Tag: bung amas

Tatap Pilkada, Perbaiki Mindset Tentang Politik

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Jurnalis dan Alumni FISPOL Unsrat

Mendeteksi kemauan dan harapan publik soal politik, pada umumnya mereka menghendaki perubahan signifikan. Minimalnya perubahan yang berjenjang, simultan, berurut dan berkelanjutan. Dalam menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 kompenen penting yang kiranya menjadi perhatian serius, perlu digarap semua stakeholder adalah merekonstruksi kesadaran masyarakat tentang politik. Karena kedaulatan berdemokrasi letaknya berada pada pilihan masyarakat.

Mau disulap, dipaksakan dan dimutilasi seperti apapun masyarakat tetaplah pemilik sah kedaulatam. Manakala masyarakat sudah sempurna, rasional, maju cara berfikirlah, kemajuan peradaban kita secara otomatis membaik. Kemajuan akan kita dapati jika masyarakat memiliki kesadaran penuh tentang hak-haknya dalam demokrasi. Trik kita membangunkan kesadaran demokrasi itu yakni melakukan literasi politik.

Partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik. Parpol perlu menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. Kemudian usaha serius pemerintah dalam melakukan recovery demokrasi. Seperti itu pula lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, dan lembaga pengawasa Pemilu, secara berjenjang sistematik bekerja kompak, mandiri serta profesional.

Tak usah malu mengakui kalau demokrasi kita sedang sakit. Bukan akibat ulah virus Covid-19, melainkan soal mentalitas. Nah, dari tiga komponen penting di atas, jika diperkuat, ada kesesuaian, harmonisasi diciptakan dengan begitu kualitas kesadaran berpolitik masyarakat dan kesadaran demokrasi yang dipegang teguh masyarakat akan mampu diperbaiki. Kebutuhan kita masyarakat Indonesia, maupun khususnya Sulawesi Utara adalah pada kemajuan bersama.

Pilihan memperbaiki kualitas Pilkada 2020 yaitu dengan memperbaiki mindset (pola pikir). Disitulah pangkalnya, yang membuat demokrasi kita menurut derajatnya karena kualitas berfikir kita yang kurang matang. Tidak perlu saling menggeneralisir bahwa ini salahnya siapa?, tapi mari dijadikan tanggung jawab bersama. Instansi dan pihak yang diberi amanah mengendalikan sistem atau perangkan dalam penyelenggaraan Pilkada, silahkan bekerja konsisten.

Masyarakat tentu akan mendukung penuh kerja-kerja yang sesuai regulasi. Menatap Pilkada 2020 bukan sekedar mengenakkan kita, membuat kita saling berharap, lalu pasif dalam melakukan literasi demokrasi. Semua elemen masyarakat yang berpeluang memberi kontribusi sesuai kemampuan, dan tentu yang lebih penting sesuai kapasitas kewenangan agar menjadi panutan. Berbuatlah untuk kebaikan bersama. Masyarakat di belakang akan siap mati-matian mengawal kalian.

Parpol yang bertugas menyeleksi calon pemimpin untuk direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga kita doakan agar diberikan kebijaksanaan dan kearifan. Agar mereka tetap berfikir demi kemaslahatan umat manusia. Mereka yang berwenang melakukan sayembara politik, memilih bakal calon Kepala Daerah sudah pasti adalah orang-orang terpilih. Karena akan bermula dari penentuan itu, ketika pemimpin Kepala Daerah kedepan adalah figur yang ternyata rakus, maka parpol bertanggung jawab atas hal tersebut.

Kita telah luas membaca realitas politik saat ini, dimana politik dagang sapi dan kompensasi menjadi trend kita. Dianggap sebagai praktek yang lumrah dalam demokrasi, padahal itu merusak tatanan demokrasi. Karena wajah demokrasi nantinya disetting seperti ruang pasar gelap. Disana ada elit parpol yang merawat praktek politik jual-beli, seperti jual Surat Keputusan (SK), jual Rekomendasi dan lain sebagainya dengan kepentingan pragmatis.

Selaku masyarakat kecil kita mengharapkan posisi dan cara pandang elit politik kita tetap normal, dan tidak mengalami disruption. Mereka waras dalam berdemokrasi, mendahulukan kualitas dan mutu kepemimpinan, ketimbangkan mempertontonkan cara-cara kapitalis. Pemerintah bersama penyelenggara Pemilu dan pengawas penyelenggara Pemilu juga tetap berpegang pada khittah konstitusional. Tidak berpihak pada selera pemodal atau pun elit politik yang dianggap perkasa.

Bagaimana kita sukses meraih positioning Pilkada yang bermartabat, kalau jalan menuju ke arahnya kita bertikai. Masyarakat perlu percakapan yang menyejukkan, tema kampanye politik, visi misi dan adu program yang bernas. Tidak untuk saling mendiskreditkan di media sosial. Politik memerlukan strategi untuk menang, itu ia dan benar adanya. Namun bukan demi memenangkan pertarungan politik, kita menjadi menghalalkan segala cara. Berpolitiklah dengan cara-cara yang beradab, adil, jujur dan taati aturan main.

Siklus politik lima tahunan memang menarik untuk ditelaah. Disana tak hanya ada pertarungan merebut kekuasaan ada juga usaha keras dilakukan guna melanggengkan kekuatan politik dinasti. Kelangsungan dan eksistensi kepentingan publik, sering kali hanya menjadi bagian pelengkap. Walau begitu, tidak semua juga Kepala Daerah seperti itu dapat menyeret masyarakat. Konstrusi berfikir masyarakatlah yang akan menjadi pemenang Pilkada. Jika lemah, gagal menyelamatkan kepentingan jangka panjang, maka pilihan politik mereka gadai. Ketika masyarakat kuat, berarti politisi doyang beli suara masyarakat akan dikalahkan.

Politisi Avonturir dan Meningkatnya Oportunisme

Bung Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Sekretaris DPD KNPI Manado

Ahirnya para politis seperti lama sampainya pada tujuan politik mereka. Kondisi itu terbaca, dari jenjang karir atau kiprah para politisi dari mudahnya sampai tumbuh uban masih haus kekuasaan. Mereka terus bertenggar dalam praktek politik rebutan kekuasaan, tidak berniat lagi naik kelas, dan tidak mau turun kelas tentunya. Nafsu berkuasa dari mereka terus membuncah, belum juga klimaks.

Seperti mereka belum punya kamus soal pensiun dihari tua. Tak ada masa pensiuannya, tak ada istilah moratorium untuk mereka politisi tulen dan senior. Lemahnya, mereka hanya mau menyasar kekuasaan. Takut kehilangan strata sosialnya, takut kehilangan harta dan kelaparan, mungkin ya?. Konsekuensinya, makin banyaklah antrian politisi dibelakang mereka. Macet, bahkan matilah regenerasi politik. Kesempatan berprestasi bagi politisi yang baru seperti terkunci.

Tak hanya itu, ada pula fenomena politisi avonturir (petualang) atau umumnya kita kenal sebagai politisi ”kutu loncat”. Di Provinsi Sulawesi Utara, sudah banyak kita saksikan. Dari partai politik tertentu, mungkin merasa kepentingannya tidak terakomodasi, mereka pindah. Bermutasi dari satu partai politik ke partai politik lainnya, bagi mereka biasa. Dari sisi konsistensi ideologisasi partai, ini bermasalah sebetulnya. Sebagai politisi, harus punya identitas dan komitmen, istiqomah.

Berpindah-pindah partai politik menandakan bahwa politisi tersebut hanya memburu jabatan kekuasaan. Tidak mendidik publik politik memang. Fenomena politisi avonturir ini membahayakan demokrasi, mereka tak mau ambil pusing dengan konsensus kolektif. Yang penting mereka aman terlebih dahulu, yang lainnya nanti diatur kemudian. Begitu individualistic cara berfikir dan tindakan mereka.

Walau begitu, dalam perspektif demokrasi kita semua harus menghormati pilihan itu. Tapi berharap lebih soal komitmen kepada mereka, berhentilah, jangan berharap. Mereka cenderung bersekutu, dikelilingi atau berkawan dengan kaum oportunis. Mereka yang oportunis bisa muncul dari mana saja, dari latar belakang profesi apapun. Jangan heran, makala politisi avonturir ini bermalasah hukum, dan tiba-tiba jatuh miskin, kebanyakan kaum oportunis ini menjauh.

Tipikal para penyembah berhala kepentingan pribadi itu tidak menghargai pertemanan dan kekeluargaan. Bagi mereka yang utama adalah kepentingan individu. Spirit antara politisi avonturir dan kalangan oportunisme sangat cocok. Mereka pasti memiliki tujuan yang sama, yakni masing-masing mau cari aman sendiri. Bulsit dengan kepentingan publik. Bagi mereka kepentingan rakyat, menjadi hal kesekian.

Kekuasaan yang diberikan rakyat, dimanfaatkan seperlunya untuk rakyat. Selebihnya, manfaat untuk diri dan keluarga yang diprioritaskan. Menjadi perlu waspadalah kita semua, saling ingat-mengingatkan agar tidak terjerumus. Ketika rakyat lalai, lalu mereka politisi avonturir dan oportunis berkuasa, maka siap-siaplah kita menjadi budak. Rakyat yang dekat dilingkar kekuasaan saja yang menjadi perhatiannya.

Bagi-bagi proyek dan pesta pora memanfaatkan jabatan mereka lakukan dengan bangganya. Seolah-olah mereka mengabaikan dan tidak peduli dengan mata telinga publik. Kekuasaan baik di Nasional maupun Daerah hanya menjadi alat mengumpulkan harta. Karakter seperti itu, disekitaran kita banyak kita saksikan, pemimpin berwatak avontirur dan oportunis. Ketika tiba mereka tamat dalam berkuasa, pasti gelisah dan galau melanda, baru mereka menyadari bahwa rakyat adalah segalanya. Mulai lagi, mereka mendekat, ambil hati rakyat untuk berharap dipilih kembali ketika punya kepentingan publik.

Politisi picik seperti itu namanya. Tak tanggung-tangguh, mimbar di rumah ibadah menjadi lahan dan panggung strategis bagi mereka berkampanye. Unjuk kesolehan dipertontonkan, targetnya apa, agar meraih simpati publik, dan dipilih menjadi pemimpin lagi, meski rakus. Mereka tidak menggunakan perasannya saat mengelola kekuasaan, memposisikan diri seperti tuan-tuan besar. Rakyat harus diberi pengetahuan agar tak lagi tertipu.

Edukasi politik harus dilakukan politisi yang populis dan progresif. Mita yang berada distruktur luar partai politik juga punya tanggung jawab moral mengingatkan rakyat agar tidak salah memilih. Pameran kebohongan perlu segera diakhiri, jangan rakyat dijadikan alas kaki. Kemudian, memuliakan rakyat yaitu dengan program-program yang pro rakyat. Berikan kemudahan kepada rakyat, bukan nanti tiba tahun politik baru rakyat pura-pura diperhatikan.

Proses pembodohan dalam praktek politik yang berjalan sistematis harus disudahi. Dipangkas habis. Jangan ada kompromi bagi politisi avonturir, dan kaum oportunis yang kerjanya seperti lindah. Menghisap darah rakyat lalu disisi lain, merekayasa diri menjadi pembela rakyat. Politik bukan arena menampilkan kepalsuan. Kenali para penganut avonturir dan kaum oportunis, gunanya apa? Tentu untuk menghindari mereka.

Nah, untuk diketahui, ciri khas oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Tersebarlah para politisi penjilat. Dapat dikroscek kecenderungan orang-orang oportunis ini, mereka hanya menuhankan dan takut kepada penguasa, pengusaha atau siapa saja yang memberi mereka manfaat.

Memang begitu, salah satu trik menghalau demokrasi adalah dengan memberi ruang kepada politisi avonturir dan kaum penjilat oportunis ini tumbuh subur. Dalam pikiran kaum avonturir yang penting kepentingan mereka terpenuhi. Tak mengenal siapa tuannya. Bagi yang memberi manfaat, disitulah mereka akan bersama-sama.

Hal yang mirip dengan watak oportunisme. Semua berdasarkan atas asas manfaat, tidak lebih. Kalau misalkan ditemukan ada lebih untuk mereka berikan kepada rakyat, anggaplah itu bonus. Namun secara umum dalam jejak mereka dikenal anti demokrasi. Mereka tidak terbiasa dengan perundingan, musyawarah mufakat, hanya mau dengan hal-hal praktis pragmatis. Rakyat segera menganali dan tinggalkan mereka, jangan menjadi korban untuk kesekian kalinya.

Mereka saat ini bisa berada sebagai penguasa, politisi, antek-antek penguasa dan dalam posisi peran sosial lainnya. Ketika politisi avontirur dan kelompok oportunis bersatu dalam kompromi kepentingan, maka berhati-hatilah bagi mereka yang menjadi oposisi. Memang begitu tidak elok, akomodasi kepentingannya tersumbat, tidak terdistribusi lancar dan adil kepada rakyat.

Kaum oportunisme ini terus mengalami eskalasi. Dari tiap periode proses politik mereka berkembang, penyebabnya karena kaderisasi melalui praktek-praktek mafia atau broker politik juga berjalan efektif. Belum lagi efeknya ke bawa, melalui perilaku yang menular ke rakyat. Pemilih (konstituen) diperbiasakan dengan politik pragmatis, cara ”menjilat” demi mendapatkan sesuatu diajarkan politisi kepada rakyat. Bahkans ecara transparan, begitu menyedihkan memang.

Politik Kaca Retak, Sebuah Kontemplasi

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Secara garis besar para politisi punya panutan. Sekecil-kecilnya mereka punya teladan dan tokoh idola dalam berpolitik. Hal itu bisa menjadi energi tambahan, penyemangat untuk memperkuat stamina mengabdi dari politisi tersebut. Tanpa itu, berarti politisi tersebut dapat dikategorikan berjalan tanpa arah. Paling tinggi dari itu semua adalah keyakinan terhadap Tuhan pemilik alam semesta. Kehebatan para Nabi, yang akan menjadi jalan penuntun kebenaran bagi politisi modern.

Dalam skala yang paling sederhana politisi itu adalah mereka yang memasang harapan. Baik harapan berupa kesejahteraan banyak orang, terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sampai pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara luas. Seperti ‘’kaca retak’’, politik memerlukan sarana yang lengkap, tanpa sekat. Ketika dalam berpolitik saja politisi terpecah, melebur dalam kontaminasi kepentingan parsial, maka tujuan akhirnya akan bias.

Sebetulnya, dalam kehidupan politik, politisi perlu menjadi dirinya secara utuh. Jangan berkonflik terus-menerus. Politisi sejati dilarang melahirkan lawan. Ia sepantasnya memproduksi kawan sebanyak-banyaknya. Jangan politisi terperangkap pada ‘’politik kaca retak’’. Lihat apa hasilnya sebuah objek yang ditampilkan dalam kaca pecah?. Bayang tak akan berbentuk sempurna. Terkapling antara pecahan-pecahan itu, meski objek didapan kaca tersebut sempurna. Hasilnya mengecewakan.

Bayangkan saja, bila politisi terjebak pada politik kaca retak. Seperti apa adanya, kaca retak sukar dan bahkan tak dapat disambung seindah, dan sebaik semula. Bagaimana jadinya, jika retakan itu terurai dalam bentuk-bentuk kecil. Akan melukai, meski tidak terlihat, namun pecahannya itu membahayakan nawa manusia. Menghindarlah dari politik keca retak. Bersihkan kaca, jagalah terus agar disaat bercermin selalu indah bayangan yang terlihat. Tidak menyisahkan penyesalan.

Cukup banyak pula politisi yang berpikir pincang, merasa paling super. Meremehkan lawan, bahkan kawan sendiri diremehkan. Karakter yang seperti itu membahayakan diri politisi sendiri. Bersegeralah keluar dari penyakit tersebut. Model penyakit laten yang membunuh karir politisi. Politisi yang benar, mereka mencari kawan koalisi. Sebanyak-banyaknya mengkonsolidasi sekutu, bukan mecari-cari musuh. Perbanyaklah senyum, jadilah politisi yang ramah. Dari keramahan, mendatangkan berkah politik, kau disayangi masyarakat.

Politisi mandul dalam pikirannya juga ada. Tipikalnya, mereka malah berfikir. Suka yang instan, tak terbiasa dengan dialektika. Kritik dianggap sentiment, dan antipati. Mereka memilih lebih nyaman menyendiri dari pada berada dalam keramaian dan diskusi interaktif. Langkah yang demikian itu mematikan politisi, politik itu sentuhannya masyarakat. Bukan mengisolasi diri dalam ruang ramainya percakapan publik. politisi itu tempatnya bersama masyarakat, hidup matinya ‘’dirahim’’ masyarakat.

Pijakan moralitas, termasuk satu pegangan yang perlu menjadi pakaian politisi. Melalui kesadaran personal, politisi harus terlatih dan dididik menjadi insan bermoral. Mereka tau membedakan mana yang menjadi haknya, serta mana yang bukan haknya. Bertindak atas pengetahuan itu, ya bergerak, bukan diam ditempat. Politisi juga corong, menyampaikan kebenaran, merubah mindset masyarakat. Dari yang tidak tahu, menjadi tahu. Kurang terbiasa melakukan hal-hal perubahan sosial, menjadi terbiasa. Teladan seperti itulah yang disebut sebaik-baiknya politisi.

Sesekali politisi pamer kesolehan. Bukan untuk menjadi munafik, tapi mengasah diri berbuat baik. Melatih ketidakbiasaan menjadi biasa melakukan sesuatu yang baik, sekaligus bermanfaat bagi banyak orang. Lebih baik melakukan hal baik, dari pada tidak sama sekali. Parahnya lagi, tidak mau melakukan hal baik, lalu nyinyir ketika melihat politisi lainnya mengajak pemilihnya atau masyarakat melakukan hal-hal baik. Kalau seperti demikian dipelihara dalam otak politisi, maka tak mengapa disebut politisi sesat pikir atau berfikir sungsang.

Banyak peristiwa politik hari ini, termasuk di Sulawesi Utara memberi pelajaran. Betapa kerasnya pertarungan politik, sampai-sampai para politisi terjebak pada ‘’politik kaca retak’’. Yang dituainya, bukan lagi saat meninggal dunia, namun masih berada di dunia pun, resiko yang dituai dari apa yang dilakukannya kepada orang lain dirasakan. Contohnya, kekalahan politik. Bertikaian kepentingan yang berujing saling jebak-menjebak. Mencari-cari kesalahan, politisi yang dipenjarakan karena aib politik. Serta beragam kasus lainnya yang dilakukan politisi, kemudian dampaknya dirasakan saat ini.

Politisi yang banyak melahirkan permusuhan juga akan menjadi sunyi dikala berakhir kejayaannya. Tak hanya itu, politisi yang seperti itu banyak musuhnya. Demi savety, kadang politisi tidak mau bersikap frontal menyerang. Mencari aman, kadang kala juga mereka menggunakan metode membunuh dalam pelukan. Ini juga menakutkan. Bencana yang paling dahsyat dihadapi para politisi yang suka dengan praktek ‘’kaca retak’’ yaitu akan diserang disaat dirinya tak lagi berkuasa.

Ada juga politisi yang menggandrungi kesantunan berpolitik. Pelaku politik ‘’kaca retak’’ akan menjadi musuh bersama politisi lainnya. Tanpa ampun, ia akan diserang ramai-ramai oleh lawan politiknya. Menghindari datangnya malapeta politik tersebut, menahan dirinya politisi yang senang dengan agitasi, senang membunuh karir politik orang lain. Senang menggunting dalam lipatan, senang menghianati perjuangan politik, berhentilah. Karena kau akan dihukum, tidak saja nanti kau mati, melainkan di dunia saja akan kau diberikan sanksi moral. Berbuat baiklah wahai para politisi.

Seperti pesan Sufi dari Persia, Jalaluddin Rumi bahwa setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segalanya. Kata Bruce Lee, aktor film Cina, jadilah seperti cermin. Betapa pentingnya ”cermin”. Runtuhlah harapan melihat bayang-bayang yang utuh dalam cermin politik, bila cerminnya telah menjadi retak. [**]

Petahana dan Potensi Kecurangan Pilkada, Perspektif Politik Elektoral

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Politik sederhananya adalah pelayanan. Bagaimana politisi membangun keakraban dengan konstituen. Sudah sejauh mana sang politisi berkontribusi kepada masyarakat. Berbuat baik, bekerja setulus hati untuk masyarakat. Indikator ini sebetulnya patutnya terus diekspos, sebagai bentuk sosialisasi politik. Sebab masyarakat kita kebanyakan mulai lupa. Abai terhadap hal-hal objektif dan selayaknya. Pergeseran paradigma politik seperti ini melahirkan kepemimpinan yang tidak peka terhadap kepentingan publik. Lahirlah pemimpin yang mis-realitas.

Efeknya, politisi karbitan, kurang kualitas yang dipilih rakyat. Karena diiming-imingi jabatan dan uang, hak politik menjadi nilai tukarnya. Lalu bagaimana dengan peluang incumbent atau petahana dalam Pilkada?. Sudah barang tentu makin terbuka. Pasalnya, keistimewaan petahana karena sedang mengendalikan kekuasaan. Jabatan yang diemban itu menjadi nilai tukar dalam politik. Ketika petahana maju di Pilkada, maka peluang menangnya besar, dengan mempolitisasi birokrasi.

Berbagai hal yang menunjang kemenangan tersebut. Termasuk potensi mengendalikan dan memobilisasi suara melalui kebijakan. Instrumen yang dipakai adalah intervensi birokrasi dan intimidasi. Tentu teknis operasinya yaitu melalui penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Jika ada birokrat yang memangku jabatan struktural, kemudian tidak mendukung kepentingan petahana, maka akan diberikan sanksi. Kekerasan struktural dilakukan. Faktanya berupa rolling jabatan, non job pejabat begitu tinggi angkanya disaat momentum Pilkada. Padahal, jabatan birokrasi merupakan jabatan karir.

Meski menjadi hal lumrah dalam karir birokrasi mutasi itu. Tapi, konteks dominasi politik ini yang membahayakan marwah dan wajah birokrasi. Independensi birokrat tercemar. Akhirnya, terdegradasi urusan rotasi pejabat birokrat, bukan lagi pada etos kerja, kualifikasi. Kelayakan dan kepantasan menjadi pertimbangan, melainkan aspek like and dislike. Konsekuensinya, rusaklah kehidupan demokrasi. Tumpang tindih kepentingan dan kewenangan. Paling fatal lagi, birokrasi menjadi candu baru bagi pelayanan publik. Sudah seperti sistem balas dendam, akhirnya proses birokrasi berjalan. Tiap pergantian Kepala Daerah, model pengisian jabatan birokrasi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan vested interest.

Bukan birokrat handal, dan layak menempati posisi tertentu, dipaksakan. Tidak layak memegang suatu jabatan, tapi karena punya relasi keluarga, perkawanan dan persamaan pilihan politik, diberikan jabatan itu kepadanya. Instruksi dan kebijakan pimpinan tidak lagi berasaskan kajian obyektif. Yang belum layak secara kepengkatan, disiasati sampai mendapatkan posisi yang ditargetkan. Politik dan area birokrasi menjadi campur-baur. Sungguh memprihatinkan. Dari sinilah kekuatan petahana berasal. Kelucuan yang menggelitik dari praktek-praktek ‘bar-bar’ semacam itu, menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak prima. Hal ini mengantar petahana untuk menang.

Seolah-olah petahana sudah punya saldo suara, dengan mengandalkan kekuatan ASN. Mobilisasi massif dilakukan. Baik saat kampanye politik, sampai pemilihan dilaksanakan. Mulai dari Sekretaris Daerah, para Asisten Kepala Daerah, Kepala Dinas, Camat, Lurah, bahkan Kepala Lingkungan, semua bekerja untuk kemenangan sang petahana. Artinya, potensi curang sangat besar dilakukan petahana. tidak perlu terkejut kemudian, jika petahana menang dalam kompetisi politik. Kekuatan super yang sering dimainkan petahana ialah memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk kepentingannya. Kapitalisasi kebijakan agar petahana unggul dalam Pilkada.

Hal sederhana yang menjadi contoh, misalkan para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, diolah untuk keuntungan politik petahana. Lalu lintas atau pintu masuk yang dilakukan petahana agar mengutak-atik program nasional juga bermaksud agar menang. Bantuan pemerintah, dikapling menjadi seperti bantuan perorangan petahana. Para penerima bantuan pun dibisiki pilihan, sebagai kompensasi dari bantuan yang mereka terima, maka saat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) haruslah memilih petahana. Mengumpulkan logistik kampanye pun cukup mudah dilakukan. Dengan menarik simpul-simpul penyumbang dana, konsolidasi massa gampang dilakukan dengan mengerahkan jajaran pemerintahan sampai ke Lingkungan terkecil.

Para tokoh agama dan tokoh masyarakat, pimpinan Ormas dikanalisasi melalui bantuan dana hibah. Para Imam, Pendeta atau pemuka agama lainnya diberikan santunan atau insentif dengan alasan uang operasional. Tentu itu tidak gratis, ada balas budi politik. Modus operandinya seperti itu adanya, take and give. Kemenangan petahana memang bergantung pada instrument birokrasi. Para Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan diberi target politik. Ketika tidak mecapai target, akan diberikan sanksi. Dicopot dari jabatannya.

Inilah riskannya wilayah birokrasi yang dimainkan petahana. Dampak lain yang muncul yaitu sesama birokrat saling curiga. Mereka bekerja untuk tebar pesona kepada pimpinan. Para pimpinan organisasi perangkat daerah hanya fokus pada bagaimana cara memenangkan sang petahana. Jelang Pilkada 2020 di Sulawesi Utara pun hal itu berpeluang dilakukan. Semua tergantung kreativitas dan kelihaian petahana dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Semoga tidak dilakukan.

Kondisi itulah yang mengharuskan penyelenggara Pemilu bekerja ekstra dan optimal. Bawaslu sampai jajaran paling bawah yakni Panwaslur jangan diam. Tak boleh kompromi terhadap praktek-praktek yang melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Silahkan ditindak tegas, yang salah wajib ditertibkan. Bila perlu potensi dan energi Badan Pengawas Pemilu difokuskan benar pada pergerakan petahana. Melalui ‘jurus mabuk’ mengintervensi birokrasi para petahana secara elektoral akan lebih berpeluang menang. Jangan menganggap kekeliruan ini sebagai hal lazim dalam demokrasi. Mengaduk-aduk bangunan birokrasi dengan kepentingan politik praktis, adalah bentuk kecurangan Pemilu, harus ditindak.

Sebagai pembelajaran juga, bahwa non petahana perlu mewaspadai segala kebijakan-kebijakan kejutan yang diambil petahana. Perlu bersama masyarakat untuk memproteksi kebijakan pemerintah, mencurigai. Jangan dikait-kaitkan kebijakan publik dengan urusan kampanye politik sebagai calon Kepala Daerah. Harus mampu memisahkan hal itu. Ketika pergerakan petahana dalam kendali pengawasan ketat, maka potensi pelanggaran hukum akan terminimalisir. Sekecil apapun praktek deviasi dalam Pilkada harus diberikan sanksi secara adil.

Para competitor di Pilkada juga jangan ikut-ikutan pola permainan petahana, karena selain membahayakan. Cara demikian merusak nilai demokrasi kita yang Luber-Jurdil dan taat regulasi. Biarkan masyarakat memilih tanpa adanya intimidasi, bujukan atau intervensi dari manapun. Jika masyarakat diberi peluang memilih dengan pilihan sadar, insya Allah demokrasi kita akan lebih baik. Memang harapan kita akan ada progress dari satu momentum Pilkada ke Pilkada selanjutnya.

Dalam segmentasi politik elektoral, tentu petanaha punya beberapa keunggulan. Atas keunggulan itu, menjadi modal petahana sehingga lebih mudah meraih kemenangan. Paling tidak, prestasi atau kerja kerakyatan yang populis dari petahana menjadi magnet. Investasi politik dan kekuatan dahsyat bagi petahana agar terpilih kembali adalah memperkuat kinerja saat memimpin. Bingkainya seperti itu, ketika kerja petahana baik, maka ia tak perlu khawatir dan takut kalah. Pasti menang dan tidak perlu mengambil jalan menghalalkan segala cara dengan money politik. Yang perlu diunggulkan petahana adalah karya nyata yang telah diperbuatnya. (**)

Runtuhkan Politik Patron Klien, Oligarki Kekuasaan Merusak Demokrasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

KEKUASAAN bisa digunakan untuk melegitimasi orang lain. Sehingga mereka yang tidak punya kewenangan formal menjadi punya power. Disegani, dihormati dan paling minimalnya mereka yang di luar kekuasaan itu, punya kemampuan mempengaruhi kebijakan. Disinilah pintu masuk politik patron klien bergerak mengintervensi. Praktek ini akan tumbuh subur bila bangunan demokrasi kita terbuka seperti sekarang. Era reformasi memberi ruang atas hal semacam itu. Dimana barter kepentingan sudah menjadi hal lumrah, bukan menjadi tabu atau bukan pula seperti sesuatu yang suci.

Betapa tidak, cara-cara perkawanan atau geng politik juga punya manfaat tersendiri. Karena dari persahabatan itu menjadi modal menciptakan gerbong politik yang kuat. Resikonya, jika salah satu dari anggota geng itu mencapai posisi puncak karir politik. Maka, gerbongnya akan diselamatkan. Dengan cara apapun itu, politisi penganut patron klien memang punya loyalitas yang tinggi. Mereka yang berada dalam barisan perjuangan akan diberikan porsi. Mulailah dengan bagi-bagi jatah kekuasaan.

Seperti pembagian hasil rampasan perang. Jika ada simpul-simpul yang terlupakan dan belum disentuh, jatahnya tidak diberikan misalnya, otomatis ini menjadi benih keretakan. Problem politik, munculnya pertengkaran kepentingan berikutnya. Aspek negatif itulah yang membuat politik patron klien dianggap berbahaya, menjerumuskan demokrasi. Penilaian yang digunakan pun menjadi subyektif, tendensius dan cenderung bersifat monopoli.

Ya, kalau sudah sentralistik berarti praktek itu bertabrakan dengan semangat demokrasi. Kejelekan politik patron klien lainnya yaitu pengamanan kebijakan begitu tertutup, pelibatan peran-peran strategis hanya kepada kelompok-kelompok itu saja. Tahap distribusi kebijakan menjadi mandek. Sehingga makin bermunculanlah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bahkan, jika tidak dihentikan berpotensi menjadi penyakit menular. Gerbong ini bila retak, akan saling menghasut, menggembosi satu dengan lainnya, dan terlahirnya perang kepentingan.

Pihak tertentu, birokrat atau masyarakat umum yang sebetulnya punya kompetensi diberi kesempatan memegang jabatan publik di pemerintahan pun tertutup kesempatannya. Dipagari dengan kelompok-kelompok yang mengaku pejuang, punya kontribusi terhadap patron yang menang. Rotasinya akan berbentuk pengelolaan pemerintahan yang sentralistik, tidak sehat. Konflik kepentingan malah terpelihara. Sebab, dari konflik kepentingan itu, ada kelompok tertentu yang mengambil manfaatnya.

Politisi memang kebanyakan begitu. Bermental melahirkan konflik, lalu tak punya kemampuan menawarkan solusi. Senang bermain di air yang keruh. Dari dinamika seperti itu, kadang mereka mendapatkan manfaat untuk mencari nafkah. Ruang demokrasi kita menjadi carut-marut. Kehilangan bentuknya yang demokratis. Zona politik kita menjadi tidak tertib, penuh gelombang pertentangan dan penghianatan. Ketika melacak banyaknya pemimpin kita di daerah maupun secara Nasional yang lamban melahirkan kesejahteraan, kebanyakannya energi mereka habis dengan mengurus konflik-konflik internal.

Konflik antara geng juga patut diperhitungkan. Jangan dikira gampang saja mengatasi sesama anggota tim saling sikut dan gunting dalam lipatan, tidak mudah mengurus mereka. Ketika salah pengaturan, akan menjadi boomerang, bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Yang efek ledakannya akan mengorbankan patron itu sendiri. Lalu, gerbong politik berantakan, hancurlah karir politik dan planning yang dirancang.

Politik patron klien juga secara positif dapat mengantar seorang politisi menjadi berhasil mengapai kekuasaan. Namun, kesuksesan itu ada diklaim. Pemimpin akan menjadi seperti boneka. Sulit melahirkan kemandirian kepemimpinan. Dari politik patron klien mengalirlah politik balas budi. Tumbuhnya politik kompensasi, yang secara manusiawi tidak salah. Muncullah istilah take and give, tidak ada makan siang gratis dalam politik.

Padahal kalau digali, tujuan politik adalah pelayanan. Bukan dilayani, bukan memberi dengan harapan mendapatkan balasan. Politik modern merendahkan martabat politik yang utuh. Nilainya yang universal disayat, dibuat menjadi parsial. Wajah politik sekedar sebagai sarana memberi dan menerima. Kau memberi, lalu kau akan dapat apa, hal inilah yang terlalu dominan dalam percakapan dan aktualisasi politik kita. Sungguh miris.

Kekuasaan itu dipergilirkan. Kemudian, kekuasaan itu tidak sekedar dibagi. Melainkan dilaksanakan. Karena kekuasaan itu amanah dari Tuhan untuk kita. Seseorang yang berkuasa diberikan kelebihan oleh Tuhan yang melayani orang lain. Waktu belajar, waktu mendengar, waktu melayani lebih banyak ketimbang masyarakatnya. Bukan kesenangan, kemewahan yang dipamerkan. Atau, bukan pula lebih banyak waktu tidurnya, waktu marah-marah pada masyarakat ketimbang melayani.

Tidak mudah menjadi pemimpin yang yang sukses. Menjaga keseimbangan, dihormati, dicintai, dan betul-betul menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Menjadi pemimpin itu fitrahnya manusia dan memang orientasi utama mengapa manusia itu diciptakan. Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga seperti itu, harapan masyarakat tentang standar kepemimpinan yang sebetulnya tidak muluk-muluk. Tapi karena tarikan politik kadang membuat pemimpin itu tidak fokus menjalankan kepemimpinannya.

Pemimpin politik itu tugasnya melayani. Tidak menambah masalah ditengah masyarakat. Kemunculan politik patron klien di Sulut bertanda bahwa pemerintahan maupun struktur inti di partai politik tergerogoti sistem demokrasinya. Pendekatan musyawarah mufakat sering diabaikan. Rapat dan cara pengambilan keputusan hanya sekedar formalitas, ditengah jalan keputusan bersama ditelikung. Kedigdayaan politik patron klien tidak boleh diremehkan.

Kita berharap dominasi politik patron klien dihilangkan berlahan. Dengan pertimbangan kita memasukkan politisi yang benar-benar teruji. Punya kemampuan, tau cara kerja dan memiliki niat tulus bekerja untuk memajukan masyarakat. Jangan memberi ruang kepada politisi yang punya akal bulus dan banyak modus, karena nanti masyarakat yang menderita. Tumbuhkan praktek politik yang profesional, demokratis, jauhkan sikap diskriminatif dalam berpolitik. Dengan begitu, capaian atau cita-cita bersama yang hendak kita gapai dalam politik bisa terwujud. [**]

 

 

_____________________________

Catatan : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

iklan1