Tag: BP2MI

Saat Sertijab, Benny Rhamdani Nyatakan Perang Terhadap Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal

Presiden Joko Widodo dan Benny Rhamdani saat berjabat tangan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab), Kamis (16/4/2020), Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani secara tegas dalam pidatonya mengatakan perang terhadap praktek gelap sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Benny menilai sikap tegak lurus dan tak diskriminasi dalam menerapkan aturan harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di BP2MI.

”Insya Allah saya ingin mengukuhkan sikap, tidak mentolerir dan menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal dan non prosedural. Mereka adalah musuh negara dan kita wajib melindungi hak dan martabat PMI, karena sejatinya kita adalah pelayan mereka,” kata Benny, mantan Ketua GP Ansor Sulawesi Utara (Sulut) dua periode ini.

Benny yang mengganti Tatang Budie Razak selaku Plt Kepala BP2MI itu, berkomitmen memperbaiki tata kelola penempatan PMI. Hal tersebut dikatakan sebagai langkah ampuh untuk mengikis Pekerja Migran ilegal secara signifikan. Sehingga selain melindungi PMI, negara juga akan diuntungkan dari peningkatan devisa yang dihasilkan.

”Kita akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Kementerian Tenaga Kerja, Ditjen Imigrasi Kementerian hukum dan HAM, perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk mengatasi persoalan tersebut,” tutur Benny di Jakarta.

Disampaikan Benny bahwa sebagai Badan baru mengganti BNP2TKI, posisi BP2MI sangat strategis sebagai pelaksana kebijakan pelindungan PMI dan keluarganya. Terutama di tengah pandemi Covid-19, BP2MI menurut Benny mesti membuktikan kepeloporannya dengan kebijakan yang tepat dan tindakan yang cepat, mengantisipasi kepulangan PMI, maupun yang masih bertahan di negara-negara tujuan penempatan.

”Saya ambil conroh, seperti di Malaysia. Perkiraan saya ribuan PMI kita yang undocumented dan bekerja harian, dan tidak tertangani, bahkan kelaparan dan butuh bantuan segera, kita akan segera upayakan untuk mengatasi masalah tersebut, sesegera mungkin dengan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta kedutaan kita di Malaysia,” kata Benny, mantan aktivis 98 ini tegas.

Selain itu, protokol penanganan kepulangan PMI yang komprehensif, multisektor dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga, tambah Benny sangat diperlukan. Tidak hanya itu, Benny menegaskan pentingnya sinergi kelembagaan, menjalin kerjasama, dan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri serta pemerintah daerah di semua jenjang hingga ke pemerintah Desa.

Pidato Benny Rhamdani ketika Sertijab (Foto Istimewa)

”Saya mengoptimalkan sinergitas. Akan segera dilakukan pencegahan, menanggulangan dan mengantisipasi dampak Covid-19, bagi PMI dan keluarganya. Kemudian, sejak kemarin saya dilantik dan serah terima hari ini saya akan tancap gas bekerja tanpa berlama-lama dan tidak mengenal fase jeda. Mari lari bersama dalam bekerja, karena jika memilih jalan kaki dalam bekerja pasti akan tertinggal kereta. Karena itu saya memilih cara berlari dalam bekerja,” ujar Benny.

Sekedar diketahui, Benny dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No 72/TPA tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tertanggal 13 April 2020. Benny merupakan pimpinan pertama BP2MI setelah adanya perubahan kelembagaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 pada akhir 2019.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, proses serah terima jabatan tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dengan menjaga jarak sekitar 1 meter dan tanpa adanya jabatan tangan untuk pemberian ucapan selamat. Seluruh undangan yang hadir juga diharuskan menggunakan masker.

(*/Bung Amas)

Kepala BP2MI: Kunci Keberhasilan Adalah Kerja Sama dan Bersama-sama Kerja

Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pelantikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Rabu (15/4/2020) kemarin berjalan hikmat dan lancar. Melalui prosesi dengan menjalankan protokol kesehatan, Benny secara konstitusional dilantik langsung Presiden Indonesia, Ir. Hi. Joko Widodo. Kamis (16/6/2020), dilangsungkannya Serah Terima Jabatan (Sertijab).

Pria yang pernah beberapa kali menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu saat Sertijab menyampaikan beberapa hal penting. Diantaranya yang disebut sebagai kunci keberhasilan kerja. Politisi vokal itu memahami betul bahwa dirinya perlu melakukan adaptasi dan penyesuaian ekstra guna melahirkan kerja tim yang maksimal.

”Mohon dipahami setiap orang atau pimpinan yang baru saja mendapatkan mandat, kepercayaan, tugas baru, baik saya atau siapapun kita selalu berpikir untuk melakukan yang terbaik. Bahkan tidak berlebihan jika berpikiran ingin lebih baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi saya sadar tidak ada satu orangpun atau pemimpin yang bisa mewujudkan hal yang lebih baik itu dengan pikiran dan tangannya sendiri, maka kunci sesungguhnya adalah kerja sama dan bersama-sama kerja,” kata Benny.

Selain itu, Benny yang juga kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menyampaikan optimismenya dengan mengajukan narasi perubahan. Hal itu dipaparkannya secara terbuka dan tegas, sebagai khasnya menyampaikan pidato di depan umum. Benny menilai dirinya akan bekerja untuk para pekerja migran Indonesia dengan tidak mau mencederai kepentingan-kepentingan mereka.

”Saya menawarkan sebuah perubahan, yang perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dari cara berpikir kita bahwa kita akan bekerja untuk mengemban visi mulia, menjadi pelayan bagi para pekerja migran Indonesia, mereka adalah pejuang keluarga, para pahlawan yang memberikan devisa bagi Indonesia,” ujar Benny.

Presiden Joko Widodo melantik Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

Sebelumnya, Benny secara tegas mengatakan bahwa dunia Pekerja Migran memang bukan dunianya. Tapi ketika tugas Negara diberikan kepadanya atau siapapun kita, maka hanya penghianatlah yang akan menghindar bahkan lari dari tanggungjawab mengabdi kepada Negara.

”Saya atau siapapun kita pasti sepakat untuk tidak akan pernah menjadi penghianat atas sebuah mandat dan penugasan Negara. Terlebih saya atau siapapun kita sadar, bahwa tugas kerja di lingkungan BP2MI adalah tugas mulia yang terkait langsung dengan nasib dan masa depan para Pekerja Migran Indonesia dan keluarga mereka. Ini sebuah lembaga/Badan yang sesungguhnya menjadi ladang pahala. Inilah Lembaga/Badan yang tidak cukup bekerja dengan bermodalkan kebijakan, tapi juga keberpihakan. Keberpihakan Hati Nurani setiap diri kita,” tutur Wakil Ketua Komite 1 DPD RI periode 2014-2019 ini.

(*/Bung Amas)

Presiden Jokowi Lantik BRANI Jadi Kepala BP2MI

Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Memperkuat pelayanan dan untuk memantapkan kerja, Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo, Rabu (15/4/2020), melantik Benny Rhamdani sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saat diwawancarai Benny sebelum dilantik meminta doa semua pihak agar lancar prosesi pelantikan.

“Doakan ya, untuk masyarakat BMR, Sulawesi Utara dan masyarakat Indonesia semoga proses pelantikan berjalan lancar,” ujar Brani sapaan akrab Rhamdani saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (15/4/2020).

Untuk diketahui, Perlindungan Pekerja Migran Beralih ke Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang merupakan revitalisasi BNP2TKI Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 tahun 2019 tentang BP2MI yang diteken pada akhir Desember 2019 silam.

Perpres 90/2019 ini terbit untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Setelah terbitnya Perpres ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) direvitalisasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Perpres ini, BP2MI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), bunyi Pasal 2 Perpres 90/2019.

BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BP2MI menyelenggarakan fungsi di antaranya, pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, pelaksanaan pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia, dan penyelenggaraan pelayanan penempatan.

BP2MI berfungsi melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pemenuhan hak pekerja migran Indonesia, pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia. Pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, serta pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada menteri terkait.

Selain itu, BP2MI juga menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi; biaya penempatan pekerja migran Indonesia; dan proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.

Kini BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan, dan dipimpin Kepala BP2MI.

Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Desember 2019 di Jakarta.

(*/Bung Amas)

iklan1