Tag: BKD manado

Jelang Pensiun, Corry Tendean Diharapkan Tinggalkan Prestasi Bukan Masalah

Corry Tendean saat berada di Bandar Udara Internasional Incheon Korea Selatan (Foto Ist)

MANADO – Kinerja Corry Tendean, SH selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Dilat (BKD) Daerah Kota Manado dimasa pengabdian terakhirnya banyak mendapat dukungan, sekaligus harapan kepada birokrat perempuan yang cukup memiliki banyak sepak terjang ini. Pasalnya, Tendean semenjak menjabat Kepala BKD Manado belum terlihat gebrakan dan prestasi yang ditorehkannya.

Baru balik dari perjalannya ke Luar Negeri, Tendean kembali menjalankan tugas dan seolah tak punya waktu istirahat. Meski dengan intensitas yang padat, Tendean masih cukup miskin terobosan, hal itu mendapat komentar dari aktivis pemuda Kota Manado, Jim Tindi yang berharap agar birokrat yang memegang posisi sangat penting dalam urusan disiplin ASN ini memberi contoh yang baik kepada seluruh ASN di Manado.

”Kepala BKD harus menjadi contoh yang baik bagi ASN lainnya di jajaran pemerintah Kota Manado, bukan jabatan dijadikan gaya-gayaan saja. Apalagi, posisi bergensing itu dimanfaatkan untuk malas-malasan atau memebrikan contoh buruk seperti menampilkan kemalasan masuk kantor dan praktek indispliner lainnya, Ibu Corry Tendean memang belum punya gebrakan sejauh ini,” ujar Tindi, Kamis (13/4/2017).

Lanjut dikatakannya, diusia mendekati pensiun publik dan khususnya ASN mungkin menaruh harap kepada sosok Tendean agar memberikan teladan bagi para pamong (ASN) lainnya. Menurut Tindi, Tendean masih punya setumpuk tugas yang harus dikerjakan saat ini, bukan sibuk jalan-jalan.

”Apalagi ibu Corry sudah mau masuk usia pensiun yang tak lama lagi, tolong menjadi teladan yang baik bagi masyarakat Kota Manado, teristimewa kepada para birokrat dibawahnya. Berdasarkan pantauan kami, Kapala BKD dijabat ibu Corry sampai saat ini belum ada progres kerjanya, padahal segudang pekerjaan rumah menantinya, seperti pengisian jabatan yang masih lowong, rotasi ASN fungsional yang dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah masih sangat diperlukan,” tutur Tendi.

Sementara itu, Corry Tendean saat dikonfirmasi mengatakan sedang berada dikegiatan, dan enggan menjawab pertanyaan wartawan media ini.(Amas)

Diduga Ada Titipan Tenaga Kontrak, Pengamat Minta BKD Ambil Tindakan

Ilustrasi, tenaga kontrak harap-harap cemas (Foto Ist)

MANADO – Mengingatkan agar tidak terjadinya permasalahan dikemudian hari, pengamat pemerintahan dan politik Sulawesi Utara (Sulut), Taufik Tumbelaka saat ditanya terkait dugaan adanya praktek ‘curang’ yang dilakukan oknum Kepala Dinas dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Manado, saat melakukan rekrutmen Tenaga Kontrak (honorer), mengingatkan pentingnya Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Manado menjalankan tugasnya dengan baik.

Tidak hanya itu, Tumbelaka menyebutkan bahwa rekrutmen Tenaga Kontrak itu disesuaikan pada kebutuhan birokrasi ditiap OPD. Selain itu, Tumbelaka yang juga mantan aktivis mahasiswa UGM Yogyakarta ini menghimbau agar instansi terkait dan yang berwewenang menjalankan proses sesuai prosedur yang berlaku untuk kemudian tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

”Pengadaan jasa tenaga kontrak pada dasarnya berdasarkan kebutuhan yang ada disuatu dinas. Oleh karena utu sejumlah syarat harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jika terbukti terjadi titipan maka BKD dan Inspektorat dengan Sekda sebaiknya mengambil tindakan karena jika tidak akan merugikan Pemeruntah karena tenaga kontrak yang mengisi tidak sesuai kebutuhan,” ujar Tumbelaka saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (5/4/2017). (Amas)

Rekrutmen Honorer Jadi Sarang Proyek Bagi Kepala OPD di Pemkot Manado

Ilustrasi, keberadaan honorer (Foto Ist)

MANADO – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang sebelumnya akrab disebut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini mulai bongkar pasang personil baru (staf). Dimana terpantau di beberapa OPD jajaran pemerintahan Kota Manado, para tenaga honorer atau pegawai kontrak mulai dirumahkan, menariknya disinyalir Kepala OPD memanfaatkan hal ini untuk mencari keuntungan dengan merekrut pegawai baru.

”Di beberapa Dinas, Kepala Dinas sudah mulai mengatur semuanya untuk meloloskan atau memasukkan keluarga dan kerabat mereka dengan mengeluarkam Surat Keputusan (SK). Ini tanda bahaya bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado yang sudah pasti tidak pernah menyuruh Kadisnya bermain curang seperti ini,” ujar sumber yang juga staf di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado yang meminta namanya tidak disebutkan.

Ditempat terpisah, menanggapi hal tersebut Sonny warga Manado yang ditemui di Jalan Roda (Jarod) mengakui telah menemui ada dugaan kuat kalau para honorer, tenaga kontrak, bahkan Tenaga harian Lepas (THL) dijadikan objek ekspoloitasi bagi pimpinan OPD. Sonny menyarankan agar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menagmbil sikap atas terjadinya sistem konspirasi kepentingan tersebut yang bakal merusak birokrasi di Pemkot Manado.

”Ini sudah mulai menjamur tidak hanya di jajaran pemerintah Kota Manado saja, bahkan hingga di BUMD seperti PD Pasar dan PDAM Manado sudah ramai pimpinan bermain memasukkan kerabat-kerabat, teman dan orang-orang yang membawa manfaat kepada mereka, walaupun secara objek tidak tidak memenuhi syarat. Untuk di Dinas dan Badan, sampai Kecamatan kami minta Kepala BKD jangan hanya diam, kalau sudah mengeluarkan kebijakan menegaskan misalkan alur penyeleksiannya satu pintu, maka tolong dikawal karena rawan kecurangan. Coba diperhatikan, bagaimana dengan honorer yang dirumahkan, kalau tidak diatur maka akan jadi tidak baik, harusnya Kepala Perangkat Daerah transparan kalau itu menjadi kewenangan mereka,” ucap Sonny, Selasa (4/4/2017). (Amas)

Sudah Ada Petunjuk Wali Kota, BKD Manado Akan Lakukan Rolling

Drs Hans Tinangon saat memberikan sambutan dan arahan kepada peserta pameran (Foto Ist)

Drs Hans Tinangon saat memberikan sambutan dan arahan kepada peserta pameran (Foto Ist)

MANADO – Wali Kota Manado Dr. GS Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Mor Dominus Bastiaan, SE segera mengganti sejumlah Camat dan Lurah dalam waktu dekat. Hal tersebut seperti disampaikan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado, Drs Hans Tinangon MSi yang dimintai keterangannya tak mengelak jika pergantian beberapa Camat dan Lurah segera dilakukan.

”Iya, pekan depan (pekan ini, red),” ucap Tinangon.

Lanjut Pak Hans sapaan akrab Tinangon bahwa perintah pergantian Lurah dan Camat tersebut sudah disampaikan Wali Kota GSVL kepada dirinya. ”Sudah ada petunjuk Walikota,” ujar birokrat yang juga menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) ini.

Bahkan, kata Tinangon sejumlah Camat dan Lurah telah beberapa kali diberi peringatan bahkan pemberitahuan agar menjalankan tugas sebagaimana semestinya, sejalan dengan program yang sementara digalakkan GSVL-Mor.

”Mar, dorang itu so brapa kali tegor mar kumabal. Jadi pergantian yang akan dilakukan ini agar program kerja Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjalan dengan baik sampai ke tingkat pemerintaha paling bawah,” tukas Tinangon.

Meski enggan memberikan bocoran siapa Lurah dan Camat yang akan diganti, Tinangon mengaku sudah mengantongi nama-cama siapa saja Lurah dan Camat yang akan diganti, atau yang akan menjabat jabatan baru.

”Nama-nama mereka sudah ada. Kemudian Lurah kemungkinan 30 persen dari jumlah Lurah yang ada di Manado,” tutur Tinangon. (*/Amas)

BKD Manado Segera Tindaklanjuti Surat Gubernur Sulut

Hans Tinangon (Foto Suluttoday.com)

Hans Tinangon (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Terkait adanya mutasi pegawai dijajaran pemerintahan Kota Manado, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, SE tepatnya tanggal 13 Oktober 2016 mengeluarkan surat kepada Wali Kota Manado, Dr GS Vicky Lumentut yang isinya menindaklanjuti surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) bernomor B.1556/KASN/8/2016 tertanggal 31 Agustus 2016.

Surat KASN tersebut berisi perihal rekomendasi terhadap pelanggaran sistem merit dalam mutasi pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kota Manado. Menanggapi hal itu, Wali Kota Manado melalui Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Daerah Kota Manado, Hans Tinangon saat diwawancarai, Senin (24/10/2016) menyampaikan beberapa hal penting.

Menurut Hans pada prinsipnya BKD Manado sebagai instansi yang berkewenangan terhadap urusan ASN atau PNS akan bertindak profesional. Dirinya mengatakan bila ada dugaan pelanggaran, pihaknya akan melaporkan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri terkait keputusan mutasi tersebut.

”Kami akan menindaklanjuti surat Pak Gubernur ini, tentunya terkait rolling atau mutasi itu wewenang kami di BKD. Suratnya sedang kami proses dan akan dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang disampaikan, ini bentuk dari tindaklanjut surat KSN,” ujar Hans.

Bahkan, dijelaskannya lagi bahwa keputusan BKD Manado sudah berdasarkan telaah dan kajian yang sesuai aturan. Soal mutasi pegawai non-struktural dan struktural telah sesuai kajian serta konsultasi. Begitupun dengan dikembalikannya beberapa jabatan struktural di SKPD karena rolling sebelumnya tidak memiliki acuan sesuai mekanisme yang semestinya.

Sekedar diketahui, dalam instruksi penugasan khusus bagi pegawai fungsional yang juga menjadi salah satu perhatian KSN ternyata dalam surat yang ditandatangani Kepala BKD Manado Ir. Steven Wakkary itu, tertera kalimat ”sambil menunggu keputusan sekretaris daerah Kota Manado tentang penugasan ASN dijajaran pemerintah Kota Manado, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu menugaskan ASN”.

Artinya, hingga saat ini Sekretaris daerah Kota Manado belum pernah mengeluarkan surat yang menegaskan bahwa urusan penugasan adalah melanggar aturan perundang-undangan. Sementara itu, menyangkut penugasan ASN kata Hans, didasarkan atas kebutuhan SKPD karena kurangnya pegawai yang berdampak terhadap lambatnya pelayanan publik. (Amas)

iklan1