Tag: benny

Hajar Tanpa Kompromi, Kepala BP2MI Siap Bongkar Praktek Gelap

Benny Rhamdani dan Presiden Joko Widodo (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bagi yang mengenal Benny Rhamdani, tentu tau tau bagaimana pergerakannya. Keberanian dan keberpihakannya pada rakyat termarginal sukar terbantahkan. Setelah menjadi Wakil Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) periode 2014-2019, hingga saat ini prinsip tegak lurus pada kebenaran itu terus dipegang teguh Brani, sapaan akrab Benny.

Semenjak dilantik sebagai Kepala Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Rabu (15/4/2020), kemudian Sertijab, Benny mengukuhkan sikapnya memerangi segala praktek curang dan ilegal di tubuh BP2MI. Saat diwawancarai Suluttoday.com, Brani menyebut tidak akan mendur selangkah pun dalam tugas mulianya melakukan perbaikan dan memajukan BP2MI.

”Saya mendapati laporan, mencermati dan mengamati data. Amat banyak praktek sindikasi para pekerja imigran yang diselundupkan. Ini tindakan melawan negara. Siapa yang berada dibalik praktek haram itu, akan saya tertibkan. Saya berkomitmen menghentikan, membongkar, kalau ada oknum aparat yang terlibat saya akan tindak tegas,” ujar Brani, yang juga pernah menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Bolaang Mongondow ini, Jumat (17/4/2020).

Sertijab dari Plt Kepala BP2MI, Tatang Budie Utama Razak kepada Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

Anggot DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tiga periode (1999-2004-2009-2014), dan dua periode memangku jabatan sebagai Ketua PW Anshor Sulut itu menegaskan akan memegang teguh sumpah janjinya. Brani menilai sikap tegas Presiden Joko Widodo mengilhaminya untuk bekerja keras, dan berdiam diri atau ikut melakukan pembiaran terhadap praktek-praktek yang merusak tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

”Kita tidak lantas diam, bila nantinya prkatek sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal jalurnya bagai benang kusut. Wajib kita lawan, bongkar tuntas bila ada yang tidak beres. Rakyat Indonesia saya minta doakan dan ikut support saya yang lagi berupaya kerja menjalankan amanah yang dipercayakan Pak Presiden. Mendiamkan praktek yang salah, berarti sama saja kita ikut-ikutan membuat rusak NKRI tercinta. Kasihan mereka tenaga kerja kita yang melalui jalur ilegal kebanyakan dibiarkan tidak terurus di negara lain,” kata Brani yang juga Wakil Ketua Umum Bidang OKK DPP Partai Hanura ini tegas.

(*/Bung Amas)

Saat Sertijab, Benny Rhamdani Nyatakan Perang Terhadap Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal

Presiden Joko Widodo dan Benny Rhamdani saat berjabat tangan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab), Kamis (16/4/2020), Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani secara tegas dalam pidatonya mengatakan perang terhadap praktek gelap sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Benny menilai sikap tegak lurus dan tak diskriminasi dalam menerapkan aturan harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di BP2MI.

”Insya Allah saya ingin mengukuhkan sikap, tidak mentolerir dan menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal dan non prosedural. Mereka adalah musuh negara dan kita wajib melindungi hak dan martabat PMI, karena sejatinya kita adalah pelayan mereka,” kata Benny, mantan Ketua GP Ansor Sulawesi Utara (Sulut) dua periode ini.

Benny yang mengganti Tatang Budie Razak selaku Plt Kepala BP2MI itu, berkomitmen memperbaiki tata kelola penempatan PMI. Hal tersebut dikatakan sebagai langkah ampuh untuk mengikis Pekerja Migran ilegal secara signifikan. Sehingga selain melindungi PMI, negara juga akan diuntungkan dari peningkatan devisa yang dihasilkan.

”Kita akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Kementerian Tenaga Kerja, Ditjen Imigrasi Kementerian hukum dan HAM, perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk mengatasi persoalan tersebut,” tutur Benny di Jakarta.

Disampaikan Benny bahwa sebagai Badan baru mengganti BNP2TKI, posisi BP2MI sangat strategis sebagai pelaksana kebijakan pelindungan PMI dan keluarganya. Terutama di tengah pandemi Covid-19, BP2MI menurut Benny mesti membuktikan kepeloporannya dengan kebijakan yang tepat dan tindakan yang cepat, mengantisipasi kepulangan PMI, maupun yang masih bertahan di negara-negara tujuan penempatan.

”Saya ambil conroh, seperti di Malaysia. Perkiraan saya ribuan PMI kita yang undocumented dan bekerja harian, dan tidak tertangani, bahkan kelaparan dan butuh bantuan segera, kita akan segera upayakan untuk mengatasi masalah tersebut, sesegera mungkin dengan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta kedutaan kita di Malaysia,” kata Benny, mantan aktivis 98 ini tegas.

Selain itu, protokol penanganan kepulangan PMI yang komprehensif, multisektor dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga, tambah Benny sangat diperlukan. Tidak hanya itu, Benny menegaskan pentingnya sinergi kelembagaan, menjalin kerjasama, dan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri serta pemerintah daerah di semua jenjang hingga ke pemerintah Desa.

Pidato Benny Rhamdani ketika Sertijab (Foto Istimewa)

”Saya mengoptimalkan sinergitas. Akan segera dilakukan pencegahan, menanggulangan dan mengantisipasi dampak Covid-19, bagi PMI dan keluarganya. Kemudian, sejak kemarin saya dilantik dan serah terima hari ini saya akan tancap gas bekerja tanpa berlama-lama dan tidak mengenal fase jeda. Mari lari bersama dalam bekerja, karena jika memilih jalan kaki dalam bekerja pasti akan tertinggal kereta. Karena itu saya memilih cara berlari dalam bekerja,” ujar Benny.

Sekedar diketahui, Benny dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No 72/TPA tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tertanggal 13 April 2020. Benny merupakan pimpinan pertama BP2MI setelah adanya perubahan kelembagaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 pada akhir 2019.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, proses serah terima jabatan tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dengan menjaga jarak sekitar 1 meter dan tanpa adanya jabatan tangan untuk pemberian ucapan selamat. Seluruh undangan yang hadir juga diharuskan menggunakan masker.

(*/Bung Amas)

Terkait Uji Publik RUU Agraria, DPD RI Kunjungi Sulut

SHS saat menerima cinderamata dari DPD RI (Foto Ist)

SHS saat menerima cinderamata dari DPD RI (Foto Ist)

MANADO – Dalam rangka mematangankan Rancangan Undang-Undang Agraria, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengunjungi provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (25/6/2015) bertempat di aula C.J Rantung Kantor Gubernur.

Rombongan Komite I ini disambut langsung oleh Gubernur Sulut DR. Sinyo Sarundayang bersama wakil gubernur Sulut DR. Djauhari Kansil beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tim yang dipimpin langsung oleh Senator asal Sulut Benny Rhamdani ini serta beberapa anggota Komite I lainya, diantaranya Hanna Hasana Fadel Muhammad tak lain istri dari politisi senior Golkar Fadel Muhammad dan juga Yacol Imanuel Senator asal papua.

Kepada sejumlah awak media Bheni Rhamdani selaku ketua Tim mengatakan, kunjungan ke sulut demi mematangkan rancangan Undang-undang Pertanahan, makanya diadakan uji publik bersama pemprov Sulut agar pemerintah daerah dapat mengetahui rancangan ini dan juga dapat memberikan masukan terhadap apa yang telah menjadi rancangan kami di komite I DPD RI.

“Kunjungan ini kami lakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui rancangan yang telah kami lakukan, dan juga dapat memberikan masukan,” katanya.

Dia juga menambahkan dalam rancangan ini banyak yang menjadi perubahan kami dalam Undang-undang yang lama, diantaranya dilarang bagi warga asing untuk memilik tanah atau lahan di indonesia, kemudian juga nantinya badan pertanahan di daerah akan menjadi kantor Agraria, dan juga bagi kantor Agraria harus terus berkordinasi dengan kepala daerah, terhadap jumlah lahan negara yang berada di daerah tersebut, dan menjadi wewenang penuh terhadap peruntukan tanah negara tersebut adalah kepala daerah.

“Nantinya badan pertanahan yang ada di daerah akan menjadi kantor agraria, dan bagi warga negara asing dilarang keras untuk memiliki tanah atau lahan di wilayah manapun di negara ini,” ungkapnya.

Sementara itu gubernur sarundayang mengatakan sangat mengapresiasi kunjungan DPD RI ini, yang menjadikan Sulut sebagai salah satu daerah dalam agenda uji publik rancangan Undang-Undang Pertanahan. “Kami sangat mengapresiasi kunjungan DPD RI ke Sulut,” tuturnya. (Fajri Syamsudin)

Kunjungi Jarod, Senator Benny Rhamdhani Tampil Apa Adanya

Benny Rhamdhani ketika berada di Jarod Manado

Benny Rhamdhani ketika berada di Jarod Manado

MANADO – Kehadiran mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado yang saat ini menjadi Senator (DPD RI) dari perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Benny Rhamdhani di Jalan Roda (Jarod) Manado, Minggu (9//11/2014) membuat suasana Jarod menjadi ramai dan penuh keakraban.

Bennya mengenakan koas lengan panjang bertuliskan ANSOR, dan celana jeans terlihat tampil santai apa adanya. Kali ini Benny mengunjungi Jarod untuk ngopi bersama warga Jarod, sambil diskusi bersama pengurus Yayasan Graha Umah (YGU) Sulut, dan warga Sulut lainnya. Beberapa mantan aktivis mahasiswa yang ikut hadir dalam kunjungan Benny menyebutkan kesederhanaan Senator Sulut yang satu ini patut menjadi contoh bagi publik figur lainnya.

Ngopi bersama dan diskusi lepas Benny Rhamdhani, pengurus YGU Sulut serta warga Jarod

Ngopi bersama dan diskusi lepas Benny Rhamdhani, pengurus YGU Sulut serta warga Jarod

”Bang Benny Rhamdhani dalam pergaulannya tak pernah melahirkan sekat, semasa menjabat anggota DPRD Provinsi Sulut beberapa periode lalu, kemudian hingga saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia juga masih sama. Terlihat, akrab dengan semua kalangan dan sederhana, tidak elitis, beliau patut menjadi teladan bagi publik figur yang lain,’’ ucap Rolandy mantan Sekertaris HMI Cabang Manado ini.

Masih diseputaran Jarod, warga Sulut lainnya menyampaikan kebanggaannya saat bertemu Senator asal Sulut ini. Menurut mereka Rhamdhani yang juga Ketua GP ANSOR Sulut itu tidak seperti mantan aktivis mahasiswa lainnya yang hanya pandai bicara tanpa menunjukkan bukti pengabdiannya pada masyarakat.

Senator Benny Rhamdhani saat bersama pengurus Yayasan Graha Umah Sulut dan warga komunitas Jarod

Senator Benny Rhamdhani saat bersama pengurus Yayasan Graha Umah Sulut dan warga komunitas Jarod

‘’Sebagian besar aktivis di Sulawesi Utara ini bicaranya hebat, dan ada yang bicaranya tinggi, namun prestasi serta apa yang mereka perbuan nyaris tidak ada sama sekali. Mereka pandai memberikan kritik, tapi tidak memberikan bukti seperti Bang Benny, beliau dikenal cerdas dan berani melontarkan kritik pada pemerintah, tapi juga disisi lain beliau teruji karena telah terbukti beberapa kali. Sebelum menjadi anggota DPD RI, beliau terpilih anggota DPRD Provinsi Sulut bukan hanya satu periode, ini baru layak kita jadikan contoh,’’ ucap Ucin pada Suluttoday.Com.

Terlihat para mantan aktivis mahasiswa, tokoh masyarakat, budayawan, politisi dan birokrat yang ikut hadir diantaranya, Reiner Ointue, Baso Affandi, Noho Poiyo Ketua LP2M Manado, Fadly Kasim aktivis YGU, Rolandy Thalib, Agus Ketua BKPRMI Manado, Syarif Darea Plt Ketua BKPRMI Sulut, Ismail Maga, dan sejumlah aktivis pemuda lainnya. (Amas Mahmud)

iklan1