Tag: benny rhamdani

Kepala BP2MI Antar PMI Asal Kotamubagu, Begini Komitmennya

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat diwawancarai wartawan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Konsisten bergerak, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, kali ini mengantar langsung salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan (ABK). Tri Septianto, namanya PMI tersebut. Benny datang ke rumahnya di Poyoa Kecil, Kotamobagu, Sulawesi Utara, Jumat (22/1/2021) malam. Setelah sebelumnya ia bersama belasan kawan lainnya telah mengadukan kasus tidak dibayar ke kantor BP2MI Pusat, Rabu (20/1/2021).

Saat itu Tri melaporkan bahwa ia direkrut oleh PT Maritim Samudera Indonesia yang berkantor di Bekasi, dan dipekerjakan di perusahaan perikanan asal China yang melakukan pelayaran ke Peru.

“Kontrak saya selama 2 tahun di sana. Dari pihak PT mengatakan telah mengirimkan gaji setiap bulan kepada keluarga saya, namun ternyata hanya 3 kali keluarga mendapatkan kiriman tersebut. Selebihnya mereka belum membayarkan gaji saya senilai total sekitar Rp 70 juta,” ucap Tri kepada Kepala BP2MI.

PMI yang berasal dari Kotamobagu, akhirnya sampai di kampung halaman, setelah menempuh perjalanan udara dari Jakarta ke Manad. Dan dilanjutkan perjalanan darat ke Kotamobagu selama sekitar 4 jam. Tri diantar Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Manado, Sutrisno, dan disambut langsung Kepala BP2MI untuk selanjutnya diantar pulang ke rumahnya bertemu kedua orangtuanya.

“Malam ini saya akan antarkan langsung Tri Septianto ke rumahnya sebagai bentuk penghormatan saya. Kemarin saat Tri dan teman-temannya tiba di kantor pusat BP2MI, saya langsung melakukan video call untuk menanyakan kabar dan memastikan kondisi mereka,” tutur Benny, Jumat (22/1/2021).

Tambah Benny, BP2MI tidak akan membiarkan kasus ini, lanjut Benny, Manning Agency yang terlibat akan dipanggil dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi, tidak ada tawar menawar, terhadap apapun bentuk kejahatan perusahaan, siapa pun di belakang mereka, mau orang berpangkat ataupun memiliki bintang di bahunya, saya akan pasang badan dan perang terhadap perusahaan, sindikat yang melakukan eksploitasi dengan tidak membayar gaji sesuai kontrak, saya akan kejar di manapun perusahaan itu berada,” kata Benny.

Tidak hanya itu, Benny selanjutnya menyampaikan bahwa BP2MI akan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri sebagai tindak lanjut proses hukumnya.

“Soal ini, saya akan buktikan bahwa negara hadir memberi perlindungan kepada setiap warga negaranya, dan negara tidak boleh kalah oleh satu pun perusahaan di negeri ini yang seolah-olah bisa mengatur negara ini,” tutur Benny tegas.

Selain itu, Benny juga mengingatkan kembali kepada Tri agar melaporkan diri kepada BP2MI jika ingin berangkat lagi menjadi ABK ke luar negeri.

“Ya, bisa juga Tri ke UPT BP2MI Manado yang mencakup seluruh wilayah Sulawesi Utara, jika mau menjadi PMI. Jangan lupa laporkan diri agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Bersyukur saat ini bisa pulang ke rumah dengan selamat. Baik fisik maupun mental, karena tidak sedikit pula ABK lainnya yang kurang beruntung sehingga belum bisa pulang dengan selamat,” ujar Brani, begitu Benny akrab disapa.

(*/Amas)

Mengejutkan, Kepala BP2MI Siap Mundur dari Jabatan

Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Tak lagi mau kompromi, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kali ini siap melepaskan jabatannya. Menurut Benny jika implementasi pembebasan biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai Peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI, akan diperpanjang masa transisinya selama 6 (enam) bulan ke depan tidak terwujud.

“Sejak ditetapkannya Perban No.09 tahun 2020 pada tanggal 15 Juni 2020,  sejatinya Perban tersebut efektif mulai berlaku hari ini, tanggal 15 Januari 2020, atau telah diberikan masa transisi selama 6 bulan. Namun melihat politik anggaran dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi para pekerja belum menjadi keseriusan Pemerintah daerah baik Propinsi dan Kab/Kota mesih menjadi kendala serius dilapangan, kami putuskan untuk memperpanjang masa transisi selama 6 bulan ke depan hingga tanggal 15 Juli 2020,” ujar Benny di depan awak media dalam Press Conference, di Media Center BP2MI, Jakarta, pada Jumat (15/1/2021).

Keputusan yang diambil, tambah Benny merupakan keputusan yang sangat berat dan terpaksa dilakukan. Bahkan sangat menyakitkan. Karena Pembebasan biaya penempatan untuk 10 jenis jabatan pekerjaan yang selama ini rentan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, jam kerja yang melebihi batas dan pemutusan kerja secara sepihak, sesungguhnya adalah jalan untuk membebasakan dan memerdekaan Pekerja migran dari segala bentuk penindasan.

”Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh BP2MI dan melihat fakta empirik di lapangan, ditemukan fakta bahwa belum adanya kesiapan Pemerintah Daerah dalam hal politik anggaran dan menjalankan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kerja bagi PMI sebagaimana yang menjadi perintah UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 40 dan 41,” kata Benny politisi yang memulai karirnya dari Sulawesi Utara ini.

Benny, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah beserta jajarannya, pada Rabu malam (13/1/2021), BP2MI tetap pada sikap yang tidak bergeser dari sikap semula, bahwa pada prinsipnya biaya pelatihan dan sertifikasi tidak dibebankan kepada PMI, mengingat ini adalah perintah UU No. 18/2017 Pasal 30 ayat (1).

”Perban no. 9/2020 merupakan komitmen dan keberpihakan BP2MI, serta bentuk kehadiran negara untuk tegak lurus melakukan pelindungan PMI dan keluarga sekaligus sikap istiqomah terhadap ketaatan, kepatuhan dan ketundukan pada UU no. 18/2017,” ujar Benny.

Benny mengatakan, BP2MI juga menawarkan dua opsi yang akan dilakukan dalam masa transisi 6 (enam) bulan ke depan, yaitu: Intervensi negara/Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 300 Miliar dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana perintah UU No. 18/2017 Pasal 39 huruf o, serta PMI mendapatkan bantuan biaya pelatihan melalui KUR Perbankan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Dalam masa transisi 6 (enam) bulan ke depan, BP2MI akan melaksanakan langkah-langkah sistematis untuk memastikan berlakunya Perban No. 9 Tahun 2020, dengan melakukan sosialisasi secara masif ke Pemda-Pemda, yang diharapkan akan dilakukan secara bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kemnaker dan Kemenlu, serta melakukan dialog bilateral dengan negara-negara penempatan dan berkoordinasi dengan Kemnaker dan Kemlu untuk mengidentifikasi MoU yang diterbitkan sebelum atau sesudah Perban No.9/2020 ditetapkan.

Perban tersebut, lanjut Benny tidak bisa berjalan dengan berbagai fakta di lapangan hingga 15 Juli 2021 yang disebabkan ketidak seriusan kementerian dan lembaga lain. Ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap perintah Undang-undang serta karena masih adanya pihak-pihak yang lebih merasa bangga untuk menjadi antek dari sindikat praktek ijon dan rente.

”Maka saya telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI. Bagi Saya ini sangat prinsip. Setiap pemimpin harus berani mengambil alih tangggungjawab apapun bentuknya, sekalipun kesalahan bukan dilakukan oleh dirinya. Juga saya tidak dilahirkan dan dididik untuk menjadi pemimpin yang hanya bangga berada di kursi kekuasaan. Tapi membiarkan terjadinya penindasan dan perampokan hak para PMI untuk hidup bahagia dan sejahtera karena mimpi mereka dijarah oleh para mafia sindikasi ijon dan rente yang terorganisir dan sistematis,” kata Benny yang juga jebolan Aktivis 98 itu tegas.

Selanjutnya, tambah Benny yang dididik setia kepada Rakyat. Kemudian, istiqomah kepada cita-cita konstitusi dan patuh undang-undang dan Presiden Republik Indonesia yang memberi mandat, perintah kepadanya untuk bekerja pada negara, tambah Benny.

Benny juga menyebutkan, terkait jabatan itu milik Allah. Dan setiap manusia tidak memiliki hak sedikitpun untuk menguasainya. Kecuali menjalankan kekuasaan itu seyogyanya sebagaimana yang menjadi kehendak Allah dan rakyat.

Untuk diketahui, selama masa transasi 6 (enam) bulan, BP2MI telah melakukan berbagai langkah dalam persiapan implementasi Perban 09/2020, antara lain: Pertama, melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Dalam Negeri RI. Kedua, menyebarkan informasi ke Perwakilan RI di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Tawau, Singapura, Hong Kong, dan KDEI Taipei. Ketiga, menyusun Petujuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan dengan melibatkan Kemnaker, Kemlu, Kemdagri, NGO, dan menetapkan Juklak pembebasan biaya penempatan melalui Kepka 323/2020 tanggal 21 Desember 2020.

Keempat, mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan Taiwan yang melibatkan Ministry of Labor Taiwan, KDEI Taipei, TETO, Kemnaker, dan BP2MI pada tanggal 23 Desember 2020, serta Hong Kong yang melibatkan Department of Labor Hong Kong SAR, KJRI Hong Kong, Kemnaker, BP2MI, Asosiasi Agensi di Hong Kong, asosiasi pemberi kerja di Hong Kong dan organisasi/komunitas PMI di Hong Kong tanggal 30 Desember 2020.

Kelima, menyesuaikan proses pelayanan penempatan melalui SISKO-P2MI, yang meliputi: mekanisme pendaftaran CPMI, mekanisme seleksi, mekanisme verifikasi dokumen, serta mekanisme verifikasi dan pelaksanaan OPP. Keenam, membentuk Tim Penyesuaian sistem dan helpdesk kepada CPMI dan Stakeholders. Ketujuh, menyusun Indikasi nominal biaya penempatan per negara tujuan penempatan, agar calon pemberi kerja mengetahui perkiraan biaya penempatan yang akan ditanggung oleh pemberi kerja di negara tujuan penempatan.

(*/Amas)

TIGA PENGUAK SEKAT

Benny Rhamdani, Taufiq Pasiak dan Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

– Refleksi para aktivis –

Oleh ReO, Fiksiwan

Setiap aktivis pastilah seorang ideolog intekektual, begitu tulis filsuf Eric Hoffer dalam bukunya: The True Believers: Thoughts on The Nature of Mass Movement(1951).

Buku tentang “Filsafat dan Hakikat Gerakan Massa” ini menjadi salah satu buku pencetus gerakan massa di berbagai negara. Terutama di tempat asalnya Hoffer Amerika, buku itu ikut melecutkan gerakan massa — kiri-tengah-kanan — seperti Khu Klux Clan, Malcom X, New Left, Hippies hingga Luther King’s Afro-American Antidiscrimination’s movement.

Bahkan di Perancis menjadi pencetus Student’s Movement 1968 dan didahului oleh Angkatan ’66 sejak kudeta G30S PKI yang ikut mendorong prahara budaya antara kubu Manikebu (embrio Orba) vs Lekra (kubu Orla).

Dengan kata lain, sejarah gerakan massa di manapun akan melahirkan para aktivis — menurut teori gerakan massa Gramsci disebut para intelektual organik — yang memilih dan memiliki ideologi lintas batas(passing over) dalam medan perjuangan mereka.

Bukan kebetulan. Dari sejarah gerakan massa sejak Orla, Orba hingga Oref (Orde Reformasi) ini, saya salah satu saksi dan ikut terutama di dalam dua orde (Orba dan Oref) tersebut.

Meski saya tak mendaku sebagai aktivis tulen, beruntung saya memiliki tiga kader yang sejak mahasiswa akhir 80-an merupakan para aktivis kampus Unsrat.

Kini, ketiga kader itu, masing-masing Benny Rhamdani (Kepala BP2MI), Djafar Alkatiri (DPD RI) dan yang sedikit mengejutkan Taufiq Pasiak baru saja dilantik menjadi Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran dan mengharuskan ia harus ada di pusat pemerintahan Jakarta.

Ketiga aktivis ini, meski memiliki “jalan ideologi” masing-masing, mereka telah menjadi aset nasional bagi “national interest” dari daerah asal mereka.

Sebagai ‘senior’ para aktivis boleh lah saya bangga dan sedikit mengkleim bahwa mereka lahir, tumbuh dan “menjadi”(becoming) atas relasi mentalitas intelektual dari ‘common deminator’ bersama.

Karna itu, kebanggaan kita bersama, terutama saya pribadi, terhadap prestasi mereka harus ditagih pada aras moralitas untuk menjawab segala tuntutan dan tanggungjawab bersama sejak mereka menjadi aktivis dan kini tetap menjadi “aktivis negara” dari tiap ranah perjuangan mereka.

Sebagai aset negara, mereka bertiga — yang saya tahu persis kedalaman ideologi mereka sebagai aktivis — akan menjadi sedikit dari banyak aktivis yang integritas mereka tak secuilpun diragukan. Setidaknya, mereka tahu persis lika-liku, seluk-beluk, sekat-belut dalam menghadapi godaan dan iblis kekuasaan.

Sebagai apresiasi atas daya juang mereka ke aras nasional, terutama di masa-masa mendatang, harapan kita agar insyaallah mereka menjadi ‘mujtahid’ yang bisa menanggal segala macam sekat dan ‘busana duniawi’ demi kemaslahatan dan martabat kita semua.

Terbiasa Membaur, Kepala BP2MI Sapa Warga Jarod Manado

Akrab Benny Rhamdani bersama warga Jarod Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak pernah berubah dengan gaya yang akrab dan merakyat, Benny Rhamdani, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Sabtu (21/11/2020) mendatangi kawasan kuliner Jalan Roda (Jarod) Manado. Tempat yang diistilahkan warga Sulawesi Utara (Sulut) sebagai DPRD tingkat III itu selalu ramai dikunjungi masyarakat.

Saat bersilaturahmi dan melakukan ngopi bersama para pengunjung yang rata-rata ada pedagang, aktivis, muruh, akademisi, jurnalis dan masyarakat lintas profesi itu, Benny berkesempatan menyampaikan sepatah-dua kata. Karena didaulat bicara, politisi Partai Hanura itu mengajak masyarakat agar bersatu meski tensi politik di Pilkada Serentak 2020 cukup mengkristal. Bagi Benny spirit menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan pilihan yang final.

”Jangan ditawar-tawar lagi, bahwa integrasi nasional atau persatuan untuk menguatkan NKRI sudah menjadi pilihan harga mati bagi kita rakyat Indonesia. Ayo kita bantu Pak Presiden Joko Widodo yang teguh, bekerja keras membangun Indonesia. Jangan lantaran politik membuat hubungan baik kita, solidaritas dan persaudaraan kita ternodai. Mari tumbuhkan semangat mewujudkan partisipasi pembangunan,” ujar Benny yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara 3 periode ini.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyampa warga Jarod (Foto Suluttoday.com)

Tak hanya itu, mantan Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang didampingi Abid Takalamingan, politisi dan juga Ketua Baznas Sulut itu mengharapkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan sukseskan Pilkada Serentak. Menurut Benny masyarakat harus waras dalam berdemokrasi dengan tidak terjebak dalam politik bag-bagi uang yang merusak moralitas. Seleksi kepemimpinan dalam Pilkada Serentak disampaikan Benny sebagai agenda 5 tahunan yang secara mekanisme demokrasi harus dilaksanakan, sehingga demikian jangan karena kompetisi politik merusak kerukunan di tengah masyarakat.

Kepala BP2MI, bersama rekannya Ketua Baznas Sulut, Abid Takalamingan (Foto Suluttoday.com)

”Saya juga banyak belajar untuk tumbuh menjadi politisi yang matang. Banyak tantangan sudah saya lewati, tapi semua itu dihadapi dengan tulus ikhlas. Jangan pernah membenci, jangan pernah mengganggu orang lain. Dengan begitu kita akan diberi jalan oleh Allah SWT. Untuk konteks Pilkada Serentak di musim pandemi, masyarakat perlu mematuhi protokol kesehatan dan sukseskan agenda Pilkada. Ingat, Pilkada merupakan siklus seleksi kepemimpinan 5 tahunan, dalam sistem demokrasi ini diatur. Jangan hanya pertarungan politik membuat kita saling menjegal, lalu kekeluargaan kita menjadi rusak, tetap laksanakan Pilkada dengan riang gembira dan penuh persaudaraan,” kata Benny.

Pada kesempatan tersebut Benny yang didampingi jajaran BP2MI, Kepala-Kepala UPT BP2MI seluruh Indonesia juga seperti biasanya politisi yang akrab disapa Brani ini menggandeng rekan-rekan aktivis 1998 di Sulut. Setelah ngopi santai, berbincang, menyapa masyarakat dan menyampaikan sambutan Benny juga memberikan hadiah (oleh-oleh) kepada pengunjung Jarod berupa uang tunai.

(*/Amas)

Rakornis Tata Kelola, Benny Kumpulkan Kepala UPT BP2MI di Sulawesi Utara

Benny teriakkan yel-yel BP2MI (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Seluruh Kepala Unit (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi se-Indonesia, Sabtu (21/11/2020) berkumpul di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kehadiran mereka tak lain adalah untuk agenda Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2020 yang digelar BP2MI.

Menurut Benny Rhamdani, Kepala BP2MI, bahwa kegiatan yang berpusat di Hotel Sintesa Peninsula selama tanggal 21-23 November 2020 tidak lain adalah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. PMI sebagai warga negara VVIP harus diberikan perlakuan istimewa.

“Sesuai arahan Presiden bahwa Pelindungan kepada PMI harus diberikan secara menyeluruh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tak hanya itu, Rakornis BP2MI ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergitas pemerintah Pusat dan daerah dalam rangka penguatan tata kelola penempatan serta pelindungan PMI.,” kata Benny saat menyampaikan sambutan dalam Rakornis, Sabtu 21/11/2020).

Lanjut Benny mengatakan, kegiatan Rakornis BP2MI dilakukan bersamaan dengan rangkaian peringatan Migrant Day yang jatuh pada 18 Desember 2020 mendatang. BP2MI telah melaksanakan rangkaian Migrant Day di beberapa daerah potensial Pekerja Migran. Setelah menyambangi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Banten, peringatan rangkain kegiatan Migrant Day berlangsung di Sulawesi Utara yang dirangkai dengan Rakornis BP2MI Tahun 2020.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani ketika sambutan (Foto Suluttoday.com)

Rakornis BP2MI diikuti oleh peserta dari BP2MI Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT BP2MI) seluruh Daerah, Satgas Pemberantasan Sindikat Ilegal PMI, Disnakertrans Provinsi, Atase Ketenagakerjaan, Asosiasi P3MI, baik secara langsung maupun virtual.

“Selain menguatkan sinegritas para pemangku kepentingan, Rakornis ini dilakukan untuk mematangkan Rencana aksi dan program prioritas BP2MI sejalan dengan UU No.17 Tahun 2017,” ujar Benny.

Benny juga menekankan, tidak hanya dengan daerah, sinergitas pemerintah juga akan terus diperkuat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI. Yang hadir dalam Rakornis yang juga dilaksanakan secara virtual ini, diantaranya Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kemenlu, Andy Rachmianto, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III, Kantor Staf Presiden (KSP) Fajar Dwi Wisnuwardhani.

Benny Rhamdani memukul gong, bertanda kegiatan Rakornis resmi dilaksanakan (Foto Suluttoday.com)

Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI Komjen Suhardi Alius, Marzuki Darusman, dan Mas Ahmad Santosa, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sulut, Erny Tumundo, Rakornis BP2MI juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Pekerja Migran Indonesia (HPMI) atau Migrant Day yang telah dilaksanakan di beberapa daerah yaitu Depok, Jakarta, Karawang, Bandung, Bandung Barat, Yogyakarta, Semarang, Pati, Tegal, Brebes, Serang dan Cilegon.

Selain itu, Rakornis BP2MI secara resmi dibuka Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Benny mengajak peserta Rakornis untuk menetapkan agenda penting dan strategis bagi BP2MI kedepannya. Dalam sambutannya, Benny mendorong sinergi melalui kerja-kerja bersama. kolaboratif dan koordinatif antar K/L, unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah akan semakin memperkuat pelindungan PMI secara menyeluruh.

(*/Amas)

iklan1