Tag: BRANI

Benny Rhandhani: Soal Tanah Bobo, TNI Harus Menarik Diri

Benny Rhamdhani, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI

Benny Rhamdhani, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI

MANADO -Sengketa tanah antara warga Kelurahan Maasing (Kampung Bobo) Kecamatan Tuminting Kota Manado dan Hanny Walla sebagai penggugat belum juga membawa hasil yang dapat diterima kedua pihak. Menanggapi berbagai pengaduan masyarakat Kampung Bobo soal sering hadirnya oknum anggota TNI berseragam lengkap, Komite 1 DPD RI, Benny Rhamdhani sekalu Wakil Ketua Komite 1 DPD RI langsung memberikan pernyataan keras.

”Berkaitan dengan kasus Bobo ini dan sesuai laporan masyarakat, ada oknum-oknum TNI yang sudah sekitar 1 minggu berjalan sering datang dengan berseragam lengkap ditengah masyarakat. Kedatangan mereka ini patut dipertanyakan, karena setahu saya kondisi Kampung Bobo bukan suatu daerah kawasan perang, atau tempat warga penganut ISIS dan lain-lainnya, jika oknum TNI melakukan ini dan tidak dibatasi pasti warga dalam kondisi ketakutan sebab mereka merasa terintimidasi secara tidak langsung,” ujar Brani sapaan akrab Rhamdhani.

Brani yang dikenal vokal dan Senator Dapil Sulawesi Utara itu meminta Danrem Sulut dan Dandim Kota Manado untuk menseriusi keluhan warga Kampung Bobo. Dirinya menyampaikan bahwa pihak Komite 1 DPD RI memberikan kesempatan untuk pimpinan TNI di daerah ini menarik pasukannya, bila hal tersebut tidak dilakukan pihaknya akan menyampaikan hal ini ke Panglim TNI.

”Saya mempertanyakan hal ini, kalau kehadiran mereka untuk kasus tanah Hanny Walla, kemudian membela Hanny Walla. Maka saya meragukan keberpihakan TNI apakah untuk kepentingan siapa? Untuk masyarakat, atau Hanny Walla, mereka berpihak sebenarnya?. Karena kedatangan TNI di Tanah Bobo membuat masyarakat menjadi ketakutan. Kehadiran TNI di Republik ini yang saya tau untuk membela rakyat, bukan untuk membela kepentingan penguasa atau pengusaha, saya meminta Danrem Sulut dan Dandm Manado mengambil tindakan, jika laporan warga ini benar, silahkan anggota TNI menarik diri dari lokasi tanah Bobo. Janganlah institusi TNI direndahkan seperti itu, TNI bukanlah alat kelompok tertentu, tapi mereka itu hadir untuk membela rakyat,” tegas Rhamdhani yang juga Ketua GP Ansor SulawesiUtara ini. (Amas Mahmud)

Rhamdhani Pimpin Rapat Komite 1 DPD RI Bersama Menteri Agraria

Benny Rhamdhani (Foto Suluttoday.com)

Benny Rhamdhani (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Dalam Rapat dengar pendapat antara Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Rabu (15/4/2015), Benny Rhamdhani selaku wakil Ketua Komite I dipercayakan memimpin rapat tersebut. Saat diwawancarai Suluttoday.com, Rhadhani yang merupakan Senator dari Dapil Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini menyampaikan beberapa poin penting yang dibahas dalam hearing tersebut.

”Dilakukan rapat dengar pendapat Komite I DPD RI dengan Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan, kami meminta penjelasan Pak Menteri yang berkaitan denganprogram dan kegiatan strategis Kementrian. Kemudian juga Komite I memberikan tekanan-tekanan terhadap masalah seperti harus segera di clearkan persoalan tentang kewenangan pemerintah daerah,” ujar Rhamdhani.

Lanjut Brhani sapaan akrab Benny yang juga Ketua GP Ansor Sulawesi Utara itu mengatakan berbagai sengketa tanah di Republik ini patut mendapat penyelesaian komprehensif dan serius oleh Kementerian Agraria. Baginya, jika dibiarkan persoalan tanah akan membawa dampak merusak keutuhan rakyat, sehingga dirasa perlu adanya aturan.

”Penting untuk segera dibuat regulasi dan sistem tata kelola pertanahan yang lebih bersifat progresif. Artinya regulasi dan sistem tata kelola pertanahan yang berpihak kepada masyarakat, bukan keberpihakan kepada pemilik modal, kaum kapitalis seperti yang terjadi dalam kebijakan-kebijakan selama ini,” ucap Brani.

Tidak hanya itu, Brani yang adalah mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara beberapa periode itu menjelaskan juga soal semangat reformasi agraria yang patut diterapkan pemerintahan secara optimal dan tegas. ”Kemudian yang kedua, reforma agraria yang dipahami dan dituntut oleh masyarakat selama ini yang berkaitan dengan redestribusi lahan untuk masyarakat yang berkaitan dengan lahan pemukiman dan lahan yang bisa digunakan sebagai lahan perkebunan untuk fungsi ekonomi sebab selama ini mereka belum pernah menerima redestribusi lahan seperti itu,” tukas Brani.

Benny Rhamdhani saat menyerahkan berkas dokumen masalah tanah di Sulawesi Utara kepada Menteri Agraria (Foto Suluttoday.com)

Benny Rhamdhani saat menyerahkan berkas dokumen masalah tanah di Sulawesi Utara kepada Menteri Agraria (Foto Suluttoday.com)

Selain itu, kata Brani perlu ada kebijakan yang sifatnya tegas dan tidak merugikan masyarakat dalam sektor pertanahan di Indonesia. ”Selanjutnya kita juga menginginkan adanya sebuah regulasi yang tegas karena ini bersifat afirmatif policy berkaitan dengan pembatasan luas kepemilikan. Jika luas kepemilikan tidak dibatasi, maka pemilik modal, kaum kapitalis, para pemilik uang itu akan menguasai semua tanah-tanah dan lahan di republik kita ini,” papar Brani.

Brani dalam kesempatan ini pun menyampaikan tentang tangapan bahwa kementrian Hukum agraria sangat positif dan sepakat kalau Kementrian Hukum Agraria bersama DPD akan melakukan pemberantasan terhadap mafia tanah termasuk penguasaan tanah negara melalui HGO HGB HPL yang selama ini jadi modus operandi para pemilik modal. Dimana hampir 80% penguasaan melalui hal-hal tersebut hanya formalitas. (Amas Mahmud)

Konflik Tanah di Sulut Tembus DPD RI, Komite 1 Bakal Tertibkan Mafia

Benny Rhamdhani, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI

Benny Rhamdhani, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI

MANADO – Kasus penyerobotan tanah di Sulawesi Utara (Sulut) yang terus mengalami eskalasi, ternyata pembahasannya sudah tembus di lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI). Respon itu terlihat dalam penyampaian, Benny Rahamdhani Senator asal Sulut ini menyampaikan dihadapan Wakil Gubernur Sulut, Dr. Djouhari Kansi saat dengar pendapat Komite 1 DPD RI bersama pemerintah Provinsi Sulut, Kamis (13/11/2014) kemarin.

Menurut Brani sapaan akrab Rhamdhani dalam catatan yang dikantonginya, untuk kasus tanah di Sulut angkatnya relatif tinggi, dan hal tersebut perlu penanganan serius pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam ulasannya, Brani menyebutkan sengketa tanah yang terjadi di Sulut banyak dipengaruhi perilaku oleh oknum mafia tanah.

”Dalam catatan kami berkisar 124 kasus tanah yang ada di Sulawesi Utara, konflik tanah ini tidak berakhir jika penanganannya dilakukan dengan main-main. Komite 1 DPD RI belum lama ini telah bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk membicarakan terkait konflik agraria, memang untuk seluruh Indonesia penanganannya harus tepat dan serius. Jangan kemudian ada oknum mafia tanah sewenang-wenang mengganggu tanah milik rakyat, oknum pejabat atau pegawai BPN yang nakal juga akan mendapat sanksi tegas jika ditemukan melakukan hal yang merugikan masyarakat dalam sengketa tanah milik rakyat,” ucap Rhamdhani tegas.

Tidak hanya itu kata Brani yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Sulut beberapa periode itu menegaskan bahwa espektasi masyarakat terkait perlindungan hak-hak mereka atas tanah sepertinya belum benar-benar aman. Kondisi tersebutlah yang perlu diatur dalam ketentuan perundang-undangan, kemudian dapat diterapkan secara adil dan konsisten.

Brani saat memimpin dengar pendapat DPD RI dan Pemerintah Provinsi Sulut

Brani saat memimpin dengar pendapat DPD RI dan Pemerintah Provinsi Sulut

”Tiap kali kasus perebutan tanah, yang selalu dirugikan rakyat. Oknum mafia tanah bajingan menang dan keadilan hukum seolah tidak berpihak pada masyarakat kecil, kedatangan Komite 1 DPD RI ke Sulawesi Utara salah satunya adalah mengidentivikasi sejauhmana perkembangan kasus sengketa tanah di Sulut. Jadi kehadiran Kepala BPN Sulut dalam dengar pendapat ini juga kami harap bisa menangkap beberapa catatan dan masukan dari kami, Komite 1 DPD RI juga akan memperahtikan regulasi yang mengatur terkait tanah ini agar benar-benar diterapkan sesuai ketentuan,” tegas Brani yang juga Ketua Tim Komite 1 DPD RI dalam kunjungannya ke Sulawesi Utara ini. (Amas Mahmud)

Kunjungan Kerja Komite 1 DPD RI, Daerah Perbatasan di Sulut Dapat Perhatian

Suasana dengar pendapat Komite 1 DPD RI, dan Pemprov Sulut

Suasana dengar pendapat Komite 1 DPD RI, dan Pemprov Sulut

MANADO – Dalam kunjungan kerja pertama Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang dipimpin Benny Rhamdhani diterima pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (13/11/2014) di ruang Mapaluse kantor Gubernur Sulut. Dengar pendapat antara DPD RI dan pemerintah Provinsi Sulut terlihat berjalan tertib.

Diterima langsung Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang (SHS), melalui Wakil Gubernur Sulut, Dr. Djouhari Kansil Ketua Tim Komite 1 DPD RI Benny Rhadhani menyampaikan tujuan dan fokus yang akan diperjuangkan Komite 1 DPD RI di Sulawesi Utara setelah dilakukannya dengar pendapat. Dikatakan Benny bahwa hal-hal yang berupa batas wilayah, isu persoalan pertanahan, isu otonomi daerah, dan yang lainnya.

”Kami menemukan beberapa trending isu berupa batas wilayah, masalah mafia tanah, terkait pemekaran dan urusan yang berkaitan dengan tugas serta fungsi DPD RI lainnya akan kami kawal untuk diperjuangkan demi kepentingan rakyat. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya atas kehadiran seluruh pimpinan SKPD terkait yang ikut mendampingi Pak Wakil Gubernur, tujuan kami adalah bagaimana mendengar keluhan pemerintah Provinsi Sulut untuk kemudian kami perjuangkan,” ujar BRANI sapaan Rhamdhani.

Salah satu Senator asal Gorontalo, Hannah Hasanah Fadel Muhammad, dalam pemaparannya menyinggung terkait pengambilan kebijakan dari Gubernur Sulut terhadap pengambilan keputusan tentang tapal batas patut mendapat penghargaan, karena kebijakan tersebut tidak memunculkan masalah.

“Hal paling penting memang menyangkut dengan integrasi bangsa, bagaimana kita mengelola dan memberdayakan pemerintah daerah dengan cara menciptakan keadilan dalam pembangunan, supaya keinginan masyarakat perbatasan untuk merdeka atau berpisah dari NKRI itu tidak ada,” tegas Hanna yang merupakan istri mantan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad ini.

Ibu Hannah Fadel Muhammad saat menyampaikan pendapat

Ibu Hannah Hasanah  Fadel Muhammad saat menyampaikan pendapat

Tidak hanya itu, Hannah menyampaikan tentang perjuangan DPD RI untuk ikut mendorong upaya pemerintah Provinsi Sulut dalam mengupayakan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB). Dikatakan anggota DPD RI dua periode itu, menjelaskan bahwa disisi lain pemerintah daerah saat ini mulai membatasi adanya pemekaran daerah dengan pertimbangan tertentu.

“Kami juga akan memperjuangkan DOB di Sulut, dan komite 1 akan terus memperjuangkan berjuang terkait pemekaran daerah di Sulut bisa terealisasi. Memang pengalaman kemarin, Dirjen Otonomi Daerah mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman pemekaran daerah ditemui, 80 persen pemekaran daerah yang gagal. Tapi bagi saya, ini terkesan menggeneralisir, dan waktu itu saat pembahasan saya sempat membatah, karena daerah seperti Gorontalo tidak mengalami kegagalan saat dimekarkan,” ujar Hannah.

Para Senator yang hadir adalah Benny Rhamdhani, Drs. H. Yusran Solindae, M.Si, Syafrudin Atasoge, S.Pd, Muhammad Asri Anas, Ria Saptarika, A.M Iqbal Parewange, Drs. H Hudarni Rani, SH, Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, SE, Intsiawati Ayus, SH, MH, Antung Fatmawati, ST. Para senator diterima Wakil Gubernur Sulut, bersama Kepala BPN Sulut, unsur Kejaksaan, TNI, POLRI, dan pimpinan SKPD terkait. (Amas Mahmud)

Bertemu Komite 1, Menteri Agraria Siap Basmi Mafia Tanah

Benny Rhamdhani bersama Ferry Mursyidan Baldan (Foto Suluttoday.Com)

Benny Rhamdhani bersama Ferry Mursyidan Baldan (Foto Suluttoday.Com)

JAKARTA/MANADO – Perjuangan untuk melawan berbagai tindakan perampokan tanah milik rakyat terus dilakukan Benny Rhamdhani. Benny anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut) ini tidak hanya berjuang melawan mafia tanah di Sulut semasa menjadi Ketua Komite Perjuangan Pembaharuan Agraria (KPPA) saja. Namun menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah RI juga menjadi ruang bagi Benny untuk konsisten membela rakyat kecil.

Rabu (12/11/2014), berkaitan dengan pertemuan Komite 1 DPD RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Rhamdhani sebagai salah satu pimpinan Komite 1 saat diwawancarai Suluttoday.Com, memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan operasi oknum mafia tanah di Indonesia yang menurutnya perlu dilawan praktek semacam itu.

“Praktek penyimpangan dan penjarahan tanah milik masyarakat miskin masih terus dilakukan oknum mafia tanah yang sering berkonspirasi dengan BPN dan pemerintah. Termasuk tiga konspirasi para oknum Mafia Tanah diantaranya, 1). Oknum pengusaha bajingan, 2). Oknum birokrat Korup, 3). Penegak hukum brengsek. Inilah yang harus diperhatikan dan ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku, Kementerian Agraria jangan diam,” tegas Sahat Benny sapaan akrab Rhamdhani oleh kader ANSOR.

Benny juga memyentil dan memberikan ulasan detail terkait modus pencurian tanah yang dilakukan para mafia tanah. Sehingga dikatakannya, Kementerian Agraria memiliki tantangan yang harus dilewati yakni menghentikan praktek yang dilakukan mafia tanah.

“Praktek kejih yang dipelopori para mafia tanah harus dihentikan, dan ini tantangan bagi Menteri Agraria untuk bagaimana mengambil langkah tegas. Apa yang dilakukan mafia tanah dibeberapa daerah kelihatannya sangat massif dilakukan, dan rekayasa dilakukan mereka secara apik, ini tidak boleh dibiarkan,” tutur BRANI dihadapan para peserta rapat.

Rapat Komite 1 DPD RI dan Menteri Agraria (Foto Suluttoday.Com)

Rapat Komite 1 DPD RI dan Menteri Agraria (Foto Suluttoday.Com)

Tak hanya itu, BRANI (Benny Rhamdhani) juga menantang Menteri Agraria untuk melakukan pembersihan oknum pegawai yang ada di BPN, jika melakukan tindakan yang merugikan rakyat. “Saya menantang Menteri Agraria agar membersihkan BPN dari para pegawai yang nakal dan secara sengajar pro terhadap oknum mafia tanah dan merugikan rakyat,” papar BRANI tegas.

Saat menanggapi pernyataan sekaligus tantangan BRANI Menteri Agraria, Ferry Mursyidan Baldanmenyebutkan akan bertindak tegas memberisihkan BPN dari praktek oknum pegawai nakal. “Saya akan bertindak tegas dan akan melakukan pembersihan jika ada pegawai saya yang melakukan hal seperti itu,” tutur Ferry. (Amas Mahmud)

iklan1