Tag: bkd sulut

Suluh: 27 Juni Libur Nasional

DR Femmy Suluh (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kepala BKD Sulawesi Utara, DR Femmy Suluh menegaskan bahwa tanggal 27 Juni merupakan libur nasional berkaitan dengan pilkada serentak.

“27 Juno Libur Nasional,” tegasnya kepada media ini Senin (25/06/2018).

Untuk itu, Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara menurut Suluh akan mengeluarkan surat edaran. “Surat edaran segara dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2018,” jelas Suluh.

Seperti dirangkum media ini Pemerintah resmi menetapkan hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, yaitu hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018 sebagai libur nasional. Penetapan itu disahkan lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2018.

Salah satu pertimbangan dikeluarkan dan disahkan Keppres tersebut adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Pada 27 Juni nanti, akan ada 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 17 di antaranya adalah tingkat provinsi. Di Sulawesi Utara sendiri ada 6 kabupaten/kora yang menyelenggarakan pilkada.(Cat)

Temui Menpan, OD Perjuangkan THR Bagi THL

Gubenur Sulut perjuangkan nasib honorer untuk dapatkan THR (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Kepedulian akan nasib tenaga harian lepas (THL) dibuktikan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondolambey (OD) dengan menemui langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Kamis (31/05/2018).

Seperti dirangkum media ini, Pemerintah memastikan tenaga honorer juga mendapatkan tunjangan hari raya (THR) tahun 2018 seperti ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Lebih lanjut Sri menyatakan, pemberian honorarium bagi PNSD dan non-PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan mereka benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan informasi dari Kemendagri, daerah sebenarnya tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi non-PNSD. Sebab, honor bagi tenaga mereka pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan. Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan.

THR untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR.

Didampingi Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh, dan Karo Hukum, Grubert T Ughude, OD juga membicarakan soal quota CPNS tahun 2018 dan pengembangan sumber daya manusia aparatur negara.(Cat)

Suluh: Waspada, Penipuan Dana Pensiun

Femmy Suluh (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara, Femmy Suluh meminta masyarakat waspada akan penipuan dana pensiun yang mengatasnamakan instansinya. “Waspada, penipuan dana pensiun!,” pinta Suluh Selasa (03/04/2018) kepada Suluttoday.com.

Lebih lanjut Suluh mengatakan bahwa oknum yang memanfaatkan situasi mengaku sebagai seorang pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Utara.

“Oknum tersebut bernama Fajar, dia mengaku sebagai Kepada Bidang Informasi BKD dan melakukan aksinya dengan menggunakan telepon seluler bernomor 081242984823,” jelasnya.

Menurut Suluh bahwa oknum yang tidak bertanggungjawab dan meresahkan masyarakat tersebut mengincar para pendidik yang akan pensiun.

“Dorang mencoba mencari korban guru-guru yang akan pensiun, dan masalah ini sudah kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Daerah, guna membantu mencegah munculnya korban penipuan,” tandas Suluh mengakhiri pembicaraan.(Cat)

Pameran Expo Dapat Apresiasi Wali Kota GSVL

Drs Hans Tinangon saat memberikan sambutan dan arahan kepada peserta pameran (Foto Ist)

Drs Hans Tinangon saat memberikan sambutan dan arahan kepada peserta pameran (Foto Ist)

MANADO – Pelaksanaan pameran Expo (pameran proyek perubahan) perdana yang dilaksanakan peserta Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan (Diklat PIM) tingkat IV Pemerintah Kota Manado pola kemitraan dengan Badan Diklat Probinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2016, dilaksanakan Rabu (19/10/2016) di ruang Serbaguna Gedung Sparta Tikala julukan kantor Wali Kota Manado.

Wali Kota Manado DR. GS Vicky Lumentut, SH,MSi,DEA dalam sambutan yang dibacakan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Manado Drs. Musa Hans Tinangon MSc, mengaku bangga dan memuji terobosan yang dilakukan para peserta Diklat PIM IV kali ini.

GSVL sapaan akab Lumentut mengatakan seminar dan pameran expo merupakan sebuah tahapan penting bagi para peserta Diklat Pim IV. Hal itu untuk mengukur sejauh mana upaya serius para peserta dalam menemukan dan mengolah terobosan baru sehingga dapat berkontribusi positif pada peningkatan pelayanan publik dan good governance Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.

“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada para peserta, yang sudah bekerja keras dalam rangka mewujudkan kegiatan ini. Pahamilah bahwa progress comes with process, kemajuan adalah hasil dari proses dan proses itu hanya bisa berhasil apabila dilakukan dengan komitmen tinggi, kerja keras dan hikmat kebijaksanaan,” ujar Wali Kota GSVL.

Kabag Humas dan Protol Pemkot Manado, Steven Runtuwene, S.Sos ketika memberikan presentasi dihadapan penguji (Foto Ist)

Kabag Humas dan Protol Pemkot Manado, Steven Runtuwene, S.Sos ketika memberikan presentasi dihadapan penguji (Foto Ist)

Lanjut GSVL, setelah mengikuti Diklat Pim IV ada jenjang yang lebih tinggi dengan tantangan yang lebih berat yakni Diklat Pim III.

“Keberhasilan saudara-saudara menjalani Diklat PIM IV ini merupakan modal untuk menghadapi tantangan yang lebih besar itu. Saya percaya saudara-saudara dapat mengemban tugas yang lebih besar itu,” ujar Wali Kota Manado dua periode ini.

Para ASN yang berkunjungi di stand Kabag Humas dan Protokol Pemkot Manado (Foto Ist)

Para ASN yang berkunjungi di stand Kabag Humas dan Protokol Pemkot Manado (Foto Ist)

Wali Kota GSVL tak lupa menyampaikan terima kasih kepada BKD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan Pameran Expo peserta Diklat Pim IV. Kegiatan yang dilaksanakan sehari itu yang merupakan implementasi proyek perubahan 40 peserta selama mengikuti Diklat.

“Semua peserta saya nilai baik, hanya ada beberapa saja yang harus memperbaiki kekurangan kedepan,” papar Tinangon.

Tampil kreatif dan cerdas dalam pameran expo tersebut, para peserta dan pengunjung di lokasi pameran dikejutkan dengan aksi teatrikal tawuran di salah satu stand peserta Diklat Pim IV.(*/Amas)

Baru 6 SKPD di Sulut yang Melaporkan Berkas Ijazah Pegawai

Ijazah Palsu, ilustrasi (Foto Ist)

Ijazah Palsu, ilustrasi (Foto Ist)

MANADO – Sebagai tindak lanjut terhadap surat Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Menpan-RB), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Sulut belum lama ini telah menyurati semua unit kerja atau Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup pemerintah provinsi Sulut, untuk memasukan ijazah pegawai di masing masing SKPD.

Namun dari sekian banyak SKPD, kata kepala BKD Sulut Femmy Suluh kepada Suluttoday kamis (9/7/2015), mengungkapkan baru Enam SKPD yang memasukan berkas ijazah pegawainya. Oleh karena itu pihaknya terus mengimbau SKPD yang belum memasukan ijazah agar segera memasukan, untuk kemudian akan diteliti oleh tim yang diketuai oleh Sekretaris daerah provinsi Sulut, Siswa Rachmat Mokodongan. Menurutnya bahwa proses penelitian terhadap ijazah pegawai akan dilakukan dalam beberapa tahap.

“Pemeriksaan ijazah dilakukan melalui pangkalan data mahasiswa di website Dirjen Dikti. Jika di pangakalan data tidak ada, akan dilakukan proses kroscek di Kopertis dan kampus yang bersangkutan,” katanya.

Penelitian terhadap ijazah pegawai itu dilakukan menyusul merebaknya kasus pemalsuan ijazah oleh sindikat ijazah palsu dan operasional perguruan tinggi tanpa izin, yang diketahui sendiri oleh menteri pendidikan tinggi dan riset beberapa waktu lalu. (Fajri Syamsudin)

iklan1