Tag: covid 19

Penyaluran Bansos di Ternate Tanjung Berjalan Lancar

Pemerintah Kelurahan saat menyalurkan bantuan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Bantuan Sosial (Bansos) tahap II oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bagi warga masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Ternate Tanjung, mendapat tanggapan serius dari beberapa warga terkait kwalitas dan ikan kaleng yang diterimah. Salah satunya Roy Poiyo warga lingkungan 1 Kelurahan Ternate Tanjung, mengatakan bahwa beras 10Kg dan 10 Ikan Kaleng yang kami diterimah.

Kualitas berasnya setelah di masak cukup baik dimakan. Sama halnya beras super win yang dijual di warung dengan harga 12.500. Ikan kaleng juga expired nanti 2021, setelah dimasak ternyata Ikan tuna, biasanya kami membeli di warong ikan kaleng sardine.

“Tapi Alhamdulilah semua ini cukup meringankan kebutuhan keluarga kami. Kepala lingkungan (Pala) mengingatkan hendaklah memeriksa terlebih dahulu sebelum menerima barang yang ada,” kata Poiyo warga yang sama juga dikatakan oleh IRT Sonia Potale, menurutnya Sembako yang terimah sempat memeriksa terlebih dahulu.

Sembako yang diterimah berupa 10kg beras, 10 ikan kaleng, dan 4 buah masker. Untuk berasnya tetap seperti dari tahap I, kali ini lumayan baik karena ikan kaleng sesuai dengan jumlah beras 10 kg. Artinya untuk menghemat kebutuhan ekonomi, jadi bisa memasak 1kg beras dan 1 ikang kaleng perhari.

“Saya pun tidak melihat kwalitas berasnya seperti apa, yang pasti bantuan yang disalurkan cukup membantu meringankan kebutuhan ekonomi keluarga saya,” tutur Sonia Kepala Dinsos Sammy Kaawoan saat dihubungi oleh awak media – terkait penyaluran sembako dan kwalitas beras dan Ikan kaleng.

Warga penerima bantuan (Foto Suluttoday.com)

Dijelaskannya, untuk penyaluran sembako sudah disalurkan di 11 Kecamatan sejak hari senin. (03/08/2020) Kecamatan Singkil yang terakhir yang didalamnya ada 9 Kelurahan. Di Kelurahan Ternate Tanjung disalurkan pada hari Rabu (5/8/2020) oleh Dinsos yang dikawal langsung oleh Asisten 1 Pak Heri Saptono Waktu itu juga setelah diserahkan secara simbolik kepada Lurah Ternate Tanjung Ramly Labatjo.

Mengingatkan pihak kelurahan khususnya para kepala lingkungan agar teliti dalam menyalurkan bantuan. Setelah diserahkan langsung meminta warga untuk periksa bantuannya, lihat apakah item lengkap dan tidak ada yang rusak atau expire. Bantuan juga harus diberikan ke warga yang namanya ada dalam data penerima bantuan.

“Terkait kwalitas beras dan Ikan Kaleng, bahwa beras yang disalurkan sama halnya dengan beras merpati atau super win. Karena satuan berasnya perkilogram dihitung Rp. 11.500, dan Ikan kaleng satuannya 9.500. Sekadar informasi, jumlah penerima bantuan tahap II sebanyak 71 ribu KK, ada tambahan dari sebelumnya pada tahap I berjumlah 66 ribu KK,” ungkap Sammy.

Sementara itu Lurah Ramly Labatjo, saat dimintai keterangan, terkait berapa jumlah yang akan disalurkan. Dikatakannya, di Kelurahan Ternate Tanjung terdapat 3 Lingkungan dengan penyaluran social safety net tahap II dari pemerintah Kota Manado.

”Melalui Wali Kota GS Vicky Lumentut, untuk warga masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya di Kelurahan Ternate Tanjung penyaluran berlangsung selama 3 hari yang menerima sebanyak 612 KK,” jelas Lurah Labatjo.

Labatjo, menambahkan adapun paket sembako diantaranya 10 Kg beras, 10 kaleng Ikan, dan 4 buah masker. Hingga hari ke-3 Staf dan Pegawai serta Kepala Lingkungan sudah menyalurkan kerumah-rumah warga yang terdampak Covid-19.

Penyaluran dikawal langsung oleh pihak keamanan TNI/Polri yaitu Babinsa dan Babinkantimas, ucap Labatjo.

(*/APN)

Melayani dengan Tulus, Shintia Rumumpe Tancap Gas Berbagi Kasih

Shaintia Gelly Rumumpe berbagi berkat (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttodya.com – Politisi perempuan yang satu ini sepertinya tidak pernah lelah dalam memberikan pelayanan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dialah Shintia Rumumpe, Wakil Ketua DPRD Minut itu, Selasa (7/7/2020) melakukan silaturahmi, berkunjung memberikan kejutan bagi masyarakat.

SGR begitu perempuan murah senyum yang bernama lengkap Shintia Gelly Rumumpe akrab disapa turun menemui masyarakat di Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minut. Bersama timnya, SGR berbagi kasih dengan masyarakat. Tanpa panda bulu, dari ujung kampung sampai ke ujungnya lagi tak berhenti politisi yang kini digadang masyarakat dan Partai NasDem untuk maju sebagai calon Bupati Minut itu berbagi uang tunai pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 kepada masyarakat.

Saat diwawancarai SGR berharap agar masyarakat terbantu dengan gerakan yang dilakukannya. Dalam pandangan dan prinsip hidupnya pengabdian kepada banyak orang, serta orang yang bermanfaat merupakan keteladanan penting. SGR berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga masyarakat dapat lebih leluasa beraktivitas dan mencari nafkah hidup.

”Kegiatan berbagi kasih sudah menjadi hal biasa di keluarga kami. Semoga masyarakat dapat terbantu, saya memberikan dengan tulus kepada masyarakat. Tentu melayani orang lain, atau kita hidup lalu dapat memberi manfaat bagi oran-orang sekitar itu sangat mulia. Dan saya melakukan semua ini dengan kegembiraan, rasa syukur. Selain itu, saya juga berharap agar pande COVID-19 ini secepatnya usai,” kata SGR pada Suluttoday.com.

Sampai malam, SGR berbagi berkat (Foto Istimewa)

Terpantau di media sosial, melalui Akun Facebooknya SGR juga mengutip Ayat Alkitab (Mazmur 136:25-26) yang menjelaskan tentang ”Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk; bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Puji Tuhan hari ini bisa bersama-sama dengan masyarakat di Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur”.

(*/Bung Amas)

Demokrasi Yang Diamputasi

Situasi kritis melanda demokrasi, ilustrasi (Foto Fahri Laudje)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Perjalanan demokrasi yang panjang bisa saja dilipat atau dipersingkat. Caranya yakni melalui settingan situasi darurat. Karena atas nama kedaruratan segala metode inkonstitusional dapat ditempuh. Negara dapat mengambil alih segalanya yang jadi milik rakyat. Dengan alasan untuk kemanusiaan, keamanan negara dan keselamatan praktek otoriter atau sentralistik dilakukan. Monopoli kekuasaan akhirnya terjadi lagi, setelah kita melewati Orba, kita kembali lagi ke belakang.

Situasi darurat itu sedang kita hadapi sekarang. Yang dinamakan ‘pandemi COVID-19’, rupanya ini istilah umum, sebagai konsinsus dari mana asalnya. Saya belum membongkarnya labih jauh, terserah proyeknya siapa. Sorotan kita adalah pada kondisi sosial yang kondusif dan praktek demokrasi yang selama ini kita rawat menjadi terganggu. Hanya karena pandemi semua alur demokrasi menjadi cukup dimudahkan. Bahkan akan mencapai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih anggota DPRD pun dimungkinkan.

Berbagai kemungkinan dan cela terhadap lahirnya penyelundupan kepentingan terjadi. Kondisi dimana masyarakat sedang khawatir diserang wabah COVID-19, tapi ada saja kelompok berkepentingan yang masih bercokol memanfaatkan situasi. Pilkada dipaksakan 9 Desember 2020, meski Indonesia masih berstatus darurat kesehatan. Indikasi demokrasi mulai mengancam kebebasan terlihat, rakyat yang menolak Pilkada digelar 2020 tidak digubris. Pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan nafas kita berdemokrasi malah seperti dilegalkan.

Demokrasi dalam bahaya, berada dibawa bayang-bayang dan ancaman COVID-19 sekaligus politisasi kesempatan. Di tengah darurat mereka yang punya modal masih tetap mejanlakan usahanya, para pembangku kepentingan yang menjalankan proyek juga nyatanya jalan, tak ada kendala berarti. Pengadaan APD, Sembako, Alkes, belum lagi pengadaan fasilitas teknologi yang menunjang pelaksanaan Pilkada melalui pendekatan virtual. Praktek terselubung dan mencurigakan mulai berlahan terungkap.

Sosialisasi pelaksanaan Pilkada, beberapa tahapan yang dilewatkan. Secara kelembagaan kini KPU mulai ‘bersuara’ mengirim sinyal Pilkada 2020 ditunda, karena gaji (honor) mereka belum terbayar. Pokoknya, Pilkada kali ini media daring menjadi andalan. Tak boleh lagi penyelenggara Pilkada sampai tingkat Kelurahan dan Lingkungan menjadi gaptek. Lantas apa relasinya dengan ‘kesehatan demokrasi’ kita?. Tentu perlu dilihat secara inklusif. Tidak boleh sempit melihat perkara ini.

Menuju pada kematian demokrasi situasi darurat ini bila tidak segera direorientasikan pada posisi awalnya. Dimana demokrasi menghendaki kebebasan berpendapat, keterlibatan publik, dan seterusnya. Sekarang malah diberi batasan, saksi parpol dan pengawas umum atau perwakilan publik misalkan dalam mengawasi rekapitulasi serta tahapan Pilkada 2020 bersifat terbatas. Seperti inilah yang kita sebut dengan praktek membabat demokrasi. Keberadaan demokrasi seolah berada dalam penyiksaan.

Proses demokrasi kita mulai diamputasi. Dari kampanye umum yang biasa dilakukan di lapangan terbuka dan gedung-gedung tertutup dengan jumlah massa yang padat, kini tidak seperti itu lagi. Aturan penyelenggara Pemilu (Pilkada) malah memberi pembatasan. Pihak penyelenggara hajatan demokrasi berusaha menertibkan masyarakat agar tidak terjangkit COVID-19, namun akhirnya mencederai demokrasi. Akhirnya kekuatan mempertahankan tradisi demokrasi dikalahkan dengan bahaya COVID-19. Luar biasanya penularan COVID-19 lebih berbahaya dari para pelaku kejahatan transnasional.

Dari aspek menjalankan demokrasi dengan ceria gembira dan suka cinta, kini disaat COVID-19 konsitituen sebagian cemas. Begitu kuatnya pemaksaan Pilkada dilaksanakan Desember 2020 rakyat tak kuasa menolaknya. Jika dianggap perlu, maka GOLPUT (Golongan Putih), memilih untuk tidak datang ke TPS dan tidak menggunakan hak pilihnya menjadi pilihan masyarakat. Makna demokrasi jangan dibuat menjadi terkikis hanya karena alasan darurat. Kalau berfikir untuk kemajuan bersama, sebaiknya situasi darurat dilewati dulu. Penanganan COVID-19 dimaksimalkan, setelahnya situasi kondusif barulah Pilkada Serentak dilanjutkan.

Tak boleh memanfaatkan situasi dengan mempolitisasi COVID-19. Demokrasi yang universal sebaiknya diapresiasi dengan cara-cara beradab, melalui praktek menunaikan kedaulatan masyarakat dalam Pilkada secara benar. Tanpa disadari kita telah memangkas hak-hak demokrasi rakyat. Ini termasuk tanda menuju pada otoritarianisme kekuasaan. Demokrasi malah menumbuhkan oligarki kalau begini yang dipertahankan. Intervensi, intimidasi dan pemanfaatan satu kelompok terhadap kelompok lain akhirnya tumbuh, tidak ada lagi protes, penolakan, perlawanan serta ‘pemberontakan’ atas nama kebenaran. Semua menjadi bungkam.

Sebagian rakyat mulai ditakut-takuti, atau sebagiannya lagi dibujuk untuk merasakan nikmatnya kekuasaan dan hidup bermewah-mewahan. Hasilnya kemudian, suara nyaring kritik terhadap praktek membonsai demokrasi menjadi hilang. Keberagaman disulap menjadi keseragaman dan kesamaan. Lahirnya kepemimpinan yang congkak, rakus dan memperbudak rakyat dengan alasan-alasan ketaatan hukum atau menghormati demokrasi.

Praktek demokrasi yang dianggap membawa petaka dan bahaya terhadap pemerintah akhirnya dipenggal. Proses amputasi pun memerlukan ‘kambing hitam’, akhirnya rakyat lagi yang dituduh pembangkang, subversif dan melakukan makar. Dengan logika kejam, pemerintah lebih baik memotong (mengamputasi) demi menyelamatkan rakyat banyak, dari pada membiarkan ‘penyakit’ (bisa jadi pemikir kritis) mengganas dan merusak kehidupan demokrasi. Ternyata, yang dilakukan itu hanya alibi disertai tuduhan untuk membunuh kebebasan rakyat dalam berdemokrasi.

Pilkada Darurat dan Spirit Politisi

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Hajatan demokrasi yang akbar dan akrab kita lewati diantaranya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020 para penyelenggara Pilkada mulai menyiapkan regulasi, segala perangkat demokrasi dihidupkan. Difungsikan dan sosialisasi dilaksanakan sebagian melalui pendekatan virtual. Selain itu, suprastaruktur politik seperti lembaga-lembaga negara telah memberi respon menunjang Pilkada di musim pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mulai dikerahkan agar suksesnya Pilkada. Tak lepas dari perdebatan publik, Pilkada darurat dinilai berbahaya. Melahirkan preseden buruk bagi pertumbuhan demokrasi kelak.

Kerinduan masyarakat atas tegak lurusnya peran dari infrastruktur politik seperti partai politik (political party), kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), komunikasi politik (media of political communication), jurnalis, pelajar dan juga tokoh politik agar mengakomodasi aspirasi publik, seperti tidak berjalan optimal. Bahkan, infrastruktur politik seperti menjadi supplier, supporter dan followers pemerintah. Tak mampu menjalankan peran strategisnya menjadi kelompok penekan atau penyeimbang.

Mari kita tengok sitausi Pilkada sekarang secara jernih. Antusiasme dan gelora semangat masyarakat untuk mendukung Pilkada di tengah badai pandemi, sedang mengalami kelesuan. Tidak mudah publik berpura-pura ‘aman’ dana situasi yang tidak aman. Kondisi abnormal inilah yang memicu kerisauan publik, membuat mereka tidak menyimak secara keseluruhan tahapan-tahapan Pilkada 2020. Hasilnya, ada esensi penting dari demokrasi yang tergeser. Mengalami bias, nilianya teralienasi karena bayang-bayang ancaman Covid-19.

Sementara itu, para politisi ‘pemburu’ kekuasaan tentu memanfaatkan momentum. Mereka tak mau kehilangan kesempatan untuk mencari ‘faedah’ keuntungan. Bagi politisi sejati, semua kesempatan adalah ruang demi memperoleh kepentingan. Meraih cita-cita politik akan mereka adaptasikan sebaik mungkin, tentu agar mereka lebih mudah membumikan misinya. Pilkada tentu bagian penting dari kontestasi kepentingan mereka para politik.

Tentu politisi tak terlalu mengambil pusing ancaman yang dihadapi masyarakat. Kesehatan dan keselamatan masyarakat bukan hal penting bagi mereka. Politisi tentu mengedepankan kepentingan pribadi serta kelompoknya, yang lain-lain itu hanyalah argumen pemanis semata. Bayangkan saja, walau tidak semua, jika politisi memanfaatkan semua ‘musibah’ sebagai langkah meloloskan kepentingannya, maka tentu humanisme menjadi tidak mendapat tempat apa-apa.

Yang diprioritaskan itu kemenangan meraih kekuasaan. Mengejar keuntungan materi menjadi lebih penting. Bukan apa-apa, politisi kebanyakan mereka menjadikan momentum politik sebagai pintu masuk untuk menjadikan hidupnya lebih kaya raya lagi. Mengeruk kepentingan memperkaya diri, baru setelah itu keluarnya dan kroninya, dan setelahnya lagi barulah masyarakat yang mereka pedulikan, ini gejala umum. Sekali lagi, meski tidak semua begitu. Itu sebabnya, masyarakat harus lebih ketat menyeleksi lagi siapa calon Kepala Daerah yang ada dipilih di Pilgub Sulawesi Utara (Sulut), Pilwako Manado dan Pilkada lainnya di seantero Sulut.

Ketika ditelisik, suasana batin para politisi juga sedang galau atas penyebaran Covid-19. Hal itu cukup dirasakan masyarakat, kecemasan atas penularan pandemi membuat masyarakat menjadi kurang ‘menikmati’ sajian demokrasi di tahun ini. Pilkada 2020 bisa dipastikan sebagai pesta demokrasi yang mendatangkan sunyi. Tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, Pilkada darurat membawa luka dan juga pilu bagi mereka yang menjadi ‘tumbal’ dari ketidakadilan penanganan Covid-19.

Perlu evaluasi serius nantinya. Biaya Pilkada darurat ini juga tidak sedikit. Apakah mereka penyelenggara Pilkada juga akan secara berjamaah berpotensi terjerat korupsi nantinya?. Indonesia sedang menghadapi bencana non-alam, darurat kesehatan begitu dirasakan imbasnya oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat kita yang menganggur (di rumahkan), kesulitan mencari nafkah, dan problematika lainnya yang hadir karena Covid-19. Namun, kepentingan politiklah yang mengabaikan semua itu. Pilkada tetap saja dilaksanakan, jeritan masyarakat agar Pilkada ditangguhkan dulu tidak didengar para pemangku kepentingan.

The1Area Siap Gelar Event Otomotif di Kota Manado

Andre Suwu (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sebelum datangnya penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), The1Area terbiasa melaksanakan event. Senin (22/6/2020), Ketua Umum The1Area, Andre Suwu saat diwawancarai Suluttoday.com menyampaikan pihaknya telah menyiapkan event Otomotif di Kota Manado. Kegiatan tersebut mengusung New Otomotif dan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Tim Tornado.

”Kita telah mendesain kegiatan untuk dilaksanakan usai penyebaran pandemi Covid-19. Dari The1Are bersama Tim Tornado akan menggelar even bertema New Otomotif.  Kami sudah mempersiapkan konsep dengan matang. Kami mengusahakan agar semua potensi yang terlibat dapat bersinergi guna suksesnya kegiatan ini. Ya, tentunya kawan-kawan yang dilibatkan adalah mereka yang berkompeten secara softskill di bidang tersebut,” ujar Andre di Griya Sintesa Manado.

Andre juga menambahkan bahwa event ini menargetkan untuk mengembangan dan proses penjaringan bakat terhadap generasi muda di Kota Manado yang terbiasa dengan kegiatan komunitas otomotif. Lanjutnya lagi, menyediakan wadah bagi generasi muda di daerah ini serta masyarakat umumnya menjadi program penting dalam menyongsong pembangunan berkelanjutan.

”Tujuannya event ini yakni untuk memberikan gairah dan semangat baru untuk komunitas-komunitas otomotif yang ada di Kota Manado dan Sulawesi Utara umumnya. Melalui event ini para pegiat otomotif bisa mengekspresikan dan mengluapkan skill – skill mereka dalam event,” kata Andre.

Pria vokal ini tak lupa mengajak elemen masyarakat Manado agar menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, Andre mengajak masyarakat untuk memanjatkan doa dan berikhtiar bersama demi keselamatan anak-anak bangsa agar terhindar dari bahaya penularan Covid-19.

”Mari kita menjalankan protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, gunakan masker bila di luar rumah, hindari kerumunan. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita bisa kembali membesarkan melaksanakan rutinitas keseharian. Teristimewa bagi rekan-rekan di dunia Industri Otomotif di Sulawesi Utara dan Semoga lewat Event ini pelaku bisnis dalam industri otomotif bisa bersemangat dan bisa bangkit Kembali,” tutur Andre menutup.

(*/Bung Amas)

iklan1