Tag: bung karno

Pemerintah Sosialisasikan Perpustakaan Proklamator Bung Karno

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah menganggap penting dalam membangkitkan rasa dan semangat nasionalisme. Untuk itu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara yang bekerja sama dengan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno melaksanakan sosialisasi bagi generasi muda.

Tujuan utama kegiatan yang dihelat di Graha Gubernuran Rabu (15/08/2018) , adalah upaya pemerintah menjaga dan membangun semangat nasionalisme bagi generasi muda melalui peran perpustakaan terlebih nilai-nilai yang ada di setiap tulisan sang proklamator yang tersimpan di perpustakaan yang di resmikan Presiden RI Megawati di Blitar Jawa Timur tahun 2004.

Kegiatan yang dirangkai dengan sosialisasi Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dalam sambutan yang di bawakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jani Lukas dapat memberikan pencerahan dalam menciptakan generasi muda yang hebat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, DR Suyatno.(Cat)

Kisah SONI SUMARSONO Temukan Foto BUNG KARNO

Sonni Sumarsono menerima foto Bung Karno (FOTO Ist)

MAKASSAR, Suluttoday.com – Usai sholat subuh  Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono (SS) meninjau kawasan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jendral Sudirman, Makassar, Jumat (18/05/2018). Ruang pertama yang disasar mantan penjabat Gubernur Sulawesi Utara adalah kamar Bung Karno.

Kamar ini memang tempat menginap Presiden RI pertama dulunya setiap berkunjung ke Makassar.  Ruangan kamar ini memiliki luas sekira 6 x 6 meter. Kendati jarang dipakai, “Kamar Presiden” itu selalu dibersihkan staf rumah tangga.

“Setiap hari kami bersihkan, kendati tidak dipakai,” ujar Dodi, Kasubag Rumah Tangga Rujab Pemprov Sulsel.  

Nah, tatkala meninjau Jumat itu, Sumarsono membuat kaget penghuninya. Kebetulan saat itu, Berty Mendur yang pernah menjadi Staf Ditjen Bangda Kemendagri saat Sumarsono sebagai Sesditjen, menginap di kamar bersejarah ini. Setelah berbincang tentang pertemanan mereka, tercetuslah ide oleh Sumarsono untuk mencari foto atau lukisan dari Sang Proklamator Republik Indonesia tersebut.

“Berty, mohon kamu cari foto atau lukisan Bung Karno. Jika dapat saya mau letakkan di ruangan ini,” kata Sumarsono. 

Hari pun berlalu. Senin (21/05/2018), malam usai taraweh di Mesjid Rujab, Sumarsono melepas operasi gabungan 150 Satpol PP Magotama Sulsel. Magotama adalah akronim dari Makassar, Gowa, Takalar dan Maros. 150 anggota Satpol PP yang ikut apel memang berasal dari Magotama itu.

Operasi ini bertujuan untuk memberi rasa nyaman kepada warga. Uniknya, Sumarsono ikut mengantar operasi gabungan ke lapangan. Menumpang truk pengendali massa (dalmas), Sumarsono ditemani Pj. Sekda Sulsel Tautoto, Kasatpol-PP Mujiono serta Ketua Bappeda Sulsel Jufri Rahman menyertai rombongan Satpol-PP hingga ke kawasan Pantai Losari.  

Usai menikmati Pisang Epe, Saraba dan Roti Bakar, Sumarsono bergegas pulang. Tak disangka, di sudut lain Pantai Losari ada pelukis yang pameran dan menjajahkan puluhan lukisan. Anehnya, di situ terpajang salah satu lukisan yang dicari Sumarsono. Yaitu lukisan wajah Bung Karno. Setelah bertanya kepada sang pelukis, apakah lukisan tersebut bisa dibeli, sang pelukis malahan mau memberikan secara gratis

. Namun Sumarsono yang sempat dipercayakan memimpin ibukota Negara Republik Indonesia ini menolak. “Boleh saya bawah asal bayar,” desak Soni, panggilan akrab Dirjen Otda Kemendagri ini.

“Yah oke pak. Tiga ratus ribu saja,” tawar sang pelukis.

Melalui staf khusus Ferry Rende, terjadilah transaksi pembayaran secara langsung dengan pelukis Siswadi Abustam. “Fer, pasang di Kamar Bung Karno ya,” kata Wakil Ketua Umum PA GMNI itu. Kini, lukisan Bung Karno yang diimpikan Soni, sudah terpasang di Kamar Presiden di kamar Bung Karno Bung Karno. (*/Cat)

Untuk Kemerdekaan Palestina, SOEKARNO Pernah Beri Dukungan Lantang

Soekarno (Foto Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Dukungan Soekarno terhadap kemerdekaan Palestina tak terbantahkan. Sang proklamator secara lantang dan konsisten melawan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Dukungannya pun bukan sekedar lewat kata-kata, melainan dengan aksi nyata.

Seperti diberitakan media massa lainnya, satu kalimat menggugah yang menggambarkan perjungan Indonesia membantu Palestina meraih kemerdekaannya terlontar dari mulut Soekarno.

“Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel,” katanya pada tahun 1962.

Selain banyak hal, satu yang menjadi kekuatan dan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan Palestina adalah peran penting Palestina dalam kemerdekaan Indonesia. Tercatat dalam sejarah, 6 September 1944, mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, secara terbuka mendukung kemerdekaan Indonesia.

Di dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri buah pikiran M Zein Hasan Lc Lt, tertulis bahwa Syekh Muhammad Amin Al Husaini menyebarkan seruan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio dan lainnya. bahkan, di jalanan Palestina turut digelar aksi solidaritas dukungan kepada Indonesia oleh masyarakat Timur Tengah.

Menggugahnya lagi, seorang saudagar Palestina, Muhammad Ali Taher, yang turut membantu perjuangan kemerdekaan Indonseia mengatakan, “Terimalah kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia.”

Semua itu terjadi sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1994. Lantas, ketika Indonesia hendak mengukuhkan sebagai negara berdaulat pun Palestina lah yang terus aktif memberi dukungan nyata.

Saat itu, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia dan mendorong Mesir untuk melakukan hal serupa. Pengakuan kedaulatan dari Mesir dan Palestina di tahun 1947 itu merupakan buah diplomasi H Agus Salim melalui jaringan Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Palestina.

Semenjak itu, banyak negara kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk Israel. Namun, sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina, Israel tak pernah mendapat tempat di Indonesia.

Ketika Israel ingin membuka kantor kedutaan di Indonesia, Soekarno tak memberi respon meski Moh Hatta secara pribadi hanya membalasnya dengan mengucapkan terima kasih tanpa menawarkan hubungan diplomatik.

Perjuangan Bung Karno untuk mendukung Kemerdekaan Palestina berlanjut di ajang Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1953. Seokarno pun menolak Israel mengikuti acara yang digagasnya tersbut. Dalam pandangannya, Israel yang didirikan atas bantuan Inggris dinilai sebagai kolonilisme baru yang mengancam perdamaian dunia.

Kemudian, masih dikutip dari sindonews.com, pada KAA 1955, Bung Karno mengundang Palestina untuk turut serta meski negara tersebut belum diakui merdeka. Mufti Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini datang sebagai perwakilan Palestina.

“Kolonialisme belum mati, hanya berubah bentuknya. Neokolonialisme itu ada di berbagai penjuru bumi, seperti Vietnam, Palestina, Aljazair, dan seterusnya,” kata Soekarno dalam acara tersebut yang terus dikenang.

Pidato Bung Karno ini bergaung hingga ke tanah Palestina. Seruannya pun lantang menginspirasi tokoh pejuang kemerdekaan lainnya, Yasser Arafat.

Pasca KAA, Indonesia dan Palestina semakin solid. Selanjutnya, perjuangan nyata Bung Karno bahkan tak hanya di bidang diplomasi politik, tetapi juga turut serta di bidang lainnya, seperti olahraga.

Tahun 1957, Indonesia hampir bisa melenggag ke Piala Dunia 1958 di Swedia andai Indonesia bermain di putaran kedua. Namun Indonesia memilih mundur dan tak melanjutkan ke putaran kedua. Alasannya di putaran kedua Indonesia satu grup dengan Israel. Maka, daripada satu lapang dengan Israel, Indonesia memilih mundur.

Maulawi, mantan kiper Timnas Indonesia sekaligus ajudan Soekarno menyebut mundurnya Timnas Indonesia itu karena diperintahkan oleh Soekarno.

“Itu sama saja mengakui Israel,” kata Maulawi menirukan ucapan Soekarno, dikutip dari sindonews.com yang melansir dari Historia. “Ya kita nurut. Nggak jadi berangkat.”

Dukungan kepada Palestina pun ditunjukkan Bung Karno ketika Jakarta jadi tuan rumah Asian Games IV tahun 1962. Saat itu Indonesia tak memberikan visa kepada kontingen Israel dengan alasan tak mempunyai hubungan diplomatik. Indonesia pun diskors denganbatas waktu yang tak ditentukan oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Mendapat skorsing, Indonesia justru semakin tampil berani dan lantang menyuarakan dukungn kepada Palestina. Bung Karno lantas membentuk olimpiade tandingan yang diberi nama Ganefo (Games of the New Emerging Forces). Bung Karno pun memerintahkan Komite Olimpiade Indonesia keluar dari IOC.

“Sebagai jawabannya Soekarno membentuk Ganefo pada 1963 yang menjadi pertanda kebesaran bangsa ini dan pertanda ketidaktergantungan pada kekuatan-kekuatan dunia yang ada,” tulis John D Legge dalam buku Sukarno: Biografi politik, seperti dikutip dari suratkabar.id.

Di akhir masa kepemimpinannya, setelah peristiwa G-30S/PKI, Bung Karno tak pernah berhenti menyuarakan kemerdekaan Palestina.

“Kita harus bangga, bahwa kita adalah satu bangsa yang konsekuen terus. Bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa antiimperialisme, tetapi juga konsekuen terus berjuang menentang imperialisme. Itulah pula sebabnya kita tidak mau mengakui Israel!” tegas Soekarno, sebagaimana dimuat dalam Revolusi Belum Selesai. (*/TimST)

Sepakbola LIPESIA Hentak Klabat 15 Desember

Fery A. Keintjem, SE, Ak menerima SK Panitia (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Liga Pekerja Indonesia (Lipesia) tingkat Sulawesi Utara (Sulut) direncanakan bergulir tanggal 15 Desember 2017. Ketua Panitia, Fery A. Keintjem, SE, Ak menjelaskan, kegiatan ini merupakan program Presiden RI, Joko Widodo melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI.

“Kita akan gelar penyisihan untuk tingkat Propinsi Sulut, yang akan di ikuti perusahaan swasta, BUMN dan BUMD di Sulut. Saat ini sudah ada 15 perusahaan yang menyatakan kesediaan ikut,” jelas Keintjem usai menerima SK Panitia dari Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulut di kantor Disnakertrans Sulut, Kamis (30/11/2017) lalu.

Dirut PD Pasar Manado ini menambahkan, untuk penyisihan tingkat Propinsi akan di gelar di stadion Klabat dalam memperebutkan piala Gubernur, piala Walikota Manado dan piala Kadisnakertrans Sulut. Sementara Koordinator Provinsi (Korprov) Lipesia Sulut, Feliks Lasut menjelaskan, tim yang lolos akan mewakili Sulut ke tingkat regional Sulawesi. Selain itu, Sulut bisa juga ditunjuk jadi tuan rumah tingkat regional Sulawesi.

“Nantinya tim yang lolos dari regional akan mewakili Sulut ke babak final di tingkat Nasional. Babak final akan digelar di Gelora Bung Karno bulan Mei dalam rangka memperingati hari Buruh atau May Day. Sedangkan tingkat nasional memperebutkan piala Presiden RI, Joko Widodo,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulut, Ir. Erni B. Tumundo, M.Si berharap agar panitia mempersiapkan dengan matang Lipesia Propinsi Sulut.

“Dibawah kepemimpinan Ketua Panitia bapak Fery Keintjem, SE, Ak, saya berharap Lipesia tingkat Propinsi Sulut ini bisa berjalan dengan baik,” harap Tumundo. (don)

PRD Pertegas Bumikan PANCASILA, Tak Boleh Terkubur Banjir Bandang Liberalisasi

Agus Jabo Priyono (Foto Ist)

DALAM pidato di PBB tahun 1960, Bung Karno menyampaikan bahwa semua bangsa memerlukan “sesuatu” konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya, atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu ada dalam bahaya. Bagi bangsa Indonesia, yang dimaksud Bung Karno, dengan “sesuatu” tersebut adalah Pancasila.

Dan saat ini, ”sesuatu” yang menjadi konsep berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, setelah beberapa waktu terkubur oleh banjir bandang liberalisasi, tiba-tiba muncul kembali, menjadi perbincangan, menjadi perdebatan hangat, bahkan telah kembali diuji kesaktiannya. Pancasila dengan “wujud” seperti apakah yang muncul sekarang ini? Hal ini sangat penting untuk dijawab, agar “sesuatu” atau “konsepsi” yang mau dijalankan tersebut menjadi jelas, tidak multi tafsir, dan dapat dioperasionalisasikan.

Untuk itu memahami sejarah, latar belakang serta tujuan dari lahirnya Pancasila tersebut menjadi penting, termasuk memahami pemikiran tokoh-tokoh penggalinya. Agar Pancasila tidak mengawang-awang, tidak keluar kontek dari ruh, serta semangat yang menjiwai Pancasila itu sendiri, serta bisa diterapkan dalam situasi sekarang, untuk menjawab persoalan-persoalan yang semakin komplek.

Dalam perjuangan pembebasan nasional melepaskan diri dari cengkeraman Feodalisme, Imperialisme maupun Fasisme, Pancasila adalah anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia, sebagai Pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam menjaga perdamaian dunia.

Pancasila lahir di saat dunia sedang gonjang ganjing akibat perang dingin, terbelah, antara blok Barat yang Kapitalis dan blok Timur yang Komunis. Di antara dua blok tersebut, Indonesia yang berlandaskan Pancasila, dengan beberapa negara lainnya menjalankan politik bebas aktif, dengan membangun poros Non Blok. Bung Karno menegaskan bahwa “sesuatu itu kami namakan Panca Sila” atau Lima Sendi Negara Indonesia. Lima Sendi itu tidaklah langsung berpangkal pada Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence.

Artinya bahwa Pancasila bukan Kapitalis ataupun Komunis.

Implementasi Pancasila secara kongkrit bisa tercermin dari pembangunan kehidupan (haluan) ekonomi, politik serta sosial budaya, yang dituangkan dalam bentuk UUD, UU serta aturan-aturan yang berlaku. Konsep negara Pancasila, pernah dilaksanakan pada jaman Bung Karno (setelah Dekrit 1959) dengan Trisakti nya dan pada masa Orde Baru dengan Triloginya.

Pada masa Bung Karno ataupun Suharto, walaupun sama-sama menjadikan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD Proklamasi 1945 sebagai landasan konstitusional, penerapan Pancasila dalam kehidupan ekonomi nasional ada perbedaan yang sangat tajam, Bung Karno dengan prinsip “Berdikari”, menjadikan BUMN, ekonomi kerakyatan serta swasta nasional maupun domestik sebagai Soko Guru Ekonomi.

Go to hell with your aid!  

Pada masa Bung Karno, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, telah dirumuskan konsep pelaksanaan Pancasila, yaitu Manipol USDEK, Manifesto Politik : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional. Manipol Usdek adalah intisari dari Pidato Presiden Soekarno, 17 Agustus 1959, yang kemudian disyahkan oleh MPRS tahun 1960, menjadi GBHN.

Konsep pembangunan ekonomi nasional dipertegas oleh Bung Karno pada Pidato yang berjudul DEKON, 28 Maret 1963, sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 UUD Proklamasi 1945, DEKON menegaskan bahwa Manifesto Politik serta pedoman-pedoman pelaksanaannya telah menetapkan strategi dasar (basic strategy) ekonomi Indonesia, yang menjadi bagian mutlak dari pada strategi umum Revolusi Indonesia.

Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, maka dalam tahap pertama kita harus menciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa-sisa Imperialisme dan bersih dari sisa-sisa Feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, yaitu tahap ekonomi Sosialisme Indonesia, sistem ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa “exploitation de l’homme par l’homme”.

Dalam masyarakat Sosialis Indonesia tiap-tiap orang dijamin akan pekerjaan, sandang-pangan, perumahan serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak. Susunan ekonomi yang demikian inilah yang harus menjadi tujuan segenap kegiatan ekonomi kita, yang harus menjadi tujuan tiap-tiap putera Indonesia (selengkapnya silahkan baca DEKON, 1963). Itulah gambaran singkat konsepsi Pancasila pada masa Bung Karno, masa transisi pengambilalihan modal asing ke dalam negara Indonesia, dan pada tahun 1963, hampir 80 persen modal asing tersebut sudah diambil alih.

Pada masa itu, siapapun yang mengganggu jalannya revolusi digolongkan sebagai kaum kontra revolusi. Sedangkan Pak Harto dengan konsep Triloginya, yaitu pertumbuhan, keamanan dan pemerataan, walaupun masih ada batasan tertentu, menjadikan modal asing serta hutang sebagai instrumen utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Konsep pertumbuhan mulai menjadi mainstream dalam pembangunan ekonomi, investasi asing mulai masuk kembali ke bumi Indonesia. Untuk mengamankan ekonomi nasional tersebut, sistem politik dibangun dengan menjadikan UU Politik sebagai alat kontrol partisipasi politik rakyat dengan konsep massa mengambang, disertai dengan instrumen represif, baik idiologis maupun fisik.

Perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Suharto terjadi perubahan “idiologi negara” dari Pancasila yang “berdikari” menjadi Pancasila ”tergantung modal asing”. Siapapun yang mengganggu sistem Orde Baru adalah musuh negara, akan digebuk. Pasca berakhirnya perang dingin dengan runtuhnya Sovyet, menjadikan kapitalisme kehilangan lawan yang seimbang. Dunia masuk ke dalam era Globalisasi, dengan memposisikan negara-negara kapitalis di bawah kendali AS, menjadi penguasa serta polisi dunia.

Namun sehebat-hebatnya sistem kapitalisme, tetap saja memiliki kontradiksi, yaitu over produksi dan persaingan. Saat ini dunia sedang dilanda persoalan sistemik, gembong Kapitalisme, Inggris dan AS sedang mengalami goncangan di tengah meroketnya dominasi RRC.

Sedangkan situasi dalam negeri kita, sejak tahun 1998, terjadi “reformasi idiologi Pancasila” menjadi “Pancasila Liberal Kapitalistik”, perubahan tersebut ditandai dengan perubahan UUD Proklamasi 1945, menjadi UUD amandemen 2002. Liberalisme telah membuat ruang yang sangat luas bagi para kapitalis, baik asing maupun komprador menguasai perekonomian nasional, akibatnya kesenjangan sosial semakin tajam.

Laporan Bank Dunia tahun 2015 berjudul ”Indonesia Rising Divide” menyebut ketimpangan ekonomi di Indonesia termasuk tercepat dan tertinggi di Asia. Dalam 15 tahun, rasio gini Indonesia meningkat tajam dari 0,30 (2000) menjadi 0,42 (2015). Laporan tersebut mengakui, kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 15 tahun itu sangat menakjubkan, tetapi sebagian besar kue ekonomi jatuh ke tangan segelintir orang saja.

Hanya 20 persen masyarakat terkaya yang menikmati pertumbuhan ekonomi, sedangkan 80 persen (sekitar 205 juta orang) tersingkir dari kehidupan ekonomi. Laporan terbaru Oxfam dan Infid makin memperkuat kenyataan pahit tersebut. Dalam laporan berjudul ”Menuju Indonesia yang Lebih Setara” itu disebutkan, peringkat ketimpangan di Indonesia berada di posisi enam terburuk di dunia.

Tak hanya itu, laporan itu juga menyebut kekayaan 4 orang terkaya Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 40 persen atau 100 juta penduduk termiskin Indonesia. Kemudian disebutkan, sebanyak 49 persen dari total kekayaan Indonesia dikuasai hanya oleh 1 persen warga terkaya, termasuk 4 orang terkaya tadi. Sementara 51 persen sisanya diperebutkan oleh 99 persen penduduk.

Dua laporan itu membongkar omong-kosong liberalisme tentang kekayaan yang menetes (trickle down effect). Agenda liberalisasi seperti privatisasi,investasi, perdagangan bebas, pemangkasan subsidi, dan berderet-deret kebijakan lainnya, hanya menjadikan segelintir orang menjadi semakin kaya-raya, di sisi lain mayoritas orang jatuh dalam kemiskinan.

Fakta ketimpangan tersebut, akan menjadi bahaya laten bagi bangsa dan negara Indonesia, menyebabkan kecemasan, keresahan, ketegangan sosial di tengah masyarakat, jika meletus dan tidak terpimpin akan sulit untuk dikendalikan. Harapan besar Bangsa Indonesia bisa “berdikari” agar kesejahteraan sosial bisa terwujud, kembali memuncak pada Pilpres 2014, harapan akan perubahan sistemik begitu tinggi. Mengguncang langit dan bumi Nusantara!.

Rakyat sudah ”pasrah bongkok an” kepada Presiden terpilih untuk memimpin perubahan, namun impian perubahan itu belum kunjung datang, kesabaran kembali diuji, jalan liberal kapitalistik masih tetap menjadi haluan negara, menempatkan Kapitalis menguasai serta mengatur kehidupan ekonomi, politik serta sosial budaya. Pancasila yang tiba-tiba ”bangun” di tengah gemuruh gelombang liberalisasi, ketimpangan serta keresahan inj, jangan sampai menimbulkan kecurigaan sesama anak bangsa, serta menjadi banyak versi, tergantung kepentingan politik masing-masing kelompok, maupun kepentingan penguasa negara.

Pancasila harus dikembalikan pada tempat yang sebenarnya, menjadi ”sesuatu” bagi bangsa Indonesia seperti yang disampaikan Bung Karno di depan Sidang Umum PBB tahun 1963. ”Sesuatu” itu adalah ”konsepsi” yang bulat dan utuh, sebagai filosofi, dasar, alat pemersatu sekaligus bintang arah bagi bangsa Indonesia. Sesuai dengan cita-cita awal pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semangat serta prinsipnya termaktub dalam Preambule UUD Proklamasi 1945.

Yaitu Pancasila yang menjadi anti thesis dari Feodalisme, Kapitalisme, Imperialisme, Liberalisme dan Fasisme, maka wujud negara Pancasila adalah negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sebagai prasyarat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur, lahir batin. Liberalisme yang bertolak belakang dengan Pancasila, menemukan basis ”konstitusionalnya” sebagai sistem ekonomi dan politik, setelah UUD Proklamasi 1945 diamandemen menjadi UUD 2002, padahal fakta telah menunjukkan, alam liberal telah menjadikan kehidupan bangsa Indonesia dihantui kecemasan, miskin serta timpang.

Maka sebagai langkah kongkrit untuk mengoperasinalkan Pancasila, harus dimulai dengan mengubur UUD 2002 yang liberal kapitalistik tersebut, dengan konsensus nasional, menyusun kembali UUD yang sesuai dengan kondisi objektik perkembangan masyarakat Indonesia, maupun perkembangan dunia, dengan tetap dilandasi semangat Preambule UUD Proklamasi 1945, yang di dalamnya termaktub Pancasila sebagai Dasar Negara.

Dilanjutkan dengan langkah pollitik, membredel semua produk UU liberal, digantikan dengan UU yang sesuai dengan semangat Trisakti untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang adil makmur. Memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi agar selamat, itulah jalan yang harus kita lewati bersama, kita kembali memiliki ”sesuatu” atau “konsepsi” sebagai dasar dan arah bagi kita bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya.

Mari kita Menangkan Pancasila, sebagai pedoman dalam peri kehidupan, sebagai azimat yang sakti mandraguna bagi bangsa Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, bermartabat, adil makmur, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Dan jangan sampai Pancasila hanya menjadi alat kekuasaan semata, seperti yang dilakukan oleh rezim sebelumnya.

Hanya di atas keadilan serta kemakmuran, taman sari Bhineka Tunggal Ika akan kokoh dan lestari di bumi Pertiwi ini. 

Hentikan Liberalisme, Wujudkan Kesejahteraan Sosial, Menangkan Pancasila!.

Salam Gotong Royong.

 

Oleh : Agus Jabo Priyono (Ketua Umum KPP PRD)
iklan1