Tag: benny rhamdani

Terima Kunjungan Rektor Unasman, Kepala BP2MI Bahas Terkait Riset

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani ketika menerima kunjungan Rektor Unasman dan rombongan (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Ekspansi dan optimalisasi tugas tanpa henti, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, pada kesempatan, Kamis (22/10/2020), terima kunjungan Rektor Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman), Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat (Sulbar), Chuduriah Sahabuddin, beserta rombongan, di Kantor BP2MI, Jakarta. Kedatangan tersebut bertujuan untuk menjalin sinergi sekaligus menjajaki peluang kerja sama antara BP2MI dan Unasman. Sebelumnya, pada September 2020 lalu, Kepala BP2MI sangat mengapresiasi keberadaan Unasman saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Barat.

”Saya mengapresiasi keberadaan Unasman yang berperan penting dalam pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Saya sebagai Kepala BP2MI memiliki pemikiran bahwa pada tahun 2021 akan ada kerja sama dengan beberapa universitas di tiga kawasan Indonesia, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur, yang menjadi kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kerja samanya dapat berbentuk riset oleh universitas terkait PMI di daerahnya masing-masing. Misalnya Unasman nantinya dapat melakukan riset terkait PMI di wilayah Sulbar,” tutur Benny.

Benny Rhamdani menerima kunjungan Rektor Unasman dan rombongan di BP2MI (Foto Istimewa)

Rencananya, dari tiap kawasan tersebut akan dipilih dua universitas yang dapat melakukan riset yang dapat menjadi dasar bagi BP2MI mengambil kebijakan terkait pelayanan dan penempatan PMI ke luar negeri.

”Bukan hanya itu, hasil riset tersebut dapat menjadi sumbangan bagi negara. Saya yang telah meminta langsung kepada pihak Unasman, karena ini adalah kebutuhan BP2MI untuk menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tentang PMI. Hasil riset dari universitas tentu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis maupun ilmiah,” ujar Benny.

Penyampaian Benny, disambut Rektor Unasman, Chuduriah Sahabuddin, menurut Retor pihaknya sangat senang dan bangga, siap melakukan sinergi dalam kerja-kerja produktif bersama BP2MI dibawah kepemimpinan Benny Rhamdani.

”Kami siap bersinergi dengan BP2MI dalam hal melakukan riset tentang PMI di Sulbar. Kami juga nantinya dapat mensosialisasikan terkait program-program BP2MI melalui kegiatan-kegiatan universitas, misalnya KKN Tematik di beberapa kabupaten,” kata Chuduriah

Penyerahan cinderamata berlangsung akrab (Foto Istimewa)

Pihak BP2MI, tambah Benny, akan mengkaji peluang kerja sama yang dapat diwujudkan tersebut, mulai dari kebutuhan yang paling mendesak. Untuk Unasman di Sulbar, ungkap Benny, diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan rujukan bagi masyarakat Sulbar yang ingin mendapatkan informasi tentang peluang kerja sekaligus cara bekerja ke luar negeri dengan cara yang benar.

”Kami akan pelajari dan kaji lebih jauh karena nantinya kerja sama ini akan bersifat nasional, dengan beberapa universitas yang kami pilih,” ujar Benny menutup.

(*/Amas)

Gelar Sidak, Kepala BP2MI Intai Joki Saat Seleksi Calon PMI

Kepala BP2MI memberikan arahan (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Gebrakan yang dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) konsisten dilakukan. Kamis (22/10/2020), kembali BP2MI melaksanakan Ujian Employment Permit System – Test of Proficientcy in Korean Computer Based Test (EPS-TOPIK CBT) Umum Sektor Manufaktur Tahun 2020.

Menurut Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Kamis (22/10/2020), niat dan kepedulian pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk memenuhi kebutuhan rakyat melalui dibukanya lapangan pekerjaan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi kerja. Itu sebabnya, para pekerja atau calon pekerja harus disiplin, bekerja secara profesional.

“Sudah seharusnya pemerintah terus membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya tidak ada negara yang ingin menyusahkan rakyatnya, justru negara ingin mensejahterakan rakyatnya,” ujar Benny saat meninjau langsung ujian CBT dan skill tes Korea yang dilaksanakan di UPT BP2MI Jakarta.

Pejabat publik yang dikenal dekat dengan bawahannya itu menyebutkan bahwa saat ini ujian CBT Korea gelombang I diikuti 8.640 peserta ujian yang dilaksanakan di dua tempat yaitu Semarang sebanyak 5.760 peserta dan di Jakarta sebanyak 2.880 orang. Ia menambahkan, bekerja di luar negeri adalah hak warga negara Indonesia. Kewajiban Pemerintah adalah memfasilitasinya, idealnya adalah jika di dalam negeri tersedia lapangan pekerjaan cukup mungkin bisa bekerja di negeri sendiri.

“Mudahkan dengan adanya Omnibus law yaitu sebuah Undang-undang yang menjamin adanya ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Percayalah Omnibus law adalah upaya Pemerintah untuk menyederhanakan jam kerja dan investasi, yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” ujar Benny.

Benny Rhamdani saat Sidak (Foto Istimewa)

Benny juga memberikan semangat kepada peserta Ujian CBT Korea dengan yel-yel Siapa Kita, Kita Indonesia, Siapa Kita, Kita Pancasila, mudah-mudahan calon pekerja migran mendapatkan hasil yang terbaik.

“Dulu Saya mendapatkan informasi ada joki yang mengikuti tes ini. Tapi di kepemimpinan saya sekarang ini tidak akan ada lagi, Negara memberikan perlindungan untuk PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki,” tegas Benny.

Saat melakukan peninjauan ujian CBT Korea, Benny juga melakukan peninjauan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Taiwan dan Hongkong. Lanjut Benny, sekarang BP2MI telah menerbitkan Peraturan Badan terkait Pembebasan Biaya Penempatan untuk 10 sektor pekerjaan, itu sebagai bukti negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran.

“Menurut Saya, Negara zolim jika membiarkan anak-anak bangsa bekerja tapi gajinya dipotong selama 6 sampai 10 bulan, itu zolim. Kita harus punya empati kepada anak-anak bangsa yang berjuang di luar negeri. Nanti Peraturan Badan tentang Pembebasan Biaya Penempatan akan berlaku Januari 2021, dan itu biayanya ditanggung Pemerintah dan sebagian lagi ditanggung yang mempekerjakan,” ucap Benny.

Selain itu, saat memberikan arahan kepada calon Pekerja Migran, Benny menemukan masih ada P3MI yang melakukan overcharging kepada PMI senilai 50 juta.

“Ini pemerasan kepada PMI, ini sudah lewat dari ketentuan saya akan periksa P3MInya, kalian jangan takut, ini tidak akan membatalkan keberangkatan, kalian punya hak untuk berangkat. Perusahaan akan saya tegur karena menindas PMI,” ujarnya.

Lanjut Benny menuturkan, negara harus memberikan perlakuan hormat kepada Pekerja Migran Indonesia, Presiden Jokowi perintahnya, tegas bahwa lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki, jangan sampai PMI diberangkatkan secara ilegal.

Selanjutnya, Benny berpesan agar para PMI selama bekerja disana harus menjaga nama baik Indonesia, bekerja yang baik. Para Pekerja Migran harus ada kesadaran atas kontrak kerja, kerjaan harus sesuai dengan kontraknya.

“Mudah-mudahan adik-adik dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kontrak kerja jaga nama baik keluarga dan negara Indonesia dan patuhi peraturan hukum di negara penempatan,” tukas Benny.

(*/Mas)

Selain Keppres, Kepala BP2MI Tegaskan Audit Kepatuhan Terhadap Korporasi

Suasana rapat virtual yang dipimpin Benny Rhamdani (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak pernah berhenti, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Rabu (7/10/2020), menyatakan akan mendorong penguatan Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menguatkan personil dan payung kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres). Hal itu disampikannya dalam rapat virtual bersama Satgas dan Kepala UPT BP2MI se-Indonesia.

“Rapat Satgas menyepakati dan mengesahkan program prioritas selama 6 bulan ke depan. Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Satgas akan menguatkan personel Satgas serta mendorong payung kebijakan Satgas dalam bentuk Keppres agar lebih memiliki kewenangan yang kuat dan jangkauan yang luas,” kata Benny di hotel Quality Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (7/10/2020).

Brani begitu Benny akrab disapa menyampaikan terkait dengan upaya pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI perlu ada tindakan terpadu dengan melibatkan multi stakeholder yang memberikan efek jera. Tidak hanya hukuman pidana, namun juga perlu upaya untuk memiskinkan pelaku sindikat pengiriman ilegal PMI.

Selanjutnya, tambah Brani, perlu ada rapat koordinasi penanganan dan penegakan hukum Pekerja Migran yang diinisiasi Satgas BP2MI dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait antara lain TNI/Polri, Komnas HAM, LPSK, Kemenaker, Kementerian Anak dan PPA, serta Kemenlu, untuk mendorong penanganan kasus pidana maupun memenuhi hak-hak migran yang dirumuskan dalam program aksi Satgas.

“Perlu juga dilakukan due diligence (audit kepatuhan) terhadap korporasi dengan menelusuri sumber-sumber keuangan dan transaksi keuangan perusahaan penempatan PMI,” ujar Brani.

Kepala BP2MI ketika memimpin rapat (Foto Suluttoday.com)

Politisi Partai Hanura itu menegaskan, perlu energi kuat dan keseriusan dalam membongkar pelaku utama (mastermind) di balik korporasi bukan hanya pelaku antara. Due dilligence dilakukan dengan sampel di wilayah perbatasan maupun kota kota besar.

“Rencana aksi akan dibukukan dan dirumuskan untuk disampaikan kepada seluruh UPT BP2MI. Seperti mitigasi pergerakan di lapangan, dengan memfokuskan pada aspek pencegahan, penindakan, dan pendampingan/persidangan, pemberkasan pelindungan saksi dan korban,” tutur Brani menutup.

Selain itu, BP2MI selain mendorong penguatan Satgas, juga berkomitmen peningkatan kapasitas SDM dalam penegakan hukum bagi jajaran BP2MI Pusat dan daerah, serta perlunya pemahaman peran PMI dalam mengatasi persoalan. Selain itu, dalam waktu tiga bulan perlu ada penegakan dan penindakan kasus-kasus besar hingga P21.

(*/Amas)

Satgas Langsung Action, Benny Rhamdani Optimis ”Perang” Sedang Dimulai

Benny Rhamdani saat memimpin rapat virtual (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Memerangi mafia pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) bukan sekedar retorika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dibawak kepemimpinan Benny Rhamdani sebagai Kepala. Melainkan komitmen itu diwujudkan Brani, sapaan akrab Benny dengan membuat sejumlah terobosan. Selain memodernisasi sistem pelayanan, menindak oknum yang melakukan praktek ilegal di internal BP2MI.

Sejumlah gebrakan dilakukan. Termasuk Brani menginsiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pengiriman PMI Ilegal yang melibatkan seluruh stakeholder di tengah masyarakat. Dalam rakor virtual membahas soal program prioritas Satgas, Brani yang memimpin rapat di Manado, Rabu (7/10/2020) menyampaikan optimismenya terhadap Satgas yang dibentuk tersebut. Sejumlah target dan sasaran akan dicapai dengan memasang deadline.

”Rekan-rekan yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Ilegal ini adalah mereka yang berintegritas, punya pengalaman dibidangnya masing-masing. Itu sebabnya saya optimis kerja yang menjaga diskala prioritas akan mampu mereka capai. Rapat koordinasi untuk mengkonkritkan dan memastikan semua program strategis Satgas akan berjalan menghasilkan beberapa kesimpulan yang akan kita tindaklanjuti,” ujar Brani yang juga mantan Ketua GP Ansor Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) 2 periode ini.

Politisi senior yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut 3 periode itu menyebutkan pada level regulasi pihaknya telah melakukan pemantapan. Sehingga Satgas tinggal tancap gas untuk merealisasikan program prioritas. Tak hanya itu, Brani menyebut Satgas yang dibentuknya tersebut akan sangat membantu BP2MI dalam kerja-kerja yang terukur. Lanjut Brani menambahkan bahwa saat ini merupakan eranya pemerintah dan masyarakat berkolaborasi.

”Penguatan dari aspek regulasi terus dilakukan. BP2MI dengan slogan melayani dengan nurani akan mengakselerasi pelayanan terhadap PMI, motong alur birokrasi yang dianggap tidak efektif dan efesien. Sembari kita tegas menindak oknum atau perusahaan, agen dan siapapun itu yang melegalkan proses ilegal dalam urusan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri. Satgas akan tancap gas, mengerjakan apa yang akan mereka lakukan. Saya percaya betul, para senior-senior yang tergabung dalam Satgas punya keresahan yang sama dengan saya. Kita bekerja untuk kesejahteraan dan kemajuan para pekerja migran Indonesia,” kata Brani.

Selain itu, Brani menitipkan agar masyarakat juga ikut terlibat dalam menyampaikan laporan atau masukan bila ada kasus pengiriman PMI ilegal yang diketahuinya. Bagi Brani pekerjaan berat akan terasa ringan manakala dikerjakan secara iklas dan bersama-sama. Segala upaya yang dikerahkan untuk mengisolasi dan memberi sanksi untuk para pembegal aturan dibidang pengiriman pekerja Indonesia, lanjut Brani sebagai wujud kecintaan terhadap Indonesia agar terus mengalami kemajuan.

Berlangsungnya rapat pembahasan gebrakan (Foto Suluttoday.com)

”Pekerjaan ini merupakan ibadah. Jangan kita habiskan energi untuk kepentingan yang tidak produktif. Melainkan kita iklas bekerja, memberi dedikasi untuk Indonesia tercinta. Kita secara kolektif mengawal, menjaga dan melayani para pekerja migran Indonesia, lindungi mereka. Negara harus hadir untuk rakyatnya. Kehadiran Satgas ini sebagai energi baru bagi BP2MI dalam melayani segenap rakyat Indonesia,” tutur Brani, Wakil Ketua Komite I DPD RI periode 2014-2019 itu.

Sekedar diketahui, Satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Ilegal merupakan langkah progresif dan baru pertama dibentuk di Indonesia. Pada rapat virtual tersebut hadir Ketua Harian Gugus Tugas Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, pimpinan Satgas lainnya yakni Marzuki Darusman, yang juga Jaksa Agung periode 1999-2021, Wakil Ketua Harian Mas Achmad Santoso, Suwiryo Ismail, Kepala BP2MI bersama jajarannya serta dan Kepala UPT BP2MI se-Indonesia.

(*/Amas)

JACKSON Kumaat: Banyak Selamat untuk Bang Benny Rhamdani

Benny Rhamdani dan Jackson Kumaat (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Setelah diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor 749/B.2/DPP-HANURA/IX/2020 yang mana menimbang terkait Jackson Andre William Kumaat sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Utara (Sulut). Sabtu (19/9/2020), Jacko begitu Kumaat akrab disapa menyampaikan selamat kepada Plt Ketua DPD Partai Hanura Sulut yang baru.

”Selamat kepada Bang Benny Rhamdani sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara. Tentu dengan keunggulan dan kemampuan seorang Bang Benny sebagai politisi senior akan mengantarkan Hanura Sulawesi Utara makin berjaya lagi. Saya pun sudah pasti mematuhi apa yang ditetapkan DPP dan menunjang apa yang dilakukan Bang Benny guna memajukan Hanura Sulawesi Utara,” ujar Jacko tegas.

Selain itu, Jacko pun menuturkan bahwa agenda politik yakni Pilkada Serentak 2020 di Sulawesi Utara akan lebih mudah digapai Hanura bila digaungkan dengan kerja yang kompak. Politisi vokal itu menilai modal sosial dan kontribusi yang dilakukan Benny akan menjadi energi dalam menambah dukungan publik terhadap partai Hanura Sulawesi Utara.

”Agenda politik di depan mata, Bang Benny tentu lebih mengerti soal ini. Itu sebabnya, saya menyampaikan dukungan penuh atas konsolidasi dan semangat yang dibangun beliau. Bang Benny merupakan sosok yang memiliki jejaring dan modal sosial yang kuta. Hal itu menjadi kekuatan untuk Hanura Sulawesi Utara lebih berkembang dan sukses dalam mewujudkan capaian politiknya,” kata Jacko menutup.

(*/Am)

iklan1