Tag: bung amas

RESIDU DEMOKRASI

Bung Amas (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Sekretaris DPD KNPI Manado

RUPANYA sistem pemerintahan yang digunakan di era transparansi ini sebaik apapun, tetap ada celanya. Ada peluang dan kelemahan tertentu yang sering dimanfaatkan pihak-pihak berkepentingan. Seperti itu pula system Demokrasi Pancasila yang kita anut di Republik Indonesia. Melalui konsep kepemimpinan Presidensial yang tumpuan kekuatan executive heavy. Semua kekuatan kendali dilakukan Presiden, tetap ada titik lemahnya.

Begitu kuatnya pemerintah melalui pengendalian institusi dan bargaining, ada segudang tantangan menanti. Silahkan kita periksa keberhasilannya pada tataran praksis. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat juga masih saja terbelah dengan kesenjangan. Pemerintah Jokowi misalkan yang dalam beberapa momentum menyampaikan sikap tak mau mengintervensi proses penegakan hukum. Hal itu ada plus minusnya.

Logika penghargaan terhadap lembaga penegak hukum yang independen tak mau dinodai Presiden. Meski begitu sikap Presiden tidak selamanya bermanfaat dalam penyelesaian kasus hukum. Sebetulnya, Presiden punya otoritas mengendalikan proses hukum. Kita hargai saja interpretasi hukum yang dianut Presiden. Semoga praktek membegali hukum di republik ini ada solusinya.

Jika benang kusut korupsi yang merugikan masyarakat tidak dituntaskan, berarti kita tersandera kepentingan politik. Dan korupsi makin mendapat tempat dan merajalela. Korupsi tumbuh subur kepada entek pengusaha utamanya. Tugas Presiden yang mulia itu bertanggung jawab atas semua urusan publik, tidak parsial.

Misalkan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Problem diskriminasi, serta masalah kriminal lainnya yang belum tuntas. Semua itu butuh perhatian dan ketegasan Presiden. Kurang terkelolanya pemerintahan yang terjebak pada ‘koalisi besar’ juga menambah residu demokrasi menjadi buruk. Mobilitas demokrasi kita masih tersandera kepentingan-kepentingan elit yang berkoalisi di lingkar kekuasaan. Residu demokrasi lain yang bergentayangan ditengah masyarakat kita adalah sikap arogannya pemimpin.

Segelintir elit yang hanya mau diberi penghormatan, lalu menghamba pada investor Asing. Karakter pemerintah yang selalu berharap ada pengkultusan terhadap dirinya, meminta pujian, dan menolak kritik. Segala masukan yang dinilai merusak citra diri dituduh sebagai anti pemerintah. Dicurigai seolah-olah kelompok masyarakat yang sakit hati karena berbeda pandangan serta pilihan politik, padahal tidak seperti itu sebetulnya.

Banyak macam residu demokrasi, diantaranya juga proses pemilihan kepemimpinan yang memberi ruang terhadap praktek politik uang. Dihidupkannya politik adu domba, keberadaan masyarakat yang beragam seperti dibenturkan dengan istilah mayoritas dan minoritas. Hasilnya, demokrasi terkebiri. Demokrasi yang universal dikungkung dalam ruang sempit. Jangan heran kemudian input dari proses demokrasi melahirkan output yang tidak sesuai harapan banyak orang.

Keresahan sampai kegelisahan masyarakat harus dijawab pemerintah. Jangan menutup mata, apalagi berpura-pura dan membangun image bahwa Indonesia dalam situasi stabil atau baik-baik saja. Demokrasi kita sedang dalam kesakitan yang kronis. Demokrasi dibajak, kita berdemokrasi dengan cara-cara yang liberal. Tiap politisi yang bertarung dalam Pemilu dan Pilkada, selalu saja punya modal uang terlebih dahulu, barulah mereka menang. Seakan-akan uang merupakan investasi sosial yang utama. Politik uang dianggap semacam garansi bagi kemenangan politisi dalam kontestatsinya.

Nauzubillah min zalik. Demokrasi kita seperti pipa yang mengeluarkan limbah dan tinja. Melainkan kompas atau fondasi yang mengarahkan masyarakat pada ruang pencerahan. Demokrasi meski melahirkan wewangian, buah segar dan makanan yang melejatkan. Rekayasa hasil pemilihan umum, konspirasi jahat dan cara-cata tidak etis yang sering kali ditunjukkan dalam praktek politik. Dilema tersebut menjadi bagian dari residu demokrasi yang mengecewakan.

Kita mengenali residu atau sisa demokrasi yang harusnya membanggakan semua masyarakat Indonesia. Harapan tersebut terbayar bila praktek demokrasi dilandasi pada kejujuran, keadilan. Penghargaan terhadap hak-hak individu, penghormatan pada kemajemukan, dan taat pada regulasi Negara. Anti terhadap perbuatan curang, sekaligus tidak tunduk terhadap sikap-sikap kolonial yang dengan telanjang membudayakan perbudakan. Demokrasi wajib dijalankan secara benar.

Residu demokrasi yang produktif dan sejalan dengan spirit Pancasila yaitu melahirkan realitas masyarakat yang berperadaban tinggi. Masyarakat yang mengakui sekaligus taat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan, persatuan, tegak lurus membela nilai-nilai kerakyatan dan berjuang menegakkan keadilan. Nalar publik harus terus digoda, diajak, diajarkan agar ramai-ramai kita tumbuhkan kebersamaan. Bergerak dalam satu poros perjuangan serta cita-cita kolektif yakni melawan penindasan atas nama apapun.

Memberi ruang kepada oknum yang mengkonversi suara konstituen dengan uang, berarti sama saja kita menghendaki residu demokrasi terperangkap. Bahkan, bukan sekedar itu saja, melainkan kita ikut bertanggung jawab, ambil andil merusak demokrasi. Lahirkan cara pandang yang mandiri, inklusif, jadilah agenda demokrasi yang cerdas, bukan menjadi tukang produk sampah peradaban. Kita ikut berdedikasi menjadi tukang bersih ‘kotoran’ demokrasi yang hari ini sedang kita tuai. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi.

Residu demokrasi digambarkan sebagai suatu proses yang tertinggal, tersisa, atau berperan sebagai kontaminan dalam siklus demokrasi. Untuk ini, demokrasi menyisahkan beragam masalah yang masih kronis. Menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Berharap ada pemimpin berhati mulia yang membebaskan demokrasi dari tekanan, paksaan dan keterjebakan. Demokrasi idealnya meninggalkan residu yang membahagiakan. Bukan menjadi mainan bagi para bandit.[*]

Mematahkan Arus Pemikiran Islamofobia di Indonesia

Bung Amas (FOTO Suluttoday.com)

KADANG kala kita menjadi bid’ah dalam beragama. Kita terkungkung pada keterjebakan pikiran sendiri sehingga begitu prematurnya kita menyimpulkan sesuatu. Terutama dalam konteks pandangan agama. Istilah radikal, teroris, fanatik, bahkan kafir sering kita gunakan untuk malabelkan atau menyematkan ke orang lain. Padahal, yang kita lakukan itu fatal. Mengancam kerukunan, kebersamaan dan sikap tak beragama.

Bid’ah yaitu perbuatan yang dikerjakan tidak berdasarkan contoh sebelumnya. Dalam istilah linguistik dapat diartikan seperti adanya inovasi, pembaruan atau doktrin yang sejatinya tidak penting-penting amat dalam beragama. Hasilnya, lahirlah pemikiran seperti Islamophobia atau Kristenophobia. Istilah ini cukup mendunia, dimana Islamophobia yakni rasa takut dan kebencian seseorang atau sekelompok orang kepada Islam. Mereka yang memiliki ketakutan tak beralasan.

Ambil saja contoh soal Islamophobia. Tidak semua, tapi ada segelintir kita yang khawatir berlebihan bila muncul penganut Islam yang taat beribadah kemudian menerapkan syariat Islam. Hidup disiplin dan mengikuti anjuran-anjuran agama, padahal makin taat seseorang terhadap Tuhannya, membuat ia menjauh dari hal-hal yang membawa mudharat.

Dalam keyakinan beragama, semua umat pemeluk agama apapun yang betul-betul sholeh ‘hamba Tuhan’ meyakini bahwa pilihan beragamanya atau hubungan vertikalnya lebih baik. Kalau dalam Islam kita mengenal istilah Tauhid. Dari relasi itu mengharuskan para pemeluk agama tidak saling sibuk dengan urusan agama lain. Melainkan, fokus menjalankan perintah agamanya masing-masing. Tidak perlu takut. Bahkan, kita harus berlomba-lomba untuk berbuat baik.

Al-qur’an misalkan sudah menguraikan dan memberi tuntunan bagi umatnya bahwa ‘Lakum dinukum waliyadiin’ atau bagimu agamamu, bagikulah agamaku (Q.S Al-Kafirun : 6). Artinya, dalam konsep keyakinan, kita meyakini kebenaran atas apa yang kita sembah masing-masing. Sehingga demikian menjadi tidak penting kita saling mengusik antar pemeluk agama.

Ajaran agama lain juga setidaknya mengajarkan soal kebaikan-kebaikan. Kesolehan sosial, ketaatan beragama, menghargai keberagaman, toleran dan menyeru kepada kebaikan, melawan kemungkaran atau kemaksiatan merupakan esensi beragama. Bila umat beragama memahami domain tersebut, kerukunan kebahagiaan, ketertiban, rahmat Tuhan akan selalu mengarahkan kita dengan takdir kita masing-masing.

Pemikiran kerdil yang dipicu atas kekurangan pengetahuan, sentiment, sinisme atau salah kaprah pasti tak akan tumbuh dibenak kita. Ketika masih ada rasa dengki kita terhadap penganut agama lain yang loyal beragama, berarti kita sebetulnya belum menjadi penganut agama yang baik. Kita masih saja terganggu melihat pemeluk agama lain beribadah, berarti pola pikir kita yang perlu dikoreksi. Dalam relasi sosial, keberagaman itu harus pula kita kedepankan.

Tidaklah benar bila satu agam Berjaya lantas pemeluk agama lain diganggu, disingkirkan atau dibinasakan. Sejarah telah secara telanjang menjelaskan itu. Lihat kiprah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan umat Islam yang saat itu memimpin kaum muhajirin dan anshar dengan Piagam Madinanya. Manakala umat beragama yang ada di Indonesia menjadi taat beribadah, yang kita dapatkan adalah ketentraman dan ketenangan.

Permusuhan, saling fitnah, pelarangan dibangunnya rumah ibadah dan pembubaran ibadah agama tertentu tak akan lagi kita temui. Pemikiran tentang tiap agama mengajarkan hal-hal inklusif perlu kiranya dihidupkan, jangan dinafikkan atau disimpan itu. Islamophobia dan kristenophobia termasuk kampanye menyesatkan. Propaganda yang membuat kita saling bermusuhan antara pemeluk agama.

Berarti penting kita membangun kesadaran agar membentengi arus pemikiran itu. Karena bila kekhawatiran yang berlebihan itu menjadi bibit produktif yang dicangkokkah ke pikiran masyarakat kita, yakinlah masyarakat Indonesia dengan mudah dibenturkan. Salah satu tantangan pemerintahan Jokowi di periode keduanya ini diantaranya adalah menghentikan phobia tersebut.

Kalau ditanya satu persatu soal pemahaman kemajemukan dan pengakuan atas perbedaan, kita pasti mengaku semua paling mengagumi atau berada didepan membela keberagaman. Itu telah tuntas sebetulnya. Yang menjadi tugas kita adalah menumbuhkan kesadaran beragama. Karena jangan-jangan kriminalitas, kerusuhan dan konflik sosial yang terjadi disebabkan kita kurang taat menjalankan perintah-perintah agama?. Layak kiranya kita periksa kecurigaan atas itu.

Berdirilah menjadi generasi yang mencerahkan pikiran kita masing-masing. Sebelum menjadi lilin yang membakar dirinya guna menerangi lingkungan sekitar, kita perlu penyucikan pikiran sendiri. Bertanya pada diri sendiri bahwa kita telah rela terhadap adanya keberagaman atau belum?. Kalau merasa sudah rela, berarti tidak perlu mempolemikkan perbedaan keyakinan beragama tiap-tiap diantara kita. Tidak ada lagi Islamophobia atau Kristenophobia.

Mari kita kembali menuju area wisata beragama. Menjernihkan pikrian, mencerahkan ingatan dan menjadi pemberi kabar kebaikan. Kalau Niccolo Machiavelli dalam buku Diskursus menyuarakan tentang kebebasan ‘bila Negara dalam bahaya, warga Negara yang baik harus berbakti atas nama moralitas tertinggi’. Bermula dari ia membandingkan kebajikan masyarakat pagan (paganisme) perihal kewarganegaraan dengan standar pribadi dan religius Kristiani.

Setidaknya kita warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat merestorasi kesadaran melalui ketaatan beragama pula. Intisari yang luar biasa, perlu diambil dari buku Machiavelli itu. Dari taat beragama kita pasti lebih disiplin, takut korupsi, takut maker, takut berdusta, takut menyalahgunakan kekuasaan, takut berhutang, takut mengobral janji yang tak mampu ditepati dan seterusnya.

Merujuk pada pendapat Emha Ainun Najib, seorang seniman dan budayawan Indonesia bahwa agama itu diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri, dan menata alam, menata sejarah, kebudayaan, sampai politik. Melalui pemahaman itu, maka kalau kita istiqomah menjadi pemeluk agama tentu segala urusan keduniaan tersebut menjadi lancar diwujudkan. Tanpa ada lagi permasalahan berarti.

Perlu direinterpretasi dimana bila ada salah satu penganut agama tertentu melakukan praktek terorisme atau maker, yang salah bukanlah agamanya. Melainkan person yang melakukan tindakan tercela tersebut. Nah, sekarang mulai bergeser, publik malah ramai-ramai menghakimi bahwa seolah-olah atas kejadian itu yang salah adalah agama tertentu. Nauzubillahi min zalik. [***]

 

_________________________

Penulis : Bung Amas

Bergentayangannya Hantu-Hantu Demokrasi Jelang Pilkada

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

ADA kanal dan ranjau yang dipasang menjadi tumpuan budak kekuasaan. Bagi mereka yang memandang kekuasaan adalah amanah, pasti takut berbuat curang dalam agenda pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Berbeda bagi mereka yang dikuasai nafsu birahi politik meraih kekuasaan, segala cara dilakukan. Berhati-hatilah, masyarakat perlu dibentengi dengan pendidikan politik.

Agar masyarakat tidak terjebak dengan skenario para bandit dalam politik. Hantu-hantu demokrasi yang membuat riuh aktivitas sosial sebaiknya perlu dikenali. Memang ada hantu demokrasi, tak bisa diabaikan kehadiran mereka karena praktek politik yang sedikit liberal. Kemunculannya yang musiman itu bisa berwujud lembaga dan personal. Sasaran mereka utamanya kepada para calon pemimpin, agen kepentingan, pusat kekuasaan, ‘tempat yang membawa manfaat’. Termasuk figur yang berencana maju di Pilkada tentunya, dengan menawarkan jasa, kelompok hantu-hantu demokrasi ini akan beraksi.

Hantu demokrasi juga merupakan konsekuensi dari kita berdemokrasi memang. Karena semangatnya disandarkan pada keberagaman dan kebebasan berekspresi. Semua orang punya hak yang sama dalam peran-peran publik, sejauh tidak menabrak aturan. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri tahun 2020 akan dihelat Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati serta Walikota, tentu secara paket mekanisme pemilihannya.

Sekedar sebagai pengingat, momentum Pemilu atau Pilkada bukanlah pesta. Melainkan hajatan penting yang bersifat semesta. Kalau memaknai Pilkada sekedar pesta, maka kita kebanyakan akan hura-hura, dan boleh jadi berbuah huru-hara karena banyak orang mabuk, biasanya. Sebagai hajatan istimewa, maka Pilkada diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang amanah kepada masyarakat. Berdiri diatas kepentingan semua golongan.

Dalam Pilkada juga tentu kita akan berjumpa dengan segala macam perilaku masyarakat. Salah satu yang unik dan santer kita temui ialah ‘manusia hibrida’. Cir-cirinya yaitu mereka yang mempunyai penyatuan sikap ‘gelap dan terang’. Agen ganda, bermuka dua dan istila lain yang sering disematkan kepada mereka. Konspirasi sikap baik, serta buruk ‘bersetubuh’, hasilnya kita menjadi sukar memilah dan memisahkan.

Manusia model ini kebanyakan gamang, hilang identitas dan prinsipnya dalam berpolitik. Mereka tak segan-segan menggadaikan idealisme, menjual informasi dan kapasitas guna meraup keuntungan. Bagi mereka kemajuan atau kemaslahatan bersama hanyalah fiktif, hanya sekedar jualan dalam politik. Kita pun patut mewaspadai adanya kemenangan kelompok yang mengkultuskan kecerdasan buatan (intelegensi artifisial).

Sistem kecerdasan mesin ini berpotensi besar menerapkan praktek curang disaat Pelkada. Rekayasa dilakukan dengan sistem kontrol yang tinggi, sehingga sulit terdeteksi, kemudian mereka mudah mengutak-atik kemenangan. Jadi kemampuan instrumen yang cukup berperan memenangkan pertarungan politik.

Tampilan hantu demokrasi juga bisa berupa praktek bully di media sosial, memproduksi hoax, menyerang privasi orang lain. Adanya akun Facebook bodong (anonim), prodak berita abal-abal yang semuanya bertujuan menggiring opini publik. Jika arus, bahkan badai ‘rekayasa’ tak mampu dibendung, maka konflik politik mencuat. Hal ini yang berimplikasi pada konflik horizontal, terjadinya polarisasi ditengah tatanan sosial masyarakat.

Model lain dari hantu demokrasi ialah kehadiran lembaga-lembaga konsultan politik dan survey yang bekerja hanya mengutamakan kemenangan, lalu menafikan standart ilmiah dan kebenaran faktual. Obsesi menang boleh saja, tapi kalau tidak ditopang dengan potensi yang mumpuni, bagai bermimpin di siang bolong. Mengambil jalan pintas menghalalkan segala cara dalam politik merupakan potret pecundang, bukan petarung.

Praktek bercermin sudah diadopsi melalui tata cara berpolitik dari para politisi lokal, atas tingkah laku politisi di pusat. Dengan standart tinggi para politisi Nasional mempelihatkan kemenangan yang umumnya ditandai dengan penguasaan modal financial, sebetulnya ikut menggerus solidaritas masyarakat. Atas godaan uang, kebanyakan masyarakat berhadap-hadapan dalam politik. Sebelumnya berkawan, namun saat Pilkada berlawanan.

Kedepan persaudaraan itu dikukuhkan, melalui contoh teladan yang baik dari politisi. Kalau politisinya tidak rukun, masyarakat tentu mengikuti yang mereka idolakan itu, mereka menjadi penyembah kekacauan. Tantangan kita yang harus diperbaiki adalah masuk bercokolnya agen hantu-hatu demokrasi yang sering memporak-porandakan kebersamaan masyarakat. Ciptakan benteng soliditas yang kuat ditengah masyarakat agar tidak mudah dihantam ombak provokasi akibat politik.

Mereka kelompok ‘hantu demokrasi’ ini sering kali melakukan pra kondisi, membangun citra, membangun bargaining lalu menyasar pasien atau siapa yang akan didekati. Targetnya tentu untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Kalau miliki visi yang sama, mereka menyatu dan tidak berkonfrontasi. Sebaliknya, jika berbeda haluan mereka tak segan-segan melakukan character assassination. Merke berkawan secara profesional. Mengenali mereka itu penting untuk ukuran seorang politisi agar tidak panik lagi ketika bertemu. [***]

 

 

——————————-

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

 

Konstruksi Demokrasi Pancasila Mulai Rapuh

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

DEMOKRASI menjadi peta jalan bagi rakyat untuk menuju pada cita-cita kehidupannya bernegara. Banyak harapan rakyat agar demokrasi tumbuh subur, berjalan benar tidak mengalami penyesatan. Demokrasi meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang dihormati dan dimuliakan. Itu sebabnya, Negara penganut demokrasi memang diakui lebih maju beberapa level.

Berbeda dengan sistem monarki atau sistem kerajaan yang menjepit kebebasan rakyat. Demokrasi memberi ‘ruang hijau’ yang menyehatkan rakyat, melahirkan pemimpin yang mengayomi rakyat. Dari demokrasi pula tumbuh orang-orang yang menghargai kebebasan personal. Demokrasi itu mengatur peran rakyat di ruang publik dan ruang privat, tidak membenturkan.

Melalui relasi yang setara demokrasi dilirik dan disukai berbagai kalangan. Melalui semangat itu pula, sejatinya demokrasi tidak menghamba secara total kepada mayoritas, lalu meniadakan yang minoritas. Adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan pula yang menjadi alasan demokrasi dijadikan sebagai sistem yang lebih bermartabat. Postur demokrasi bukanlah ruang gelap atau hutan belantara, melainkan beranda dan rumah bagi orang-orang yang menghargai kemanusiaan.

Tapi, jika demokrasi mengabaikan kemanusiaan, apa upaya kita?. Seperti cara-cara yang selayaknya, suatu kekeliruan, kekurangan dan penyimpangan tepat untuk diperbaiki. Bukan soal mendesak atau tidak mendesak perbaikan perlu dilakukan, melainkan pada keberpihakan kita lada nilai kebenaran dan kemanusiaan. Proses perwujudannya yaitu harus ditawarkan solusi.

Mendeteksi penyakit dan kurang maksimalnya sistem demokrasi diterapkan. Lalu, diberikan penguatan. Perbaikan secara serius dan sungguh-sungguh. Kalau sistem sebagai cara kerja yang kurang akurat, maka sistem itu perlu diperbaiki. Bila penyelenggara pemerintahan yang jadi masalahnya, berarti perlu pendampingan. Karena hanya terdapat dalam dua kutup itu (sistem dan aktor) yang menjadi pemicu tidak maksimalnya demokrasi dijalankan.

Makin mudah diidentifikasi dari mana masuknya virus perusak, sehingga hadirnya permasalahan demokrasi. Karena pada dasarnya demokrasi keberhasilannya diukur dari keterlibatan kolektif melalui partisipasi publik, maka penyelesaian masalah harus lebih komprehensif. Lebih akomodatif dalam menyusun strategi penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat.

Mengobati penyakit haruslah sesuai sakit yang diderita, seperti itu idealnya. Dengan pendekatan, bertanya kepada penderita agar akurasi dan otentiknya masalah dapat diketahui. Nah, begitu pun demokrasi, bila sakitnya karena ketidakadilan, kecurangan, kesenjangan, maka keresahan itu harus dijawab nyata. Bukan menambah sakit, apalagi bertindak salah dan mengamputasi penyakit. Demokrasi selayaknya melahirkan tatanan peradaban yang bermutu.

Untuk memperkuat dibumikannya mimpi-mimpi suci demokrasi, kita juga patut memastikan bahwa Demokrasi Pancasila itu bermuara pada kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat dengan mendampingi jalannya kebijakan pemerintah. Atas alasan demokrasi yang mulai lesu, kesejahteraan yang disorientasi, sehingga diperlukan kejujuran keberpihakan pada kepentingan rakyat. Sambil dibangunnya partisipasi dari bawah. Konsentrasi, energi, bahkan waktu kita perlu dialokasikan untuk keberhasilan demokrasi.

Jangan demokrasi menjadi alibi, lalu praktek berdemokrasi dijalankan secara serampangan dan liberal. Kedepan kondisi penerapan demokrasi yang kini mulai merosot dengan adanya praktek curang layak diperbaiki. Demokrasi konstitusional yang memiliki marwah perlu diselamatkan, bukan dibuat menjadi rapuh secara berkala. Pemerintah yang punya otoritas pun kita bermohon dan turut mengajak agar jadilah teladan yang baik dalam berdemokrasi. Turut menjadi enzim yang melancarkan jalan darah demokrasi agar melahirkan generasi yang bermutu. [***]

 

 

_________________________

Catatan Bung Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

DEMOKRASI ITU MEMBERI HARAPAN, BUKAN KERAGUAN

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

TETAP saja berlaku bagi mereka yang umumnya kalah bersaing, psikologis dan bawaannya adalah merasa tidak puas. Berbeda untuk para pemenang dalam konteks apapun, selalu merasa terbaik, superior, handal, dan teruji. Lalu euforia, bahkan lebihnya merasa berperan disegala bidang. Bergembira berlebihan juga bisa membawa dampak jumawa, menganggap seakan memiliki kekuatan absolut.

Hal serupa juga bila diterapkan dalam konteks berdemokrasi, sama nuansanya. Pemenang karena batinnya tenang, bahagia, nyaman, tidak sensi, akhirnya lebih teduh berfikir, lebih bijaksana bersikap. Jangan dibolak-balik, sudah seperti itu rumus klasiknya. Jadi akan aneh kelihatannya, bila pemenang dan pihak kalah ‘bertukar posisi’. Yang menang jangan riya, yang kalah tak boleh larut dalam kesedihan, atau menumbuhkan sentimen negatif.

Demokrasi yang kita gunaan ini merupakan alat. Sudah menjadi konsensus bernegara bahwa fondasi, ‘jalan’ dan kompas yang kita gunakana dalam menggapai cita-cita nasional Indonesia sudah didesain. Kadang dalam hal tafsir demokrasi memicu elemen rakyat berbeda pandangan dan akhirnya cara melaksanakannya juga berbeda, semangat demokrasi yang diwujudkan pun akhirnya melenceng.

Sebetulnya itulah kekayaan kita dalam berdemokrasi, melalui perspektif yang lain. Demokrasi tidak mengenal satu warna, keseragaman, hal-hal tunggal dalam konteks membangun memberi pandangan. Kita juga punya ruang berdiskursus. Peranan demokrasi yaitu membuka ruang bagi semua komponen rakyat secara luas agar mereka dapat mengekspresikan hak-haknya sebagaimana diatur dalam sistem regulasi kita. Kita dituntun berlomba-lomba untuk menerapkan sistem demokrasi yang baik.

Apakah demokrasi bisa menjadi La raiba fihi? ‘Tidak ada keraguan pada-Nya’ ketika kita menggunakan?. Ternyata, tidak juga. Malah demokrasi yang kita anggap sebagai jaminan kesejahteraan masih layak diragukan. Masih ada keraguan dalam kita mengadopsi demokrasi yang adalah konsepsi Barat. Berbeda dengan anjuran pengambilan keputusan dalam beragama, di Islam misalkan kita diajarkan untuk bermusyawarah.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Ali-Imran 159 yang artinya; ”Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan telad, maka bertawakal kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. Perintah bermusyawarah dalam Islam juga tegas tercantum dalam Qur’an Surat Asy-Syuura ayat 38.

Sekedar menarik-hubungkan makna, cara pengambilan keputusan, efektifnya mengambil solusi, diperlukan komparasi. Elit pemerintah yang notabenenya orang-orang beragama kita harapkan tetap patut terhadap konstitusi Negara, lalu punya rujukan kuat dalam pengambilan keputusan agar tidak salah arah. Demokrasi idealnya menjadi rumah besar kita semua. Rumah besar bagi pemenang dan bagi mereka yang kalah dalam Pemilu.

Demokrasi tak boleh dikapling, dibonsai, direduksi, dibajak, apalagi diamputasi secara paksa. Posisikan demokrasi sebagai benar-benar alat yang membawa masyarakat pada solusi kebutuhan bernegara, bukan pada kondisi mengambang dan disorientasi. Demokrasi harus dapat memberi makna, pelajaran, pendewasaan dan progress dalam tiap periode.

Itu baru namanya demokrasi sehat dan membahagiakan. Bukan radar yang kabur dan tanpa arah jelas, melainkan keakuratan orientasi dari demokrasi itu membuat rakyat tersenyum tenang, mengetahui kepastian pada jalan menuju cita-citanya. Demokrasi tidak harus menampilkan keraguan missal, atau keraguan yang bertahap guncangannya makin kuat. Kalau rakyat masih ragu selama kita menganut demokrasi, rasanya konsep ini perlu dipikir ulang.

Ketika demokrasi kita saat ini didesain menuju jalan sesat, jurang atau diarahkan menabrak gunung es. Maka tugas kita membunyikan alarm, meledakkan bom molotov sebagai penanda bahawa Negara kita sedang darurat. Jangan kita diam secara berjamaah sementara demokrasi kita sedang sakit, dan dibuat sakit. Pemerintah harus bergerak sungguh-sungguh menyembuhkan sakit kambuh dan penyakit akut yang diderita demokrasi kita.

Terlihat postur demokrasi kita sedang sehat walafiat. Namun didalam tubuhnya ada penderitaan, akibat tekanan, ada kanker dan penyakit yang bisa berjangkit. Penyakit demokrasi yang akan mengancam kehidupan kita semua, itu artinya paradoks demokrasi harus diberikan obat yang tepat. Tidak tepat lagi kita mendiamkan, mengalihkan perhatian, atau mencari kambing hitam disaat demokrasi kita sedang sakit menular.

Marwah demokrasi kita harapkan makin meningkat. Dari tiap waktu ke waktu demokrasi wajib menyajikan fakta tentang harapan masa depan rakyat. Demokrasi bukan lagi menawarkan potret buram, jangan lagi ada keraguan menyelimuti rakyat penganut demokrasi. Bila itu terpatri, lantas meluas menjadi semacam keraguan universal, maka bahaya kelumpuhan dan rapuhnya sendi-sendiri demokrasi makin nyata. Rakyat mudah dibuat pudar dan diretas loyalitasnya pada Negara, hal itu karena sistem demokrasi gagal menawarkan harapan. [***]

 

______________________

Penulis : Bung Amas, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1