Tag: BPJS

10 PSK Terima Santunan Duka Puluhan Juta Rupiah

Penyerahan bantuan sosial (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Keseriusan negara untuk hadir ditengah masyarakat yang membutuhkan dibuktikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan menyerahkan bantuan kepada ahli waris Pekerja Sosial Keagamaan (PSK).

Penyerahan santunan duka bagi ahli waris PSK sebesar Rp 24 juta tersebut dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulawesi Utara, Edisson Humiang Kamis (11/04/2019). Didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Erny Tumundo, Humiang menegaskan program sosial ini merupakan terobosan hebat Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

Terobosan besar tersebut dituangkan dalam program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang tahun 2018 menyerap dana dari APBD sebesar Rp 2 M untuk 35.000 PSK. Dan di tahun ini bertambah sekitar Rp 5 M untuk 76.000 PSK.(cat)

Disnakertrans – BPJS TK Sosialisasi Anugerah Paritrana

Kegiatan sosialisasi Anugerah Paritrana (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) mensosialisasikan Anugerah Paritrana 2018.

Menurut Kepala Disnakertrans Sulawesi Utara, Ir Erny B Tumundo MSi yang membuka kegiatan tersebut di salah satu hotel di Kawasan Bahu Manado Rabu (17/10/2018), penghargaan ini erat kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja.

“Penghargaan Paritrana atau bahasa sanskerta yang berarti perlindungan nantinya akan diberikan kepada yang terbaik baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan besar, perusahaan menengah terbaik dan usaha kecil mikro (UKM) yang telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerjanya,” ujar Tumundo.

Ditandaskan Tumundo melalui penghargaan ini dapat meningkatkan kesadaran dan citra positif penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik melalui regulasi ataupun edukasi kepada pengusaha dan pekerja. Hadir dalam sosialisasi tersebut para sekretaris daerah kabupaten dan kota.

Informasi yang dirangkum periode penilaian dilaksanakan mulai dari 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018 dan akan dipilih 3 terbaik masing-masing dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, serta perusahaan besar atau menengah. Sedangkan penghargaan untuk UMKM akan diberikan kepada 34 UMKM terbaik dari masing-masing provinsi.

Sementara itu, Tim penilai yang terlibat dalam penghargaan ini berasal dari berbagai tenaga ahli di antaranya Ketua Tim Penilai Chazali Situmorang (ahli jaminan sosial), Sekretaris Cotta Sembiring (Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) dengan anggota tim Riant Nugroho (Ahli Kebijakan Publik), Hotbonar Sinaga (Ahli Jaminan Sosial) serta dari unsur yang lainnya.(Cat)

BPJS Kesehatan Pastikan Pelayanan Tetap Berjalan Pasca Bencana

Duta BPJS (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – BPJS Kesehatan memastikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap berjalan ditengah musibah bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Doggala Jumat (28/09/2018) lalu.

”Kami terus upayakan akses penjaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS tidak mengalami hambatan, ditengah kondisi yang kita pahami serba sulit mulai dari jaringan komunikasi dan infrastruktur pasca gempa dan tsunami,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, kepada media ini Senin (01/10/2018).

Iqbal menambahkan penjaminan kesehatan tetap diberikan sesuai prosedur termasuk misalnya dalam kondisi kegawatdaruratan, peserta diharapkan tidak perlu khawatir pelayanan kesehatan akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. 

Duta BPJS Kesehatan berkomitmen penuh terus memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta JKN-KIS dan masyarakat Palu dan Donggala. BPJS Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan agar peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik.

”Kami atas nama manajemen dan Duta BPJS Kesehatan di Indonesia, mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya dan mendoakan serta memberikan semangat kepada masyarakat Palu dan Donggala bersama-sama dan bergotong royong untuk kembali bangkit,” jelas Iqbal.

Sementara itu, upaya kemanusiaan lain yang dilakukan BPJS Kesehatan yang dikoordinasikan oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Suluwesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) serta Kedeputian Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku (Sulselbaltramal), yang langsung dilakukan aksi Gerak Cepat oleh BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Manado, Tondano, Luwuk, Makassar dan Mamuju. Semua aktivitas ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

”Sejak Sabtu pagi tim telah bergerak serentak membawa bantuan ke lokasi gempa Palu dan Donggala menempuh dengan perjalanan darat 10-12 jam dan tim masih di lapangan memastikan bantuan terdistribusi,” tandas Lisa Nurena Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut BPJS Kesehatan.

Hingga saat ini pengiriman bantuan ke Palu dan Donggala mengalami kendala karena bandara dan pelabuhan mengalami kerusakan. Karena itu pengiriman bantuan harus menggunakan helikopter dan kendaraan darat. Tentu saja hal itu mengalami keterbatasan, apalagi jalur darat sebagian longsor dan jalan yang tak semuanya mudah dilalui.

Komunikasi melalui telepon pun mengalami kesulitan karena sebagian besar tower telekomunikasi belum bisa dipulihkan. Namun untuk kloter pertama Tim Gerak Cepat BPJS Kesehatan menjelang fajar tadi telah tiba dengan selamat di kota Palu dan segera mendirikan posko darurat. Rombongan pengiriman bantuan bergerak dari Manado, Tondano, Gorontalo, Luwuk, Makasar dan Mamuju yang masing-masing berjarak 192 hingga 947 kilometer dari lokasi kejadian.

Bantuan yang dibawa berupa sembako, obatan dasar, P3K, tenda, bed, selimut, makanan bayi, popok bayi, susu, air minum, pakaian, peralatan MCK, genset, lampu solar sel, yang semuanya dihimpun dari pegawai BPJS Kesehatan Di beberapa tempat rombongan terkendala jalan longsor dan jalan yang rusak.

Sebagian juga mengalami kemacetan yang parah akibat mobilitas masyarakat yang berbondong-bondong memasuki kota Palu. Hingga saat ini, bantuan sudah mulai didistribusikan di beberapa titik dan akan terus dilanjutkan oleh tim berikutnya.

”Alhamdulilah bantuan kini terus mengalir termasuk bantuan tunai dari seluruh Duta BPJS Kesehatan se Indonesia dan eksternal yang terhimpun sampai Minggu sore adalah sebesar Rp223.803.808,- Kami harapkan bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga Palu dan Donggala dan terus bersemangat untuk bangkit kembali,” ujar Lisa.(Cat)

Demi Pembangunan RSUD, Wali Kota Manado Berjuang Tak Kenal Henti

Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut didampingi Sekda Kota Manado Peter KB Assa (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Kota Manado terus mempercepat pembangunan fasilitas publik, diantaranya juga adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Selain menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Demi kepentingan tersebut, pemerintah Kota Manado mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero yang berkedudukan di Jakarta. Menindaklanjuti permohonan pinjaman ini, Senin (20/8/2018), Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut diundang PT SMI untuk mempresentasikan rencana penggunaan dana pinjaman sebesar Rp200 Milyar di Kantor SMI, gedung Sahid Sudirman Center, Jalan Sudirman Nomor 86 Jakarta Pusat.

“Kami pernah ada program yang namanya Universal Coverage atau UC yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat bekerjasama dengan sejumlah rumah sakit di Manado. Namun, kemudian sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat maka kami mengintegrasikan program UC kedalam program JKN/KIS yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Meski demikian, hingga kini kami masih memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu dengan membayar iuran BPJS mereka melalui APBD Kota Manado,” ujar Wali Kota Vicky Lumentut.

Selanjutnya, Pemkot Manado kemudian secara bertahap membangun RSUD agar masyarakat Kota Manado terbantu secara penuh. Untuk menyelesaikan pembangunan RSUD tidak cukup hanya mengandalkan APBD Kota Manado semata. Atas petunjuk dan saran Presiden RI Joko Widodo agar daerah memanfaatkan PT SMI untuk membangun infrastruktur, Pemkot Manado akhirnya mengajukan permohonan ke PT SMI dengan persetujuan DPRD Manado.

“Rencananya, untuk pembangunan RSUD kami butuh dana 120 Milyar, 90 Milyar untuk pembangunan fisik sedangkan 30 Milyar untuk pengadaan alat kesehatan,” tutur Wali Kota Vicky Lumentut.

Dikatakan, untuk tahap awal pada akhir tahun 2018 ini, diharapkan PT SMI bisa menyetujui pinjaman sebesar Rp30 Milyar untuk digunakan dalam melengkapi fasilitas beberapa poli kesehatan yang sudah terbangun.

“Selanjutnya, untuk pinjaman tahun 2019 mendatang, kami akan lengkapi surat-surat yang diperlukan dan disyaratkan agar kita semua bisa tidur nyenyak,” kata Wali Kota Vicky Lumentut.

Untuk diketahui, presentasi Pemkot Manado ditutup dengan tanggapan dan saran dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Pada kesempatan ini, Wali Kota Mando dua periode ini didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Manado Peter KB Assa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Manado Johnli Tamaka SE dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat Steven Runtuwene SSos.

Suasana berlangsungnya presentasi (FOTO Ist)

Wali Kota Vicky Lumentut memaparkan rencana Pemkot Manado untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manado serta menata infrastruktur pasar tradisional. Dihadapan Direktur Pembiayaan Investasi PT SMI Edwin Syahruzad, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kemenerian Keuangan RI, Walikota Vicky Lumentut msngatakan, sekarang ini Pemkot Manado tengah fokus untuk melanjutkan pembangunan RSUD.

Sebelumnya, Pemkot Manado pernah memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat Kota Manado melalui program Universal Coverage (UC). Namun, kebijakan pemerintah pusat agar program kesehatan di daerah diintegrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS), maka program UC mengikuti petunjuk pemerintah pusat.(*/Redaksi)

BPJS Kesehatan Jamin Pelayanan Katarak

Penderita katarak masih tetap dilayani BPJS (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Terhitung sejak 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Selain itu juga terdapat implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat kepada media ini menegaskan berlakunya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan ini jangan disalah artikan bahwa penjaminan akan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat diberhentikan atau dicabut. Jadi tidak benar ada penghentian penjaminan pelayanan terhadap 3 hal itu.

“Kami tegaskan, semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan. Jadi tidak benar bahwa Perdir tersebut untuk menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” tegas Nopi.

Lebih lanjut Nopi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak. Peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan operasi katarak, akan tetap dijamin BPJS Kesehatan. 

Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi. Nopi pun menandaskan bahwa terkait dengan peraturan mengenai bayi baru lahir sehat, disampaikan bahwa BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit) maupun tindakan bedah caesar, termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya.

Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim diluar paket persalinan. Terakhir, terkait dengan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5.

“Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini. BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi, baik Kementerian Kesehatan, DJSN, asosiasi, perhimpunan profesi dan pihak terkait lainnya. Implementasi Perdirjampelkes 2,3 dan 5 untuk ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Nopi.(Cat)

iklan1