Tag: bung amas

Sejumlah Tokoh Aktivis Muda Sulut Bicara Soal Mahmud Turuis

Hi. Mahmud Turuis (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Hadirnya nama sosok Mahmud Turuis, SE, Direksi Bank SulutGo di pentas politik Pilwako Manado 2020 makin mendapat posisi yang istimewa. Sejumlah tokoh muda menyampaikan pendapat mereka. Diantaranya, disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWPM) Sulawesi Utara (Sulut), Sudarwin Tompunu. Menurut aktivis muda vokal itu, kemunculan MT, begitu Turuis akrab disapa menambah kualitas demokrasi di daerah.

”Sosok Pak Mahmud Turuis sudah dikenal luas warga Sulut, terlebih khusus masyarakat Manado. Beliau orang baik, yang juga bisa membagi waktu dengan publik terutama kepeduliannya pada masyarakat telah dirasakan. Menurut saya Pak MT adalah tokoh yang juga punya andil untuk setiap kegiatan dan hajatan- hajatan di daerah ini. Terlebih kegiatan Ormas keislaman, selain itu, dari segi manajerialnya oke. Apalagi beliau ini belum pernah diterpa isu-isu negatif, Pak MT tidak pernah ada catatan hitam tentang pribadinya. Tidak ada skandal penyelewengan, ini modal yang luar biasa. Bila beliau maju di Pilwako Manado sangat luas dukungannya dan Manado akan maju,” kata Sudarwin.

Di tempat terpisah, Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Manado, Suryanto Muarif juga menyampaikan pengalamannya terhadap tokoh muslim Sulut yang satu ini. Bagi Suryanto kepedulian dan kepekaan seorang MT terhadap kesulitan orang lain telah teruji. Jebolan STAIN Manado itu menyebut bahwa momentum demokrasi memang perlu diisi orang-orang yang punya pengalaman dan punya visi membangun masyarakat.

”Sosok Pak Mahmud Turuis ini adalah jawaban atas kemajuan. Saya kenal beliau, selain baik peduli dan perhatian pada kesulitan-kesulitan orang lain, beliau mendorong kemajuan. Potret pemimpin yang punya gagasan, setahui saya beliau telah terbiasa dengan hal-hal kepemimpinan sehingga tidak perlu diragukan lagi dalam soal ini. Visi dan pandangan beliau kedepan juga begitu luar biasa,” ujar Suryanto.

Selain itu, Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Kota Manado saat diwawancarai menuturkan bahwa peluang Mahmud Turuis untuk dijagokan partai politik sangat besar. Hal itu bukan tanpa alasan, kata Bung Amas. Pria yang pernah berhimpun di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini melihat MT sebagai figur yang memiliki basis dukungan luas.

”Siapa aktivis di Manado dan publik figur yang tidak kenal Pak Mahmud Turuis?, umumnya semua kenal beliau. Kecuali mereka yang tak pandai bergaul. Selain populer dikalangan aktivis, Pak Mahmud juga banyak membantu orangnisasi-organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, pembangunan rumah ibadah dan bantuan sosial lainnya telah dilakukan. Tentu ini bagian kecil yang terpublikasi di media massa. Banyak hal lain yang positif beliau kontribusikan kepada masyarakat. Sebagai aktivis muslim saya kenal beliau merupakan sosok yang rendah hati, banyak pendukungnya. Belum lagi yang menurut saya sebagai nilai lebih beliau adalah pengalaman dalam bidang ekonomi, Manado butuh wakil Wali Kota seperti Pak Mahmud. Rekam jejak beliau telah teruji, Pak Mahmud bukan saja figur yang dicintai organisasi Syarikat Islam, organisasi lain seperti KNPI juga tidak pernah bersebarangan dengan beliau, ya karena beliau tipikal figur yang terterima disemua lini dan pemberi solusi,” tutur Bung Amas, Alumni FISIP Unsrat Manado ini.

Untuk diketahui, nama Mahmud Turuis juga menjadi perbincangan hangat di internal PDI Perjuangan untuk dicalonkan sebagai Wakil Wali Kota Manado. Tak hanya itu, para Relawan MT dan simpatisan pun mulai melakukan kampanye turun mengamankan basis masyarakat selama beberapa bulan terakhir ini. Mahmud dinilai mendapat banyak dukungan masyarakat, terutama bagi pemilih muslim Manado.

(*/Redaksi)

Pentas Politik dan Sepenggal Peta Pilkada

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Layaknya cermin cekung yang fungsinya mengalami konvergensi, mengumpulkan cahaya. Selain nilai fokusnya positif, sisi lainnya adalah mencipta ego komunitas. Boleh seperti katak dalam tempurung, mirip pula dengan ‘para begal’ yang merasa hebat dalam komunitasnya sendiri. Namun setelah keluar dari lingkupnya, ia menjadi teralienasi, kecil dan tidak memiliki kemampuan berkompetisi di luar.

Bagi para calon Kepala Daerah (Cakada) gejala itu terlihat. Masing-masih secara sepihak, subyektif mengaku begitu hebat dan kuat, percaya diri, memiliki kemampuan lebih. Sayangnya kalau menggunakan indikator pertarungan eksternal, ternyata yang mengaku kuat di internal itu tidak memiliki kekuatan signifikan. Standar yang dipakai hanya bersifat terbatas. Atau bila tidak, mereka menggunakan ukuran-ukuran lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan politik aktual.

Hajatan Pilkada Serentak Lanjutan ‘darurat’, memang menghadirkan tantangan yang berbeda dengan Pilkada sebelum-sebelumnya. Isu kesehatan, kepedulian Cakada terhadap penanganan penularan COVID-19 juga begitu menonjol dibicarakan. Ditambah lagi dengan pola kampanye yang sedikit berbeda. Tidak diperkenankan kampanye terbuka dengan malibatkan kerumunan masyarakat. Itu sebabnya, efektifitas kampanye perlu direformaluasi lagi.

Seperti cermin cekung, para aktor demokrasi juga punya ‘baju’ sendiri dalam menakar kekuatannya. Sebagian figur dianggap kuat, punya popularitas dan elektabilitas versi lembaga survey, tapi berpotensi lemah disaat berlangsungnya kompetisi Pilkada. Karena dalam desain strategi dan aktualisasi di lapangan, sering kali berbeda. Mereka Cakada yang merasa kuat di internal parpolnya, juga akan lemah ketika bertarung terbuka di luar.

Begitu seterusnya, ada yang kelihatan lemah dan diremehkan kekuatan politiknya, ternyata tiba-tiba menjadi kuat saat hari H pelaksanaan Pilkada. Semua perubahan-perubahan drastis itu sering terjadi dalam praktek politik, bukan barang baru. Berarti bagi para kompetitor politik di Pilkada perlu menyiapkan stok mental yang cukup. Siap menang dan siap kalah. Siap pula dihianati, ditinggalkan serta menanggung beban realitas yang ditimbulkan akibat komitmen politik yang dibangunnya.

Politisi kebanyakan jumawanya, sebagai wujud dar optimisme berlebihan. Untuk menghindari frustasi dikemudian hari, sikap jumawa perlu dikontrol. Tak boleh berlebihan meraka paling kuat. Seperti itu pula rasa minder berlebihan, juga merugikan Cakada tersebut. Cepat tepat dan cermat membaca situasi politik. Jangan menjadi politisi ‘talinga tipis’. Atau jangan pula menjadi politisi ‘sok tau’ yang merasa semua masukan terhadapnya tidak tepat dan ditolaknya.

Itu juga merugikan, jadilah politisi yang pandai menyeleksi masukan dan membaca realitas secara multi dimensional. Bukalah komunikasi seluas-luasnya, tapi soal komitmen tetap harus melihat sisi maslahatnya. Memang politisi ulung dan hebat yang sering kita temui yaitu mereka yang terbuka dalam membangun komunikasi politik, menghindari banyaknya musuh. Mencari teman atau sekutu sebanyak-banyaknya, tak kalah pentingnya ia punya komitmen kuat.

Bila telah bersepakat bersama, tidak pernah diingkarinya. Begitulah identitas dari politisi kawakan, mereka selalu mati-matian memperjuangkan komitmennya meski badai resiko menghadangnya. Jadi gerak dan harga dirinya berada pada komitmen yang dijalaninya tersebut. Bukan hal mudah mencapai level politisi seperti itu. Mereka telah melewati banyak rintangan, sampai terbentuklah karakter.

Politisi petarung memang karirnya dibangun dari interaksi pesta demokrasi yang berulang. Pahit dan manisnya telah dirasakan, tidak instan. Akhir-akhir ini dinamika politik di daerah sedang hangat-hangatnya dibicarakan, dijalani masyarakat. Sejauh ini tarik menarik kekuatan politik masih berada di seputaran internal partai politik masing-masing. Semua parpol punya hitungan dan obsesi menang, baru bersifat membangkitkan ego sektoral. Upaya menuju pada konsensus politik tengah dibangun saat itu.

Melihat indah dan sempuran dalam cermin, lantas realitasnya juga indah, belum tentu. Sesuatu yang terlihat estetis di dalam cermin ‘kaca bayang’ belum tentu estetis dalam kenyataannya. Cermin kadang kalah ‘berdusta’ atau melebih-lebihkan. Jika Cakada hanya berpatokan pada cermin diri sendiri, parsial, maka menjadi kaku dalam praktek politik nantinya. Apalagi hanya sekedar bercermin pada cermin cekung yang melahirkan over subjektif.

Lalu mereka merasa hebat di pentasnya sendiri. Setelah di adu bertanding dalam pentas lebih luas, kebanyakan kalah mental. Walau ada juga figur-figur yang pantas dan layak dipertandingkan di ruang terbuka, mirisnya mereka sering tidak dilirik parpol.

Demokrasi Yang Diamputasi

Situasi kritis melanda demokrasi, ilustrasi (Foto Fahri Laudje)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Perjalanan demokrasi yang panjang bisa saja dilipat atau dipersingkat. Caranya yakni melalui settingan situasi darurat. Karena atas nama kedaruratan segala metode inkonstitusional dapat ditempuh. Negara dapat mengambil alih segalanya yang jadi milik rakyat. Dengan alasan untuk kemanusiaan, keamanan negara dan keselamatan praktek otoriter atau sentralistik dilakukan. Monopoli kekuasaan akhirnya terjadi lagi, setelah kita melewati Orba, kita kembali lagi ke belakang.

Situasi darurat itu sedang kita hadapi sekarang. Yang dinamakan ‘pandemi COVID-19’, rupanya ini istilah umum, sebagai konsinsus dari mana asalnya. Saya belum membongkarnya labih jauh, terserah proyeknya siapa. Sorotan kita adalah pada kondisi sosial yang kondusif dan praktek demokrasi yang selama ini kita rawat menjadi terganggu. Hanya karena pandemi semua alur demokrasi menjadi cukup dimudahkan. Bahkan akan mencapai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih anggota DPRD pun dimungkinkan.

Berbagai kemungkinan dan cela terhadap lahirnya penyelundupan kepentingan terjadi. Kondisi dimana masyarakat sedang khawatir diserang wabah COVID-19, tapi ada saja kelompok berkepentingan yang masih bercokol memanfaatkan situasi. Pilkada dipaksakan 9 Desember 2020, meski Indonesia masih berstatus darurat kesehatan. Indikasi demokrasi mulai mengancam kebebasan terlihat, rakyat yang menolak Pilkada digelar 2020 tidak digubris. Pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan nafas kita berdemokrasi malah seperti dilegalkan.

Demokrasi dalam bahaya, berada dibawa bayang-bayang dan ancaman COVID-19 sekaligus politisasi kesempatan. Di tengah darurat mereka yang punya modal masih tetap mejanlakan usahanya, para pembangku kepentingan yang menjalankan proyek juga nyatanya jalan, tak ada kendala berarti. Pengadaan APD, Sembako, Alkes, belum lagi pengadaan fasilitas teknologi yang menunjang pelaksanaan Pilkada melalui pendekatan virtual. Praktek terselubung dan mencurigakan mulai berlahan terungkap.

Sosialisasi pelaksanaan Pilkada, beberapa tahapan yang dilewatkan. Secara kelembagaan kini KPU mulai ‘bersuara’ mengirim sinyal Pilkada 2020 ditunda, karena gaji (honor) mereka belum terbayar. Pokoknya, Pilkada kali ini media daring menjadi andalan. Tak boleh lagi penyelenggara Pilkada sampai tingkat Kelurahan dan Lingkungan menjadi gaptek. Lantas apa relasinya dengan ‘kesehatan demokrasi’ kita?. Tentu perlu dilihat secara inklusif. Tidak boleh sempit melihat perkara ini.

Menuju pada kematian demokrasi situasi darurat ini bila tidak segera direorientasikan pada posisi awalnya. Dimana demokrasi menghendaki kebebasan berpendapat, keterlibatan publik, dan seterusnya. Sekarang malah diberi batasan, saksi parpol dan pengawas umum atau perwakilan publik misalkan dalam mengawasi rekapitulasi serta tahapan Pilkada 2020 bersifat terbatas. Seperti inilah yang kita sebut dengan praktek membabat demokrasi. Keberadaan demokrasi seolah berada dalam penyiksaan.

Proses demokrasi kita mulai diamputasi. Dari kampanye umum yang biasa dilakukan di lapangan terbuka dan gedung-gedung tertutup dengan jumlah massa yang padat, kini tidak seperti itu lagi. Aturan penyelenggara Pemilu (Pilkada) malah memberi pembatasan. Pihak penyelenggara hajatan demokrasi berusaha menertibkan masyarakat agar tidak terjangkit COVID-19, namun akhirnya mencederai demokrasi. Akhirnya kekuatan mempertahankan tradisi demokrasi dikalahkan dengan bahaya COVID-19. Luar biasanya penularan COVID-19 lebih berbahaya dari para pelaku kejahatan transnasional.

Dari aspek menjalankan demokrasi dengan ceria gembira dan suka cinta, kini disaat COVID-19 konsitituen sebagian cemas. Begitu kuatnya pemaksaan Pilkada dilaksanakan Desember 2020 rakyat tak kuasa menolaknya. Jika dianggap perlu, maka GOLPUT (Golongan Putih), memilih untuk tidak datang ke TPS dan tidak menggunakan hak pilihnya menjadi pilihan masyarakat. Makna demokrasi jangan dibuat menjadi terkikis hanya karena alasan darurat. Kalau berfikir untuk kemajuan bersama, sebaiknya situasi darurat dilewati dulu. Penanganan COVID-19 dimaksimalkan, setelahnya situasi kondusif barulah Pilkada Serentak dilanjutkan.

Tak boleh memanfaatkan situasi dengan mempolitisasi COVID-19. Demokrasi yang universal sebaiknya diapresiasi dengan cara-cara beradab, melalui praktek menunaikan kedaulatan masyarakat dalam Pilkada secara benar. Tanpa disadari kita telah memangkas hak-hak demokrasi rakyat. Ini termasuk tanda menuju pada otoritarianisme kekuasaan. Demokrasi malah menumbuhkan oligarki kalau begini yang dipertahankan. Intervensi, intimidasi dan pemanfaatan satu kelompok terhadap kelompok lain akhirnya tumbuh, tidak ada lagi protes, penolakan, perlawanan serta ‘pemberontakan’ atas nama kebenaran. Semua menjadi bungkam.

Sebagian rakyat mulai ditakut-takuti, atau sebagiannya lagi dibujuk untuk merasakan nikmatnya kekuasaan dan hidup bermewah-mewahan. Hasilnya kemudian, suara nyaring kritik terhadap praktek membonsai demokrasi menjadi hilang. Keberagaman disulap menjadi keseragaman dan kesamaan. Lahirnya kepemimpinan yang congkak, rakus dan memperbudak rakyat dengan alasan-alasan ketaatan hukum atau menghormati demokrasi.

Praktek demokrasi yang dianggap membawa petaka dan bahaya terhadap pemerintah akhirnya dipenggal. Proses amputasi pun memerlukan ‘kambing hitam’, akhirnya rakyat lagi yang dituduh pembangkang, subversif dan melakukan makar. Dengan logika kejam, pemerintah lebih baik memotong (mengamputasi) demi menyelamatkan rakyat banyak, dari pada membiarkan ‘penyakit’ (bisa jadi pemikir kritis) mengganas dan merusak kehidupan demokrasi. Ternyata, yang dilakukan itu hanya alibi disertai tuduhan untuk membunuh kebebasan rakyat dalam berdemokrasi.

Pilkada Darurat dan Spirit Politisi

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Hajatan demokrasi yang akbar dan akrab kita lewati diantaranya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020 para penyelenggara Pilkada mulai menyiapkan regulasi, segala perangkat demokrasi dihidupkan. Difungsikan dan sosialisasi dilaksanakan sebagian melalui pendekatan virtual. Selain itu, suprastaruktur politik seperti lembaga-lembaga negara telah memberi respon menunjang Pilkada di musim pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mulai dikerahkan agar suksesnya Pilkada. Tak lepas dari perdebatan publik, Pilkada darurat dinilai berbahaya. Melahirkan preseden buruk bagi pertumbuhan demokrasi kelak.

Kerinduan masyarakat atas tegak lurusnya peran dari infrastruktur politik seperti partai politik (political party), kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), komunikasi politik (media of political communication), jurnalis, pelajar dan juga tokoh politik agar mengakomodasi aspirasi publik, seperti tidak berjalan optimal. Bahkan, infrastruktur politik seperti menjadi supplier, supporter dan followers pemerintah. Tak mampu menjalankan peran strategisnya menjadi kelompok penekan atau penyeimbang.

Mari kita tengok sitausi Pilkada sekarang secara jernih. Antusiasme dan gelora semangat masyarakat untuk mendukung Pilkada di tengah badai pandemi, sedang mengalami kelesuan. Tidak mudah publik berpura-pura ‘aman’ dana situasi yang tidak aman. Kondisi abnormal inilah yang memicu kerisauan publik, membuat mereka tidak menyimak secara keseluruhan tahapan-tahapan Pilkada 2020. Hasilnya, ada esensi penting dari demokrasi yang tergeser. Mengalami bias, nilianya teralienasi karena bayang-bayang ancaman Covid-19.

Sementara itu, para politisi ‘pemburu’ kekuasaan tentu memanfaatkan momentum. Mereka tak mau kehilangan kesempatan untuk mencari ‘faedah’ keuntungan. Bagi politisi sejati, semua kesempatan adalah ruang demi memperoleh kepentingan. Meraih cita-cita politik akan mereka adaptasikan sebaik mungkin, tentu agar mereka lebih mudah membumikan misinya. Pilkada tentu bagian penting dari kontestasi kepentingan mereka para politik.

Tentu politisi tak terlalu mengambil pusing ancaman yang dihadapi masyarakat. Kesehatan dan keselamatan masyarakat bukan hal penting bagi mereka. Politisi tentu mengedepankan kepentingan pribadi serta kelompoknya, yang lain-lain itu hanyalah argumen pemanis semata. Bayangkan saja, walau tidak semua, jika politisi memanfaatkan semua ‘musibah’ sebagai langkah meloloskan kepentingannya, maka tentu humanisme menjadi tidak mendapat tempat apa-apa.

Yang diprioritaskan itu kemenangan meraih kekuasaan. Mengejar keuntungan materi menjadi lebih penting. Bukan apa-apa, politisi kebanyakan mereka menjadikan momentum politik sebagai pintu masuk untuk menjadikan hidupnya lebih kaya raya lagi. Mengeruk kepentingan memperkaya diri, baru setelah itu keluarnya dan kroninya, dan setelahnya lagi barulah masyarakat yang mereka pedulikan, ini gejala umum. Sekali lagi, meski tidak semua begitu. Itu sebabnya, masyarakat harus lebih ketat menyeleksi lagi siapa calon Kepala Daerah yang ada dipilih di Pilgub Sulawesi Utara (Sulut), Pilwako Manado dan Pilkada lainnya di seantero Sulut.

Ketika ditelisik, suasana batin para politisi juga sedang galau atas penyebaran Covid-19. Hal itu cukup dirasakan masyarakat, kecemasan atas penularan pandemi membuat masyarakat menjadi kurang ‘menikmati’ sajian demokrasi di tahun ini. Pilkada 2020 bisa dipastikan sebagai pesta demokrasi yang mendatangkan sunyi. Tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, Pilkada darurat membawa luka dan juga pilu bagi mereka yang menjadi ‘tumbal’ dari ketidakadilan penanganan Covid-19.

Perlu evaluasi serius nantinya. Biaya Pilkada darurat ini juga tidak sedikit. Apakah mereka penyelenggara Pilkada juga akan secara berjamaah berpotensi terjerat korupsi nantinya?. Indonesia sedang menghadapi bencana non-alam, darurat kesehatan begitu dirasakan imbasnya oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat kita yang menganggur (di rumahkan), kesulitan mencari nafkah, dan problematika lainnya yang hadir karena Covid-19. Namun, kepentingan politiklah yang mengabaikan semua itu. Pilkada tetap saja dilaksanakan, jeritan masyarakat agar Pilkada ditangguhkan dulu tidak didengar para pemangku kepentingan.

Kemelut Covid-19, Minimalisir Kontroversi dan Stop Stigma Sosial

Bung Amas (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berhasil merubah tatanan sosial kita. Hal tersebut terbukti dengan adanya destruksi kebudayaan dan ritual keagamaan yang dilestarikan selama ini, kini seolah-olah dikesampingkan. Kebiasaan masyarakat Desa dan bahkan yang di Kota dalam merawat keakraban, pratek gotong royong, ”mapalus”, kerja bakti, ”babari” dan prinsip kolektif yang dibangun melalui kesadaran filosofis Bhinneka Tunggal Ika, menjadi tercerabut.

Apalagi terhadap masyarakat yang daerahnya masuk zona merah atau klaster positif Covid-19. Mereka akhirnya tak dikunjungi keluarga, sahabat, serta relasinya yang berada di wilayah lain. Terisolasilah mereka. Covid-19 secara terang-benderang mengacaukan kondisi sosial kita. Polarisasi terjadi dimana-mana, sikap saling menjauh dan dikotomi dibangun. Dengan kalimat yang paling sederhana yakni social distancing, pemerintah mempelopori itu.

Kondisi ini seperti membenarkan kita bahwa gerakan sosial dan kolektifitas, belum diperlukan sekarang. Spirit demokrasi dari, oleh dan untuk masyarakat rupanya dibantah. Rasa senasip sepenanggungan, kering dan dikerdilkan pemerintah sendiri. Menjadi ironis gerak sosial kita hari ini. Belum lagi kebiasaan masyarakat beragama dalam melaksanakan ritual keagamaan.

Shalat berjamaah di Masjid, dilarang. Bagi pemeluk agama lain juga sama, pembatasan dan pelarangan beribadah di rumah ibadah dilakukan pemerintah. Sungguh kejam Covid-19 ini. Sepanjang sejarah, pandemi Covid-19 ini begitu brutal dan merubah mindset pemerintah, masyarakat, terlebih tokoh masyarakat yang menjadi kaki tangan pemerintah. Banyak pandangan soal stigma negatif Covid-19 juga mulai dimurnikan pemerintah, tapi caranya belum efektif diterapkan.

Fenomena penolakan jenazah positif Covid-19 yang dimakamkan mulai meluas di tanah air. Untuk konteks resistensi masyarakat (keluarga) yang tidak mau keluarnya dikuburkan dengan protap Covid-19 juga sedang meningkat eskalasinya. Salah siapa kalau hal ini terjadi?. Berarti pekerjaan rumah pemerintah kita masih bertambah. Ini tantangan sekaligus ujian bagi pemerintah. Respon dengan arif bijaksana dan ramah, jangan marah-marah.

Belum lagi, ada samar-samarnya pemikiran tentang mekanisme penetapan status postif Covid-19 terhadap pasien. Terkuat berbagai kasus yang dihadapi masyarakat, ada yang mengidap penyakit asam lambung, kecelakaan, penyakit jantung, dan penyakit kronis bawaan lainnya, malah ketika masuk ke Rumah Sakit mereka divonis Covid-19. Walau pun semua itu dilakukan dengan diagnosa dokter, tapi sekali lagi dalam perspektif masyarakat awam, hal ini masih perlu direngkan rinci oleh pemerintah dan stakeholder terkait.

Tujuannya meminimalisir simpang siur perbedaan tafsiran yang tajam. Silang dan beda pendapat yang sensitif di masyarakat terkait Covid-19. Menjadi akumulasi, sehingga kemudian membuncah memicu pertentangan. Alhasil terjadikan penolakan masyarakat. Bahkan di wilayah-wilayah tertentu mulai ada penolakan masyarakat secara massal. Mereka menolak rapid test. Ada yang menolak keluarganya ditetapkan positif Covid-19. Sebagian masyarakat kita juga mengambil keluarganya dari Rumah Sakit yang dinilai memiliki gejala Covid-19, untuk mereka makamkan secara sendiri.

Masyarakat yang menolak penguburan pasien Covid-19 dengan menggunakan peti jenazah juga masih ada, meski tidak banyak. Jangan diabaikan hal ini, boleh saja berpotensi menjadi resistensi massal. Letupan penolakan tersebut menandakan bahwa masyarakat mulai merasa terterror. Kepercayaan mereka terhadap pemerintah menurun. Belum lagi beredarnya berita-berita hoax terkait Covid-19. Pandemi Covid-19 melahirkan keretakan sosial di tengah masyarakat. Tak boleh disepelehkan juga berita-berita soal masyarakat positif Covid-19 yang tiap hari disajikan kepada masyarakat, ini mempengaruhi imun dan memicu kekhawatiran masyarakat.

Usulannya, pemerintah perlu mengkanalisasi pemberitaan. Rotasi dan intensitas pemberitaan media massa dan media sosial sebaiknya tidak rutin mengekspos tiap hari tentang Covid-19. Sebab, efek lainnya, hal ini dapat menambah kepanikan masyarakat, kegalauan membuncah. Kecemasan masyarakat makin bertambah dengan adanya rilis berita yang tiap harinya disampaikan media massa. Padahal upaya pemerintah menekan kecemasan publik. Meminta masyarakat tenang dan tidak perlu terlalu takut terhadap Covid-19, tapi sayangnya yang dilakukan pemerintah adalah pembiaran, bahkan memimpin untuk mengumumkan pasien Covid-19 tiap hari.

Begitu sangat kontraproduktif. Argumen, tindakan dan dalil-dalil pemerintah malah bertabrakan. Bagaimana jadinya di tengah bencana non-alam yakni darurat kesehatan, masyarakat malah ”diterror” dengan berita-berita yang membuat mereka jadi ketakutan. Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang, Jubir Gugus Tugas dari pusat sampai ke daerah-daerah harus mengevaluasi intensitas pres konferens yang dilakukan rutin tersebut.

Harusnya yang diperkuat itu pencegahan dan penanganan. Bukan pengumuman laporan hasil kerja yang lebih cenderung bersifat memamerkan prestasi kerja. Cara yang ditempuh ini malah menjelaskan bahwa Gugus Tugas Covid-19 tidak produktif dalam bekerja. Jika tiap hari ada pasen positif Covid-19, berarti secara terbuka membuktikan kalau Gugus Tugas Covid-19 sedang dilanda penyakit impotensi. Progres kerja Gugus Tugas Covid-19 itu bukan pada pameran pasien positif Covid-19.

Kerenggangan sosial yang terjadi kini bukan karena Covid-19, melainkan anjuran social distancing. Karantina dan isolasi juga menambah bermacam ancaman terhadap kenyamanan masyarakat. Sepertinya pemerintah kita berlebih dalam argumentasi, stok kata-kata yang mereka punya terlalu banyak, banyak over. Dalam level kerja, malah tidak menggembirakan. Meyakinkan publik dalam memberi pernyataan, tapi melemah dalam aktualisasi kerja.

Covid-19 melahirkan banyak kontroversi, juga stigma buruk. Ada juga kasus-kasus tertentu yang tidak sempat dipublikasi media massa, keluarga pasien Covid-19 memprotes kinerja tim medis di Rumah Sakit, karena tidak terbuka. Kejadian di beberapa daerah, tim Astronot (tenaga medis) dengan melibatkan oknum Polisi, lalu demi mengamankan mayat yang dianggap Covid-19 untuk dikuburkan dengan protap Covid-19, maka pihak keluarga diperlakukan kasar. Sungguh menyayat hati insiden tersebut.

Hal itu mengundang kebencian di tengah masyarakat. Tak hanya itu, stigmatisasi tentang keluarga yang pesien Covid-19 sering kita temui di masyarakat. Mereka dimarginalisasi, dikucilkan dan dijauhkan dari aktivitas bermasyarakat. Bagi saya, peristiwa seperti ini terjadi disebabkan lemahnya kerja pemerintah. Tentu bersama tim Gugus Tugas dalam mengedukasi masyarakat.

Kegiatan ritual bagi umat Islam misalnya disaat keluarganya yang meninggal. Kini di musim pandemi, karena menghindari kerumunan, maka tak ada lagi Takziyah. Meski ada argumentasi yang berkembang bahwa bagi pasien terpapar Covid-19 dan telah meninggal, maka virusnya tidak lagi menyebar, virus pun ikut mati. Namun, itu rupanya tidak berlaku, di Indonesia meski pasien yang meninggal Covid-19, tetap dijauhkan dari proses penguburan seperti yang biasanya dilakukan. Akhirnya Almarhum/Almarhumah tidak didatangi keluarga besarnya, teman, tetangga dan suadaranya.

Dapat dikatakan, kinerja Gugus Tugas Covid-19 harus dibenahi. Apalagi mereka bekerja dengan imbalan. Wajiblah mereka bekerja serius. Jangan alergi kritik, jangan manja. Karena mereka tentu mendapat dana yang datangnya juga dari masyarakat. Gugus Tugas Covid-19, bukan menjadi relawan dan bekerja gratisan. Sehingga kemudian, bila kerjanya kurang maksimal, masyarakat layak marah dan mempertanyakan kerja mereka. Beda situasinya jika Gugus Tugas Covid-19 ini kerja swadaya dan tidak diberi upah dari masyarakat.

Kalau mau jujur, tim Gugus Tugas Covid-19 juga harus publikasikan berapa besaran gajinya ke masyarakat. Jangan membangun image  seolah-olah mereka bekerja tanpa ada uang penghargaan. Para Gugus Tugas yang di daerah yang digaji melalui APBD juga harusnya mempublikasikan berapa besarannya. Jangan lagi hal-hal seperti ini menjadi rahasia. Hapus stigma pada ODP, PDP merupakan pekerjaan kita bersama, karena pasien positif Covid-19 dan jenazah Covid-19 bukanlah aib bagi masyarakat, terlebih keluarga.

Bukan hanya tugas para medis menjadi front line (lini depan) dalam mengatasi dan melawan Covid-19. Melainkan kita semua, seluruh elemen anak bangsa Indonesia. Darurat kesehatan ini menyusahkan kita semua. Terlebih lagi bagi masyarakat yang mata pencaharian atau berprofesi sebagai buruh, karyawan dan pekerja serabutan. Tidak bekerja, tak mendapatkan uang. Amanlah mereka yang menjadi abdi negara (ASN/PNS), tapi bagi masyarakat lain di luar TNI dan POLRI, di luar karyawan/pegawai BUMN/BUMD, tentu terancam dengan kemiskinan dan kelaparan. Salam akal sehat, mari kita jaga kewarasan. Jangan lestarikan dan dramatisir kepanikan masyarakat.

iklan1