Tag: covid 19

Komitmen, MOR Juga Turun Berbagi dan Edukasi Masyarakat

MOR dan istri tercinta saat turun bersama masyarakat (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Komitmen Calon Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan turun langsung mengedukasi masyarakat untuk disiplin terhadap protap kesehatan terkait pandemi Covid-19 bukan isapan jempol. Setiap kali turun langsung ke lapangan menemui warga, melihat langsung kondisi dan kebutuhan warga akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan menyalurkan bantuan, MOR tak lupa mengingatkan warga kota Manado yang ditemui untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Seperti yang terjadi di Kairagi, Kamis (3/9/2020).

MOR datang langsung menemui dan berdialog dengan warga setempat untuk menyalurkan bantuan. Namun begitu melihat ada sejumlah warga yang tidak memakai masker, MOR meminta agar warga tersebut mengenakan masker dulu sebelum dirinya menyerahkan bantuan. Akan tetapi sejumlah warga mengaku mereka tak hanya kekurangan kebutuhan pokok akibat pandemi Covid-19, tapi juga sulit mendapatkan masker.

Mendengar itu, MOR langsung memberikan masker kepada warga tersebut. Setelah warga memakai masker, MOR pun membagikan paket beras yang dibawanya.

”Saya selalu menghimbau kepada seluruh warga kota Manado untuk tetap mengikuti protokol kesehatan demi menghindari penyebaran virus korona. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari keramaian. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan agar kota Manado dan kita semua segera terbebas dan dilindungi dari Covid-19. Semoga torang semua selalu diberkati,” ujar MOR.

(*/Bung Amas)

WALHI Sulut Desak Pemprov Sediakan Rumah Sakit Khusus Pasien COVID-19

Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Keprihatinan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinilainya belum mengalami penurunan signifikan dalam penanganannya. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, cara penanganan COVID-19 harus lebih ditingkatkan lagi pemerintah. Aktivis vokal itu menyarankan agar pemerintah Sulut mengadakan Rumah Sakit (RS) sendiri dalam hal perawatan pasien COVID-19.

”Penanganan pasien COVID-19 harus lebih tegas lagi. Itu sebabnya kami menyarankan pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk menyediakan rumah sakit sendiri yang merawat pasien COVID-19. Jangan memakai rumah sakit umum lainnya yang dalam satu bangunan di dalamnya ada pasien umum dan pasien COVID-19. Kalau pelayanannya satu pintu, agak sukar kita mengatasi dan menghindari penularan COVID-19,” ujar Runtuwene, Selasa (2/9/2020).

Tambahnya lagi bahwa Walhi Sulut desak Pemerintah Provinsi Sulut untuk menyiapkan rumah sakit yang hanya menangani pasien COVID-19. Runtuwene menyebut kita kehilangan 100 nyawa dokter salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah secara nasional masih belum memisah Rumah sakit umum dengan rumah sakit khusus Covid-19.

”Hal ini penting karena, kami melihat dilapangan meskipun sudah disediakan ruang isolasi buat pasien covid, namun akses masuk pintu RS dan pintu keluar RS masih tetap disatukan, hal semacam ini sebenarnya tidak boleh terjadi dalam kita memerangi virus yang sangat berbahaya ini. Dari data dokter-dokter yang gugur kebanyakan bukan dokter yang menangani pasien COVID-19, artinya penularan virus di rumah sakit aktif terjadi.

Runtuwene menyebut Pemerintah Sulut harus berani memisahkan rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19, misalnya 60% rumah sakit untuk umum dan 40% untuk pasien COVID-19. Alasanya jelas kurva grafik positif di Indonesia masih belum turun. Sementara kita, lanjut Runtuwene, diperhadapkan pada kehidupan yang kembali bebas. Menjadi tanggungjawab pemerintah menyelesaikan masalah ini, jangan korbankan rakyat dengan tidak memikirkan kebijakan normal baru yang begitu bebas ini.

”Kita juga memprediksi, jika vaksin direalisasikan beberapa bulan depan. Maka kita masih punya waktu 6 bulan berhadapan dengan COVID-19, sehingga itu perlu antisipasi di daerah Sulawesi Utara agar pemerintah memisahkan rumah sakit umum dan rumah sakit yang khusus menangani soal COVID-19,” tutur Runtuwene menutup.

Penyaluran Bansos di Ternate Tanjung Berjalan Lancar

Pemerintah Kelurahan saat menyalurkan bantuan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Bantuan Sosial (Bansos) tahap II oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bagi warga masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Ternate Tanjung, mendapat tanggapan serius dari beberapa warga terkait kwalitas dan ikan kaleng yang diterimah. Salah satunya Roy Poiyo warga lingkungan 1 Kelurahan Ternate Tanjung, mengatakan bahwa beras 10Kg dan 10 Ikan Kaleng yang kami diterimah.

Kualitas berasnya setelah di masak cukup baik dimakan. Sama halnya beras super win yang dijual di warung dengan harga 12.500. Ikan kaleng juga expired nanti 2021, setelah dimasak ternyata Ikan tuna, biasanya kami membeli di warong ikan kaleng sardine.

“Tapi Alhamdulilah semua ini cukup meringankan kebutuhan keluarga kami. Kepala lingkungan (Pala) mengingatkan hendaklah memeriksa terlebih dahulu sebelum menerima barang yang ada,” kata Poiyo warga yang sama juga dikatakan oleh IRT Sonia Potale, menurutnya Sembako yang terimah sempat memeriksa terlebih dahulu.

Sembako yang diterimah berupa 10kg beras, 10 ikan kaleng, dan 4 buah masker. Untuk berasnya tetap seperti dari tahap I, kali ini lumayan baik karena ikan kaleng sesuai dengan jumlah beras 10 kg. Artinya untuk menghemat kebutuhan ekonomi, jadi bisa memasak 1kg beras dan 1 ikang kaleng perhari.

“Saya pun tidak melihat kwalitas berasnya seperti apa, yang pasti bantuan yang disalurkan cukup membantu meringankan kebutuhan ekonomi keluarga saya,” tutur Sonia Kepala Dinsos Sammy Kaawoan saat dihubungi oleh awak media – terkait penyaluran sembako dan kwalitas beras dan Ikan kaleng.

Warga penerima bantuan (Foto Suluttoday.com)

Dijelaskannya, untuk penyaluran sembako sudah disalurkan di 11 Kecamatan sejak hari senin. (03/08/2020) Kecamatan Singkil yang terakhir yang didalamnya ada 9 Kelurahan. Di Kelurahan Ternate Tanjung disalurkan pada hari Rabu (5/8/2020) oleh Dinsos yang dikawal langsung oleh Asisten 1 Pak Heri Saptono Waktu itu juga setelah diserahkan secara simbolik kepada Lurah Ternate Tanjung Ramly Labatjo.

Mengingatkan pihak kelurahan khususnya para kepala lingkungan agar teliti dalam menyalurkan bantuan. Setelah diserahkan langsung meminta warga untuk periksa bantuannya, lihat apakah item lengkap dan tidak ada yang rusak atau expire. Bantuan juga harus diberikan ke warga yang namanya ada dalam data penerima bantuan.

“Terkait kwalitas beras dan Ikan Kaleng, bahwa beras yang disalurkan sama halnya dengan beras merpati atau super win. Karena satuan berasnya perkilogram dihitung Rp. 11.500, dan Ikan kaleng satuannya 9.500. Sekadar informasi, jumlah penerima bantuan tahap II sebanyak 71 ribu KK, ada tambahan dari sebelumnya pada tahap I berjumlah 66 ribu KK,” ungkap Sammy.

Sementara itu Lurah Ramly Labatjo, saat dimintai keterangan, terkait berapa jumlah yang akan disalurkan. Dikatakannya, di Kelurahan Ternate Tanjung terdapat 3 Lingkungan dengan penyaluran social safety net tahap II dari pemerintah Kota Manado.

”Melalui Wali Kota GS Vicky Lumentut, untuk warga masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya di Kelurahan Ternate Tanjung penyaluran berlangsung selama 3 hari yang menerima sebanyak 612 KK,” jelas Lurah Labatjo.

Labatjo, menambahkan adapun paket sembako diantaranya 10 Kg beras, 10 kaleng Ikan, dan 4 buah masker. Hingga hari ke-3 Staf dan Pegawai serta Kepala Lingkungan sudah menyalurkan kerumah-rumah warga yang terdampak Covid-19.

Penyaluran dikawal langsung oleh pihak keamanan TNI/Polri yaitu Babinsa dan Babinkantimas, ucap Labatjo.

(*/APN)

Melayani dengan Tulus, Shintia Rumumpe Tancap Gas Berbagi Kasih

Shaintia Gelly Rumumpe berbagi berkat (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttodya.com – Politisi perempuan yang satu ini sepertinya tidak pernah lelah dalam memberikan pelayanan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dialah Shintia Rumumpe, Wakil Ketua DPRD Minut itu, Selasa (7/7/2020) melakukan silaturahmi, berkunjung memberikan kejutan bagi masyarakat.

SGR begitu perempuan murah senyum yang bernama lengkap Shintia Gelly Rumumpe akrab disapa turun menemui masyarakat di Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minut. Bersama timnya, SGR berbagi kasih dengan masyarakat. Tanpa panda bulu, dari ujung kampung sampai ke ujungnya lagi tak berhenti politisi yang kini digadang masyarakat dan Partai NasDem untuk maju sebagai calon Bupati Minut itu berbagi uang tunai pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 kepada masyarakat.

Saat diwawancarai SGR berharap agar masyarakat terbantu dengan gerakan yang dilakukannya. Dalam pandangan dan prinsip hidupnya pengabdian kepada banyak orang, serta orang yang bermanfaat merupakan keteladanan penting. SGR berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga masyarakat dapat lebih leluasa beraktivitas dan mencari nafkah hidup.

”Kegiatan berbagi kasih sudah menjadi hal biasa di keluarga kami. Semoga masyarakat dapat terbantu, saya memberikan dengan tulus kepada masyarakat. Tentu melayani orang lain, atau kita hidup lalu dapat memberi manfaat bagi oran-orang sekitar itu sangat mulia. Dan saya melakukan semua ini dengan kegembiraan, rasa syukur. Selain itu, saya juga berharap agar pande COVID-19 ini secepatnya usai,” kata SGR pada Suluttoday.com.

Sampai malam, SGR berbagi berkat (Foto Istimewa)

Terpantau di media sosial, melalui Akun Facebooknya SGR juga mengutip Ayat Alkitab (Mazmur 136:25-26) yang menjelaskan tentang ”Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk; bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Puji Tuhan hari ini bisa bersama-sama dengan masyarakat di Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur”.

(*/Bung Amas)

Demokrasi Yang Diamputasi

Situasi kritis melanda demokrasi, ilustrasi (Foto Fahri Laudje)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Perjalanan demokrasi yang panjang bisa saja dilipat atau dipersingkat. Caranya yakni melalui settingan situasi darurat. Karena atas nama kedaruratan segala metode inkonstitusional dapat ditempuh. Negara dapat mengambil alih segalanya yang jadi milik rakyat. Dengan alasan untuk kemanusiaan, keamanan negara dan keselamatan praktek otoriter atau sentralistik dilakukan. Monopoli kekuasaan akhirnya terjadi lagi, setelah kita melewati Orba, kita kembali lagi ke belakang.

Situasi darurat itu sedang kita hadapi sekarang. Yang dinamakan ‘pandemi COVID-19’, rupanya ini istilah umum, sebagai konsinsus dari mana asalnya. Saya belum membongkarnya labih jauh, terserah proyeknya siapa. Sorotan kita adalah pada kondisi sosial yang kondusif dan praktek demokrasi yang selama ini kita rawat menjadi terganggu. Hanya karena pandemi semua alur demokrasi menjadi cukup dimudahkan. Bahkan akan mencapai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih anggota DPRD pun dimungkinkan.

Berbagai kemungkinan dan cela terhadap lahirnya penyelundupan kepentingan terjadi. Kondisi dimana masyarakat sedang khawatir diserang wabah COVID-19, tapi ada saja kelompok berkepentingan yang masih bercokol memanfaatkan situasi. Pilkada dipaksakan 9 Desember 2020, meski Indonesia masih berstatus darurat kesehatan. Indikasi demokrasi mulai mengancam kebebasan terlihat, rakyat yang menolak Pilkada digelar 2020 tidak digubris. Pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan nafas kita berdemokrasi malah seperti dilegalkan.

Demokrasi dalam bahaya, berada dibawa bayang-bayang dan ancaman COVID-19 sekaligus politisasi kesempatan. Di tengah darurat mereka yang punya modal masih tetap mejanlakan usahanya, para pembangku kepentingan yang menjalankan proyek juga nyatanya jalan, tak ada kendala berarti. Pengadaan APD, Sembako, Alkes, belum lagi pengadaan fasilitas teknologi yang menunjang pelaksanaan Pilkada melalui pendekatan virtual. Praktek terselubung dan mencurigakan mulai berlahan terungkap.

Sosialisasi pelaksanaan Pilkada, beberapa tahapan yang dilewatkan. Secara kelembagaan kini KPU mulai ‘bersuara’ mengirim sinyal Pilkada 2020 ditunda, karena gaji (honor) mereka belum terbayar. Pokoknya, Pilkada kali ini media daring menjadi andalan. Tak boleh lagi penyelenggara Pilkada sampai tingkat Kelurahan dan Lingkungan menjadi gaptek. Lantas apa relasinya dengan ‘kesehatan demokrasi’ kita?. Tentu perlu dilihat secara inklusif. Tidak boleh sempit melihat perkara ini.

Menuju pada kematian demokrasi situasi darurat ini bila tidak segera direorientasikan pada posisi awalnya. Dimana demokrasi menghendaki kebebasan berpendapat, keterlibatan publik, dan seterusnya. Sekarang malah diberi batasan, saksi parpol dan pengawas umum atau perwakilan publik misalkan dalam mengawasi rekapitulasi serta tahapan Pilkada 2020 bersifat terbatas. Seperti inilah yang kita sebut dengan praktek membabat demokrasi. Keberadaan demokrasi seolah berada dalam penyiksaan.

Proses demokrasi kita mulai diamputasi. Dari kampanye umum yang biasa dilakukan di lapangan terbuka dan gedung-gedung tertutup dengan jumlah massa yang padat, kini tidak seperti itu lagi. Aturan penyelenggara Pemilu (Pilkada) malah memberi pembatasan. Pihak penyelenggara hajatan demokrasi berusaha menertibkan masyarakat agar tidak terjangkit COVID-19, namun akhirnya mencederai demokrasi. Akhirnya kekuatan mempertahankan tradisi demokrasi dikalahkan dengan bahaya COVID-19. Luar biasanya penularan COVID-19 lebih berbahaya dari para pelaku kejahatan transnasional.

Dari aspek menjalankan demokrasi dengan ceria gembira dan suka cinta, kini disaat COVID-19 konsitituen sebagian cemas. Begitu kuatnya pemaksaan Pilkada dilaksanakan Desember 2020 rakyat tak kuasa menolaknya. Jika dianggap perlu, maka GOLPUT (Golongan Putih), memilih untuk tidak datang ke TPS dan tidak menggunakan hak pilihnya menjadi pilihan masyarakat. Makna demokrasi jangan dibuat menjadi terkikis hanya karena alasan darurat. Kalau berfikir untuk kemajuan bersama, sebaiknya situasi darurat dilewati dulu. Penanganan COVID-19 dimaksimalkan, setelahnya situasi kondusif barulah Pilkada Serentak dilanjutkan.

Tak boleh memanfaatkan situasi dengan mempolitisasi COVID-19. Demokrasi yang universal sebaiknya diapresiasi dengan cara-cara beradab, melalui praktek menunaikan kedaulatan masyarakat dalam Pilkada secara benar. Tanpa disadari kita telah memangkas hak-hak demokrasi rakyat. Ini termasuk tanda menuju pada otoritarianisme kekuasaan. Demokrasi malah menumbuhkan oligarki kalau begini yang dipertahankan. Intervensi, intimidasi dan pemanfaatan satu kelompok terhadap kelompok lain akhirnya tumbuh, tidak ada lagi protes, penolakan, perlawanan serta ‘pemberontakan’ atas nama kebenaran. Semua menjadi bungkam.

Sebagian rakyat mulai ditakut-takuti, atau sebagiannya lagi dibujuk untuk merasakan nikmatnya kekuasaan dan hidup bermewah-mewahan. Hasilnya kemudian, suara nyaring kritik terhadap praktek membonsai demokrasi menjadi hilang. Keberagaman disulap menjadi keseragaman dan kesamaan. Lahirnya kepemimpinan yang congkak, rakus dan memperbudak rakyat dengan alasan-alasan ketaatan hukum atau menghormati demokrasi.

Praktek demokrasi yang dianggap membawa petaka dan bahaya terhadap pemerintah akhirnya dipenggal. Proses amputasi pun memerlukan ‘kambing hitam’, akhirnya rakyat lagi yang dituduh pembangkang, subversif dan melakukan makar. Dengan logika kejam, pemerintah lebih baik memotong (mengamputasi) demi menyelamatkan rakyat banyak, dari pada membiarkan ‘penyakit’ (bisa jadi pemikir kritis) mengganas dan merusak kehidupan demokrasi. Ternyata, yang dilakukan itu hanya alibi disertai tuduhan untuk membunuh kebebasan rakyat dalam berdemokrasi.

iklan1