Tag: BPJN

BPJN XV Sulut-Gorontalo Disorot, Kali Ini Soal Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Miangas

Kantor BPJN Wilayah Sulut Gorontalo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pengerjaan proyek yang dilaksanakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), BPJN XV Wilayah Sulut-Gorontalo, khususnya di area Sulawesi Utara memang tidak seluruhnya berjalan lancar. Masih ada saja keluhan dan protes yang dilayangkan masyarakat akibat lemahnya pengawasan atau pengerjaan proyek yang sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satunya sebagaimana disorot, diduga karena lemahnya kerja BPJN XV PPK 16 PJN Wilayah 3 Kabupaten Talaud yang tidak lain ialah Dantje Tulalo ST. MT menuai kecaman keras dari para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kali ini dari Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (Gempindo) yang mengancam akan mempolisikan Dantje ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dantje Tulalo, ST.,MT (FOTO Ist)

”Kami akan melaporkan Pak Dantje Tulalo ke KPK atas dugaan korupsi yang kami temui dalam pengerjaan proyek Pelebaran jalan Esang Rainis dan proyek pekerjaan rekonstruksi jalan lingkar Miangas tahun 2017 dengan anggaran 92 Milyar rupiah. Kami mendapati ada indikasi kerugian negara hampir capai 24 Milyar rupiah karena diduga pekerjaan dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknik oleh PT. Mawatindo road construction dan PT. Mandiri Bhakti Majene,” ujar Sekretaris Jenderal Sekjend DPP Gempindo Windra H Walanda. (*/Redaksi)

Gawat, Sandra Lengkong Diduga Lakukan Mark Up Proyek di Tomohon

Sandra Lengkong (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksana proyek sering kali menemui kondisi yang krusial, jika tidak terjebak dengan urusan korupsi, ada saja tantangan yang mereka temui. Untuk di Sulawesi Utara, ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 04 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV, diduga melakukan tindakan melanggar aturan.

Oknum tersebut tak lain ialah Sandra Lengkong yang diduga kuat melakukan mark up volume pekerjaan pada pekerjaan proyek rehabilitasi yang akhirnya tidak berjalan mulus. Permasalah itu dinilai akibat kelalaian, yang kemudian akan berkonsekuensi pada kerugian negara, hal tersebut mendapat tanggapan keras dari Ketua Umum LSM Transparansi Sulut, Ilham Donald Pakuku, S.IP.

”Diduga pembangunan proyek Rehabilitasi Mayor Ruas Batas Kota Manado Tomohon Tahun 2017 dengan anggaran 6,2 milyar serta telah melakukan konspirasi bersama dengan perusahaan rekanan pihak ketiga yaitu PT. Bina Warga untuk merampok uang negara pada pekerjaan tersebut diatas. PPK 04 sandra lengkong.tahun 2017 diduga adanya mark up volume pekerjaan pada ruas airmadidi tondano yg waktu pelaksanaannya tdk sesuai dengan kontrak,” ujar Pakuku.

Selain itu, Pakuku menambahkan diduga administrasi pekerjaan belum 100%, tapi sudah di cairkan 100 persen pembayaran oleh PPK yang notabene belum di tandatangani 100% dari Kaur dan Korlap. Bahkan, pada tahun 2018 diduga PPK 04 mengambi.

Terlibat melakukan atau nyambi pekerjaan dari kontraktor dengan cara menjadi sub kontraktor pada paket pemiliharaan (long segmen) investigasi dengan pekerja dan pelaksana di lapangan. Masih ada pekerja yang tidak menggunakan K3. (*/Redaksi)

iklan1