Tag: bawaslu

Ketua Bawaslu Sulut: Panwas Harus Bekerja Benar Di Pilkada

Herwyn JH Malonda bersama dua personil Bawaslu Sulut lainnya (Foto Ist)

Herwyn JH Malonda bersama dua personil Bawaslu Sulut lainnya (Foto Ist)

MANADO – Berbagai permasalahan dan konflik yang kemungkinan terjadi di Pilkada mendatang harus bisa diredam. Untuk menghasilkan Pilkada berkualitas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) wajib kerja keras, melakukan pemantauan dan pengawasan. Salah satu cara yang diambil Bawaslu adalah membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Ketua Bawaslu Sulut Herwyn JH Malonda saat ditemui sejumlah wartawan Senin (27/4/2015) mengatakan bahwa Panwas bisa bekerja benar. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan, kata dia, penting. Agar tugas bisa terbantu. ”Ini adalah titik awal. Tugas ke depan itu sangat berat. Harus jaga integritas, tingkatan professionalitas dan kemampuan. Agar supaya bisa mampu mengatasi tugas-tugas pemilihan,” kata Malonda.

Malonda mengharapkan, anggota Panwas tegas dengan aturan yang berlaku. ”Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah UU Nomor 8 Tahun 2015. Ke depan akan dilakukan pembekalan terkait ini. Mari bersama kita bergandengan tangan, sukseskan Pilkada. Dari Bawaslu, kita selamatkan Pemilu Indonesia. Kita tunjukkan Sulut adalah tanah demokrasi yang menjunjung tinggi demokrasi yang sebenarnya,” tandasnya. (Fajri Syamsudin)

Bawaslu Khawatirkan Konflik Partai saat Pilkada

Kantor Bawaslu RI (Foto Ist)

Kantor Bawaslu RI (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Nasrullah menyebutkan bahwa masalah internal partai dan masa kampanye yang paling berpotensi menimbulkan konflik di daerah selama pelaksanaan pilkada serentak. “Semua tahapan punya titik rawan. Tetapi sekarang, soal pencalonan dan kampanye paling berpotensi menimbulkan konflik. Karena ada dualisme kepengurusan, KPU dan Bawaslu harus cermat menghadapi masalah ini. Kalau tidak cermat, maka bisa fatal,” ujar Nasrullah, dalam diskusi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Nasrullah mengatakan, masalah dualisme kepengurusan seperti yang terjadi pada Golkar dan PPP dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di daerah. Pasalnya, pendaftaran pencalonan kepala daerah akan terganggu dengan legalitas kepengurusan partai. Ia mengatakan, untuk mengantisipasi masalah tersebut, masing-masing partai politik yang bermasalah dengan dualisme kepengurusan sebaiknya segera melakukan konsolidasi kepada kader-kader di tingkat daerah.

Namun, hal tersebut harus diawali dengan kesepakatan islah antar pengurus pusat partai. Sementara itu, terkait kampanye, meski aturan menjelaskan bahwa penyelenggara memfasilitasi partai untuk melaksanakan kampanye, masalah persaingan antar kandidat kepala daerah, menurut Nasrullah bisa saja terjadi.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies Philips J Vermonte mengatakan hal serupa. Menurut dia, dalam melihat beberapa masa pemilu, konflik paling rawan terjadi di masa kampanye. Untuk itu, Philips mengingatkan bahwa antisipasi konflik selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah perlu dipersiapkan oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Salah satunya, adalah dengan melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah. (kcm/don)

Evaluasi Pilpres, Bawaslu Sulut Adakan Pertemuan Stakeholder

Ketua Bawaslu Sulut (Foto Ist)

Ketua Bawaslu Sulut (Foto Ist)

MANADO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulut, kembali menggelar evaluasi terhadap seluruh tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu yang dilaksanakan diruang rapat kantor Bawaslu Jumat (6/3/15) kemarin. Namun kali ini mengundang seluruh stakeholder yang terkait dengan pemiluk, yakni KPU, Panwaslu, Panwascam, Media, LSM, Ormas, Organisasi Kemahasiswaan, pemantau dan relawan pengawas.

Melalui forum tersebut, para peserta ikut aktif mengungkapkan sejumlah kasus pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU dan Bawaslu/Panwaslu) maupun peserta (Partai Politik dan Tim Sukses), pegawai negeri sipil dan masyarakat pada umumnya. Peserta ada yang mempertanyakan soal tidak jelasnya penanganan beberapa kasus pelanggaran, yang terjadi saat Pemilu maupun Pilpres 2014 lalu.

“Akibat tidak transparannya penanganan pelanggaran Pemilu, masyarakat tak jarang menganggap bahwa keberadaan Bawaslu bersama Polisi dan Jaksa, dalam proses Pemilu, tak memberi kontribusi sebagaimana dihendaki oleh masyarakat. Namun demikian, kami sadari bahwa pengawas pun sering mengeluhkan soal kendala yang didapati di lapangan, dimana sangat sulit mendapatkan bukti yang kuat,” ujar seorang peserta.

Para peserta terlihat aktif bertanya jawab dengan pembicara yang terdiri dari Tiga orang Komisioner Bawaslu Provinsi Sulut yakni Herwin Malonda, Jhonny Suak dan Syamsurijal Musa serta ketua KPU provinsi Sulut, Jessy Momongan yang mewakili unsur KPU Sulut. Semua masukan yang disampaikan oleh peserta, baik secara lisan maupun tertulis melalui formulir isian terkait masalah dalam semua tahapan Pileg dan Pilpres.

Menurut Herwin Malonda akan dirumuskan dan dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dan optimalisasi peran pengawasan sebagai tugas pokok institusi pengawas Pemilu. “Hasil rumusannya akan menjadi bahan penyusunan strategi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota Desember 2015 nanti. Untuk itu hal paling pokok yang penting dalam pengawasan adalah Integritas dan Profesionalitas aparatur pengawas. Pengawas harus tegas dalam penegakan aturan, Terampil dalam proses penanganan pelanggaran dan tahu bagaimana cara mengawasi secara efektif,” tegasnya.

Sementara itu KPU Sulut lewat ketuanya, Jessy Momongan, merespon positif setiap masukan yang disampaikan stakeholder dalam rapat evaluasi itu. “Saya melihat hasil evaluasi ini dari dua sisi, baik sisi baik dan sisi negatifnya. Jadi ada infentaris masalah yang kemudian jadi bahan untuk menformulasikan strategi baru, agar seluruh tahapan dalam pemilihan umum kepala daerah di daerah provinsi maupun kabupaten kota bisa lebih baik,” harapnya. (Fajri Syamsudin).

Tirajoh: Banyak Lapor Merah, Pemkot Manado Tak Dapat Apa-Apa

Pertemuan Ombudsman RI Sulut dan pemerintah Kota Manado

Pertemuan Ombudsman RI Sulut dan pemerintah Kota Manado

MANADO – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulawesi Utara (Sulut), Hilda Tirajoh, Senin (1/12/2014) dalam pemaparan hasil supervisi menyampaikan perlunya peningkatan pelayanan publik di instansi pemerintahan Kota Manado. Tirajoh menilai terdapat penurunan pelayanan bagi masyarakat di Kota Manado.

“Sangat perlu pelayanan publik ditingkatkan, kalau berdasarkan UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ini wajib diterapkan. Bila tidak diterapkan atau dipampang dikantor, maka penilaian akan mengalami penurunan, apalagi yang berdsarkan dasar hukum. Jika banyak lapor atau penilaian merah, maka pemerintah Kota Manado tak dapat apa-apa,” ujar Tirajoh.

Ombudsman Sulut dalam temuannya menemukan beberapa poin dan catatan terkait alur pelayanan di instansi pemerintah Kota Manado mengalami penurunan karena sebagian diterapkan berdasarkan aturan. Lanjut dikatakan Tirajoh pihaknya melakukan supervisi di kantor Camat dan Dinas terkait yang ada di jajaran pemerintahan Kota Manado.

“Nyanda ada yang ijo biar satu, kalau dapat merah dan kuning pemkot Manado tidak mendapatkan apa-apa, ingat pelayanan publik itu nomor satu. Kami menilai suatu lembaga berdasarkan aturan, dan sesuai laporan pengaduan masyarakat, apa yang dilakukan dikantor pemerintahan mesti sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), jika diluar itu maka bertentangan dengan aturan,” ujar Tirajoh yang juga mantap Bawaslu Sulut ini.

Sementara itu, Asisten 3 pemerintah Kota Manado, Henny Giroth meminta agar pimpinan SKPD kooperatif dan bekerja keras dalam mewujudkan sistem pelayanan yang baik, apa yang disarankan dan menjadi catatan rekomendasi Ombudsman Sulut menurutnya perlu dilaksanakan pimpinan SKPD.

”Ada indikator tertentu yang belum terpenuhi, silahkan ini ditindaklanjuti. Saya berharap pimpinan SKPD bekerja maksimal untuk mendorong pelayanan publik yang baik di pemerintahan Kota Manado, bahkan pernyataan dan perintah Sekda Kota Manado agar sore ini diselesaikan secepatnya hal-hal yang belum dilakukan instansi tertentu agar indikator yang hendak dipenuhi bisa terealisasi,” ucap Giroth.

Penyampaian hasil supervisi ini sendiri dihadiri para Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, yang dipandu langsung Asisten 3 Pemkot Manado, Henny Giroth. Terlihat beberapa pimpinan SKPD terlibat ”adu argumen” dengan pihak Ombudsman yang dinilai menerapkan aturan tanpa mempertimbangkan kondisi SKPD. (Amas Mahmud)

DKPP Sulut, KPU dan Bawaslu Sulut Cuma Tutup Mata

iklan1