Tag: bps

Dewan Pengupahan Serahkan Rekomendasi UMP 2020

Gubernur dan Dewan Pengupahan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Jelang penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2020, Dewan Pengupahan menyerahkan rekomendasi besaran UMP kepada Gubernur, Olly Dondokambey Rabu (30/10/2019).

Dewan Pengupahan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengupahan Sulut, Ronny Maramis menyatakan  rekomendasi UMP nantinya menjadi bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan dan diumumkan secara serentak tanggal 1 November 2019.

Formula angka kenaikan UMP adalah persentase angka pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dari informasi yang dirangkum media ini, untuk inflasi nasional sesuai dengan data Bank Indonesia September 2019 adalah 3.39 persen.

Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata nasional dari BPS adalah 5.12 persen. Bila dimasukkan pada formula PP 78 tahun 2015 adalah UMP tahun berjalan + ( UMP tahun berjalan × (inflasi nasional + PDB)) menghasilkan besaran UMP tahun depan dengan UMP tahun 2019 sebesar Rp 3.051.076.

Maka upah minimum yang harus diterima pekerja/buruh adalah Rp 3.310.722. Patut diketahui, penetapan besaran UMP yang tidak sama dengan hasil perhitungan formula yang ada, bisa berdampak pada teguran keras kepada kepala daerah dari Menteri Dalam Negeri.

Hal tersebut pernah dialami Penjabat Gubernur Sulut, Sonny Sumarsono yang menetapkan UMP diatas perhitungan yang diformulasikan pada peraturan pemerintah dan diberikan teguran oleh Menteri Dalam Negeri.(cat)

UMP 2020 Sulut Rp 3.310.722

Gubernur Olly dan Wakil Gubernur Steven (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri belum lama ini mengatakan formula angka kenaikan UMP adalah persentase angka pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Dan sebagai ancar-ancarnya saja, pertumbuhan ekonomi diprediksi di kisaran 5 persen, dan inflasi tahunan saat ini berada di kisaran 3 persen.

Maka sepertinya kenaikan UMP tahun depan akan berkisar 8 persen alias sama dengan tahun ini. Perhitungan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dari informasi yang dirangkum media ini, untuk inflasi nasional sesuai dengan data Bank Indonesia September 2019 adalah 3.39 persen.

Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata nasional dari BPS adalah 5.12 persen. Bila dimasukkan pada formula PP 78 tahun 2015 adalah UMP tahun berjalan + UMP tahun berjalan × (inflasi nasional + PDB)) menghasilkan besaran UMP tahun depan dengan UMP tahun 2019 sebesar Rp 3.051.076, maka upah minimum yang harus diterima pekerja/buruh adalah Rp 3.310.722. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari Kementrian Ketenagakerjaan.

“Tunggu saja, karena data resmi untuk mengisi perhitungan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan upah minimum propinsi masih belum kami terima dari kementrian,” ujarnya kepada media ini Rabu (16/10/2019) diruang kerjanya.

Dan walaupun sudah diterima, Tumundo menegaskan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang mengisi formula perhitungan, harus diproses sampai diumumkan tanggal 1 November secara serentak.

“Data yang diterima dari kementrian nantinya diproses untuk dihasilkan peraturan gubernur terkait UMP 2020, dan pasti akan diumumkan tanggal 1 November nanti,”tandasnya. Terkait kenaikan upah sebesar 8.51 persen atau sebesar Rp 259.646, Wakil Ketua Apindo Shinta Kamdani mengatakan dunia usaha merasa berat kalau harus menaikkan upah pada 2020. Kondisi tersebut dipicu situasi ekonomi yang dirasa dunia usaha cukup berat.(cat)

Bimtek Produktivitas, Angka Kemiskinan Bergerak Turun

Berlangsungnya pembukaan Bimtek (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Produktivitas Direktorat Bina Produktivitas Ditjen Binalattas di Sulut sangat tepat dilakukan, karena di daerah ini angka kemiskinan masih cukup tinggi yakni 2.8 persen dari angka nasional.

Namun dari struktur Sulut saat ini ada pergerakan turunnya angka kemiskinannnya dari tahun kemarin. Hal ini diungkapkan Kadisnakertrans Sulut, Ir Erny Tumundo MSi saat memberikan sambutan dalam kegiatan yang dihelat Kemenenakertrans Selasa (27/03/2018).

Lanjut Tumundo, untuk penggangguran di Sulut masih cukup tinggi karena berada di urutan ke-7 di Indonesia berdasarkan data per Agustus 2017. Namun Tumundo optimis dari data yang akan keluar April nanti terjadi penurunan dari data BPS, karena banyak program seperti dana desa yang mendorong terjadinya pengurangan angka penggangguran.

Selain itu berbagai program dalam peningkatan kompetensi lulusan SMK dan bursa kerja di daerah dilihat itu lowongan kerja cukup banyak, hanya kompetensi yang perlu peningkatan dimana anak SMK tak siap masuk bursa kerja, begitu pun lulusan perguruan tinggi kurang bersaing.

Sementara itu, panitia dalam laporannya seperti diutarakan Kris Wahyuni sebagai kepala Seksi Pemberdayaan Produktivitas Kemenaker menyatakan kegiatan ini dilakukan agar semua dapat memahami dan mendorong impelmentasi produktivitas yang ada.

Selain itu, Direktur Bina Produkativitas, Mohammad Zuhri MSI menyatakan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat, tentu kegiatan kader produktivitas sesuatu yang penting, dalam penelitian sangat signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan bagaimana menempatkan kader sebagai ujung tombak produktivitas.

Ditambahkannya pula, apa yang disampaikan Kadisnakertrans Sulut ini fakta namun jangan pesimis. Karena kalau birokrat itu mesin dan mampu menciptakan baik dari pelayanan, namun lembaga yang mendorong produktivitas. (Cat)

BBGRM ke-XIV Tingkat Provinsi Sulut , Mitra Didaulat jadi Laboraturium Pembangunan

Wagub sulut Steven Kandouw buka acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XIV Tingkat Provinsi Sulut (Foto Suluttoday.com)

MITRA, Suluttoday.com. K Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengakui pesatnya pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), sejak tampuk pimpinan Pemerinta h Daerah dikendalikan Bupati James Sumendap, SH.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw saat membawakan sambutan pada acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XIV Tingkat Provinsi Sulut yang dipusatkan di lapangan Tombatu, Kecamatan Tombatu, Selasa (16/05).

“Tak bisa dipungkiri dan tak terbantakan bahwa pembangunan di Mitra maju pesat, dibuktikan dengan ketersediaan infrastruktur yang semakin memadai. Harus diakui kepemimpinan Bupati Mitra, meski kepemimpinannya baru 3 tahun 7 bulan, sudah mampu merubah peradaban Mitra dari berbagai sektor. Pembangunan di daerah ini nampak jelas progresnya,” puji Wagub.

“Saya berani mengatakan bahwa Mitra adalah laboraturium pembangunan di Sulut,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Mitra dipercayakan sebagai pusat pelaksanaan BBGRM ke XIV bukan semata-mata sebagai kegiatan seremoni tahunan saja oleh Pemerintah Provinsi, namun berbagai pertimbangan mendasar bahwa Mitra dipandang sebagai daerah yang telah mapan dari aspek pembangunan secara menyeluruh.

“Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan bahwa angka berkurangnya penduduk miskin di daerah ini tertinggi di Sulut. Belum lagi Indeks Pembangunan Manusianya yang semakin berkualitas, termasuk kontribusi signifikan sumbangsi pembangunan infrastruktur terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB),” jelas Putera Tondano ini sembari mengatakan agar prestasi ini dipertahankan sekaligus lebih dimaksimalkan untuk kesejahteraan warga Mitra sendiri. S

ementara itu, Bupati Mitra James Sumendap mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan BBGR ke XIV ini.

“Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Minahasa Tenggara, saya mengucapkan terima kasih yang stinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi, termasuk hibah yang diberikan Pemprov Sulut sebesar Rp 20 Miliar yang nantinya akan kami gunakan untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pembangunan di Minahasa Tenggara,” ujar Sumendap. (jemmy k)

Sebuah Refleksi Makbul Muhammad tentang Nelayan dan Koperasi

Makbul Muhammad (Foto Ist)

Selamat hari nelayan Nasional 6 april 2017. Takdir geografi indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki lautan yang lebih luas dari daratannya adalah sebuah anugrah yang patut untuk disyukuri. Wujud dari rasa syukur ini adalah sebuah pemanfaatan ruang laut beserta kekayaan yang terkandung didalamnya untuk kemakmuran seluruh rakyat indonesia. Nelayan sebagai pelaku dari aktifitas ekonomi (perikanan tangkap dan budidaya) harusnya menguasai praktek ekonomi yang dijamin dan di lindungi oleh negara.

Mulai dari sumber daya manusia dan kesejahteraan, alat kerja, hilirisasi dan jamin pasar. Karena jika nelayan tidak diintegrasikan dalam praktek ekonomi perikanan, maka nelayan sebagai suatu entitas yang jelas terparsialkan dari aktivitas ekonomi seutuhnya. Karena nelayan masih diposisikan sebagai objek dari model bisnis ekonomi kapitalisme perikanan yang dijalankan.

Dengan realitas ekonomi perikanan seperti ini, peran negara harusnya bisa melikuidasi dan memutus mata rantai Praktek ekonomi yang tidak menguntungkan bagi nelayan. Karena jika keuntungan di sentralisasi oleh segelintir orang maka kesejahteraan juga pasti terfokuskan pada segelintir orang saja. Sekarang ini pemerintah melalui Kemanterian Kelautan dan Perikanan sedang fokus memberikan Aturan dan Bantuan kepada nelayan. Aturan dan bantuan memang penting, karena bisa meningkatkan produksi hasil perikanan dan juga meningkatkan nilai tukar nelayan dari 106,69 pada tahun 2016 menjadi 109,85 pada januari 2017 (BPS).

Namun untuk kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi terhadap nelayan haruslah mulai digalakkan skema ekonomi bersama untuk dapat mengakselerasi kemampuan akses terhadap sumber daya perikanan dan kemampuan untuk melakukan penetrasi terhadap pasar. Maka Nelayan harusnya terintegrasi dalam sebuah skema ekonomi perikanan yang utuh, misalnya dalam bentuk koperasi nelayan. Menurut Bung Hatta koperasi merupakan bentuk konkret sistem ekonomi gotongroyong. Yang dituntut dalam koperasi pemerataan kerja dan pembagian hasil, sehinga tak ada lagi ketimpangan. Koperasi harus terus diusahakan.

Sebab, jika masyarakat terbuai dengan hasil-hasil pemodal perseorangan, ditakutkan ketimpangan ekonomi semakin bertambah. Maka, koperasi yang berasaskan kekeluargaan haruslah digalakkan, jangan kalah dengan pemodal perseorangan. Apalagi dalam aktivitas sehari-hari nelayan sangat akrab dengan budaya gotong royong. Misalnya saja ketika mendorong kapal dari darat ke laut dan sebaliknya, pasti dilakukan secara bersama-sama. Dengan modal kebiasaan bergotongroyong inilah nelayan wujudkan dalam bentuk kerja sama yang diwadahi melalui koperasi.

Koperasi nelayan ini tidak hanya digunakan sebagai wadah untuk mendapatkan bantuan yang diberikan pemerintah. Tapi, Koperasi ini akan mengatur semua aktifitas ekonomi nelayan. Mulai dari jadwal penangkapan, fasilitas penagkapan, kegiatan budidaya, dukungan teknologi dan inovasi, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, mekanisme pemantauan, konservasi, pengumpulan, manajemen, jaringan kerja sama, model pemasaran berbasis digital (online), branding produk dan industrialisasi pengolahan ikan.

Tentu pendirian koperasi ini sejalan dengan agenda untuk mewujudkan visi indonesia sebagai poros maritim dunia. Maka koperasi nelayan harus di inisiasi oleh negara melalui program nasional koperasi perikanan nelayan, bahkan koperasi ini perlu dilabelisasi oleh pemerintah bisa berbentuk badan usaha milik negara untuk memperkuat sendi perekonomian masyarakat dipesisir.

Makbul Muhammad Direktur Maritim Research Institute (MARIN Nusantara) 08114360556

iklan1