Tag: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado

ODSK Fokus Lindungi Masyarakat Jamsos

Kepala Disnakertrans Sulut saat memberikan sambutan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Program kerja dari Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw yaitu Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) salah satunya adalah melindungi masyarakat dengan jaminan sosial.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo saat memberikan sambutan pada kegiatan Implementasi jaminan sosial tenaga kerja bagi non ASN dan aparatur desa pada kabupaten kota di salah satu hotel di Kota Manado Selasa (02/10/2019).

Tumundob mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi non ASN dan aparatur desa adalah salah satu bukti bahwa Pemprov Sulut sangat berfokus untuk melindungi dan menambah kesejahteraan.

”Ada regulasi terkait hal itu. Tujuannya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Sulut,” papar Erny.

Ditegaskan Tumundo, masyarakat Sulut patut bersyukur selang 2017-2019 terjadi akselerasi perlindungan jamsos ini, dan sudah banyak kabupaten kota yang memberikan perlindungan bg non ASN.

”Bagi yang belum mari kita patuh pada Pergub 43/2017, di mana pemberi kerja wajib memberikan perlindungan bagi non ASN di Pemprov maupun kabupaten kota. Alangkah baiknya segera mengimplementasikannya di tahun 2020,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam kegiatan yang dihelat oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Manado, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, Hendrayanto menuturkan negara mengamanahkan BPJS TK untuk melindungi pekerja formal, informal dan jasa konstruksi. Dan di Sulawesi Utara juga sudah ada edaran yang memerintahkan Pemerintah Kabupaten Kota untuk memfasilitasi pekerja non ASN dan aparat desa dalam kepesertaan BPJS TK.

”Itulah yang menjadi faktor mengapa kami fokus dalam penerapannya,” ujar Hendrayanto sembari menambahkan pekerja termasuk beban pemerintah apabila terjadi resiko dimana roda perekonomian keluarga, kata Hendrayanto, bisa putus bila terjadi resiko di keluarga pekerja.

Menurut Hendrayanto, pekerja non ASN jika meninggal tanpa ada kecelakaan mendapatkan santunan Rp24 juta. Sementara untuk meninggal akibat kecelakaan kerja mendapatkan minimal Rp55 juta sampai tidak terbatas.  Wakajati Sulut, Dita Prawitaningsih yang turut hadir  menegaskan bahwa bidang perdata dan TUN kejaksaan dapat bertindak dalam dan di luar pengadilan, serta melakukan pendampingan hukum kepada BPJS TK maupun pemprov dan pemkab pemkot.

”Jajaran datun ini dapat membantu bapak ibu. Perdata dan TUN akan memberikan pelayanan dan penegakkan hukum dengan semaksimal mungkin,” tegas Dita.

Ia menambahkan Pemprov Sulut dan Pemkab/pemkot diharapkan tidak segan menginformasikan apabila ada permasalahan.(cat)

iklan1