Tag: bmr

Aktivis Lingkungan Mendorong WPR, Ikut Sentil Bahaya PETI

Rusaknya lingkungan akibat PETI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.comDalam penjelasannya saat ditanya wartawan terkait resiko atas adanya praktek Pertambangan Liar, Hendratno Pasambuna, Aktivis Lingkungan menyebutkan bahwa perlu pemerintah bertindak tegas memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Dikatakannya, penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bocor bila sebuah perusahaan tambang, aset atau sumber dayanya ‘dikeruk’ pihak diluar perusahaan.

”Faktor yang mempengaruhi tumbuh suburnya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) karena terbatasnya modal keahlian dan ekonomi masyarakat. Itulah penyebabnya, mereka cenderung menjadi objek yang di eksploitasi. Disisi lain, pemerintah harus tegas menyelamatkan regulasi, agar dihentikannya pengoperasioan tambang ilegal,” kata Pasambuna, Rabu (10/7/2019).

Penggalian lubang tambang yang dilakukan, lanjut Pasambuna, dapat menimbulkan gangguan kestabilan lahan dan air tanah. Itu artinya, dari sisi ekonomi memang membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat, bila masyarakat diikutkan dalam proses tersebut.

”Kita butuh kajian yang komprhensif dari semua pihak. Saya berharap, perencanaan terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) segera terwujud, khususnya di wilayah Bolaang Mongndow Raya. Dalam waktu dekat, setidaknya ada penyung hukum pertambangan rakyat yang berkelanjutan dan bisa menjawab persoalan yang ditumbulkan oleh kegiatan masyarakat penambang,” tegas Pasambuna.

Untuk diketahui, rencana menjadikan WPR disejumlah lokasi pertambangan PETI di Sulawesi Utara (Sulut) didorong banyak pihak. Beberapa aspek yang harus diperhatikan diantaranya; aspek kebijakan, aspek modalitas, aspek kelembagaan/organisasi dan aspek teknologi dan lingkungan. Ke-empat aspek perlu dijalankan secara sinergis dan konsisten.

”Maka kegiatan pertambangan rakyat tersebut diharapkan akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah serta sekaligus dapat meminimalisir potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Hal itu sejalan dengan semangat DPRD Provinsi Sulut yang sedang menggodok Perda Pertambangan yang juga memuat soal WPR,” tukas Pasambuna. (*/Redaksi)

PETI di Bolmong Makan Korban Nyawa, Mahasiswa Desak Segera Ditutup

Situasi berlangsungnya penertiban PETI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terkait bencana dan korban nyawa dari beroperasinya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bolaang Mangondouw (Bolmong). Aparat penegak hukum dan Pemkab Bolmong diminta menseriusi penutupan PETI di wilayah Bolmong, khususnya di  Bakan, Lolayan. Apalagi korban PETI terus berjatuhan.

Hal tersebut disampaikan aktivis mahasiswa Rahman Mokoagow mendesak agar aparat hukum dan instansi terkait segera mengambil langkah tegas. Langkah kongkrit harus diambil untuk mencegah jatuhnya korban susulan.

”Kami mendesak kiranya aparat hukum dan instansi terkait dapat menindak tambang ilegal tersebut,  ini sudah meresahkan masyarakat,  apalagi sudah banyak korban berjatuhan akibat tambang ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan pertambangan,” ucap Rahman.

Senada ditegaskan tokoh masyarakat Bolmong Raya (BMR) Firasat Mokodompit. Apalagi mengenai blok Bakan, Firasat memberikan dua opsi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat.

”Nah, pertama kami meminta hentikan penambangan liar yang berisiko tinggi bagi keselamatan penambang. Aparat hukum harus tegas untuk tidak lakukanpembiaran terhadap PETI,” terangnya.

Di tempat terpisah, ekonom Bolmong, Baks Affandi menyampaikan bahwa soal PETI perlu ada kejujuran dari semua pihak, karena ini masalah yg sudah lama dan sudah berulang-ulang terjadi insiden tapi tidak pernah ada penyelesaian yang sifatnya tuntas dan berkesinambungan.

”Kejujuran yang dimaksud, terutama berhubungan dengan Transparansi dan Akuntability dari pemegang otoritas yang berhubungan dengan kebijakan pertambangan emas di wilayah BolMong. Analisis analisis lainnya yang sering dikemukakan, ujung-ujungnya rakyat yang dijadikan penyebab utama, sementara menurut amatan saya rakyat adalah korban dari kebijakan. Ini pendapat saya setelah mengamati hiruk-pikuknya masalah PETI di BolMong dalam kurun waktu 25 tahun belakangan ini,” ujarnya.

Dikatakannya lagi, lahan lahan PETI bukan dikelola warga biasa, karena di lokasi banyak alat berat seperti escavator. Kalau UU penambang rakyat itu hanya menggunakan alat cangkul, kata salah mantan penambang. (*/Redaksi)

Mokoginta : PBMR Perjuangan Semua Elemen Masyarakat

bmr

Tampak wakil ketua DPD RI Benny Rhamdani memaparkan mengenai PBMR (Rahman)

BOLTIM, Suluttoday.com – Guna membicarakan nasib pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Bolaang Mongondow Raya (BMR) berkumpul di Bolaang Mongondow Timur (Boltm) pada Selasa (20/09/2016).

Pertemuan tersebut mendengarkan paparan perkembangan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) dari wakil ketua komite satu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Benny Rhamdani.

Hadir pula para presedium pemekaran BMR seperti Ketua Presedium, Abdulah Mokoginta dan Wakil Ketua Jainuddin Damopolii, wakil Bupati Boltim Rusdi Gumalangit, para Sangadi dan tokoh masyarakat Boltim.

Anggota DPD RI, Benny Rhamdani mengatakan perjuangan PBMR berhadapan dengan tambahan usulan calon DOB yang masuk ke pemerintah dan DPD. Kata dia, dalam rangka mengawal usulan calon DOB, maka DPD membentuk empat tim. DPD telah melakukan audiensi dengan BMR pada 26 Agustus 2015.

“Tahap II DPD melakukan kunjungan ke daerah dan kami melakukan kajian dan analisis terhadap persyaratan-persyaratan.” Beber Benny Ramdani sapaan akrab BRANI.

Katanya, DPD akan mengambil keputusan politik terhadap calon DOB yang lolos persyaratan sesuai undang-undang menjadi daerah persiapan untuk pemekaran, pada 4-5 Oktober.

“Bupati dan para Ketua DPRD serta para gubernur diundang. Disana deklarasi sekaligus penandatangan MoU.” Bebernya.

Dia menolak alasan pemerintah untuk melakukan moratorium pemekaran karena kekurangan anggaran. Padahal setiap tahun Rp 74 triliun dikucurkan kepada BUMN yang terus merugi.

Moratorium harusnya menjadi keputusan politik antara pemerintah, DPR dan DPD bukan keputusan sepihak.

“Tak ada peristiwa politik daerah yang sudah dimekarkan dan ditarik (digabungkan) kembali.” Katanya.

Lanjutnya lagi, aturan baru mensyaratkan semakin ketat sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014. Sehingga daerah baru tak langsung dimekarkan menjadi DOB tapi disebut daerah persiapan pemekaran selama tiga tahun.

“Sehingga jika tidak berhasil akan ditarik kembali. Tapi kalau BMR dijadikan daerah persiapan, tak perlu kuatir.” Tegasnya.

Ia meyakinkan BMR aman dan akan masuk dalam keputusan politik DPD. Namun perjuangan belum selesai karena masih ada tahap pembahasan antara pemerintah, DPD dan DPR.

“Dalam RPP yang diperiapkan pemerintah tentang penataan daerah dan desaian besar penataan daerah. Untuk provinsi Sulawesi Utara ada propinsi BMR, Kota Langowan, Kota Tahuna, dan Kabupaten Talaud Selatan.”  Ungkapnya.

Ketua Presidium Pemekaran, Abdulah Mokoginta mengatakan pemekaran provinsi BMR merupakan perjuangan semua lapisan masyarakat. Bahkan perjuangan telah dimulai sebelum terbentuknya presedium pemekaran.

“Atas keputusan bersama para kepala daerah, dibentuklah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan persyaratan administrasi untuk memperjuangkan provinsi yang baru.” Ungkapnya.

Panitia telah mempersiapkan administrasi, teknis, potensi daerah dan saran prasarana. Semua syarat tersebut telah diajukan ke Gubernur, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI.

“Pemerintah pusat sudah melakukan meninjau kelayakan baik Komisi II DPR RI, Komite satu DPD RI, dan tim pertimbangan otonomi daerah. Kesan mereka baik, perjuangan kita disetujui.” Bebernya. (Rahman)

Wah, Perda Belum Ditetapkan Penggabungan BPKM dan PTSP Sudah Diberlakukan

Rita Lamusu Manoppo (Foto Suluttoday.com)

Rita Lamusu Manoppo (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Senin (16/05/2016) Panitia Khusus (PANSUS) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat untuk membahas kelanjutan dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua Rita Lamusu Manoppo terungkap bahwa penggabungan antara Badan Koordinasi Penanaman Modal(BPKM) serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), belum ditetapkan perdanya akan tetapi sudah diberlakukan.

” Pansus OPD sendiri ada informasi yang mana penggabungan BPKM dan PTSP itu sebelum ditetapkannya perda sudah diberlakukan,” ujar Lamusu.

Lamusu juga menjelaskan bahwa memang ada batasan yang telah disepakati oleh seluruh anggota pansus, namun dikarenakan revisi PP 41 belum juga selesai, maka pansus akan kembali berkonsultasi dengan Kemendagri.

“Memang ada batas waktu yang kita sepakati bersama. istilahnya di rapat pansus yang lalu-lalu disepakati bahwa sampai dengan desember revisi PP 41 akan menunggu, namun jawaban dari kemendagri sejak oktober terbentuknya pansus jawabannya desember revisi PP 41 akan clear, ternyata sampai dengan batas waktu desember belum juga, sementara keputusan pansus OPD kan menunggu revisi PP 41 selesai, karena itu menjadi dasar dalam hal menyangkut pembahasan pasal demi pasal,” tutur Lamusu kepada wartawan.

Anggota komisi IV DPRD Sulut daerah pemilihan Bolmong Raya (BMR) ini sendiri mengaharapkan dengan perda ini akan jalan pembahasannya, namun karena Revisi PP 41 belum selesai maka untuk sementara pansus masih menunggu revisinya.

“Kemarin kita rapatkan bersama dan disitu kita sepakat biarlah kita membahas dan mengacu pada aturan yang lama, dan kita akan panggil biro hukum, PTSP kita panggil, BKPM untuk rapat kembali. Supaya kita tahu keputusan apa yang mereka pakai untuk memberi ijin-ijin yang selama ini berjalan,” pungkas srikandi PKS ini.

Hadir dalam rapat Pansus ini diantaranya, Yuddi Moningka, Netty Pantouw, Ferdinand Mewengkang, Fanny Legoh serta Norri Supit.(Jimmy Lumingkewas)

Diktra dan Bogani Jawara Turnamen Persin Cup 2016

Tim pemenang ketika mendapatkan tropy (Foto Ist)

Tim pemenang ketika mendapatkan tropy (Foto Ist)

MANADO – Tuntas sudah pelaksanaan turnamen Persin Cup 2016 perebutan tropy Wali Kota Kotamobagu yang digelar terkait HUT Persin Sinindian ke-68. Turnamen sepak bola U-12 dan U-15 yang dihelat kurang lebih sebulan ini ditutup secara resmi oleh Walikota Kotamobagu Ir. Tatong Bara, Sabtu (30/4/2016) sore.

Juara untuk kelompok usia 12 tahun adalah Tim Bogani Putra Jr setelah di final mengalahkan Tim Lobong Jr dengan skor 1-0. Gol kememangan tim asuhan Iksan Sania ini dicetak oleh Ahmad Dewa lewat titik putih. Sedangkan untuk Kelompok Umur 15 tahun terjadi duel klasik tim bertetangga antara Diktra Prima Jr dan Aruman Jaya Jr.

Partai final yang dipadati ribuan penonton ini menyuguhkan permainan yang menghibur dan enak ditonton, pasalnya kedua tim ini sama-sama diperkuat oleh pemain-pemain jebolan Menpora Cup U-14 tahun lalu, yang berlaga di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta. Saling serang sejak kick off membuat keriuhan dan detak jantung suporter kedua tim.

Duel super ketat ini tidak menghasilkan gol di waktu normal 2×35 menit. Pertandingan pun dilanjutkan dengan adu tendangan pinalti, disinilah mental anak-anak diuji. Dalam adu pinalti itu, penjaga gawang Diktra Jr Refandi Damopolii mampu menggagalkan 3 penendang pertama dari Aruman jr, sebaliknya 3 penendang pertama dari Diktra Prima Jr semua berhasil mencetak gol, dengan demikian Diktra Prima Jr keluar sebagai pemenang dengan skor 3-0.

“Dengan doa dan kerja keras serta dukungan semua pihak terutama official tim, orang tua pemain dan pemerintah Kelurahan Pobundayan, kami bisa memberikan hasil terbaik,” ujarnya.

”Kemenangan Diktra adalah kemenangan kita semua dan kiranya bisa memotifasi seluruh perkumpulan/SSB yang ada di BMR,” tandas Reflin.

Wali Kota Kotamobagu dalam sambutan mengapresiasi pelaksanaan turnamen kelompok umur. Selain memberikan hiburan kepada masyarakat, juga memberikan dampak positif bagi anak-anak, karena dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menghindarkan mereka dari dampak negatif dari pergaulan anak muda sekarang yang semakin menghawatirkan.

”Kedepan pemerintah Kota Kotamobagu tetap mendukung program-program yang berkaitan dengan sepak bola,” ujar Wali Kota Tatong.

Adapun ketua panitia, Thoib Mohama serta sekretaris panitia, Chandra Mohama mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua tim yang telah berpartisipasi dalam turnamen ini serta semua pihak terutama para sponsor yang telah membantu dalam pelaksanan turnamen ini. (*/amas).

Kategori U-12 Juara 1: Bogani Putra Jr Biga Juara 2: Lobong Jr, Lobong Juara 3: Diktra Jr, Pobundayan Juara 4: garuda Bolmong Top Scorer: Ahmda Dewa (Bogani) Best Player: Bagas (Lobong Jr) Kategori U-15 Juara 1: Diktra Prima – Pobundayan Juara 2: Aruman Jaya, Motoboi Kecil Juara 3: Persin Jr Sinindian Juara 4: PSMB Motoboi Besar Top Scorer: Kiki Eyato (Aruman Jr) Best Player: Farhan Mandeng (Diktra Jr)

iklan1