantuan antar sesama. Menjadi individual karena tak kuasa bekerja seperti biasa yang membutuhkan orang disekitar.

Hajatan besar seperti pilkada yang terkena imbasnya, saat ini harus menunda 3 tahapan penting di bulan Maret hingga Mei. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Surat Keputusan tentang Penundaan Tahapan Pilkada, memutuskan untuk menunda pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Verifikasi Faktual Syarat Dukungan pasangan calon perseorangan, hingga pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berikut dengan kegiatannya. Sungguh, ini bagian dari bentuk perjuangan bersama dalam mencegah dan melawan virus corona. Belakangan, timbul wacana untuk menunda seluruh tahapan Pilkada 2020 ke tahun 2021 tentu dengan segenap pertimbangannya.

Alhasil, Covid-19 begitu berpengaruh. Mulai terasa adanya kelumpuhan. Meski demikian, kampanye perjuangan serta optimisme dalam “berperang” melawan wabah ini terus digalakkan sebagian besar kalangan. Langkah konkrit untuk memutus mata rantai corona adalah dengan lockdown. Kendati Indonesia tidak secara total menggunakan kebijakan tersebut, setidaknya arah kesana sangat terlihat. Kini, yang disosialisasikan pemerintah adalah kebijakan untuk menerapkan social distance (Pembatasan sosial). Publik diminta untuk diam dirumah, jaga jarak, sering cuci tangan, menjaga kesehatan tubuh dan lain sebagainya.

Imbas dari kebijakan ini, membuat banyak orang kekurangan bahkan kehilangan pendapatannya. Apalagi mereka yang hanya menjadi ‘buruh’ harian. Berharap pada pendapatan setiap hari. Lebih jauh, social distace ini merumahkan para penyelenggara pilkada yang bestatus ad hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan. Terakhir, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), membuat Surat Edaran Nomor: 02 Tahun 2020, terkait pengawasan penundaan tahapan pilkada hingga agenda penundaan aktivitas Panwaslu Kecamatan dan jajarannya, atau lebih sederhananya seluruh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan di non-aktifkan sementara waktu.

Mungkinkah tahapan Pilkada 2020 ini akan ditunda secara keseluruhan hingga tahun 2021? Tunggu ! Ada konsekuensi hukum yang perlu dipertimbangkan. KPU dan Bawaslu RI tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut, meski sedarurat apapun keadaan di negeri ini. Terus, bagaimana jika Corona benar-benar tak terbendung hingga waktu panjang? Dalam nomenklatur, ada istilah Pemilihan Susulan atau Pemilihan Lanjutan. Jika pun Pilkada tidak dilakukan sesuai jadwal, oleh karena alasan tertentu, maka solusinya adalah pada dua sistem pemilihan tersebut. Namun, dalam konteks sebaran virus corona, jika benar-benar meluas dan terus menyebar, kemudian mengharuskan menunda pilkada secara keseluruhan, maka perturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

Entahlah, Kita berharap yang terbaik. Kita fokus cegah dan lawan corona saja dulu. Energi Kita harus benar-benar dikuras untuk menghentikan lajunya pergerakan wabah mengerikan ini. Langkah tepatnya adalah stay at home.

Kajian Tentang ASN yang Mensosialisasikan Diri sebagai Calon Kepala Daerah

Taufik Bilfaqih, Anggota Bawaslu Manado (Foto Ist)

I. ISU
1. Bahwa di Sulawesi Utara telah ditemukan ASN yang mensosialisasikan diri untuk mengikuti kontestasi politik;
2. Bagaimanakah aturan di Indonesia terkait dengan ASN yang mensosialisasikan diri untuk mengikuti kontestasi pilkada di Sulawesi Utara;

II. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 27 Desember 2017 sebagai tindak lanjut atas PP Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;

III. KAJIAN
1. Bahwa Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 dengan tegas mengamanatkan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen didasarkan prinsip netralitas.
2. Bahwa sesuai dengan penjelasan umum UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan “Netralitas” artinya pegawai ASN tidak berpihak dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, murni professional dan berkinerja dalam memberikan pelayanan public secara adil;

3. Bahwa “Pegawai ASN” menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lain dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini berarti UU tersebut bukan hanya berlaku dan mengikat bagi PNS melainkan juga P3K yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Bahwa secara garis besar beberapa Pasal dalam PP Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, memberi larangan yang tegas terhadap;
1.) Larangan untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah;
2.) Larangan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye;
3.) Larangan untuk menggunakan fasilitas Negara dalam mendukung salah satu calon dalam pilkada;
4.) Larangan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
5.) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu/pilkada;

5. Bahwa sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 27 Desember 2017 sebagai tindak lanjut atas PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, yang menyatakan;
1.) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah;
2.) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah;
3.) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4.) PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasalangan calon/atribut partai politik;
5.) PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media social;

6.) PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
7.) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan politik;
6. Bahwa sanksi terhadap pelanggaran sesuai dengan Pasal 7 PP No. 53 tahun 2010 bagi Pegawai Negeri Sipil adalah
1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

IV. KESIMPULAN
1. Bahwa sesuai dengan prinsipnya bahwa ASN harus bersikap netral karena pegawai ASN yang terlibat dalam kontestasi politik sangat berpotensi untuk dimobilisasi terutama untuk kepentingan petahana;
2. Bahwa hal tersebut diatas dapat kemudian menjurus terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power);
3. Bahwa sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut diatas maka ASN terlebih PNS yang mensosialisasikan diri sebagai calon kepala daerah adalah melanggar aturan yang ada dan dapat dikenakan sanksi.

 

————–

Catatan : Bawaslu RI, dan Komisi ASN serta Mendagri

Gelar Dialog Politik Awal Tahun 2020, AIPI Manado Hadirkan Ketua DKPP

Raymond Pasla saat menyampaikan laporan panitia (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kecemasan terhadap proses demokrasi yang menyimpang terus menjadi kajian dan langkah antisipasi bagi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado. Ditengah kesiapan berbagai pihak menghadapi Pilkada Serentak 2020, AIPI Cabang Manado menyelenggarakan Dialog Politik Awal Tahun dengan mengusung tema: “Ujian Integritas Penyelenggaraan Pilkada 2020”. Kegiatan ini dilaksanakan, Selasa (28/1/2020) bertempat di Graha Pena Kota Manado.

Dalam sambutannya, Ketua AIPI Cabang Manado, Drs Steven Kandouw mengingatkan agar dialog tersebut melahirkan formula yang tepat guna meningkatkan kualitas mutu demokrasi di daerah Sulawesi Utara (Sulut). Upaya tersebut, lanjut Steven yang juga Wakil Gubernur Sulut ini diawali dengan pembenahan terhadap sistem rekrutmen penyelenggara Pemilu sehingga benar-benar berintegritas.

”Kerinduan kita semua adalah Pilkada Serentak 2020 yang menyedot anggaran tidak sedikit ini mengasilkan pemimpin yang berkualitas. Artinya dari berbagai aspek memang perlu menjadi pertimbangan kita. AIPI Manado akan hadir disini demi memberi kontribusi nyata, kita punya komitmen melakukan konsolidasi demokrasi. Berbagai cara kita harus lakukan, diantaranya melalui proses seleksi penyelenggara Pemilu yang berintegritas,” ujar Steven.

Sementara itu yang berlaku sebagai pembahas materi adalah Prof. Muhammad Alhamid, S.IP.,M.Si, Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Dr Ardiles Mewoh, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, Dr (C) Herwyn Malonda, SH.,M.Pd dan selaku moderator sekaligus pembahas yaitu Dr Ferry Daud Liando, Ketua Minat Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat Manado.

Ketua AIPI Manado saat menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Prof Muhammad menjelaskan soal kerja penyelenggara Pemilu yang profesional. Ragam tantangan, godaan dan deviasi demokrasi akan mampu dihadapi penyelenggara Pemilu jika benar-benar konsisten menjalankan aturan. Putra Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah malang melintang di dunia penyelenggaraan Pemilu itu menyampaikan beberapa catatan penting terkait trik menjaga integritas.

”Tentu godaan dan tantangan penyelenggara Pemilu tidak mudah. Bukan hanya penyelenggara Pemilu yang harus dikuatkan, tapi kita memerlukan kerja bersama dari masyarakat dan para kader partai politik. Jangan usik kita yang sedang bekerja menunaikan apa perintah aturan. Kemudian dalam hal menjawab tantangan-tantangan demokrasi yang kompleks, para penyelenggara Pemilu harus memahmi kode etik. Integritas itu bukan sekedar dimengerti, melainkan dijalankan, atas kerja yang benar sesuai aturan, saya percaya Pilkada Serentak 2020 akan kita lalui dengan sangat baik dan sukses,” kata Prof Muhammad yang juga Pengurus DPP AIPI tegas.

Suasana foto bersama usai dialog (Foto Suluttoday.com)

Untuk diketahui, kegiatan ini diawali dengan doa pembuka dan laporan panitia yang disampaikan Reymond Pasla, S.IP. Sjumlah ahli dan pakar politik Sulawesi Utara ikut hadir, berkontribusi secara pemikiran. Terlihat yang memberikan tanggapan sekaligus masukan adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsrat, Drs Ronny Gosal, Dekan FISPOL Unsrat, Dr Novie R. Pioh, Dr Goinpeace Tumbel, Dr Max Egeten, dan yang lainnya.

Ikut hadir Dr Toar Palilingan, pakar hukum Sulut, Prof Welly Areros, Dr Welly Waworundeng yang merupakan dosen FISPOL Unsrat Manado. Kemudian, para penyelenggara Pemilu seperti KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulut juga hadir, ada para akedmisi. Mantan penyelenggara Pemilu, pegiat demokrasi, mahasiswa, aktivis organisasi Cipayung dan kalangan jurnalis. (*/Redaksi)

Peran Tokoh Agama di Ajang Pilkada

Taufik Bilfaqih (Foto Ist)

Oleh : Taufik Bilfaqih, Anggota Bawaslu Kota Manado

Aroma pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, baik pemilihan walikota maupun gubernur, mulai menyengat. Meski tahapan masih pada proses sosialisasi aturan main oleh penyelenggara, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), desas desus pencalonan semakin hari terlihat kencang mengalir. Beberapa spekulasi yang menggambarkan sosok ini berpasangan dengan itu terus terumbar. Baik di warung kopi, terminal, pasar hingga di jagat maya.

Tak terkecuali, hari-hari besar keagamaan pun dihiasi dengan gembar-gembor informasi pilkada. Bahkan para tokoh agama mulai dilirik atau juga ikut berperan agar mendapat lirikan dari kandidat-kandidat yang sedari awal bertebaran. Meski, hingga saat ini, belum bisa dipastikan apakah nama-nama yang akan bertarung pada pilkada nanti, dimana mereka telah memajang wajah di ruas-ruas kota, akan terpilih sebagai calon tetap. Baik dari jalur independen maupun partai politik sebagai peserta pemilu.

Pada dasarnya, ajang kontestasi 5 tahunan ini akan menjadi momen berharga bagi pemuka agama. Mereka punya power untuk memengaruhi publik (umat/jamaat) dalam menentukan pilihan. Bahkan, mereka memiliki peran strategis dalam rangka mengarahkan massa untuk menjaga kualitas pemilu atau sebaliknya, menghancurkan alias mengacaukan. Singkatnya, tokoh agama punya “ayat” jitu di ajang pilkada.

Di Manado, meski masyarakatnya begitu terbuka, kebanyakan sangat “religius”. Masih kental dengan penghormatan kepada pemuka agama, baik pendeta maupun sebutan lain pada agama-agama yang ada. Ketokohan pemuka agama sering mengalahkan posisi elit politik. Jika toh ada figur politisi yang disanjung, ujung-ujungnya ia berafiliasi dengan para pemuka agama yang mengarahkan pilihan politiknya kepada Sang Politisi. Dengan kata lain, ketokohan seseorang harus ditempeli oleh figur agamawan. Jika tidak, maka secara perlahan akan mengalami penyusutan popularitas.

Kenyataan ini, sebut saja tidak hanya terjadi di Manado. Hampir semua daerah mengalami hal yang sama. Namun, ada hal yang penting dibahas terhadap penokohan agamawan, apalagi di ajang pilkada, di Kota Manado. Berikut beberapa diantaranya;

1. Menjadi Tim Doa. Ini unik. Ternyata, berkaca dari pilkada sebelumnya, atau diajang pemilu 2019 baru-baru ini. Tidak sedikit pemuka agama yang masuk dalam sebuah tim pemenangan khusus bagian pen-doa. Ini menandakan, betapa para kandidat masih meyakini bahwa kekuatan non-teknis dibutuhkan dalam kerja-kerja meraup suara.

2. Menjadi juru kampanye. Di rumah-rumah ibadah, tempat kegiatan keagamaan dan atau pada pagelaran tahapan kampanye itu sendiri, tidak sedikit para pembawa risalah ketuhanan itu langsung menjadi juru kampanye. Mereka dengan lantang berseru agar rakyat memilih calon yang diusung. Bahkan, sesekali, dalam kampanye mereka, mengutip firman-firman Tuhan untuk meyakinkan bahwa calon mereka adalah pantas dipilih.

3. Mediator. Tokoh agama, biasanya berafiliasi dengan tokoh-tokoh lainnya. Sehingga jasa mereka juga dipakai untuk mempertemukan Sang Kandidat dengan publik figur lain untuk meraup dukungan.

Selain ketiga hal yang mencolok itu, tentu masih banyak lagi peran mereka di ajang pilkada, yang kaitannya dalam dukung mendukung. Oleh karena itu, keberadaan tokoh agama harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh semua pihak. Karena, mereka memiliki basis masa, faith-full followers, serta perangkat pendukung lainnya.

Menyadari bahwa peranan tokoh agama sangatlah penting, maka, sebelum “ditempeli” para kandidat, penting kiranya keberadaan mereka untuk “ditarik” oleh penyelenggara pilkada, KPU & Bawaslu, untuk memberikan edukasi regulasi serta informasi tentang kepemiluan dan serba serbinya. Agar, pesan utama pagelaran pilkada ini bisa menohok untuk masuk ke batin rakyat sebagai penganut agama.

Pemanfaatan tokoh agama oleh para kandidat, baik sebagai tim doa, juru kampanye hingga mediator harus lebih awal “direkrut” Bawaslu, misalnya, agar kuasa mengajak publik untuk senantiasa menjaga kualitas pilkada. Dari doa mereka, melahirkan keberkatan dan kebaikan. Dari kampanye mereka, terlontar pesan perdamaian dan kedewasaan dan dari gerakan mediasi mereka telahirlah kesepakatan positif yang menjunjung tinggi sportivitas. Artinya, tokoh agama, meski ia berafiliasi dengan kandidat, harus terus menerus melakukan tindakan yang positif bagi proses tahapan pilkada.

Tokoh agama adalah (harus menjadi) tauladan. Kita butuh mereka untuk mengawal proses demokrasi di ajang pilkada. Kita harus mengajak mereka terlibat dalam menjaga semangat sportivitas. Menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Sehingga selama prosesi pilkada, semua kalangan mendapat pencerahan. Sebaliknya, jika para tokoh justru menjadi benalu, maka ramai-ramai Kita menjauh meski dari mulutnya keluar ayat-ayat suci sekalipun. (**)

Kita butuh kesejukan. Agamawan paling tahu hal itu.

Hoax Adalah Ancaman Demokrasi

Sonny Udjaili (FOTO Suluttoday.com)

MENELAAH perkembangan dinamika menjelang Pemilu serentak 2019, isu yang berkeliaran semakin liar hingga yang paling terbaru yaitu adanya temuan surat suara tercoblos dari china sebanyak 7 konteiner di pelabuhan merak. Sontak, hal itu kemudian viral diberbagai media sosial.

KPU BAWASLU sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu pun akhirnya harus turun tangan menyikapi isu liar tersebut. Penyebaran terhadap berita hingga hari ini, dengan menggunakan medium digital dianggap sangat efektif, malahan tingkat akurasi dan kecepatannya bisa melangkahi media mainstream sekalipun. Namun, ditengah kemudahan tersebut, kebanyakan dikonsumsi masyarakat tanpa adanya filterisasi hingga akhirnya akurasinya kemudian harus di uji kembali.

Untuk itu, PB HMI lewat Bidang Politik Pemerintahan Periode 2018-2020 berpandangan; Bahwa Polri untuk segera menindak tegas oknum pembuat dan penyebar hoaks dalam hal ini saudara Andi Arif karena telah menimbulkan kegaduhan nasional dalam masa kampanye.

Bahwa KPU dan BAWASLU lebih proaktif patroli siber untuk mencegah penyebaran hoax guna mencegah menurunnya kepercayaan kepada penyelenggara dan pengawas pemilu. Bahwa demi menjamin terselenggaranya Pemilu yang Jujur dan Adil, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lebih berhati-hati terhadap penyebaran berita-berita yang sifatnya menyesatkan.

Mari ciptakan suasana Pemilu yang nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesuksesan Pemilu Serentak April 2019 mendatang ditentukan oleh masyarakat yang cerdas. Pengawas Pemilu 2019 Bidang Pemerintahan dan Politik PB HMI Periode 2018-2020.

 

Penulis : Sonny Udjaili, fungsionaris PB HMI

iklan1