Tag: Christiany Eugenia Paruntu

TETTY PARUNTU Tanggapi Pelantikan yang Dilakukan Pjs Bupati Minsel

Tetty Paruntu (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Berlangsungnya proses pergantian sejumlah Pejabat Hukum Tua, Satu Kepala Dinas, Satu Camat dan dua orang Direktur di PD CWE yang dilakukan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Drs. Mecky Onibala MSi, menuai protes dari masyarakat. Insiden pelantikan yang sempat viral di media sosial (Medsos).

Dimana di dalamnya ada 27 Pejabat Hukum Tua yang dilantik menuai kontroversi dan dinilai berpotensi menimbulkan kisruh yang mengganggu kerukunan masyarakat. Hal itu juga yang juga berkonsekuensi menghambat kegiatan pembangunan di dalam Desa.

Terlebih disaat іnі, masyarakat Minsel sedang mеmреrѕіарkаn dіrі untuk mеngіkutі hаjаtаn реѕtа dеmоkrаѕі Pіlkаdа Serentak 2020, yang sesuai dari SK Pjs Bupati, seharusnya menjaga dan menciptakan suasana Kamtibmas yang aman dan sejuk ditengah-tengah masyarakat.

Setelah viralnya kegiatan pelantikan sejumlah pejabat Hukum Tua, Bupati Definitif Minsel yang saat ini sedang cuti kampanye, Christiany Eugenia Paruntu, SE angkat bicara, dimana Cagub Sulut tersebut mengatakan agar kepada para HukumTua untuk tetap bekerja seperti biasanya dan fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing.

”Silahkan kerja seperti biasa, fokus dengan tupoksi masing-masing. Ciptakan suasana yang aman dan sejuk ditengah-tengah masyarakat, apalagi saat ini kita menghadapi agenda dam tahapan Pilkada, terus jaga kekompakan dan persatuan ditengah masyarakat, jangan mudah terprovokasi,” kata Tetty sapaan akrab Paruntu.

Di tempat terpisah, Tommy Turangan, salah satu Tokoh Masyarakat Kabupaten Minsel menyampaikan bahwa terkait pergantian yang dilakukan Pjs bupati kepada 27 Pejabat Hukum tua itu seharusnya melalui prosedur Kemendagri.

”Apakah itu sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada Kemendagri. Dimana yang saya tahu Bupati Pjs tidak di Perkenankan melakukan Roling dan Pergantian Pejabat dari pemerintah sebelumnya. Apalagi Pejabat Hukum Tua itu dipilih langsung oleh masyarakat bukan bupati sedangkan bupati hanya melantik sebagai pemerintah tertinggi dari pada para hukum tua,” ucap Turangan.

Untuk diketahui, pelantikan yang dilaksanakan tersebut, itu juga tak diketahui oleh sejumlah pejabat terkait di jajaran Pemkab Minsel, seperti Sekda, Kaban BKD dan Kadis PMD, jadi seolah-olah dimata masyarakat pelantikan tersebut disembunyikan dari khalayak ramai, padahal yang akan dilantik tersebut adalah Pejabat publik yang akan menjadi pelayam masyarakat.

Langkah Pjѕ Bupati Mіnаhаѕа Selatan yang cukup ‘nekat’ itu mengundang reaksi masyarakat Minsel. mеlаngkаhі wеwеnаng Kеmеndаgrі RI dengan melakukan реrgаntіаn 27 реjаbаt Hukum Tuа, satu Kераlа Dіnаѕ dan Cаmаt. Pеlаntіkаn іnі tеrkеѕаn dіраkѕаkаn kаrеnа persiapan yang mіnіm, ѕеrtа реjаbаt hukum tuа уаng dilantik.

(*/Redaksi)

Jurus ‘’Mabuk’’ Sehan Landjar di Pilkada Sulut

CEP dan SSL (Foto Istimewa).jpg

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Sehan Landjar yang akrab disapa Eyang atau Sehan Salim Landjar, SH (SSL), merupakan politisi handal dari Sulawesi Utara. Selain dijuluki singa podium, kelakar politik dan manuvernya ‘minta ampun’, lincah. Tak perlu diragukan lagi rekam jejak politisi senior yang satu ini. Nah, bagaimana dengan move politik yang dilakukan Eyang di Pilkada Serentak 2020?. Tentu banyak pihak menunggu kejutannya.

Untuk skala Pilgub Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Eyang mulai terlihat ‘bermain’ dengan CEP (Christiany Eugenia Paruntu) Bupati Minahasa Selatan (Minsel) dua periode, dan juga Ketua DPD Partai Golkar Sulut, tentu targetnya yaitu berduet di Pilgub Sulut sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur bukan bermotif lain. Bertepatan dengan posisi Eyang yang juga Bupati Bolaang Mongodow Timur (Boltim) dua periode sekaligus Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN), membuat Eyang begitu diperhitungkan di atas panggung politik.

Eyang memang gesit, dan sempat viral saat pandemic COVID-19. Kurang elok kalau politisi kawakan ini dituduh nebeng momentum. Ada satu istilah yang identik dengan Eyang ketika bercakap politik, ia dikenal sebagai penggagas jurus politik ‘menangkap angina dengan keranjang’. Agresif dan kadang sukar diterka mainannya. Eyang mulai membuka jurus ‘mabuk’. Dapat dianalisa, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana agar tidak tertinggal atau ditinggalkan dalam momentum Pilkada Serentak.

Dirinya harus dapat manfaat dari pesta politik 2020 ini. Terlebih Eyang harus kerja keras untuk mengamankan anaknya Amalia Landjar di Pilkada Boltim. Tergolong politisi penuh ceria gembira memang Eyang dikenal, tapi kebanyakan hitung-hitungan politiknya akurat. Politisi yang merangkak dari bawah dan matang ini rupanya masih punya obsesi mewariskan kepemimpinan di Boltim kepada anaknya.

Terendus Eyang turut menjadi penentu dalam mewarnai peta dan konstalasi politik di Sulut, ada 3 (tiga) skenario pasangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan target Kotak Kosong di Boltim, Eyang sebagai pelopornya. Target tersebut jika benar-benar diterapkan Eyang, berarti menambah ‘puji-pujian’ pendukungnya terhadap Eyang. Tapi memang tidak mudah, karena Eyang berada dalam pusaran kepentingan yang bisa membawa resiko dirinya dianggap sebagai penghianat diakhir permainan kelak. Reputasi Eyang bisa jadi dipertanyakan politisi sejawatnya, atau oleh publik.

Sebab diketahui, Eyang bukan ‘ular minya’. Apalagi derajatnya sebagai politisi senior mengharuskan dirinya menempatkan diri sedemikian rupa agar tegak lurus menjadi teladan bagi publik. Bagi yang mengenal Eyang tidak lagi terkejut dengan kata-kata meyakinkan yang dilantunkannya dalam bicara. Baik di rumah-rumah kopi, tempat main catur, meja makan sampai ruang diskusi formal Eyang memang konsisten kalau bicara kepentingan bersama. Namun dalam implementasinya, tergantung kita memandang dan mengukurnya masing-masing.

Selain itu terkuak juga Eyang akan bermain jurus mabuk dengan menerapkan komitmen politik ‘tiga kaki’. Eyang disebut akan maju sebagai calon Wakil Gubernur hanya semata-mata melahirkan pembagian kekuatan politik (competitor) menjadi 3 pasang calon. Rupanya by order, apakah Eyang ‘selingkuh’ kepentingan dengan PDI Perjuangan?. Hanya dirinya dan Tuhan yang tau itu. Kita sekedar merangkaikan informasi dan merelevansikan gerakan politisi pemberani ini.

Menghindari head to head di Pilgub, maka Eyang harus maju mendampingi CEP. Bila head to head, petahana Olly Dondokambey tentu kelabakan menghadapi VAP. Misi yang yang diduga kuat dilakukan Eyang yaitu PDI Perjuangan di Boltim harus berada dalam rangkulannya. Artinya kemenangan awal Pilbup Boltim telah mampu diraih Eyang dengan membangun komitmen politik agar PDI Perjuangan memberikan Surat Keputusan (SK) rekomendasi dukungan kepada anak tersayangnya Amalia.

Tidak main-main Eyang coba mengikuti gaya berpolitik Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap yang melawan ‘Kotak Kosong’. Berarti CEP benarkah terjebak dan termakan strategi jitu dari Eyang?. Bisa benar, bisa juga tidak. Beredar kabar Eyang sempat menebar ‘terror’ kepada DPP PAN, jika keinginannya tidak diikuti, maka Eyang akan mundur dari PAN. Politisi vokal yang satu ini mau melakukan barter kepentingan. Sederhananya DPD PAN di Kabupaten/Kota yang ada di Sulut harus tertib mengikuti kemauannya.

Terutama aktivis parpol dan aktivis pergerakan masyarakat, tentu mengetahui kedekatan Eyang dengan James Sumendap. Keakraban mereka akan bermuara pada penyamaan sikap dalam membangun komunikasi-komunikasi politik. Skema Amalia Landjar melawan Kotak Kosong bisa terjadi di Boltim. Santer juga terdengar isu Eyang mendapat mahar politik dari CEP, karena Eyang dianggap punya popularitas, telah viral belum lama ini sehingga menjadi rebutan para politisi.

Eyang dianggap mampu menarik lumbung suara BMR (Bolaang Mongondow Raya). Padahal, kalau dilacak tidak sepenuhnya akurat anggapan tersebut. Dapat dikatakan politisi PAN yang satu ini mulai berhasil memainkan perannya di Pilkada Sulut, secara apik dan santun Eyang bermain lihai. Target melahirkan 3 paslon di Pilgub Sulut tengah dimainkannya, hal itu tentu tidak gratis secara politik. Eyang sudah tentu mendapat berkah dan manfaat.

Ketum DPP PAN, CEP dan SSL (Foto Istimewa)

Terlebih permainan Eyang penuh resiko yang besar. Beberapa sumber akurat orang dekat Eyang menyebutkan bahwa Eyang maju di Pilgub untuk kalah. Atau dalam istilah Aktivis Muslim Sulut (AMS) disebut ‘kalah tapi untung (menang)’. Benarkah CEP, Golkar dan DPP PAN terkecoh dengan jurus mabuk Eyang?. Kita nantikan saja realitas politik setelah ini. Tidak dapat disangkal, Eyang maksimal memanfaatkan keviralan tersebut. Sampai-sampai CEP mengaguminya, siap menjadikan Eyang sebagai calon Gubernur mendampinginya.

Tentu keberhasilan penetrasi politik yang mulai nampak dilakukan Eyang melahirkan kepuasan tersendiri bagi dirinya. Eyang, begitu santai, murah senyum tapi ‘berbahaya’. Terpotret pula gelagat politik Bupati Boltim 2 periode itu semata-mata berjuang untuk kepentingan dirinya dan keluarga, barulah kepentingan banyak pihak diperjuangkan. Tipikal politisi yang melanggengkan dan menjadi budak dari politik dinasti. Putra pertama Eyang yakni Fuad Landjar juga kini menjadi Ketua DPRD Kabupaten Boltim periode 2019 – 2024, dan juga istrinya bernama Nursiwin Dunggio, menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulut periode 2019 – 2024. Tidak mudah peran yang dimainkan Eyang.

Dan akhirnya semua bisa berpotensi terjebak dan terkecoh dengan jurus mabuk yang dipentaskan Eyang. Politisi senior yang piawai berpolitik ini punya kelebihan membaca tanda-tanda kemenangan dalam politik. Eyang mengerti betul betapa beratnya melawan petahana Olly DondokambeySteven Kandouw (ODSK), sehingga pada kontestasi kali ini Eyang pasrah. Kemudian siap berada dalam barisan menangkan ODSK. Manuver Eyang perlu dibaca secara komprehensif, boleh saja ini bagian dari cara Eyang memperkuat ODSK, agar ODSK menang di Pilgub Sulut, Eyang harus bersama CEP. Dalam peran itulah Eyang diuntungkan secara berlimpah. Kompensasi politik untuk anaknya tercinta tidak murahan, anak Eyang (Amalia) harus mendapat dukungan dari PDI Perjuangan di Pilkada Boltim 2020, itu upayanya. Pantaslah gerak politik Eyang dicurigai saat ini.

CEP Distribusi APD di Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado

Ridwan Marlian saat menyerahkan APD (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Peduli terhadap perjuangan para tenaga medis dalam melawan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Christiany Eugenia Paruntu (CEP), Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) berbagi Alat Pelindung Diri (APD) di Rumah Sakit Islam (RSI) Sitti Maryam Kota Manado.

Politisi Golkar yang juga Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Sulut dua periode itu melalui Ridwan Marlian, Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Partai Golkar menyalurkan langsung APD, Sabtu (30/5/2020). Bertempat di RS Sitti Maryam, Kelurahan Mahawu Kecamatan Tumiting, Kota Manado Iwan bersama tim mendapat sambutan dari pihak RS Sitti Maryam yang dipimpin langsung Direktur, dr. Ani Rahman.

Saat diwawancarai, Iwan Marlian menyampaikan perhatian dan dukungan CEP kepada para petugas kesehatan sangatlah tinggi. Menurutnya semenjak wabah Covid-19 meluas, CEP sebagai politisi perempuan yang memiliki kiprah politik yang berpihak pada masyarakat itu tidak pernah berdiam diri. CEP dikatakannya turun membantu masyarakat dan tenaga medis dalam memerangi Covid-19.

‘’Pemberian APD ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Ibu Tetty Paruntu, atau yang akrab kita kenal sebagai CEP kepada pihak Rumah Sakit. Umumnya pekerja kesehatan, tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam perang melawan virus Covid-19, Ibu Tetty selalu peduli kepada mereka. Semoga APD ini dapat membantu tenaga medis dalam kerja-kerjanya,’’ ujar Iwan sapaan akrab Marlian yang juga Anggota Komisi II DPRD Kota Manado ini.

Direktur RS Sitti Maryam berbincang dengan Ridwan Marlian (Foto Suluttoday.com)

Legislator dari Dapil Tumintin, Bunaken dan Bunaken Kepulauan itu tak lupa menyampaikan pesan dari CEP bahwa para pekerja medis yang kerja sepenuh waktu mengobati para pasien Covid-19 agar memperhatikan kesehatan mereka. Politisi murah senyum ini juga mengatakan CEP telah secara rutin turun ke Rumah Sakit-Rumah Sakit yang ada di Sulut untuk mendistribusikan APD.

‘’Ibu Tetty yang adalah Ketua kami di DPD Partai Golkar Sulut juga menitipkan pesan, agar tenaga medis memperhatikan kesehatan. Kalian sebagai harapan masyarakat di tengah menghadapi Covid-19. Itu sebabnya, Ibu Tetty selalu peduli dan memberi dukungan terhadap kerja-kerja pihak tenaga medis. Kami bersama Ibu Tetty sudah turun ke sejumlah Rumah Sakit yang ada di Manado dan Sulut umumnya dalam agenda membagikan APD. Kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,’’ kata Iwan yang juga mengucapkan terima kasih kepada CEP dan Ketua James Arthur Kojongian.

Anggota DPRD Manado, Ridwan Marlian ketika diwawancarai awak media (Foto Suluttoday.com)

Di tempat yang sama, dr. Ani Rahman selaku Direktur RS Sitti Maryam menyampaikan terima kasih kepada Tetty Paruntu yang peka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi. Dokter senior itu mengakui kalau pihaknya sangat membutuhkan APD. Harapannya terhadap Tetty agar dimudahkan dan diberi hikmat oleh Tuhan dalam setiap aktivitasnya.

‘’Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Tetty Paruntu yang peduli terhadap kami. Alat Pelindung Diri yang diberikan ini sangatlah bermanfaat bagi RSI Sitti Maryam Manado. Kami memang masih membutuhkan APD. Tentu dengan bantuan Ibu Tetty kami sangat terbantu. Kami mendoakan agar Ibu Tetty terus diberikan keberkahan dan dimudahkan segala aktivitasnya. Ibu begitu peduli terhadap tenaga medis,’’ tutur dokter Ani menutup.

dr Ani Rahman, Direktur RS Sitti Maryam menyampaikan terima untuk CEP (Foto Suluttoday.com)

Untuk diketahui, giat kemanusiaan ini dilakukan CEP dan telah berjalan beberapa lamanya sepanjang pandemi Covid-19 melanda Sulut. Politisi Golkar yang digadang-gadang maju sebagai calon Gubernur Sulut itu telah membagikan paket Sembako, masker, hand sanitizer, dan juga APD bagi para tenaga medis. CEP yang punya track record terbaik sebagai politisi perempuan inspiratif di Sulut ini dikenal tak pernah berhenti berbuat bagi banyak orang.

(*/Bung Amas)

Golkar Sulut Ingatkan Golkar Tomohon Segera Buka Pendaftaran

Pintu Sekretariat DPD Partai Golkar Tomohon yang masih terkunci (FOTO Ist)

TOMOHON, Suluttoday.com – Sesuai dengan informasi dari beberapa kader dan pengurus partai, dimana tidak ada aktivitas pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota di Sekretariat Partai Golkar Kota Tomohon.

Padahal melalui surat edaran dari DPD I bernomor : B-258/DPD-PG/SULUT/2019 yang ditandatangani oleh Ketua Christiany Eugenia Paruntu dan Sekretaris Tonny Lasut menerangkan bahwa Partai Golkar Kabupaten/Kota harus membuka pendaftaran calon dari tgl 11 November – 16 November 2019.

Jadi berdasarkan surat DPP Golkar bernomor : SE-28/GOLKAR/VI/2019 maka diadakanlah rapat pleno DPD I yang diperluas, dimana rapat tersebut dihadiri oleh pengurus pleno DPD PG Sulut serta Ketua dan Sekretaris Partai Golkar Kabupaten/Kota.

Hasil keputusan rapat tersebut salah satunya mengenai mekanisme rekrutmen Calon Gubernur/Wakil Gubernur, sedangkan di DPD PG Kabupaten/Kota membuka pendaftaran untuk Calon Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota.

Dan itu terbuka bagi siapa saja yang ingin mendaftar di Partai Golkar. Artinya, orang diluar partai Golkar pun bisa mendaftar, apalagi kader atau pengurus partai. Karna kita ketahui bersama bahwa Partai Golkar partai yang besar dan terbuka bagi siapa saja.

”Jikalau memang Pimpinan Partai Golkar Kabupaten/Kota dalam hal ini Golkar Tomohon tidak menjalankan Hasil Rapat Pleno diperluas, itu berarti mereka tidak menjalankan hasil keputusan partai yang mereka hadiri dan itu melanggar aturan. Dan pasti sebagai pengurus satu tingkat di atas kita akan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyelamatkan Partai,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulut Arther Wuwung. (*/Redaksi)

Diduga Lawan Instruksi Jokowi, Kajari Minsel Dipertanyakan

Calvin Castro dan Lambok Sidabutar (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Suara kritis terkait penegakan hukum terus disampaikan Aliansi Ormas dan LSM Anti Korupsi (ARMAK) Sulawesi Utara (Sulut), sebagaimana disampaikan langsung Calvin Castro selaku Ketua Umum, Kamis (7/6/2018). Menurut Calvin aparat penegak hukum tak boleh menjadi pembegal hukum, atau menjadikah penegakan hukum sebagai tameng.

”Perilaku ini diharamkan, dimana saja jika terjadi kita lawan dan kutuk bersama bahwa aparat hukum memanfaatkan posisinya untuk mendiskriminasi atau merugikan rakyat. Kemudian, mereka oknum penegak hukum membegal aturan, berdalih supremasi hukum, tapi terjadi menjadikan hukum sebagai tameng untuk menindas orang lain,” ujar Calvin pada Suluttoday.com.

Sekedar ditenyakan soal tindakan Kejari Minahasa Selatan (Minsel) dikatakan Calvin merupakan suatu contoh kasus yang tidak mendidik publik. Praktek yang seperti itu, dimana aparat penegak hukum tak memperhatikan asep etika serta kepentingan umum merupakan titik awal tsunami dalam penegakan hukum di daerah.

”Seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa Seletan, bagi kami sudah sangat keterlaluan. Kasusnya berada di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), kenapa ruangan Bupati harus digeledah?. Seharusnya sudah cukup ‘mempermalukan’ pihak BPBD dan LPSE Minsel di kantornya, bukan malah ruangan lain yang tidak ada kaitan ikut digeledah,” ucap tegas.

Disampaikannya pula, peringatkan keras atas tingkah yang tidak layak ditiru itu semestinya menjadi refleksi bagi para penyidik Kejari Minsel. Calvin berharap ada perbaikan dari cara-cara seperti itu dengan memberi koreksi terhadap sikap responsif Kajari Minsel Lambok Sidabutar agar tidak berdiam diri dalam situasi yang dipersoalkan saat ini.

”Mari kita objektif melihat, dimana masalahnya cukup terang-benderang, kecurigaan penyimpangan berada di bagian LPSE dan kantor BPBD, namun kepala badan serta pejabat lain sudah ditahan. Selanjutnya, dimana korelasinya terhadap penggeledahan di ruang Bupati Minsel,” papar Calvin.

Idealnya, kata Calvin heran pelaksana teknis dan pembuatan kontrak serta kuasa pengguna anggaran yang menjadi fokusnya.

”Begitu membingunkan memang, publik pasti kaget. Kami menyebutkan ini sebagai cara-cara tidak etis dalam penegakan hukum apalagi di era reformasi sekarang ini. Tindakan Kejari Minsel ini sudah merupakan pembangkangan terhadap 8 perintah Presiden RI Joko Widodo,” terang Calvin.

Selanjutnya, diuraikan Calvin soal bentuk pembangkangan terhadap 8 perintah Presiden Joko Widodo, lanjut dia, salah satunya perintah soal kebijakan dan diskresi pemerintah yang seharusnya tak boleh dipidanakan. Sayangnya, tidak diindahkan Kepala Kejari Minsel.

Dilain pihak, Kepala Kejari Minsel sudah mempublish besar-besaran sebelum ada penuntutan kasus, ini jelas pembangkangan. Kemudian dari 8 perintah Pesiden juga dijelaskan berkaitan dengan jangan mengkriminalisasi kebijakan, sebab ancamannya langsung dicopot dari jabatan.

Untuk diketahui, penegakan hukum yang berpolemik ini seperti yang terpantau akhir-akhir ini dimana dua hari berturut-turut Kepala Kejari Minsel melakukan penggeledahan di ruang LPSE kemudian disusul penggeledahan ruang Bupati Christiany Eugenia Paruntu. Upaya paksa yang dilakukan Kajari Lambok Sidabutar terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek tembok pengaman pantai Ranoyapo tahun anggaran 2016.

Sementara itu, Bupati, Wakil Bupati, Sekda serta seluruh pejabat lingkup Pemkab Minsel begitu kooperatif terhadap pemerikasaan yang dipimpin langsung Kepala Kejari Minsel Lambok Sidabutar tersebut. (*/Redaksi)

iklan1