Tag: BPN

Program Transmigrasi Masih Jadi PR Pemerintah yang Berkelanjutan

Kegiatan rapat evaluasi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Program transmigrasi harus menyentuh dan dipahami oleh instansi di kabupaten dan kota, karena masih ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan sejumlah sidang terkait lokasi transmigrasi.

Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Ir Erny Bhayangkarita Tumundo MSi saat Rapat Evaluasi Lokasi Ijin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan 2018 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di salah satu hotel di Kota Manado Selasa (31/07/2018). Tumundo mengharapkan rapat tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang masih terus berkelanjutan.

“Jangan tinggalkan PR bagi pemimpin dikemudian hari,” ujar Tumundo.

Tumundo mengatakan bahwa penempatan transmigrasi di tahun 1970 hingga kini masih menyisakan banyak masalah yang harus diselesaikan pemerintah. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh narasumber Kasie Pengurusan Tanah, Cut Fadhila Kementerian Desa PDT dan BPN.

Menurut bahwa ada ratusan lokasi di Indonesia sudah dilakukan pelepasan kawasan hutan sebagai bagian penyelesaian PR pemerintah. Dan diakui Fadhila bahwa kelalaian dari penyelenggara transmigrasi dahulu banyak lokasi yang tumpang tindih tanpa melihat ruang lingkup yang diperuntukkan bagi kawasan hutan dan diharapkan sejalan dengan rapat evaluasi ini bisa mendapatkan informasi guna mencapai solusi serta tidak menyusahkan masyarakat di lokasi transmigrasi.(Cat)

Sangat Ironis, BPN Boalemo Tak Memiliki Data Berapa Hektar Lahan HGU Yang Dikuasi Pabrik Gula

Warga saat menduduki kantor BPN (Foto Suluttoday.com)

GORONTALO, Suluttoday.com – Puluhan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Petani (AMPERA) dari kecamatan paguyaman mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Boalemi, dalam orasi yang disampaikan oleh koordinator lapangan Darno Olii dikantor pertanahan dimana mereka meminta agar BPN mengeluarkan data berapa hektar lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh Perusahan Gula.

Sebab waktu demi waktu perusahaan gula tersebut mulai melakukan penggusuran lahan petani, mematikan tanaman petani dengan cara menyemprot serta mengintimidasi petani sampai saat ini, pada rabu (23/08/2017). Setelah mendengar aspirasi yang disampaikan oleh AMPERA, kepala seksi komplik dan sengketa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Iksandi Masloman menjelaskan bahwa, BPN tak punya hak untuk memberikan data begitu saja kepada masyarakat tentunya harus mendapatkan perintah dari BPN provinsi maupun pusat.

Soal besaran dan luasan lahan yang dikuasai oleh pabrik gula itu kami belum tahu, tetapi nanti akan dikoordinasikan lagi dengan BPN provinsi. Karena tak dapat jawaban yang memuaskan, akhirnya aksi dilanjutkan ke kantor DPRD kabupaten Boalemo. (Robby).

Hibahkan Tanah, Pemkab Boltim Akan Miliki Kantor BPN

Sekda Boltim Ir. Hi. Muhammad Assagaf (Rahman)

BOLTIM, Suluttoday.com РSekretaris Daerah (Sekda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Ir. Muhammad Assagaf mengungkapkan terhitung 1 April 2017 pengurusan sertifikat tanah tidak lagi keluar daerah. Pasalnya, menurut Assagaf BPN akan berdiri sendiri di Boltim.

“Kedatangan mereka (BPN) yakni untuk meminta bantuan dari Pemda Boltim karena mereka belum ada anggaran dari pusat untuk pembuatan kantor. Mereka minta Pemda meminjamkan kantor untuk sementara.” Kata Assagaf belum lama ini.

Selain itu, kata Assagaf Pemkab Boltim meminta BPN segera membuatkan sertifikat bagi lahan 50 hektare perkantoran, karena semua persyaratan sudah dipenuhi.

“Mereka juga minta pemerintah daerah menyiapakan tenaga honorer daerah untuk diikutkan dalam pelatihan di Jakarta yakni lulusan SMA jurusan IPA dan STM sebagai juru ukur.” Kata Assagaf.

Dia menambahkan, nantinya Pemda Boltim akan meminta juga harus ada program daerah (Proda).

“Sejauh ini masih banyak masyarakat belum mempunyai sertifikat tanah, jadi dengan adanya BPN di Boltim akan sangat membantu. Dan juga otomatis ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta penetapan PBB sudah sangat cepat.” Tambah Assagaf. (Rahman)

Pejabat BPN Kalah Praper, Kasus Pemalsuan Akta Mengemuka

Ilustrasi, perebutan tanah dan manipulasi sertifikat tanah (Foto Ist)

Ilustrasi, perebutan tanah dan manipulasi sertifikat tanah (Foto Ist)

JAKARTA – Fenomen sengketa tanah terus terjadi di Republik ini, kali ini dua Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar dan Siak inisial SH dan JE kalah sidang praperadilan (Praper) di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (13/9). Saat ini kasus dugaan pemalsuan akta otentik itu kembali dilanjutkan Polda Riau.

“Penetapan kedua tersangka sah secara hukum. Otomatis kasus pemalsuan akta autentik ini kita lanjutkan penyidikannya,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Surawan kepada merdeka.com.

Dikatakan Surawan, untuk tersangka SH sekarang ditahan penyidik, sedangkan JE belum ditahan karena dinilai masih kooperatif dalam pemeriksaan.

“Awalnya SH mengajukan penangguhan penahanan dan kita kabulkan, namun belakangan dia tidak kooperatif karena menyembunyikan barang bukti akhirnya kita tahan lagi,” ucap Surawan.

Tersangka SH diketahui menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran BPN Kampar, sedangkan tersangka JE seksi pengukuran BPN Siak. Ketika meminta berkas-berkas terkait dengan penerbitan sertifikat, SH tidak bisa memperlihatkan saat dia ditangguhkan penahanannya.

Setelah dilakukan pengecekan ke BPN Kampar, ternyata berkas yang dimaksud dan menjadi barang bukti itu ada pada SH. “Karena itu, dia kita tahan lagi,” kataanya.

Saat ini polisi masih terus melengkapi berkas perkara. Jika sudah lengkap, berkas perkara akan dikirim ke Kejaksaan untuk dilakukan proses tahap I.

“Sekarang masih proses pemberkasan. Nanti kalau sudah lengkap, kita tahap I untuk pengiriman berkas,” tegas Surawan.

Sesuai informasi yang dihimpun, tersangka SH dan JE diduga sudah memasukkan keterangan palsu dalam dokumen pertanahan milik masyarakat inisial YH yang melaporkannya, salah satunya berupa hasil ukur. (*/Rahmat)

BPN Jakarta ‘Dicurigai’ Bermain, Satu Pegawai Ditetapkan Tersangka

Ilustrasi warga menolak keputusan BPN (Foto Ist)

Ilustrasi warga menolak keputusan BPN (Foto Ist)

JAKARTA – Demi menegakkan aturan, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menduga salah satu pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terlibat tindak pidana korupsi penjualan lahan tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Ada (dugaan keterlibatan pegawai BPN) berinisial AS sebagai staf BPN,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jakarta Selatan Yuvandi Yazid di Jakarta, Selasa (2/8/2016) ketika dilansir Merdeka.com.

Penyidik kejaksaan telah menetapkan dua tersangka kasus penjualan lahan milik Pemprov DKI. Dua tersangka tersebut antara lain AS dari pihak BPN dan MI dari pihak swasta.

Yuvandi menjelaskan modus dugaan korupsi tersebut. Pemprov DKI menyerahkan lahan tanah seluas 2.975 meter persegi kepada perusahaan swasta untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum pada 2014.

Namun, pihak swasta bekerja sama dengan pegawai kantor BPN Jakarta Selatan mensertifikasikan, kemudian menjual lahan yang berlokasi di Perumahan Permata hijau Grogol Utara Kebayoran Lama itu kepada pengembang perumahan lain.

Tersangka menjual lahan seharga Rp 36 miliar. Padahal harga pasaran mencapai Rp 150 miliar. Yuvandi menyebutkan tim Satuan Tugas Tipikor Kejari Jakarta Selatan menggeledah kantor BPN setempat guna mencari barang bukti berupa dokumen sertifikasi lahan tersebut. (*/Ikhy)

iklan1