Tag: bustamin amas mahmud

Dialog KNPI Manado, Media dan Stabilitas Sosial Politik Bagian Terintegrasi

Wakil Ketua PWI Sulawesi Utara disaat memaparkan materi (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Membahas tema: ”Profesionalisme Pers dan Netralitas Media dalam Menjaga Stabilitas Sosial Politik Sulawesi Utara di Era Sosial Media”, pengurus KNPI Kota Manado menghadirkan tiga narasumber dalam Dialog Publik, diantaranya; DR (C) Edwin Moniaga, SH.,MH (Akademisi Unsrat), Aswin Donald Lumintang, S.Sos (Ketua PWI Sulut) dan Amas Mahmud, S.IP (Sekretaris KNPI Manado).

Narasumber dipandu oleh Charles Brando Talumingan, pengurus KNPI Manado selaku moderator. Aswin yang juga wartawan senior di Koran Tribun Manado menyentil terkait pentingnya peran media menjaga sinergitas antara kerja-kerja jurnalisme dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Dikatakannya lagi bahwa profesionalisme pers merupakan suatu keharusan yang dijalankan para wartawan.

”Media harus dan jurnalis harus berpedoman pada kode etik jurnalistik, serta UU Pers, memang diakui dalam tugas peliputan jurnalis, kemudian dengan kerja keredaksian seringkali terdapat permasalah. Namun, hal itu mampu dicarikan solusinya, memang tatantang media massa saat ini diantaranya juga karena hadirnya media online atau sosial media, untuk itu para jurnalis wajib dan kokoh menjalankan aturan yang ada, sekaligus menjaga independensinya. Media dan stabilitas sosial politik itu terintegrasi (satu kesatuan) sehingga hubungannya harus dijaga dengan baik,” ujar Aswin yang juga pengurus GAMKI Manado ini tegas.

Sekretaris DPD KNPI Manado saat memaparkan materi (Foto Suluttoday.com)

Sementara itu, Amas Mahmud selaku pembicara kedua memaparkan bahwa KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda juga memposisikan dirinya sebagai agenda perubah yang memiliki tanggungjawab sosial mencerdaskan masyarakat dalam hal membaca atau mengkonsumsi pemberitaan media di era sosial media. Amas pun menyentil pentingnya masyarakat tidak terprovokasi dengan media hoax yang memberi dampak merusak persatuan nasional.

DR (C) Edwin Moniaga, SH.,MH ketika memberikan pemaparan materi (Foto Suluttoday.com)

”Pengaruh media itu sangat signifikan terhadap cara pandang masyarakat, oleh karena itu pentingnya di era keterbukaan arus informasi saat ini masyarakat harus dibekali dan di edukasi untuk menjadi konsumen (pembaca, pendengar atau penonton) berita yang selektif. Apalagi, kita banyak kasus yang kita dapati dilapangan hanya karena informasi yang tidak valid (hoax) membuat masyarakat salah paham dan saling konflik, disinilah peran pemuda (KNPI) memberi pencerahan, menetralisir adanya permasalahan yang diakibatkan pengarus medsos, pemuda dalam desiminasi informasi dan ini juga menjadi program KNPI Kota Manado,” tutur Amas yang juga menambahkan KNPI Manado akan membuat wibsite Peninjauan.com.

Sesi foto bersama usai dialog publik (Foto Suluttoday.com)

Dari perspektif akademis, Edwin Moniaga mengantar tentang perlunya media bertindak profesional. Edwin juga melakukan kilas balik sejarah bahwa dalam kancah Nasional perkembangan media massa saat ini cukup berbeda dari era-era sebelumnya. Dimana saat ini media telah mendapatkan kemerdekaannya, namun kemerdekaan yang dimaksudkan adalah kemerdekaan yang bertanggungjawab.

Kegiatan KNPI Manado kali ini diselenggarakan di hotel Travello Manado, dengan menghadirkan para aktivis GMKI, HMI, BEM Unsrat, Badan Tadzkir FISPOL Unsrat, mahasiswa UTSU, pengurus HMI-MPO cabang Manado, pengurus IMM Sulawesi Utara dan para siswa SMA.(Ikhy)

Mereduksi Politik Jahilia, Gagasan Memperkuat Politik Kebangsaan

Bustamin Wahid (Foto Ist)

Bustamin Wahid (Foto Ist)

Oleh Bustamin Wahid
Penulis Lepas & Pedagogik Universitas Muhammadiyah Sorong

Jangan dulu kita berfikir tentang kegagalan,
Tetapi mari kita selamatkan Negara ini dari gagal berfikir.
[diriku sendiri]

2016 berlalu memberikan kita banyak catatan penting, terlebih politik kenegaraan. Ruang publik politik menjadi pembahasan suci karena keterlibatan Al-Kitab sebagai diskursus politik dikalangan elit dan rakyat jelata ikut angkat bicara. Hembusan dan fenomena politik yang tidak bijak bisa menghantar kita kepada titik yang tidak modern, tidak rasional, terbelakang, nihil, dan fatal.

Belum lagi sebagian perilaku para pengambil keputusan di Negeri ini, memiliki sikap brutal, kuno, terbelakang dalam berfikir, korupsi, kolusi, nepotisme, rasis, sentimental, diskriminasi, subordinasi, perampokan, kejahatan, premanisme, begalisme, pembunuhan, pelanggaran HAM, TKI/TKW menjadi ajang bisnis, pengampunan pajak bagi konglomerat bengis. Sikap dan tindakan bodoh di Negara hukum dan modern menunjukan bahwa kita berada pada titik kejahiliaan baru. Settingan media sosial yang menciptakan turbulensi dan peperangan antar etnis pun disajikan dimana-mana. Titik kebencian yang seharusnya hanya berada pada personal dan kelompok yang mengeksploitasi dan rakus terhadap sumber daya alam negara ini justru menjadi membias lawan bersama.

Catatan di Obi Maluku Utara dihangatkan dengan berkibarnya simbol nagara asing (RRC) dilingkaran perusahaan. Masyarakat Gebe (Halamahera Tengah) ikut tergerak untuk memperjuangkan hak-haknya yang menurut mereka telah direbut oleh investor/perusahaan. Investor/perusahaan hadir sebagai penggoda dan perayu materialisme sesat dengan berbagai macam janji-janji kesejahteraan sosial yang diberikan “Program CSR”. Kesadaran mulai muncul untuk melawan pihak investor/perusahaan yang terus melakukan eksploitasi, surat cinta untuk presiden Jokowi pun dibaca sebagai langkah kritik terhadap kekuasaan yang menghabiskan waktunya untuk menghadirkan kesejahteraan.

Institusi kenegaraan yang atributnya digunakan adalah notabene hasil dari kumpulan uang rakyat (pajak). Betapa baiknya rakyat yang tanpa keluhan membayar pajak tanpa toleransi, kita rakyat didikte dengan kekuasaan untuk mengikuti apa yang penguasa mau. Penagihan pajak dikampung-kampung bermental seperti rentenir atau debt collector, ini republik Indonesia bapak fase pengumpulan upetinya sudah selesai tanpa dasar hukum hanya dasar hegemoni kekuasaan.

Kata lawan bukan berarti makelar, nalar kenegaraan kita harus sadar ketika ada masalah yang muncul seharusnya ada yang berada pada titik yang berbeda untuk mengkritik dan mengawal. Kita bersepakat kalau ada yang berbeda berarti meraka adalah oposisi loyal terhadap Negara (baca: Ibnu Khaldun). Negeri ini masih banyak agenda yang harus diselesaikan, pemerintah jangan pernah alergi untuk mendapat kritikan dan masukan dari publik. Rakyat punya hak bicara dan hak tidak percaya kapada pemimpin yang tidak mampu mengejewantahkan janji-janji politiknya.

Lawan!; adalah Antitesis bukan makelar

Di 1 januari 2017. Harus Indonesia baru dan dewasa untuk berfikir, kata ini harus kita tunjukkan kepada penguasa di Negara ini “pengambil kebijakan”. Negeri ini tidak mau kembali kepada fase kebodohan dan penjajahan, nan jika tidak bisa melampaui masa ini, berarti fenomena ini tepat kita berada pada titik Jahilia sebagaimana disebutkan diatas. Dalam bernegara siapa saja memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan berlandaskan etika kepublikan.

Sadar bahwa ada dua fenomena kepemimpinan yang selalu menjadi pertentangan, siap mendapat pujian dan siap pula mendapat hujatan. Nalar simpel dalam memahami hal-hal yang dihadapi pemimpin, hei penguasa Negeri ini Kejahiliaan akan kembali ketika fenomena yang berada pada titik yang tidak manusiawi, kita dikerdilkan sebagai warga negara, kelaparaan dimana-mana, pengangguran meraja lela karena lapangan kerja yang sulit. Jangan hanya berdalil kepada kualitas, negara harus bertanggungjawab terhadap kualitas rakyatnya. Manusia memiliki potensi Negara mengelolah pontensi itu menjadi kompetensi yang berdaya saing.

Kepantasan untuk orang-orang yang jahilia berfikir jika dia tau dan paham tentang kebodohan dan penindasan kepada manusia dan tidak melawan, berarti dia adalah penghuni Jahilia. Negara ini betambah usia dibutuhkan antitesis yang matang secara kebijakan dan bijak untuk berkeputusan. Jikala dikritik dan memberikan respon kenegaraan karena merasa memiliki maka santer kata yang mudah dia adalah melakukan pelaku makelar. Mereka makelar ataukah mereka adalah antitesis dari ketidak benaran dinegara, butuh diluruskan. Ada kekuatan asing “investor” atau penulis menggunakan bahasanya kawan Amas Mahmud, Iblis Global “investor” ini adalah lebih dari makelar, mereka adalah drakula jauh lebih mistis dan berbahaya tidak bisa membedakan mana baik dan mana buruk karna sudah hilang dimensi humanisnya.

Melawan Ke-Jahiliaan Dengan Gagasan Politik Kebangsaan

Politik global sekarang ini, justru sebagai perayu yang cantik dan seksi untuk pemimpin Bangsa ini. Perijinan dan tahapan untuk berinvestasi dipermudah dan mudah diatur, prinsip-prinsip dari gerakan neoliberalisme cukup jelas; perluasan akses pasar dan mekanisme pasar itu dasarnya adalah pasar bebas, yang dijalankan melalui penghapusan atau penurunan tarif atau suatu produk hingga nol persen. Dan kemudian menekan untuk menghapus subsidi dan dukungan Negara yang menghambat kerja, mekanisme pasar.

Di Negara ini telah terbongkar, sebelumnya pada fase kolonialisme Belanda sudah terbaca sikap dan tindakan pragmatisme dan penjilat pribumi demi mendapat sebuah hadiah. Konteks kekinian mengalami hal yang sama tetapi berbeda penyebutan, para cukung-cukung penjilat. Mereka bagian dari pada fasilitator untuk mengamankan kepentingan para investor demi menguras hasil alam. Sikap bodoh demi kepentigan pribadi selalu dikedepankan, mereka bukan bagian dari pada Indonesia-ais.

Program neoliberalisme ini terprogres dan mendapatkan legitimasi kekuatan internasional. Ini hadir merusak sebuah tatanan sosial yang begitu ashabiyah, menciptakan arogansi golongan, kesenjangan ekonomi, dan korupsi yang menyebabkan tergusurnya rasa kebersamaan, solidaritas sosial, keadilan sosial, nilai-nilai moralitas-spiritualitas. Efek yang jauh lebih berbahaya adalah rasa kebencian dan apatis dalam berbangsa dan bernegara yang berdasarkan atas pancasila.

Sistem dunia ini makin mencekam, kekuataan neoliberalisme mengambil peran sebagai pengatur sedemikian rupa sehingga negara-negara berkembang mengalami titik ketergantungan dan mengalami krisis ekonomi. Jika negara sudah berada pada dabu krisis maka, lembaga donor atau lembaga pengkreditan internasional akan memainkan peranannya. Lembaga IMF ADB (Asian Development Bank), jadi jelas bahwa keberadaan lembaga internasional seperti IMF, WTO bagian daripada pemiskinan secara sistematis negara-negara dunia ketika yang memiliki kekayaan melimpah, seperti Indonesia. (baca: Anton Poniman, dkk). Kekuatan dan strategi politik ekonomi internasional ini, telah merusak tatanan berpolitik dan ekonomi kebangsaan kita. Kebijakan yang dilakukan oleh WTO merusak sendi-sendi dan semangat swasembada pangan kita. Kebijakan impor barang luar telah merusak mekanisem harga pasar.

Guritanya problem ini bukan bagian dari pada tanggungjawab pemimpin Negeri Ini semata. Kita harus kembali mempertegas politik kebangsaan kita dan penokohan ideologi pancasila jadi fondasi untuk bicara kepentingan kebangsaan. Saat yang tepat kembalikan sistem ekonomi negara pada harapan rakyat atau ekonomi kerakyatan. Kader bangsa harus diselamatkan dari hantu dan drakula Korupsi, penyuapan, gratifikasi dan nepotisme. Kembalikan kader politik Bangsa ini kepada esensi politik kebangsaan dan pancasilais.

Gagasan dan cita-cita politik yang pro terhadap kepentingan rakyat, politik yang mengembalikan integrasi nasional, politik berkarakter, politik haram korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), politik kaders, politik nilai, politik idialis, politik cerdas, politik mengayomi, politik solidaritas, politik moral-spritual, politik kemanusiaan, politik integritas. Penting kutipan Samuel P. Huntington sebagi pencerahan untuk mengingatakn pemahaman berpolitik kita; sistem politik sebagai kultur, sistem politik sebagai struktur, sistem politik sebagai kelompok, sistem politik sebagai kepemimpinan, dan sistem politik sebagai kebijakan, (baca: Amas). Ini catatan jangan sampai Negara gagal berfikir, untuk meciptakan kader politik yang loyal terhadap idoilogi Bangsa. Menjadi kekuatan dan kunci adalah para kader partai politik sebagi genasi pejuang dan pewari kepemimpinan Bangsa. Betapa penting peremajaan generasi kader parpol harus memiliki gagasan alternatif untuk Bangsa dan moralitas-spritualitas terjada, sehingga jauh dari penggoda kepentingan sesaat. (***)

iklan1