Tag: bpjs kesehatan

BPJS Kesehatan Pastikan Pelayanan Tetap Berjalan Pasca Bencana

Duta BPJS (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – BPJS Kesehatan memastikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap berjalan ditengah musibah bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Doggala Jumat (28/09/2018) lalu.

”Kami terus upayakan akses penjaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS tidak mengalami hambatan, ditengah kondisi yang kita pahami serba sulit mulai dari jaringan komunikasi dan infrastruktur pasca gempa dan tsunami,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, kepada media ini Senin (01/10/2018).

Iqbal menambahkan penjaminan kesehatan tetap diberikan sesuai prosedur termasuk misalnya dalam kondisi kegawatdaruratan, peserta diharapkan tidak perlu khawatir pelayanan kesehatan akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. 

Duta BPJS Kesehatan berkomitmen penuh terus memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta JKN-KIS dan masyarakat Palu dan Donggala. BPJS Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan agar peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik.

”Kami atas nama manajemen dan Duta BPJS Kesehatan di Indonesia, mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya dan mendoakan serta memberikan semangat kepada masyarakat Palu dan Donggala bersama-sama dan bergotong royong untuk kembali bangkit,” jelas Iqbal.

Sementara itu, upaya kemanusiaan lain yang dilakukan BPJS Kesehatan yang dikoordinasikan oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Suluwesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) serta Kedeputian Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku (Sulselbaltramal), yang langsung dilakukan aksi Gerak Cepat oleh BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Manado, Tondano, Luwuk, Makassar dan Mamuju. Semua aktivitas ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

”Sejak Sabtu pagi tim telah bergerak serentak membawa bantuan ke lokasi gempa Palu dan Donggala menempuh dengan perjalanan darat 10-12 jam dan tim masih di lapangan memastikan bantuan terdistribusi,” tandas Lisa Nurena Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut BPJS Kesehatan.

Hingga saat ini pengiriman bantuan ke Palu dan Donggala mengalami kendala karena bandara dan pelabuhan mengalami kerusakan. Karena itu pengiriman bantuan harus menggunakan helikopter dan kendaraan darat. Tentu saja hal itu mengalami keterbatasan, apalagi jalur darat sebagian longsor dan jalan yang tak semuanya mudah dilalui.

Komunikasi melalui telepon pun mengalami kesulitan karena sebagian besar tower telekomunikasi belum bisa dipulihkan. Namun untuk kloter pertama Tim Gerak Cepat BPJS Kesehatan menjelang fajar tadi telah tiba dengan selamat di kota Palu dan segera mendirikan posko darurat. Rombongan pengiriman bantuan bergerak dari Manado, Tondano, Gorontalo, Luwuk, Makasar dan Mamuju yang masing-masing berjarak 192 hingga 947 kilometer dari lokasi kejadian.

Bantuan yang dibawa berupa sembako, obatan dasar, P3K, tenda, bed, selimut, makanan bayi, popok bayi, susu, air minum, pakaian, peralatan MCK, genset, lampu solar sel, yang semuanya dihimpun dari pegawai BPJS Kesehatan Di beberapa tempat rombongan terkendala jalan longsor dan jalan yang rusak.

Sebagian juga mengalami kemacetan yang parah akibat mobilitas masyarakat yang berbondong-bondong memasuki kota Palu. Hingga saat ini, bantuan sudah mulai didistribusikan di beberapa titik dan akan terus dilanjutkan oleh tim berikutnya.

”Alhamdulilah bantuan kini terus mengalir termasuk bantuan tunai dari seluruh Duta BPJS Kesehatan se Indonesia dan eksternal yang terhimpun sampai Minggu sore adalah sebesar Rp223.803.808,- Kami harapkan bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga Palu dan Donggala dan terus bersemangat untuk bangkit kembali,” ujar Lisa.(Cat)

BPJS Kesehatan Jamin Pelayanan Katarak

Penderita katarak masih tetap dilayani BPJS (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Terhitung sejak 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Selain itu juga terdapat implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat kepada media ini menegaskan berlakunya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan ini jangan disalah artikan bahwa penjaminan akan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat diberhentikan atau dicabut. Jadi tidak benar ada penghentian penjaminan pelayanan terhadap 3 hal itu.

“Kami tegaskan, semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan. Jadi tidak benar bahwa Perdir tersebut untuk menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” tegas Nopi.

Lebih lanjut Nopi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak. Peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan operasi katarak, akan tetap dijamin BPJS Kesehatan. 

Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi. Nopi pun menandaskan bahwa terkait dengan peraturan mengenai bayi baru lahir sehat, disampaikan bahwa BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit) maupun tindakan bedah caesar, termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya.

Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim diluar paket persalinan. Terakhir, terkait dengan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5.

“Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini. BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi, baik Kementerian Kesehatan, DJSN, asosiasi, perhimpunan profesi dan pihak terkait lainnya. Implementasi Perdirjampelkes 2,3 dan 5 untuk ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Nopi.(Cat)

BPJS Kesehatan Manado Laksanakan Eksekutif Frontliner di Kota Bitung

Kegiatan eksekutif frontliner BPJS Kesehatan di Kota Bitung (FOTO Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Lebih dari empat tahun program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan berjalan.  Sebagai salah satu rangkaian kegiatan HUT BPJS Kesehatan ke-50, serta dalam rangka memastikan peserta JKN-KIS mendapat pelayanan terbaik, para Direksi, Deputi Direksi Wilayah dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan terjun langsung meninjau pelayanan di sejumlah Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, mereka pun turut melayani langsung para peserta JKN-KIS yang datang berkunjung.

”Kegiatan eksekutif frontliner ini merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam menjaga dan mengoptimalkan mutu pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Kepuasan dan loyalitas peserta menjadi prioritas kami. Untuk itu, ke depannya kami berharap para Duta BPJS Kesehatan makin terpacu untuk memaksimalkan layanan. Kualitas layanan tidak boleh stagnan karena ekspektasi peserta akan terus meningkat,” ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Manado Greisthy E.L Borotoding usai melayani peserta JKN-KIS di Kantor Kota Bitung, Jumat (06/07/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan menggantikan sementara tugas frontliner BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada peserta JKN-KIS maupun masyarakat umum yang mendatangi Kantor BPJS Kesehatan di Kota Bitung, khususnya di Loket Fast Track (Pelayanan Cepat). “Berinteraksi dan melayani langsung peserta JKN-KIS tentu menjadi kesan tersendiri bagi kami. Tugas frontliner sebagai garda terdepan pelayanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan memiliki tantangan tersendiri,” ucap Greisthy.

Pertumbuhan kepesertaan JKN-KIS di Indonesia terbilang berkembang pesat melampaui perkembangan kepesertaan negara-negara lain di dunia, dimana dalam kurun waktu 4 tahun, program JKN-KIS telah meng-cover hampir 80% dari total penduduk Indonesia.

Sebagai pembanding, negara yang menjalankan program jaminan sosial sejak lama seperti Jerman, sekitar 120 tahun, baru meng-cover 85% populasi penduduk. Austria menjalankan selama 79 tahun dan meng-cover 99% populasi penduduk. Sementara Jepang memerlukan waktu 36 tahun dan Belgia membutuhkan 118 tahun untuk mencakup 100%.

”Saat ini program JKN-KIS telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia, dimana secara Nasional jumlah kepesertaannya telah melampaui 198,8 juta dan dilaksanakan melalui pendekatan single payer institution. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah hingga tercapai cita-cita Universal Health Coverage (UHC) alias Cakupan Kesehatan Semesta, sehingga nantinya seluruh penduduk Indonesia akan terlindungi oleh jaminankesehatan JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Oleh karenanya, semangat Duta BPJS Kesehatan untuk mengabdi pada negeri tak boleh surut. Pelayanan prima harus tetap jadi yang utama,” kata Greisthy.

Menurut Greisthy, pertumbuhan kepesertaan program jaminan kesehatan di Indonesia terbilang amat pesat. Dimana hanya dalam waktu 4 tahun, program JKN-KIS di wilayah kerja cabang manado (Kota Manado, Kab. Minahasa Utara, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro) telah mencapai 84,6% dari total penduduk.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Manado, telah bekerja sama dengan 219 FKTP yang terdiri atas 87 Puskesmas, 75 Dokter Praktik Perorangan, 10 Klinik Polri, 12 Klinik TNI, 19 Klinik Pratama, serta 16 Dokter Gigi. Sementara itu di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan Cabang Manado telah bermitradengan 26 Rumah Sakit 7 Apotik dan 8 Optik. (Cat)

BPJS Kesehatan Sosialisasikan JKN Mobile di Harganas

Ketua TP PKK Sulut saat mengunjungi stand BPJS (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – BPJS Kesehatan Suttenggomalut mendukung penuh Harganas 2018 di Sulut dibuktikan dengan turut serta dalam pameran serta memberikan pelayanan sosialisasi bagi masyarakat untuk program JKN mobile.

Hal ini diungkapkan Deputi Direksi Wilayah Sulutenggomalut Lisa Nurena usai  melayani peserta JKN-KIS di Kantor Cabang Tondano,  Jumat (06/07/2018) tadi siang.

Lanjut Nurena,  masyarakat Sulut lewat harganas dapat menerima informasi bagaimana JKN Mobile sehingga dapat memudahkan dalam pelayanan dengan aplikasi ini. Dikatakannya pula,  terima kasih atas kunjungan Ibu Mendagri dan ibu Gubernur Rita Tamuntutan Dondokambey.

Ibu Devi Kandouw Tanos, Ibu Ivone Silangen Lombok serta jajaran Pemprov Sulut serta ibu Ketua DPRD yang membuktikan  BPJS Kesehatan tetap melayani dengan hati termasuk dalam pelayanan yang mudah lewat JKN Mobile.

Ditambahkannya pula,  program ODSK dalam bidang kesehatan semakin hebat bahkan Pemprov Sulut terus bersinergi dalam membantu program BPJS Kesehatan untuk pelayanan baik di provinsi dan kabupaten/ kota.(Cat)

Jajaran Pimpinan BPJS Kesehatan Turun Layani Masyarakat

Direksi BPJS Kesehatan turun melayani masyarakat (FOTO Suluttoday.com)

TONDANO, Suluttoday.com – Lebih dari empat tahun program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan berjalan. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan HUT BPJS Kesehatan ke-50, serta dalam rangka memastikan peserta JKN-KIS mendapat pelayanan terbaik.

Para Direksi, Deputi Direksi Wilayah dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan terjun langsung meninjau pelayanan di sejumlah Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, mereka pun turut melayani langsung para peserta JKN-KIS yang datang berkunjung.

“Kegiatan eksekutif frontliner ini merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam menjaga dan mengoptimalkan mutu pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Kepuasan dan loyalitas peserta menjadi prioritas kami. Untuk itu, ke depannya kami berharap para Duta BPJS Kesehatan makin terpacu untuk memaksimalkan layanan. Kualitas layanan tidak boleh stagnan karena ekspektasi peserta akan terus meningkat,” ujar Deputi Direksi Wilayah Sulutenggomalut, Lisa Nurena usai melayani peserta JKN-KIS di Kantor Cabang Tondano, Kamis (05/07/2018).

Dalam kesempatan tersebut, para Direksi dan senior leader BPJS Kesehatan menggantikan sementara tugas frontliner BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada peserta JKN-KIS maupun masyarakat umum yang mendatangi Kantor Cabang BPJS Kesehatan, khususnya di Loket Fast Track (Pelayanan Cepat).

“Berinteraksi dan melayani langsung peserta JKN-KIS tentu menjadi kesan tersendiri bagi kami. Tugas frontliner sebagai garda terdepan pelayanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan memiliki tantangan tersendiri,” ucap Nurena.

Menurut Nurena, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta program jaminan kesehatan di Indonesia terbilang amat pesat. Jika hanya dalam waktu 4 tahun, program JKN-KIS telah meng-cover hampir 80% dari total penduduk Indonesia.

Sebagai pembanding, negara yang menjalankan program jaminan sosial sejak lama seperti Jerman, sekitar 120 tahun, baru meng-cover 85% populasi penduduk. Austria menjalankan selama 79 tahun dan meng-cover 99% populasi penduduk. Sementara Jepang memerlukan waktu 36 tahun dan Belgia membutuhkan 118 tahun untuk mencakup 100% populasi penduduk.

“Saat ini program JKN-KIS telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia, jika melihat jumlah kepesertaannya yang telah melampaui 198,8 juta dan dilaksanakan melalui pendekatan single payer institution. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah hingga tercapai cita-cita Universal Health Coverage (UHC) alias Cakupan Kesehatan Semesta, sehingga nantinya seluruh penduduk Indonesia akan terlindungi oleh jaminan kesehatan JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Oleh karenanya, semangat Duta BPJS Kesehatan untuk mengabdi pada negeri tak boleh surut. Pelayanan prima harus tetap jadi yang utama,” kata Nurena.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan kesehatan telah bekerja sama dengan 22.247 FKTP yang terdiri atas 9.881 Puskesmas, 5.023 Dokter Praktik Perorangan, 5.473 Klinik Non Rawat Inap, 643 Klinik Rawat Inap, 20 RS Kelas D Pratama, serta 1.207 Dokter Gigi. Sementara itu di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.397 RS dan Klinik Utama, 1.607 Apotik, dan 1.079 Optik.(Cat)

iklan1