Tag: budiyarto usman

Pemilih Milenial Dalam Pusaran Pemilu

Budiyarto Usman (FOTO Suluttoday.com)

Keterlibatan Melenial dalam pemilu/Sangat berefek terhadap demokrasi kita

hari ini.mempunyai kemampuan teknologi dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Mari kita Berdemokrasi dengan mengedepankan nilai-nilai yang baik, jauh dari sifat

saling mencelah.

(Budiyarto Usman)

Pilkada serentak tahun 2020  sudah di depan mata,pilakada serentak di gelar di 9 provinsi, 224 kabupaten dan37kota.pesta demokrasi yang akan di lakukan hampir separuhwilayahIndonesia.Hal ini adalah hajatan masyarakat Indonesia yang menyelenggarakan pilkada.adayang mengatakan bahwa suda saatnya harus memilih pemimpin yang nantinya akan membawa aspirasi rakyat,mampu memperjuakan rakyat ke-arah lebih baik,adapula yang mengatakan bahwa mencari pemimpin yang trekrekornya suda teruji.

Menurut saya itu semua sah-sah saja yang terpenting dalam berdemokrasiharus mengedepankan nilai-nilai yang baik,jauh dari sifat saling mencelah sehingga bisa menciptakan iklim demokrasi yang damai tanpa harus saling menjatuhkan kelompok yang satu dengan kelompoklain.

Beberapa bulan yang lalu di media sosial maupun media massa Komisi Pemilihan Umum telah menggelar launching Pilkada serentak 2020. Launching digelar sebagai tanda bahwa KPU pusat dan daerah mulai fokus kembali mempersiapkan penyelenggara pilkada,

Sekilas kita lihat di sekelilingi kita proses memperkenalkan calon suda gencar-cencarnya mulai dari papan billboard sampai media sosial  sudah mulai terlihat, terutama  seperti Facebook, twitter dan media sosiallainnya.

Halitu adalah Sesuatu yang lumrah bagi saya maupun masyarakat umum, yang terpenting adalahmengedepankan moralitas serta menghargai lawan politik dalam memperkenalkan siapa yang di jagokanya serta yang paling penting juga harus mengikuti prosedur dan tidak melanggar uud khususnya UU.ITE.nah apalagi Kampanye saat ini di media sosial akan di awasi oleh pihak yang berwajib.jadi bijak bijaklah mengunakan Media Sosial.

Medsos sebagai basis pemilih

Kenapa media sosial penting sebagai basis pemilih, penilitian yang di lakukan oleh ‘Litbang Kompasgenerasi melenial, pengguna facebook  81,7 persen,pengguna Whatshap 70,3 persen dan 54,7 persen lainya  mengunakan Instagram.Kedekatan generasi melenial dengan teknologi akan mempengaruhi pilihan politik mereka”. Hal ini tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi sebagai senjata yang ampuh dalam proses memperkenalkan calon yang di anggap mumpuni di mata masyarakat penggunakan teknologi sosial media yang secara dampak akan lebih besar dan efektif di bandingkan dengan media konvensional lainya.

Media sosialyang tadinya sebagai sarana  komunikasi,  hari ini suda menjadi mesin politik yang efektif dalam dunia demokrasi, level global contohnya.  peran media social bahkan  dapat memicu revolusi politik sebagai mana fenomena  seperti Arab spring yang warga negaranya sangat aktif mengunakan media sosial serta menginisiasi  Gerakan-gerakan politik melalui media social sehingga menyebarkan wacana tentang revolusi beberapa negarapun mengalami konflik sosial dan politik dipicu salah satunya adalah media sosial.‘Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM 2014”

kalau kita merujuk dengan penilitian yang di lakukan litbang kompas, saya bisa berkesimpulan bahwa basis pemilih  hari ini berada di media social dan hampir semuanya adalah kelompok melenial. Kelompokini sangat aktif dalam mengunakan media sosial, kita kaji kembali karakteristik generasi melenial atau ’Gen Y atau Millennials (1981-1995). Istilah yang di ambil dari buku penemu teori generasi strauss -howe kelompok ini di sebut memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, Kritis,cenderungberkalaborasidan lebih mengetahui teknologi di bandingkan generasi sebelumnya”.

Generasi ini proses penyebarannya ada dimana-mana danhampir semua mengunakan media sosial,kehadiran generasi melenial dalam menyambut tahun politik sangat lah baik merubah suhu politik menjadi kondusif  namun di sisi lain bisa juga memantik suhu perpolitikan menjadi tinggi jika hal itu tidak di kelola dengan baik, memiliki kemampuan mengunakan teknologi generasi ini bisa melakukan pergerakan yang masif dalam hal positif dan negatif.generasi ini juga sangat di minati oleh partai-partai dan calon guna mempengaruhi suaranya.

Dengan hal tersebut generasi melenial menggunakan kemampuannya memakai teknologi harus mengedepankan moralitas tidak sewena-wenahnya dan tidak terpancing dengan muda  menyebarkan informasi yang belum jelas keberadaanya  yang di ciptakan  agen-agen politik guna mendulang suara.dengan cara menjatuhkan lawan politiknya.

Upaya yang harus di lakukan generasi melenial adalah menciptakan situasi yang stabil dan tetap kondusif di antaranya menyebarkan politik yang santun dan damai tidak fanatik buta terhadap satu golongan maupun partai politik. [*]

 

Penulis Budiyanto Usman, Alumnus Unsrat Manado

SUPERVISION FUNCTION BPD

Budiyarto Usman (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Budiyarto Usman, Pegiat Demokrasi

FUNGSI pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa yang saya angkat pada waktu  3 tahun lalu semasa menjadi mahasiswa semester akhir di Universitas Sam Ratulangi. Hal ini bagian dari  bentuk  merefleksikan kembali peran serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat yang ada di desa guna menyampaikan aspirasi maupun kegelisaan masyarat.

Kita sama sama mengetahui bahawa kepentingan nasioal hari  yang di genjot  Pemerintahan Jokowi adalah pembangunan yang berbasis di perdesaan serta salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia ialah keterkaitan dan orientasi pada pembangunan di segala bidang yang di laksananakan secara berencana dan bersenambungan  hal itu untuk kepentingan dan kesejatraan masyarakatUntuk itu di genjot  mulai dari pedesaan.

Seperti yang di sebutkan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa ,bahwa pembangunan desa dan kualitas,hidup serta penanggulan kemiskinan dalam hal ini penyedian sarana dan prasarana pengembangan potensi dan penangulangan kemiskinan hal itu semata mata  untuk mewujudkan tujuan  pembangunan sebagai program sectoral yang banyak di arahkan ke desa.

Realita yang terjadi Badan Permusyawaratan Desa tidak berfungsi menjalanjankan tupoksinya jauh dari yang di inginkan Masyarakat tidak  sesuai dengan  fungsi nya  BPD  seperti di Kebiri  sehingga tidak bisa berbuat sesuai dengan kenginan masyarakat. kita tahu Bersama fungsi BPD adalah penyambung lida masyarakat serta  mengawasidan mengoreksi kepala desa semasa periode berjalan sehingga tidak bisaberbuat sewena-wenahnya serta jauh dari penyimpangan.

 Pertanyaanya siapa yang di awasi? Dan apa yang harus Diawasi?

Yang harus di awasi adalah kepala desa dan prangkat desa yang ada.  Peraturan Pemerintah Nomor 72  tahun 2005  Tentang desa  dan di pertegas dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa  menyususun perencanaan pembangunan desa semasa periode berjalan  dan harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dengan semangat gotong royong .

Apa yang harus di awasi? Agar terlaksananya pembangunan di perlukanya fungsi pengawasan dari Masyarakat desa baik di lakukan sendiri oleh masyarakat setempat  maupun Badan yang ada di desa (BPD) sesuai dengan fungsinyamelakukan pengawasan dengan pembangunan yang dijalankan  di Desa. BPD berhak  mengawasi dan meminta keterangan terhadap penyelenggaraan dan pembangunan program di desa tersebut.

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang ada  tidak sesuai dengan expektasi masyarakat  fungsi pengawasan terindikasi tidak berjalan, lemahnya  BPD mampu berpengaruh terhadapap fungsi control pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Sehingga tidak bisa mengetahui penyimpangan -penyimpangan yang terjadi yang seharusnya kepala desa mengedepankan fungsi Transparansi karna tidak ada fungsi control sehingga di situlahkesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai.

Badan Permusyawaratan Desa juga terlalu tunduk dengan kepala desa merasa takut akan kuasanya kepala desa.kita mengacu pada aturan tentang desa padahal wewenanya sejajar antara kepala desa dengan BPD

BPD di bentuk  sebagai Lembaga lesislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi pada hakekatnya Lembaga ini bagian dari mitra kerja desa  agara bisa menciptakan pembangunan yang mensejatrakan,  serta terlaksananya pembangunan yang efektif . jadi BPD dan kepala desa itu saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). [*]

PMHU Sulut Tagih Janji Bupati Halmahera Utara

Pengurus PMHU Sulawesi Utara saat pertemuan dengan Bupati Halut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Seperti itu, kira-kira terpantau sekilas bahwa janji tinggal janji yang belum mampu direalisasikan pemerintah daerah Halmahera Utara (Halut) Provinsi Maluku Utara (Malut) kepada para mahasiswa. Kali ini janji untuk membangun fasilitas Asrama mahasiswa kepada warga Halut yang studi (kuliah) di Kota Manado, atas janji yang mangkrak itu para mahasiswa Halut dan senior angkat bicara.

Organisasi Persatuan mahasiswa Halmahera Utara atau biasa di sebut PMHU Sulut, sebagaimana penuturan Budiyarto Usman, selaku Sekretaris Umum Periode 2013-2014 bahwa pada tanggal 13 Juni lalu 2017 pihaknya melaksanakan Buka Puasa Bersama bertempat di Hotel Aston Manado.

”Iya, acara tersebut di hadiri oleh Bapak Bupati Halut Ir. Frans Manery dan Wakil Bupati Muchlis Tapi Tapi, serta stekeholder lainnya. Disela-sela Buka Puasa Bersama, Pak Bupati memberikan wejangan dan sambutan, beliau menjelaskan peran mahasiswa dan kontribusi untuk daerah. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2018 nanti saya akan memberikan Asrama mahasiswa yang berstatus kontrakan, tapi sampai saat ini dimana realisasinya,” ujar Budi sapaan akrab Usman.

Lanjut ditambahkannya, persoalan janji Pemda yang disampaikan Bupati di tahun 2017 lalu adalah mengadakan Asrama atau minimal Sekretariat yang sifatnya kontrakan untuk PMHU Sulut yaitu direalisasikan pada awal 2018 tapi kenyataannya janji itu tidak pernah direalisasikan oleh Pemda.

Sementara itu, Ketua PMHU Sulut, Stevi Punya mengatakan pihaknya menagih janji pemerintah Halut. Apa yang disampaikan Bupati merupakan hal yang harus dipertanggung jawabkan, baik kepada warga PMHU maupun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

”Saya merasa bahwa Pemda telah melakukan pembohongan terhadap seluruh anggota PMHU- SULUT yg ada disulawesi utara dan menurut saya ini adalah tanggung jawab pemda halut yg harus direalisasikan krna persoalan asrama bkan hanya persoalan janji politik. Tapi ini merupakan tanggungjawab pemda halut dalam mewujudkan kesejahteraan pendikan dalam rangka mengembangkan SDM halut dan apapun alasan Pemda saat ini. Menurut saya hal ini harus dipertanggungjawabkan,” papar Stevi.

Dijelaskannya lagi, sampai saat ini mahasiswa Halmahera Utara yang berstudi di Manado masi melalang buana mulai dari berdirinya PMHU sampai saat ini belum ada gebrakan baru dari Pemda Halmahera Utara untuk mahasiswa yang ada di Manado khusus dan Sulawesi Utara pada umumnya.

Diakhir wawancara, Budyarto Usman juga menegaskan kalau mahasiswa Halut yang ada di Sulawesi Utara sangat banyak berkisar hampir 2000 secara kapasitas begitu banyak tapi sayang tidak mempunyai Fasilitas untuk membantu mahasiswa tersebut dalam proses belajar di kmpus dan smpai hari ini janji yang di uraikan secara manis Bupati hanya surga telinga belaka. (*/Redaksi)

iklan1