Tag: bolmong

Perekrutan Pengawas TPS Diduga Bermasalah, Panwascam Dumoga Barat Dipersoalkan

Nama PTPS yang lolos seleksi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diharapkan berjalan sesuai mekanisme, ternyata sering kali menuai masalah. Kekhawatiran itu rupanya ditemui di Kecamatan Dumoga Barat, dimana rekrutmen PTPS dipertanyakan masyarakat karena dinilai mengangkangi aturan.

Sejumlah pihak menilai Pemilu di Kabupaten Bolaang Mangondow (Bolmong) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dilaksanakan Rabu, 17 April 2019 bakal terancam berjalan penuh kolusi, tidak independen dan mandiri disebabkan masih ada sesama penyelenggara yang dalam prakteknya tidak difilter secara maksimal.

Seperti di Kecamatan Dumoga Barat perekrutan PTPS menuai kecaman masyarakat Dumoga Barat. Pasalnya dalam perekrutan tersebut diduga istri dari Ketua Panwascam Kecamatan Dumoga Barat diloloskan dalam perekrutan PTPS. Terbukti dari pesan berantai yang beredar di Group WhatsApp (WA) ada nama Anifa S. Sante yang di duga sebagai istri dari Novi Sante Ketua Panwascam Kecamatan Dumoga Barat lulus sebagai KPPS.

Pengumuman syarat PTPS (FOTO Suluttoday.com)

”Padahal aturan perekrutan PTPS sudah tertuang dalam peraturan Bawaslu RI nomor 2 Tahun 2016 pada BAB III pasal 9 poin o menjelaskan bahwa syarat perekrutan disebutkan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. Panwascam Dumoga Barat layak dipertanyakan integritasnya dalam hal ini,” ujar Tommy Turangan, SH aktivis LSM AMTI.

Sekedar diketahui, melalui pesan yang beredar banyak yang menyayangkan dengan lulusnya istri dari Ketua Panwascam Dumoga Barat ini. “Miris dengan model panwascam seperti ini padahal aturan sudah jelas kalau ada hubungan perkawinan tidak boleh sama-sama jadi penyelenggara pemilihan,” kata salah satu sumber dari Group WA. (*/Redaksi)

Perkemahan Pramuka SMP Negeri 2 Poigar Penuh Keakraban

Persiapan jelang perkemahan (FOTO Suluttoday.com)

BOLMONG, Suluttoday.com – Kecerdasan sosial pun terbentuk dalam kegiatan perkemahan. Dalam Gerakan Pramuka dikenal dengan satuan regu yang terdiri dari sekurang-kurangnya 10 orang Pramuka. Ketika program perkemahan diselenggarakan, kelompok dalam satu regu akan berinteraksi untuk mengelola dan mempersiapkan perkemahan.

”Sikap saling menghormati antar sesama Pramuka, sikap saling menghargai, dan sikap peduli atau empati akan teruji dalam kelompok kegiatan perkemahan Pramuka ini,” Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Sekolah Menangah Pertama (SMP) Negeri 2 Poigar menggelar perkemahan pramuka, dari kelas 7 sampai kelas 9 baik siswi maupun siswa wajib ikut dalam kegiatan Kepala sekolah Desmin Tasrip Spd,MM melalui Guru kelas 7B Dra Hasna Latif saat di temui pewarta Selasa 7 Agustus 2018,perkemahan semua kegiatan baik kegiatan pribadi maupun kegiatan kelompok/ regu harus di kelola dan dilakukan oleh pribadi dan regu masing-masing.

”Ini merupakan bentuk nyata dari penciptaan kemandirian,” ungkapnya.

Di tempat yang sama saat di temui awak media Salah satu wali murid yang namanya tidak di publiskan saat di wawancarai berekaitan kegiatan perkemahan pramuka mengingatkan, betapa pentingnya pendidikan karakter melalui gerakan Pramuka. Pasalnya, Pramuka sebagai salah satu organisasi pendidikan luar sekolah mengembangkan dan mencetak generasi-generasi andalan yang tangguh, pantang menyerah, kreatif, mandiri, disiplin dan mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan tatanan kehidupan yang utuh sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila.

”Di sekolah ini saya sudah merasakan,karena anak saya semuanya lulus dari sekolah ini,yang satu sudah menjadi ASN dan yang satu sudah menjadi Polisi bahkan ada banyak lulusan sekolah sini sudah berhasil,yang saya senang kualitas sekolah ini dari dulu sangat baik, sehingga saya mewakili orang tua membawah cucu saya dalam kegiatan kepramukaan ”Mewajibkan ektrakurikuler Pramuka dapat mewujudkan pendidikan berkarakter cerdas sebagai pengamalan Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka,” tuturnya.

Kegiatan perkemahan akan di mulai pada 9 agustus 2018,terpantau antusias dukungan wali murid sangat luar biasa, dalam pengecekan lokasi perkemahan di sekolah bahkan dukungan pembuatan tenda beberapa bapak – bapak wali murid dari desa mariri baru, Desa nonapan dan desa wineru terlihat sangat gembira Pertemuan kegembiraan wali murid dalam kegiatan perkemahan,itu merupakan reoni atau pertemuan wali murid perna sekolah di SMP Negri 2 Poigar yang berkedudukan di desa nonapan baru kecamatan poigar,wali murid Kader dan pak Onal dan Yance mantan ketua Osis,sangking semangat dan senang hati membantu kegiatan tersebut, dengan harapan gugus depan pramuka (Gudep) anak kami mendapat juara.(*/Ys)

Kecamatan Poigar Akan Dimekarkan Menjadi Dua

Suasana berlangsungnya rapat (FOTO Suluttoday.com)

BOLMONG, Suluttoday.com – Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) rencananya akan dimekarkan menjadi dua Kecamatan. Hal itu sesuai dengan hasil rapat pembahasan pemekaran desa yang di laksanakan di ruang aula kantor Kecamatan, Selasa (3/5/2018).

Rencana untuk melaksanakan pemekaran kecamatan Poigar menimbulkan banyak pertimbangan. Satu di antaranya terkait pembagian desa, sebagaimana dalam kriteria persyaratan pemekaran kecamatan. Camat Poigar Deddy R Mokodongan menjelaskan berdasarkan Pertimbangan kedudukan Kecamatan terbagi 20 Desa. Maka pemekaran ini akan di bagi Kecamatan Poigar 10 desa dan Poigar Barat 10 desa.

Pembentukan kecamatan baru harus memenuhi 3 syarat. Yaitu administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Pertemuan kita ini dalam mengantisipasi dalam pemasukan proposal dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi Lebih lanjut, untuk syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Untuk saat ini, kecamatan Poigar ketua panitia pemekaran adalah Renti Mokodongan S.Pd, panitia pada awalnya di demesionerkan, namun yang menjadi donatur adalah sangadi – sangadi di kecamatan poigar tuturnya. Yang hadir dalam pertemuan adalah utusan desa dan kepala – kepala desa, Rubianto Mokodongan kades desa Poigar Satu di tempat yang sama dengan pernyataan mendukung.

Kecamatan poigar sudah memenuhi syarat, marilah kita sama – sama melihat tapal batas yang ada, secara geografis dan langsung mematuk tapal batasnya. Dalam rapat pemekaran kecamatan Poigar terpantau di dukung oleh kepala – kepala desa,toko masyarakat, OKP, toko-toko Agama.( Yance Sumerah)

GAWAT, Limbah Membahayakan Pemprov Sulut Didesak Tertibkan Penambang Tanpa Izin

Ilustrasi, akibat limbah pertambangan lingkungan tercemar (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Seperti diketahui, aktivitas penambangan liar atau yang biasa disebut dengan Penambang Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara (Sulut), cukup sulit dijinakkan apalagi dieliminir. Padahal sudah jelas perintah Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa aktivitas PETI harus dibasmi. Logam yang digunakan penambang sangat berbahaya bagi manusia maupun lingkungan hidup baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, telah terjadi secara massif konflik antar penambang yang berujung pada kematian. Bukan hanya itu, para aktivis lingkungan di mana-mana pun telah mengingatkan PETI bertentangan dengan UU nomor 11/1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yang mengancam penambang yang tak mengantongi izin menambang sesuai ketentuan yang berlaku.

Berbagai riset oleh kalangan akademisi juga menyatakan secara jangka panjang PETI ini akan menggerogoti secara negatif daerah yang kaya mineral emas dan logam lain. Di Sulut mereka tersebar di Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, di Minahasa Utara, di Minahasa (Tatelu) di Bolmong Timur, Bolmong induk, Bolmong Selatan juga Bolmong Utara sampai di Sangihe. Informasi diperoleh, para PETI bebas beroperasi tanpa bisa dihentikan aparat.

Yang membahayakan dari aktivitas PETI adalah adanya limbah yang bercampur dengan tanah dan air sungai yang justru digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pakar lingkungan dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Setli Tamod mengatakan, bahan kimia sejenis Mercury telah terbukti sangat berbahaya saat bercampur dengan air sungai atau merembes ke tanah.

Tanah yang tercampur bahan kimia baik itu mercury atau sianida pasti akan berubah kualitas serta menjadi bahan yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

“Kalau penambang rakyat itu, kondisi tanah tambang dibuka begitu saja. Itu cenderung akan merusak, karena tanah tambang berasosiasi dengan tanah-tanah yang masam,” ujar Tamod, Jumat (11/8/2017).

Kemudian, makin lebih fatal lagi, efek limbah dari pertambangan tanpa izin, pada saat bagian tanah terbuka dan curah hujan tinggi, maka akan menghasilkan air larian yang masam. Berarti kemungkinan besar air itu akan menjadi masam.

“Kalau masam berarti tidak baik untuk kehidupan. Baik manusia maupun makhluk hidup lainya,” tuturnya.

Lanjut Tamod menambahkan, sebagai pakar mereka sudah berkali kali mengingatkan cara pengelolaan tambang rakyat. Banyak yang tidak tahu dan secara sembarangan membuka tanah tambang. Padahal, setiap daerah tambang itu harus ada kapsulisasi atau pengamanan.

“Kan berbeda tanah-tanah bukan tanah tambang. Karena sering kali terlihat berwarna gelap, putih. Nah, itu karena asam. Sering tanaman-tanaman sekitar pertambangan mati. Itu karena asam,” tandasnya.

Tanaman yang tumbuh, kata dia, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi asam. Itu terjadi kalau oleh aktifitas penambangan yang tidak mengamankan lokasi bahan induk tambang.

“Kalau air tanah pasti tercemar diakibatkan air seputaran itu menjadi masam kalau tidak dikelola secara baik dan benar. Makanya kalau di industri tambang yang baik dan benar, perusahaan memakai istilah namanya sediment trap untuk mengamankan daerah yang dianggap bermasalah,” kata Tamod.

Bahkan, Tamod secara keras mengingatkan ancaman bagi kemanusiaan akibat aktifitas tak terkendali oleh penambangan tanpa izin. Kalau tidak ada amdal apalagi izin, maka setiap area terbuka akan memberi peluang untuk logam-logam yang lain masuk ke dalam air, tanah itu jadi masam bahkan beracun dan itu mengalir ke mata air dan lainnya.

“Banyak biota yang mati. Berarti akan terindikasi kalau tercemar logam berat, keaneka ragaman biota di daerah sungai bukan hanya akan menjadi menurun bahkan bisa punah,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Tamod, pemerintah sudah seharusnya jangan pasif. Harusnya pemerintah gelisah dengan kehadiran PETI. Pemerintah harus bertanggung jawab karena pemerintah adalah simbol negara yang menjadi pemilik tanah dan isinya. Pemerintah harus menguji semua kualitas air sungai, sumur yang daerahnya ada aktifitas pertambangan.

“Itu harus segera. Karena bisa berakumulasi logam masuk pada tanaman yang dikonsumsi oleh masyarakat,” pungkasnya.

Oleh karenanya, kata Tamod pemerintah harus bertanggung jawab melalui regulasi yang sudah ada. Karena mengabaikan sikap tegas dalam hal penegakan supremasi hukum ini jelas akan merusak kesehatan warga maupun lingkungan. Dia mengaku sedang menyusun perda tambang. Ranperda untuk pengelolaan tambang umum.

“Saya menyarankan sebagai akademisi, penambangan rakyat itu harus diatur. Kalau tidak, limbahnya bisa kemana-mana dan bencana bagi kemanusiaan. Jadi harus segera disikapi oleh pemerintah. Bertindak gerak cepat mengambil langkah ini. Jangan dibiarkan seperti selama ini. Karena jelas bisa membahayakan dari berbagai aspek,” tandasnya.

Sekedar diketahui, pendapat juga disampaikan pakar ilmu tanah Pertanian Unsrat Dr Jailani Husen yang menyentil terkait peran pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan. Menurutnya lingkungan sudah jelas terkait dengan kesuburan tanah, kualitas air tanah, bukan untuk dicemarkan atau dirusak. (*/Mas)

Menyerobot Lahan dan Mengancam Warga, Polres Bolmong Diminta Proses Hukum Provokator

 Jemi Mewoh (Foto Ist)

Jemi Mewoh (Foto Ist)

BOLMONG, Suluttoday.com – Persolan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong yang di garap lahan pertanian oleh warga desa Tiberias, Poigar, Gogaluman sepertinya sudah mulai menimbulkan konflik.

Konflik Mulai terjadi di antara masyarakat penggarap dan masyarakat yang melakukan penyerobotan untuk berebut jadikan kapling kintal dan berkebun di karenakan ada yang memprovokasi. Saling berebutan di antara warga pengelola dan warga yang terhasut karena dengan isu yang beredar bahwa tanah itu di bagi-bagikan atas dasar kemenangan dari penggugat isu itu di lakukan oleh Kordinator lapangan atas dasar rekaman pengakuan melalui warga.

Masyarakat yang polos sudah terhasut karena di iming-imingi pembagian kapling,rapat selalu di laksanakan di rumah tinggalnya berinisial AP yang di kenal sebagai Korlab, memprovokasi warga, sehingga terjadi penyerobotan dan perampasan bahkan pengancaman mulai demo warga Tiberias penolakan PT Malisya.

Mereka memblokade jalan melumpuhkan jalan trans sulawesi selama 4 jam sampai saat sekarang mulai terjadi konflik merebut lahan tak berujung dan semakin membesar persoalanya karena di duga ada provokatornya.

Pasalnya, tindakan warga Desa Tiberias, yang mulai mengkapling sebagian lahan HGU dan korlab memprovokasi melibatkan warga yang ada di Desa sekitar persoalan semakin memanas, bisa menimbulkan korban dan konflik antar desa.

Pemerintah tidak bole lemah kejadian tentang masyarakat mulai kapleng-kapleng tanah dari hak guna usaha (HGU) di Kecamatan Poigar dan akan di jadikan hak milik, yang di kenal status QUO atau surat yg di keluarkan di berhentikan oleh pejabat Bupati Nixon Watung,tentang pengelolaan PT MELISYA dengan kegiatan penanaman kelapa dalam perkawinan kelapa genja yang berada di wilaya kecamatan poigar.

Dikatan Watung, bahwa tanah itu bukan hanya milik warga Tiberias, itu (HGU) juga adalah hak Wilayah warga yang ada di kecamatan Poigar, sehingga tidak bisa diklaim secara sepihak oleh warga Tiberias, jangan untuk mengatur atur atau memprovokasi warga Desa sekitar karena semua ada aturanya, warga Tiberias Mulai ‘Kapling’ Lahan HGU PT. Melisa, konflik Semakin Menjadi diduga ada provokator diminta Polres Bolmong segera proses Hukum ucap salah satu aktivis pemerhati perdamaian, yang enggan namanya dipub lish.

”Jangan nanti sudah terjadi konflik menimbulkan korban, baru pemerintah turun tangan, ini harus segera diatur,” ujarnya pria ini.

Rubianto Mokodongan sebagai Ketua karang Taruna kecamatan poigar meminta kepada pemerintah kabupaten Bolmong harus tegas agar persoalan tidak merembet ,contohya saya dan atas nama masyarakat desa poigar bersatu perna mengusulkan pembebasan lahan HGU di tahun 2013 ke pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

”Dan kalau itu toh kami melakukan lewat prosedur tidak ada tindakan arogansi dan selalu mengajak masyarakat selaras dalam melakukan kegiatan berkebun bertani mengelola di lahan HGU sesuai kebutuhan sehari-hari atau menyangkut perut masyarakat. Ada segelintir orang yang akan menggangu hak saya rasa itu salah atau keliru, karena suda melewati batas dan kami juga tau sejarah asal usul tanah HGU,” ujar Mokodongan.

awal tanah milik dari ABO/BUA MANOPO dan ketika berusia 30 tahun menjadi kenil belanda, warga tiberias masyarakat etnis sanger dan etnis Buton yang berdominsili di desa gogaluman adalah sebagai pekerja pada waktu itu di jaman penjajahan belanda. Masyarakat yang berdominsili Desa Wineru yang di kenal kampung maimosa itu adalah desa transmigrasi,jadi dalam kegiatan yang di wilaya HGU kecamatan Poigar kami tau dan ada sejarahnya.

Waktu pembebasan lahan sebesar 8 hektar untuk di jadikan pemukiman masyarakat tiberias PT POIGAR di bawah kepemimpinan PAK LUKI SONDAK, Desa tiberias itu di tahun 1990 di sebut pedukuan Budidaya dan desa poigar sebelum di mekarkan menjadi empat desa, yang menjadi kepala desa ayah dari Rubianto Mokodongan yaitu S Mokodongan.

Beliaulah yang memprakasai desa poigar menjadi empat desa Konflik semakin memanas Jemi Mewoh ketua DPK LAKRI Bolmong salah satu penggarap di lahan HGU dengan keterpaksaan melaporkan Oknum AP karena memimpin warga meyerobot.

Melakukan pengrusakan dan mengancam warga penggarap lainya. Setelah sempat bersitegang dan terjadi perdebatan di lokasi tanah HGU yang di garap oleh Jemi Mewoh sebagai ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia Bolmong (LAKRI DPK Bolmong) perbatasan desa tiberias dan desa gogaluman kecamatan poigar bolmong ,14 Oktober 2016 akhirnya resmi melapor ke polres Bolmong di kota kotamobagu.

melaporkn AP Cs warga desa tiberias,dengan laporan atas penyerobotan tanah dan pengancaman kepada ibu kandung dari Jemi yang berada di lokasi perkebunan tanaman jagung.

Saya sudah datang melapor dan laporan kami meminta Polres Bolmong dapat memproses hukum karena pengotak memprovokasi dengan menjanjikan ke masyarakat untuk membagikan/kapleng tanah untuk jadi milik sendiri,kami tau hukum dan AP cs provokatornya.

Surat tanda trima laporan Polisi/Pengaduan nomor : STTLP/849/X/2016,yang menerima laporan Aipda Wardoyo,Bimin SPKT.

kronologi setelah di hubungi lewat telepon sheluler oleh ibu pelapor,untuk kasih tau kepada AP karena bahwa tanaman jagung telah di rusak atau di pangkas dengan lokasi sekitar 4 hektar,kurang lebih 15 orang dengan cara memangkas tanaman jagung milik pelapor dan AP terlapor mengancam untuk tidak kembali ke kebun.

Kasihan masyarakat yang tidak tau apa-apa di ajak di adu dombakan jadi korban karena ula dari oknum ungkap jemi. Hingga berita ini naik tayang, awak media mendapatkan tanggapan resmi dari pemerintah kabupaten Bolmong.

”Pejabat Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung ketika dihubungi via seluler di nomor 08219551xxxx Memberikan merespon saya sendiri sudah di PTUN kan oleh pihak perusahan PT MALISYA dan saya mengeluarkan surat keputusan bukan berarti masyarakat teberias berhak masuk,dan itu sudah melanggar ketentuan yang ada,” tutur Watung. (*/Tim)

iklan1