Tag: BPJS

Disnakertrans Sulut Siapkan Pelatihan Vokasi bagi Pekerja yang Di-PHK

Kadisnakertrans tandatangani kerjasama dengan BPJS TK (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Gebrakan hebat kembali dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan, membantu pekerja/buruh yang terkena Putus Hubungan Kerja. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Sulawesi Utara meneken kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado untuk pelaksanaan pelatihan vokasi bagi tenaga kerja yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), namun sudah diputus hubungan kerja (PHK).

Penandatangan kerjasama tersebut dilaksanakan Jumat (22/11/2019) di aula Disnakertrans Sulut. Kepala Disnakertrans Sulut, Erny Tumundo usai penandatanganan menjelaskan kepada media ini untuk menjadi seorang peserta pelatihan vokasi harus memenuhi persyaratan.

”Syarat utama untuk menjadi peserta adalah Warga Negara Indonesia dengan usia maksimal 40 tahun dan adalah peserta BPJAMSOSTEK yang telah putus hubungan kerja, dan sudah membayar iuran selama 12 bulan. Kemudian dia sudah mengambil Jaminan Hari Tua,” jelasnya.

Menurut Tumundo, ada beberapa kejuruan yang disiapkan untuk melatih peserta.

”Kejuruan yang disiapkan lewat BLK bitung berupa pelatihan otomotif, pelatihan las, serta pendingin. Sementara yang disiapkan di LPK swasta yang telah terakreditasi ialah pelatihan membuat kue, pelatihan tata rias wajah dan kulit, dan kejuruan handycraft,” jelas Tumundo.

Disampaikan Tumundo bahwa sesuai amanat dari Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw agar tenaga kerja di daerah ini lebih terampil, sehingga dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang ada dan untuk program ini ditargetkan sebanyak 150 orang, yang semuanya dibiayai oleh BPJAMSOSTEK.

“Sosialisasi akan dilakukan lewat media, calon peserta akan mengisi aplikasi yang ada. Selain itu dapat juga mendaftar lewat email disnakertrans.sulut@gmail.com,” imbuhnya.(cat)

ODSK Fokus Lindungi Masyarakat Jamsos

Kepala Disnakertrans Sulut saat memberikan sambutan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Program kerja dari Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw yaitu Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) salah satunya adalah melindungi masyarakat dengan jaminan sosial.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo saat memberikan sambutan pada kegiatan Implementasi jaminan sosial tenaga kerja bagi non ASN dan aparatur desa pada kabupaten kota di salah satu hotel di Kota Manado Selasa (02/10/2019).

Tumundob mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi non ASN dan aparatur desa adalah salah satu bukti bahwa Pemprov Sulut sangat berfokus untuk melindungi dan menambah kesejahteraan.

”Ada regulasi terkait hal itu. Tujuannya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Sulut,” papar Erny.

Ditegaskan Tumundo, masyarakat Sulut patut bersyukur selang 2017-2019 terjadi akselerasi perlindungan jamsos ini, dan sudah banyak kabupaten kota yang memberikan perlindungan bg non ASN.

”Bagi yang belum mari kita patuh pada Pergub 43/2017, di mana pemberi kerja wajib memberikan perlindungan bagi non ASN di Pemprov maupun kabupaten kota. Alangkah baiknya segera mengimplementasikannya di tahun 2020,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam kegiatan yang dihelat oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Manado, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, Hendrayanto menuturkan negara mengamanahkan BPJS TK untuk melindungi pekerja formal, informal dan jasa konstruksi. Dan di Sulawesi Utara juga sudah ada edaran yang memerintahkan Pemerintah Kabupaten Kota untuk memfasilitasi pekerja non ASN dan aparat desa dalam kepesertaan BPJS TK.

”Itulah yang menjadi faktor mengapa kami fokus dalam penerapannya,” ujar Hendrayanto sembari menambahkan pekerja termasuk beban pemerintah apabila terjadi resiko dimana roda perekonomian keluarga, kata Hendrayanto, bisa putus bila terjadi resiko di keluarga pekerja.

Menurut Hendrayanto, pekerja non ASN jika meninggal tanpa ada kecelakaan mendapatkan santunan Rp24 juta. Sementara untuk meninggal akibat kecelakaan kerja mendapatkan minimal Rp55 juta sampai tidak terbatas.  Wakajati Sulut, Dita Prawitaningsih yang turut hadir  menegaskan bahwa bidang perdata dan TUN kejaksaan dapat bertindak dalam dan di luar pengadilan, serta melakukan pendampingan hukum kepada BPJS TK maupun pemprov dan pemkab pemkot.

”Jajaran datun ini dapat membantu bapak ibu. Perdata dan TUN akan memberikan pelayanan dan penegakkan hukum dengan semaksimal mungkin,” tegas Dita.

Ia menambahkan Pemprov Sulut dan Pemkab/pemkot diharapkan tidak segan menginformasikan apabila ada permasalahan.(cat)

Dishub Sulut Usul Supir Bis Pariwisata Dijamin BPJS

Kegiatan sosialisasi bagi pekerja informal (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Utara mengusulkan adanya dukungan dari pihak-pihak terkait untuk penunjang program ODSK disektor transportasi pariwisata. Hal tersebut disampaikan Kepala  Bidang Darat Dishub Sulawesi Utara, Weldi Poli saat sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja informal Jumat (14/06/2019) di aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut.

Menurut Poli bahwa dengan semakin tingginya jumlah turis asing dan dibukanya jalur-jalur penerbangan langsung Sulawesi Utara, sektor transportasi darat merupakan penunjang penting untuk mengeksplorasi destinasi wisata yang ada, sehingga jaminan sosial bagi pengemudi dirasakan penting artinya.

Sebelumnya mantan Kepala Perwakilan Sulawesi Utara di Jakarta ini menyatakan siap mendukung program Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dalam menjamin supir angkutan pada program BPJS Ketenagakerjaan dengan mendata pengemudi angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan antar kota yang berdomisili di Sulawesi Utara.

Seperti diketahui bersama saat Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2019, telah ditandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan BPJS Ketenagakerjaan untuk supir-supir angkutan darat dalam jaminan sosial.

Dan dalam sosialisasi yang dilaksanakan, calon peserta jaminan sosial pekerja informal yang akan diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan adalah berusia 13 tahun sampai 59 tahun dengan jumlah jaminan jika terjadi kecelakaan hingga meninggal dunia adalah hampir Rp 50juta rupiah. Kabarnya iuran akan ditanggung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan akan tercover adalah  10 ribu supir. (Cat)

10 PSK Terima Santunan Duka Puluhan Juta Rupiah

Penyerahan bantuan sosial (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Keseriusan negara untuk hadir ditengah masyarakat yang membutuhkan dibuktikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan menyerahkan bantuan kepada ahli waris Pekerja Sosial Keagamaan (PSK).

Penyerahan santunan duka bagi ahli waris PSK sebesar Rp 24 juta tersebut dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulawesi Utara, Edisson Humiang Kamis (11/04/2019). Didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Erny Tumundo, Humiang menegaskan program sosial ini merupakan terobosan hebat Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

Terobosan besar tersebut dituangkan dalam program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang tahun 2018 menyerap dana dari APBD sebesar Rp 2 M untuk 35.000 PSK. Dan di tahun ini bertambah sekitar Rp 5 M untuk 76.000 PSK.(cat)

Disnakertrans – BPJS TK Sosialisasi Anugerah Paritrana

Kegiatan sosialisasi Anugerah Paritrana (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) mensosialisasikan Anugerah Paritrana 2018.

Menurut Kepala Disnakertrans Sulawesi Utara, Ir Erny B Tumundo MSi yang membuka kegiatan tersebut di salah satu hotel di Kawasan Bahu Manado Rabu (17/10/2018), penghargaan ini erat kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja.

“Penghargaan Paritrana atau bahasa sanskerta yang berarti perlindungan nantinya akan diberikan kepada yang terbaik baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan besar, perusahaan menengah terbaik dan usaha kecil mikro (UKM) yang telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerjanya,” ujar Tumundo.

Ditandaskan Tumundo melalui penghargaan ini dapat meningkatkan kesadaran dan citra positif penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik melalui regulasi ataupun edukasi kepada pengusaha dan pekerja. Hadir dalam sosialisasi tersebut para sekretaris daerah kabupaten dan kota.

Informasi yang dirangkum periode penilaian dilaksanakan mulai dari 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018 dan akan dipilih 3 terbaik masing-masing dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, serta perusahaan besar atau menengah. Sedangkan penghargaan untuk UMKM akan diberikan kepada 34 UMKM terbaik dari masing-masing provinsi.

Sementara itu, Tim penilai yang terlibat dalam penghargaan ini berasal dari berbagai tenaga ahli di antaranya Ketua Tim Penilai Chazali Situmorang (ahli jaminan sosial), Sekretaris Cotta Sembiring (Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) dengan anggota tim Riant Nugroho (Ahli Kebijakan Publik), Hotbonar Sinaga (Ahli Jaminan Sosial) serta dari unsur yang lainnya.(Cat)

iklan1