Tag: BPJS

Ini Alasan Pemkab Mitra Putus Kerjasama Dengan BPJS

David Lalandos

Ratahan, Suluttoday.com – Menanggapi keluhan dari berbagai kalangan dan juga masyarakat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Pemkab Mitra) angkat bicara terkait tidak dilanjutkannya kerjasama dengan pihak BPJS.

Dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda), David Lalandos, kalau di Mitra warga kategori miskin jumlahnya berkisar di angka 40-an ribu. Dari jumlah penduduk sekitar 117 ribuan terdapat 70-an ribu yang kategorinya bukan miskin seperti ASN, TNI/Polri, pensiunan, karyawan swasta, pengusaha, dan lain-lain. Masyarakat kategori ini sebagian sudah secara otomatis menjadi peserta BPJS karena iurannya langsung di potong dari gaji yang diterima. Tapi ada juga sebagian karena kesadaran pribadi mendaftar menjadi peserta BPJS Mandiri.

“Namun ada masyarakat bukan miskin ini, mungkin sekitar 40-an ribu waktu itu, sama sekali belum menjadi peserta BPJS dengan berbagai alasan. Maka, atas dasar kemanusiaan dan menjadi kebijakan Bupati James Sumendap, pada tahun 2017 semua warga yang kategori bukan miskin tersebut didaftarkan Pemkab Mitra sebagai peserta BPJS Jamkesda yang penganggarannya dibijaksanai di APBD bersama DPRD sampai tahun 2019,” jelas Lalandos via WhatsApp, Rabu (05/02/2020).

Lanjut, Lalandos menerangkan, di akhir tahun 2019 pemerintah kemudian menerbitkan Perpres 75 tahun 2019 yang salah satu isinya menaikkan Iuran BPJS disemua tingkatan termasuk Jamkesmas dan Jamkesda. Dimana, dari Rp.25.500 menjadi Rp.42.000 atau 82 persen.

“Disinilah letak permasalahannya yang menyebabkan Pemkab Mitra tidak melanjutkan kerjasama dengan BPJS bagi sebagian masyarakat kategori bukan miskin ini. Sebab, anggaran yang sebelumnya sudah di alokasikan dalam APBD sebesar 16 miliar tidak cukup karena kenaikan Iuran tersebut,” bebernya.

Lalandos pun mengatakan, Pemkab Mitra saat ini tengah mencari alternatif, skema atau solusi yang tepat agar bisa mengakomodir pelayanan kesehatan bagi warga yang masuk pada kategori bukan miskin ini. Diantaranya menjajaki kerjasama langsung dengan Rumah Sakit, mengoperasionalkan RSUD dan meningkatkan pelayanan disemua Puskesmas yang ada di Minahasa Tenggara. (Egi)

Demi Kemanusiaan, THL Sarankan Program BPJS Gratis Dilanjutkan

Tonny Hendrik Lasut

Ratahan, Suluttoday.com – Politisi partai Golkar, Tonny Hendrik Lasut (THL) yang juga wakil rakyat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), angkat suara terkait persoalan BPJS di daerah tersebut.

Pasalnya, pasca Pemkab Mitra mengambil sikap tidak lagi melanjutkan program kerjasama BPJS gratis bagi masyarakat, politisi asal Ratatotok ini sebaliknya menyarankan agar pihak eksekutif tetap melanjutkan program kemanusiaan itu.

“Setelah mendengarkan pendapat dari rekan-rekan dewan, sekretaris daerah dan beberapa kepala dinas, menurut kami kebijakan yang diambil Pemkab Mitra menghentikan kerjasama BPJS gratis belum tepat saat ini. Saya menyarankan kerjasama tetap dilanjutkan demi dan untuk kemanusiaan,” saran THL disela rapat bersama dengan Sekda, Dinkes, Discapil dan Dinsos Mitra, Selasa (04/02/2020).

Sikap Wakil Ketua DPRD Mitra dalam memperjuangkan nasib 50.954 jiwa warga penerima program BPJS gratis untuk tetap dicover Pemkab memiliki alasan yang kuat. Diantaranya ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli/dokter-dokter belum maksimal di Mitra.

“Kalau alasan eksekutif kekurangan anggaran, DPRD siap melaksanakan pergeseran atau perubahan anggaran. Intinya sebagai wakil rakyat saya minta agar kerja sama ini segera dilaksanakan. Sebab jika tidak, pasti korbannya adalah masyarakat,” tegas THL.

Sebagai contoh diungkapkan Sekretaris Partai Golkar Sulut ini, kasus keluhan masyarakat dari Desa Ratatotok Selatan. Pasien yang sudah dijadwalkan operasi melahirkan hari ini (kemarin), karena tidak tercover lagi oleh BPJS Pemkab Mitra, akhirnya proses operasinya harus tertunda.

Fatalnya lagi menurut THL, setelah pindah ke BPJS mandiri, ternyata tidak seperti apa yang diharapkan pasien dan keluarga. Kenapa? Karena pihak BPJS menyampaikan, sesuai ketentuan, peralihan BPJS dari program Pemkab ke mandiri baru bisa aktif dua minggu kemudian.

“Masalah yang perlu kita pikirkan dari kejadiaan ini, apakah orang yang sudah saatnya melahirkan harus menunggu dua minggu kemudian untuk mendapat tindakan atau penanganan medis? Ini persoalan kemanusiaan yang mesti secara bijak dan arif kita pikirkan untuk mencapai sebuah solusi yang berpihak kepada rakyat,” katanya.

Dilain pihak, THL mengatakan, Pemkab sendiri menjawab saran pihaknya dan akan segera melakukan kajian dengan pimpinan dalam hal ini bupati selaku kepala daerah. (Egi)

Disnakertrans Sulut Siapkan Pelatihan Vokasi bagi Pekerja yang Di-PHK

Kadisnakertrans tandatangani kerjasama dengan BPJS TK (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Gebrakan hebat kembali dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan, membantu pekerja/buruh yang terkena Putus Hubungan Kerja. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Sulawesi Utara meneken kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado untuk pelaksanaan pelatihan vokasi bagi tenaga kerja yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), namun sudah diputus hubungan kerja (PHK).

Penandatangan kerjasama tersebut dilaksanakan Jumat (22/11/2019) di aula Disnakertrans Sulut. Kepala Disnakertrans Sulut, Erny Tumundo usai penandatanganan menjelaskan kepada media ini untuk menjadi seorang peserta pelatihan vokasi harus memenuhi persyaratan.

”Syarat utama untuk menjadi peserta adalah Warga Negara Indonesia dengan usia maksimal 40 tahun dan adalah peserta BPJAMSOSTEK yang telah putus hubungan kerja, dan sudah membayar iuran selama 12 bulan. Kemudian dia sudah mengambil Jaminan Hari Tua,” jelasnya.

Menurut Tumundo, ada beberapa kejuruan yang disiapkan untuk melatih peserta.

”Kejuruan yang disiapkan lewat BLK bitung berupa pelatihan otomotif, pelatihan las, serta pendingin. Sementara yang disiapkan di LPK swasta yang telah terakreditasi ialah pelatihan membuat kue, pelatihan tata rias wajah dan kulit, dan kejuruan handycraft,” jelas Tumundo.

Disampaikan Tumundo bahwa sesuai amanat dari Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw agar tenaga kerja di daerah ini lebih terampil, sehingga dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang ada dan untuk program ini ditargetkan sebanyak 150 orang, yang semuanya dibiayai oleh BPJAMSOSTEK.

“Sosialisasi akan dilakukan lewat media, calon peserta akan mengisi aplikasi yang ada. Selain itu dapat juga mendaftar lewat email disnakertrans.sulut@gmail.com,” imbuhnya.(cat)

ODSK Fokus Lindungi Masyarakat Jamsos

Kepala Disnakertrans Sulut saat memberikan sambutan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Program kerja dari Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw yaitu Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) salah satunya adalah melindungi masyarakat dengan jaminan sosial.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo saat memberikan sambutan pada kegiatan Implementasi jaminan sosial tenaga kerja bagi non ASN dan aparatur desa pada kabupaten kota di salah satu hotel di Kota Manado Selasa (02/10/2019).

Tumundob mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi non ASN dan aparatur desa adalah salah satu bukti bahwa Pemprov Sulut sangat berfokus untuk melindungi dan menambah kesejahteraan.

”Ada regulasi terkait hal itu. Tujuannya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Sulut,” papar Erny.

Ditegaskan Tumundo, masyarakat Sulut patut bersyukur selang 2017-2019 terjadi akselerasi perlindungan jamsos ini, dan sudah banyak kabupaten kota yang memberikan perlindungan bg non ASN.

”Bagi yang belum mari kita patuh pada Pergub 43/2017, di mana pemberi kerja wajib memberikan perlindungan bagi non ASN di Pemprov maupun kabupaten kota. Alangkah baiknya segera mengimplementasikannya di tahun 2020,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam kegiatan yang dihelat oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Manado, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, Hendrayanto menuturkan negara mengamanahkan BPJS TK untuk melindungi pekerja formal, informal dan jasa konstruksi. Dan di Sulawesi Utara juga sudah ada edaran yang memerintahkan Pemerintah Kabupaten Kota untuk memfasilitasi pekerja non ASN dan aparat desa dalam kepesertaan BPJS TK.

”Itulah yang menjadi faktor mengapa kami fokus dalam penerapannya,” ujar Hendrayanto sembari menambahkan pekerja termasuk beban pemerintah apabila terjadi resiko dimana roda perekonomian keluarga, kata Hendrayanto, bisa putus bila terjadi resiko di keluarga pekerja.

Menurut Hendrayanto, pekerja non ASN jika meninggal tanpa ada kecelakaan mendapatkan santunan Rp24 juta. Sementara untuk meninggal akibat kecelakaan kerja mendapatkan minimal Rp55 juta sampai tidak terbatas.  Wakajati Sulut, Dita Prawitaningsih yang turut hadir  menegaskan bahwa bidang perdata dan TUN kejaksaan dapat bertindak dalam dan di luar pengadilan, serta melakukan pendampingan hukum kepada BPJS TK maupun pemprov dan pemkab pemkot.

”Jajaran datun ini dapat membantu bapak ibu. Perdata dan TUN akan memberikan pelayanan dan penegakkan hukum dengan semaksimal mungkin,” tegas Dita.

Ia menambahkan Pemprov Sulut dan Pemkab/pemkot diharapkan tidak segan menginformasikan apabila ada permasalahan.(cat)

Dishub Sulut Usul Supir Bis Pariwisata Dijamin BPJS

Kegiatan sosialisasi bagi pekerja informal (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Utara mengusulkan adanya dukungan dari pihak-pihak terkait untuk penunjang program ODSK disektor transportasi pariwisata. Hal tersebut disampaikan Kepala  Bidang Darat Dishub Sulawesi Utara, Weldi Poli saat sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja informal Jumat (14/06/2019) di aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut.

Menurut Poli bahwa dengan semakin tingginya jumlah turis asing dan dibukanya jalur-jalur penerbangan langsung Sulawesi Utara, sektor transportasi darat merupakan penunjang penting untuk mengeksplorasi destinasi wisata yang ada, sehingga jaminan sosial bagi pengemudi dirasakan penting artinya.

Sebelumnya mantan Kepala Perwakilan Sulawesi Utara di Jakarta ini menyatakan siap mendukung program Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dalam menjamin supir angkutan pada program BPJS Ketenagakerjaan dengan mendata pengemudi angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan antar kota yang berdomisili di Sulawesi Utara.

Seperti diketahui bersama saat Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2019, telah ditandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan BPJS Ketenagakerjaan untuk supir-supir angkutan darat dalam jaminan sosial.

Dan dalam sosialisasi yang dilaksanakan, calon peserta jaminan sosial pekerja informal yang akan diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan adalah berusia 13 tahun sampai 59 tahun dengan jumlah jaminan jika terjadi kecelakaan hingga meninggal dunia adalah hampir Rp 50juta rupiah. Kabarnya iuran akan ditanggung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan akan tercover adalah  10 ribu supir. (Cat)

iklan1