Tag: BPJS

Demi Pembangunan RSUD, Wali Kota Manado Berjuang Tak Kenal Henti

Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut didampingi Sekda Kota Manado Peter KB Assa (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Kota Manado terus mempercepat pembangunan fasilitas publik, diantaranya juga adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Selain menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Demi kepentingan tersebut, pemerintah Kota Manado mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero yang berkedudukan di Jakarta. Menindaklanjuti permohonan pinjaman ini, Senin (20/8/2018), Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut diundang PT SMI untuk mempresentasikan rencana penggunaan dana pinjaman sebesar Rp200 Milyar di Kantor SMI, gedung Sahid Sudirman Center, Jalan Sudirman Nomor 86 Jakarta Pusat.

“Kami pernah ada program yang namanya Universal Coverage atau UC yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat bekerjasama dengan sejumlah rumah sakit di Manado. Namun, kemudian sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat maka kami mengintegrasikan program UC kedalam program JKN/KIS yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Meski demikian, hingga kini kami masih memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu dengan membayar iuran BPJS mereka melalui APBD Kota Manado,” ujar Wali Kota Vicky Lumentut.

Selanjutnya, Pemkot Manado kemudian secara bertahap membangun RSUD agar masyarakat Kota Manado terbantu secara penuh. Untuk menyelesaikan pembangunan RSUD tidak cukup hanya mengandalkan APBD Kota Manado semata. Atas petunjuk dan saran Presiden RI Joko Widodo agar daerah memanfaatkan PT SMI untuk membangun infrastruktur, Pemkot Manado akhirnya mengajukan permohonan ke PT SMI dengan persetujuan DPRD Manado.

“Rencananya, untuk pembangunan RSUD kami butuh dana 120 Milyar, 90 Milyar untuk pembangunan fisik sedangkan 30 Milyar untuk pengadaan alat kesehatan,” tutur Wali Kota Vicky Lumentut.

Dikatakan, untuk tahap awal pada akhir tahun 2018 ini, diharapkan PT SMI bisa menyetujui pinjaman sebesar Rp30 Milyar untuk digunakan dalam melengkapi fasilitas beberapa poli kesehatan yang sudah terbangun.

“Selanjutnya, untuk pinjaman tahun 2019 mendatang, kami akan lengkapi surat-surat yang diperlukan dan disyaratkan agar kita semua bisa tidur nyenyak,” kata Wali Kota Vicky Lumentut.

Untuk diketahui, presentasi Pemkot Manado ditutup dengan tanggapan dan saran dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Pada kesempatan ini, Wali Kota Mando dua periode ini didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Manado Peter KB Assa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Manado Johnli Tamaka SE dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat Steven Runtuwene SSos.

Suasana berlangsungnya presentasi (FOTO Ist)

Wali Kota Vicky Lumentut memaparkan rencana Pemkot Manado untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manado serta menata infrastruktur pasar tradisional. Dihadapan Direktur Pembiayaan Investasi PT SMI Edwin Syahruzad, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kemenerian Keuangan RI, Walikota Vicky Lumentut msngatakan, sekarang ini Pemkot Manado tengah fokus untuk melanjutkan pembangunan RSUD.

Sebelumnya, Pemkot Manado pernah memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat Kota Manado melalui program Universal Coverage (UC). Namun, kebijakan pemerintah pusat agar program kesehatan di daerah diintegrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS), maka program UC mengikuti petunjuk pemerintah pusat.(*/Redaksi)

BPJS Kesehatan Jamin Pelayanan Katarak

Penderita katarak masih tetap dilayani BPJS (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Terhitung sejak 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Selain itu juga terdapat implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat kepada media ini menegaskan berlakunya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan ini jangan disalah artikan bahwa penjaminan akan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat diberhentikan atau dicabut. Jadi tidak benar ada penghentian penjaminan pelayanan terhadap 3 hal itu.

“Kami tegaskan, semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan. Jadi tidak benar bahwa Perdir tersebut untuk menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” tegas Nopi.

Lebih lanjut Nopi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak. Peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan operasi katarak, akan tetap dijamin BPJS Kesehatan. 

Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi. Nopi pun menandaskan bahwa terkait dengan peraturan mengenai bayi baru lahir sehat, disampaikan bahwa BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit) maupun tindakan bedah caesar, termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya.

Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim diluar paket persalinan. Terakhir, terkait dengan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5.

“Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini. BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi, baik Kementerian Kesehatan, DJSN, asosiasi, perhimpunan profesi dan pihak terkait lainnya. Implementasi Perdirjampelkes 2,3 dan 5 untuk ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Nopi.(Cat)

Jajaran Pimpinan BPJS Kesehatan Turun Layani Masyarakat

Direksi BPJS Kesehatan turun melayani masyarakat (FOTO Suluttoday.com)

TONDANO, Suluttoday.com – Lebih dari empat tahun program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan berjalan. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan HUT BPJS Kesehatan ke-50, serta dalam rangka memastikan peserta JKN-KIS mendapat pelayanan terbaik.

Para Direksi, Deputi Direksi Wilayah dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan terjun langsung meninjau pelayanan di sejumlah Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, mereka pun turut melayani langsung para peserta JKN-KIS yang datang berkunjung.

“Kegiatan eksekutif frontliner ini merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam menjaga dan mengoptimalkan mutu pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Kepuasan dan loyalitas peserta menjadi prioritas kami. Untuk itu, ke depannya kami berharap para Duta BPJS Kesehatan makin terpacu untuk memaksimalkan layanan. Kualitas layanan tidak boleh stagnan karena ekspektasi peserta akan terus meningkat,” ujar Deputi Direksi Wilayah Sulutenggomalut, Lisa Nurena usai melayani peserta JKN-KIS di Kantor Cabang Tondano, Kamis (05/07/2018).

Dalam kesempatan tersebut, para Direksi dan senior leader BPJS Kesehatan menggantikan sementara tugas frontliner BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada peserta JKN-KIS maupun masyarakat umum yang mendatangi Kantor Cabang BPJS Kesehatan, khususnya di Loket Fast Track (Pelayanan Cepat).

“Berinteraksi dan melayani langsung peserta JKN-KIS tentu menjadi kesan tersendiri bagi kami. Tugas frontliner sebagai garda terdepan pelayanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan memiliki tantangan tersendiri,” ucap Nurena.

Menurut Nurena, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta program jaminan kesehatan di Indonesia terbilang amat pesat. Jika hanya dalam waktu 4 tahun, program JKN-KIS telah meng-cover hampir 80% dari total penduduk Indonesia.

Sebagai pembanding, negara yang menjalankan program jaminan sosial sejak lama seperti Jerman, sekitar 120 tahun, baru meng-cover 85% populasi penduduk. Austria menjalankan selama 79 tahun dan meng-cover 99% populasi penduduk. Sementara Jepang memerlukan waktu 36 tahun dan Belgia membutuhkan 118 tahun untuk mencakup 100% populasi penduduk.

“Saat ini program JKN-KIS telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia, jika melihat jumlah kepesertaannya yang telah melampaui 198,8 juta dan dilaksanakan melalui pendekatan single payer institution. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah hingga tercapai cita-cita Universal Health Coverage (UHC) alias Cakupan Kesehatan Semesta, sehingga nantinya seluruh penduduk Indonesia akan terlindungi oleh jaminan kesehatan JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Oleh karenanya, semangat Duta BPJS Kesehatan untuk mengabdi pada negeri tak boleh surut. Pelayanan prima harus tetap jadi yang utama,” kata Nurena.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan kesehatan telah bekerja sama dengan 22.247 FKTP yang terdiri atas 9.881 Puskesmas, 5.023 Dokter Praktik Perorangan, 5.473 Klinik Non Rawat Inap, 643 Klinik Rawat Inap, 20 RS Kelas D Pratama, serta 1.207 Dokter Gigi. Sementara itu di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.397 RS dan Klinik Utama, 1.607 Apotik, dan 1.079 Optik.(Cat)

OD-SK Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan

Wakil Gubernur Steven Kandouw ketika sambutan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Akselerasi penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Utara berhasil menekan angka kemiskinan hingga menjadi 7,90 persen pada akhir September 2017 dari sebelumnya sebesar 8,20 persen pada September 2016.

Pencapaian positif dan jauh di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 10,12 persen itu mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan penanganan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw pada rapat sinkronisasi data penduduk miskin kabupaten dan kota se Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Rapat C.J. Rantung, Kamis (24/05/2018) pagi.

“Capaian ini tidak membuat kita merasa cukup, namun sebaliknya terus meningkatkan sinergitas dan kerja bersama kita, karena sangat disadari, kemiskinan hanya dapat diselesaikan dengan sinergitas dan sinkronisasi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta stakeholder terkait,” katanya.

Disamping itu, Wagub Kandouw optimis, pencapaian yang telah ditorehkan itu akan semakin memperkuat komitmen semua pihak di Sulut untuk menanggulangi kemiskinan melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) yang digagas oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw.

“Sehingga sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 dapat tercapai,” tandasnya.

Lanjut Wagub Kandouw dalam sambutannya, melalui Program ODSK itu pula, Pemprov Sulut telah melakukan intervensi kebijakan, diantaranya kegiatan pemberian beasiswa miskin dan miskin berprestasi, bantuan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin yang belum ter-cover dalam BPJS dan KIS, pembangunan dan rehabilitasi RTLH, dan berbagai program yang menyentuh langsung sebagai upaya nyata terukur dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Untuk diketahui, salah satu syarat penerima semua bantuan sosial tersebut adanya data yang akurat. Oleh karena itu Wagub Kandouw mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota khususnya perangkat daerah terkait serta para Camat sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat melakukan verifikasi dan validasi data di daerah masing-masing guna mendapatkan data akurat, karena dari data akurat akan lahir kebijakan yang efektif.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Sulut melalui Kabid Pemerintahan Sosial dan Budaya Dra. Feibe Rondonuwu menerangkan bahwa penanganan kemiskinan yang tepat harus dimulai dari data yang akurat agar bentuk bantuan penanganan kemiskinan bagi masyarakat tepat sasaran dan mampu menekan angka kemiskinan.

Lanjut Rondonuwu, dari beberapa kabupaten dan kota yang dimonitoring langsung oleh Bappeda ternyata masih banyak masyarakat miskin yang belum masuk BDT dan sangat layak menerima bantuan beras, mendapatkan BPJS, RTLH dan program pemerintah lainnya namun tidak terdata sehingga sinkronisasi data ini sangat strategis dalam menentukan langkah pemerintah ke depan.

Adapun rapat tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan rapat sinkronisasi data penduduk miskin kabupaten dan kota se Provinsi Sulawesi Utara oleh seluruh perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Kegiatan itu turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang, perwakilan PT. Pos Indonesia, Perum Bulog, BPJS Kesehatan dan BPS Sulut.(*/Cat)

Sangat Ironis Peserta BPJS Berjumlah 75 Ribu Peserta Di Non Aktifkan

Rapat forum komunikasi antara BPJS dan Pemerintah Boalemo (FOTO Suluttoday.com)

GORONTALO, Suluttoday.com – Dinas sosial provinsi Gorontalo mengusulkan 75.000 peserta BPJS se-provinsi agar di non aktifkan, hal itu dilakukan karena tak memiliki nomor induk keluarga (NIK) dan Boalemo masuk dari daftar peserta BPJS yang di non aktifkan berjumlah 7.880 peserta ungkap kepala BPJS gorontalo Rhendra Pandu Patria ketika diwawancarai setelah rapat forum komunikasi dengan pemerintah daerah kabupaten Boalemo yang dihadiri oleh wakil bupati Anas Yusuf dan asisten II Husain Etango pada rabu (18/04/2018).

Sementara itu wakil bupati Boalemo Anas Yusuf memerintahkan dinas kependudukan dan catatan sipil dan dinas sosial dan pemberdayaan desa agar segera menyelesaikan data peserta BPJS yang di non aktifkan, ini penting dituntaskan karena masyarakat sudah memegang kartu BPJS.

Jika tidak akan menjadi masalah baru sehingga yang perlu dilakukan memverifikasi kembali untuk menyesuaikan nama dan nomor induk keluarga dan hingga berita ini diturunkan verifikasi data peserta BPJS Boalemo masih dilakukan faktualnya karena batas waktu untuk memasukan data perbaikan sampai akhir April 2018. (Robby).

iklan1