Benny Rhamdani, anggota DPD RI (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Praktek politik yang dinilai mencederai demokrasi salah satunya adalah politik uang (money politic), hal tersebut seperti yang disampaikan Benny Rhamdani, anggota Dewan Perwakilan Derah (DPD) Republik Indonesia (RI). Rhamdani yang juga Ketua Umum GS Ansor Sulawesi Utara (Sulut) ini mengajak masyarakat agar melawan politik uang yang menurutnya melemahkan nilai-nilai demokrasi.

”Politik uang harus dilawan, jangan kemudian pilihan politik dan hak memilih yang menjadi kewenangan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya di intervensi dengan uang. Saya mengajak kita semua melawan politik uang secara bersama, karena politik uang merupakan cerminan rendahnya harga diri masyarakat. Posisi masyarakat tidak layak dihargai dengan uang, kemudian setelah itu kepentingan masyarakat digadaikan,” ujar Brani sapaan akrab Rhamdani.

Brani yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dua periode itu menilai praktek politik uang juga memberikan gambaran bahwa lemahnya para politisi dalam menawarkan konsep pembangunan kepada masyarakat. Padahal, lanjut Brani keberpihakan politisi dan calon pemimpin kepada masyarakat melalui konsepnya merupakan suatu hal yang perlu dikedepankan pemimpin tersebut.

”Kalau ada politisi atau figur yang dalam berpolitik mengedepankan politik uang, itu tandanya dia lemah. Dia tidak memiliki kemampuan dan konsep mebangun masyarakat, kalau politisi dan Negarawan pasti menempuh jalur-jalur yang demokratis, pesuasif, dan bahkan lebih elegan dalam meyakinkan masyarakat dengan programnya, bukan membayar masyarakat dengan uang. Pemimpin kedepan harus bisa berpihak dan berjuang bersama masyarakat, bukan sebaliknya membayar suara rakyat,” papar Rhamdani, anggota DPD RI Dapil Sulut ini menutup. (Amas Mahmud)