Tag: BPK

Talumepa Disebut Calon Pemimpin Masa Depan Manado

Christiano Talumepa (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com –  Pemilihan Walikota Manado tak terasa sudah tidak lama lagi , tahun 2020 sudah di depan mata dan nama Christiano Talumepa kini mulai muncul sebagai salah satu kandidat yang semakin ramai diperbincangkan.

Christiano Talumepa sendiri merupakan Birokrat Karir Profesional yang sudah banyak pengalaman antara lain pernah dipercayakan menjabat Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kadis Koperasi UMKM Pemprov Sulut.

Dilihat dari sebagian pengalamannya, sosok birokrat muda yang bersih dan punya karir bersinar semakin mengCristal dicalonkan sebagai pemimpin masa depan Kota Manado. Dalam karirnya, Christiano juga  sempat meresahkan pemilik perusahaan baik swasta maupun BUMN dan BUMD karena kebijakan-kebijakannya yang mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan perlindungan hak-hak tenaga kerja/karyawan.

Seperti kewajiban perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan UMP yang layak, sehingga melahirkan UMP Sulawesi Utara tertinggi di Indonesia timur setelah Papua dengan prestasi zero accident/nol kecelakaan kerja.

Tak hanya itu, saat menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup, Christiano pun mewajibkan setiap usaha/kegiatan perusahaan untuk wajib memiliki AMDAL/Analisis Dampak Lingkungan dan membentuk Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Terpadu yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang nakal.

Pada usia 44 tahun, Christiano Talumepa menjadi Asisten III termuda di Indonesia serta mampu menyelesaikan masalah temuan BPK yang sudah menjadi konsumsi publik karena di sorot semua media saat itu hingga Pemerintah Provinsi Sulut dapat meraih kembali penilaian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK).

Christiano juga punya pengalaman sebagai Ketua Tim Evaluasi PERDA APBD Kabupaten/Kota dan PERDA tentang kelembagaan Kabupaten/Kota. Christal pun diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan ditangannyalah permasalahan 5 kepemimpinan PUSKUD yang sudah berlarut larut tak terselesaikan oleh 5 Kepala Dinas sebelumnya dapat diselesaikan menjadi 1 kepengurusan.

Saat ini, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mempercayakan Christiano Talumepa sebagai Policy Advisor Gubernur atau penasihat kebijakan Gubernur dalam jabatan sebagai Staf Ahli bidang Pemerintahan, hukum dan politik, yang sehari-hari mendampingi Gubernur untuk memberikan saran dan pertimbangan agar kebijakan pemerintahan yang diambil tidak berdampak hukum dan politik.

Berdasarkan hal-hal tersebut sejumlah kalangan di ibukota Provinsi Sulut menjagokan berpangkat 4D ini sebagai calon pengganti GSV Lumentut yang pas dan mampu membawa Kota Manado semakin hebat. Kabar dari Badan Kepegawaian Daerah bahwa Christiano Talumepa bulan April  Pilpres nanti akan di lantik dalam jabatan yang baru menjadi Kepala Dinas di salah satu Dinas yang ada di Pemprov.(cat)

Hebat, Sulut Kembali Raih WTP

Gubernur OLLY saat menerima penghargaan dari BPK (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw (OD-SK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2017 dan implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Olly disaksikan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Wagub Kandouw pada rapat paripurna istimewa di Kantor DPRD Sulut di Manado, Selasa (05/06/2018) pagi. Harry mengungkapkan bahwa pencapaian opini WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut oleh Pemprov Sulut tersebut juga diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sulut.

“Tujuan akhir WTP adalah meningkatnya kemakmuran rakyat. Seperti di Sulut, perekonomian tumbuh sebesar 6,68 persen, jumlah penduduk miskin turun menjadi 8,10 persen dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai 71,05. Semuanya ini di atas rata-rata nasional,” katanya.

Lanjut Harry, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Pemprov Sulut tahun 2017 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

Selain itu Pemprov Sulut telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Menurut dia, prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan oleh seluruh jajaran Pemprov Sulut.

Kendati demikian, meskipun telah memberikan opini WTP, BPK tetap memberikan catatan tentang laporan keuangan ataupun kemungkinan timbulnya ketidakakuratan pelaksanaan kegiatannya yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu 60 hari. Di tempat yang sama, Gubernur Olly menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.

“Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada BPK RI. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Olly, sejak kehadiran Perwakilan BPK RI di Sulut telah menghasilkan banyak terobosan cerdas dan progresif yang dilakukan untuk memberikan asistensi bagi manajemen pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik, lebih bermakna dan lebih berwawasan hukum.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah berhenti melakukan perubahan dan perbaikan terhadap dimensi-dimensi manajemen keuangan daerah, utamanya untuk meraih opini WTP, sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan yang dijalankan,” paparnya.

Lebih jauh, Gubernur Olly mengatakan akan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.

“Hal ini pasti akan menjadi fokus perhatian kami, serta akan ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang ada demi kemajuan bersama,” imbuhnya.

Adapun penyerahan opini WTP turut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan para pejabat Pemprov Sulut.(*/Cat)

Diskusi Kelompok Terarah Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, di Hadiri Bupati Tetty Paruntu

Harry Azhar Aziz, Wakil Gubernur Sulut dan juga Bupati Minsel, Tetty Paruntu (Foto Ist)

MINSEL, Suluttoday.com – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu, SE di dampingi Wakil Bupati Minahasa Selatan Franky D Wongkar SH, menghadiri diskusi kelompok terarah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan permasalahannya se- Kepulauan Sulawesi.

Pelaksanaan kegiatan itu sendiri dilaksanakan di Ballroom hotel Sintesa Peninsula Hotel Manado, Senin (29/01/18). Acara yang diselenggarakan BPK Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) itu, dibuka secara resmi oleh Anggota VI BPK-RI DR H Harry Azhar Aziz MA, kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017, telah menjadi catatan penting bagi seluruh daerah, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat sejumlah hal yang menjadi temuan bagi BPK.

Karena itulah, BPK RI melalui Auditorat Utama Keuangan Negara VI menggelar sarasehan sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi BPK dan permasalahannya, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK, yang dikemas dalam diskusi kelompok terarah, dengan menghadirkan Kepala Daerah serta Inspektur Se Kepulauan Sulawesi.

Adapun yang menjadi pembicara dalam kegiatan ini adalah perwakilan Anggota VI BPK RI, dan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa. Hadir dalam kegiatan ini, seluruh kepala – kepala daerah dan Walikota se Sulawesi Utara. (Friska)

Pemkab Minsel Terima Penghargaan WTP 2016 Dari Pemetintah RI

Bupati Tetty Paruntu menerima penghargaan WTP (Foto Suluttoday.com)

MINSEL, Suluttoday.com — Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany E Paruntu SE, menerima Penyerahan Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel karena telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2016.Bertempat di Aula lantai 4 Kantor Bupati Minahasa Selatan, Rabu (13/12/17).

Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE dalam sambutannya mengatakan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adalah cita-cita dan harapan kita bersama. Karena sudah hampir 15 tahun Minsel berdiri, baru saat ini kita menerima WTP.

”Sejak berdirinya tanggal 27 Januari 2003, kita berjuang terus sehingga pengelolaan keuangan yang kita miliki bisa di perbaiki, tahun demi tahun akhirnya bisa terwujud juga,” ucap Tetty Paruntu sapaan akrab Bupati Minsel.

Kedepan dirinya menginginkan peningkatan, sebagai mana pidato Presiden RI menyatakan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban untuk menjalankan APBN dan Akuntabilitas keuangan itu penting di jaga dan terus di sempurnakan.

”Saya memohon kepada kita semua, kepada jajaran SKPD dan OPD yang ada, mari kita bekerja dengan baik, sesuai aturan, dalam pengolahan keuangan harus transparan dan Akuntable bisa paham apa semua yang akan kita laksanakan dan patuh kepada asas aturan yang ada,” kata Bupati Paruntu.

Ditambahkannya, sebagai ASN yang handal kita harus bekerja dengan mengedepankan integritas, bekerja keras dan semangat gotong royong tetap kita pegang. Sehingga apa yang sudah saya sampai-sampaikan dimana nilai-nilai revolusi mental itu harus dikedepankan disertai dengan loyalitas. Ada profesionalitas sesuai visi misi kami Cerdas, Energik dan Profesional dan ini yang harus selalu kita pegang.

”Menjadi keinginan kita, Minsel harus hebat dan terdepan. Itu harus kita gaung-gaungkan lagi harus mampu bekerja sama dan sama-sama bekerja jadi disini kita Tim bukan orang per orang tapi Tim yang Solit ini agar semangat kita tetap untuk mewujudkan kabupaten yang handal dan hebat. Jangan sampai ada yang terkena korupsi,” ujar Bupati Tetty Paruntu.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan Provinsi Sulut bapak Sulaimansyah, SE. Dan tim asistensi BPKP perwakilan Sulut antara lain I Ketut Parwata, Marta Estet Rimper, dan Servian Dwiky. Turut hadir pula Tenaga Ahli Pengelolaan Keuangan Pemkab Minsel, Syafrudin Mossi SE, MM. (Friska)

Dukung BSN, MenpanRB Berharap Pemerintah Daerah Tidak Lagi Berstandar WTP

Menteri PanRB, Asman Abnur (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Asman Abnur mendukung Badan Standarisasi Nasional (BSN) terkait manajemen kinerja. Sehingga ia berharap melalui BSN akan ada alat ukur kinerja Pemda.

“Salah satu alat ukurnya itu adalah ISO, maka dari itu saya mendukung BSN yang berstandar dunia. Kita berharap nanti local government, terutama Pemda itu sudah ada alat ukurnya,” kata Asman di pembukaan 33rd Plenary Meeting ISO/TC 176 di Kuta, Badung, Bali, Senin (11/9/2017).

Oleh karena itu, Menteri Asman ingin seluruh kementerian dan lembaga hingga pemda menerapkan ISO. Sementara, manajemen kinerja diterapkan untuk birokrasi di Indonesia.

“Makanya kita dorong agar ISO ini betul-betul menjadi standar kerja Indonesia ke depan, khususnya birokrasi kita, aparat sipil negara. Kita sekarang sedang menerapkan manajemen kinerja,” ujar Asman.

Manajemen kinerja tersebut, menurut Asman, bukan berkiblat pada status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melainkan hasil dari kinerja kementerian, lembaga atau pemda.

“Manajemen kinerja ini ukurannya bukan lagi serapan, bukan lagi WTP, tapi ukurannya adalah outcome-nya. Apa yang dihasilkan? Sehingga nanti yang diukur itu adalah hasil. Nantinya, penilaian terhadap manajemen kinerja akan mempengaruhi kebijakan tunjangan kinerja bagi pemda,” ucap Asman.

Manajemen kinerja tersebut dengan akan mempengaruhi tunjangan kinerja setiap jenjang aparatur sipil negara. Menteri Asman juga menyatakan pemerintah tengah merampingkan organisasi agar tidak boros dan lebih efektif.

“Ini akan mempengaruhi kebijakan tunjangan kinerja pada birokrasi. Tunjangan kinerja itu bisa saja berbeda pada setiap jenjang, karena kita berlakukan sistem manajemen kinerja. ISO perannya sangat penting, kemudian kita juga sedang merampingkan organisasi agar tidak boros dan tidak mubazir. Kemudian kita memperbaiki sistem penerimaan,” ungkap Asman.(*/ST)

iklan1