Tag: damis

Akademisi Unsrat Anjurkan Cakada Manado Perhatikan Visi Misi

Drs Mahyudin Damis M.Hum (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pergeseran pemikiran di tingkatan pemilih, utamanya kalangan akar rumput tentang politik begitu kental. Sehingga memberi ruang yang cukup istimewa terhadap praktik pragmatisme politik. Hal ideal soal perjuangan politik kerakyatan, seolah pudar tidak diminta masyarakat. Menanggapi hal itu, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, pengamat politik dan pemerintahan menyampaikan edukasi politik.

“Saatnya visi misi lebih realistis secara logika disampaikan politisi. Para politisi yang mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentu ketika hendak menyusun visi dan misi sesungguhnya mereka sudah memahami dan tamat dengan persoalan serta tantangan birokrasi yang sedang dihadapi oleh warga suatu daerah, misalnya Kota Manado,” ujar Damis, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Unsrat Manado ini, Kamis (2/7/2020).

Selain itu di level daerah umumnya, tambah Damis calon Kepala Daerah (Cakada) perlu jeli membaca kecenderungan kebutuhan masyarakat secara dominan. Situasi sosial itu menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk diuraikan melalui gagasan besar dari kandidat Kepala Daerah. Mulai apatisnya masyarakat melirik visi misi calon menurutnya juga dikarenakan ada calon Kepala Daerah yang merancang visi misi terlalu ‘melangit’ tinggih sehingga tak mampu di bumikan saat memimpin.

“Kabupaten/Kota lainnya dan bakan Provinsi Sulawesi Utara. Mereka sudah paham betul ‘isi perutnya’ daerah yang bakal mereka pimpin. Sehingga mudah merealisasikan janji-janji politiknya. Jika mereka belum paham betul, maka dapat dipastikan bahwa visi misi yang dikampanyekan nanti hanyalah sebagai sebuah instrumen pencitraan diri untuk meraih simpati rakyat,.dengan begitu, mereka membuat janji-janji politik yang sangat realistis, berdasarkan kebutuhan rakyat di lapangan. Ini bagian penting dan strategis secara politik,” tutur Damis.

Tidak hanya itu, Damis menyentil bahwa soal kejujuran menyederhanakan realitas sosial dalam visi misi juga penting diperhatikan secara serius. Tak kalah penting ialah format visi misi mesti dibuat berdasarkan kemampuan untuk dapat direalisasikan selama saat periode. Konteks Pilkada yang rentan kecurangan sekaligus kurun waktu yang tidak lama juga menjadi catatan para kandidat Kepala Daerah dalam menyusun visi misinya.

“Apalagi Pilkada kali ini bisa jadi hanya menjabat selama 3 tahun, karena pilkada serentak se-Indonesia yang akan datang. Oleh karena fungsi-fungsi partai politik selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya menurut teori politik, maka sebaiknya publik mendorong para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado memformulasikan janji-janji politiknya sesuai permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi wakil-wakil rakyat yang ada dalam Komisi 1, 2, 3 dan 4 yang kini masih menggantung. Artinya sisi koneksitas dan kerja sama sinergis diperlukan,” kata Damis yang juga pengajar Mata Kuliah Antropologi Politik ini.

Tambahnya lagi, kompetitor Pilkada harus tau apa kepentingan-kepentingan masyarakat yang masih belum terealisasikan pada masin-masing komisi di DPRD itu. Setelah tau apa masalahnya, kemudian mereka harus memberitahukan pula bagaimana cara mengeksekusinya. Itu lebih masuk akal ketimbang sekedar jual kecap manis nomor 1.

(*/Bung Amas)

Mahyudin Damis: Sulut Tak Perlu Terapkan PSBB

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bergulirnya usulan untuk ditetapkannya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menuai dinamika yang alot. Ada yang pro, ada pula yang kontra agar PSSB tidak diterapkan. Menurut akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, dari posisi geografis Sulut tidak perlu lagi memberlakukan PSBB.

‘’Menurut saya Sulut menerapkan PSBB, tidak penting. Contohnya Gorontalo sudah melakukan itu, berarti dari Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, dan masuk melalui Gorontalo yang sudah memotong posisi Sulut dalam hal menerapkan PSBB. Artinya, dari aspek geografis tidak penting Sulut menerapkan PSBB ini,’’ ujar Damis.

Damis mengatakan pemerintah daerah Sulawesi Utara tentu juga punya kalkukasi yang logis. Akademisi yang dikenal intens berdiskusi dengan aktivis dan kalangan pers itu menilai masyarakat akan menamui problem baru, jika kemudian PSBB diterapkan. Pengajar di Jurusan Antropologi itu secara tegas mengungkapkan penolakannya terhadap pemberlakukan PSBB di Sulut nantinya.

‘’Tidak perlu Sulut menerapkan PSBB, karena dari sisi angka statistik jumlah pasien yang terpapar Covid-19 di Sulut adalah 45 orang ini tidak berbanding dengan jumlah penduduk kita di Sulut yang banyak. Selain itu, aspek ekonomi juga akan menuai permasalahan nantinya jika PSBB diberlakukan. Kita harus meperhitungkan situasi itu. Saya secara pribadi menolak PSBB diberlakukan di Sulut dengan alasan yang rasional. Saya khawatir, kalau PSBB diberlakukan, maka ekonomi kita akan lumpuh,’’ tutur Damis, Kamis (30/4/2020).

Moda transportasi laut, darat dan udara, tambahnya lagi, sudah di setop beroperasi di Sulut. Ini bertanda pencegahan anti penyebaran Covid-19 telah serius dilakukan Pemprov Sulut. Selain itu, akademisi Unsrat ini segaca tegas menolak pemberlakukan PSBB. Masyarakat menurutnya harus terus diajak untuk menerapkan protokol Covid-19 secara baik dan disiplin. Protokol penanganan Covid-19 harus kita laksanakan sebagimana mestinya, lanjut Damis.

Selain itu, Damis menuturkan, mestinya masyarakat Sulut berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah meminta PSBB terlebih dahulu dan akhirnya disetujui pemerintah Pusat. Pada konteks tersebut Damis melihat posisi Sulut seolah-olah dilindungi Gorontalo.

(*/Bung Amas)

Akademisi Ingatkan Pemerintah Daerah Hindari Politisasi Bansos

Mahyudin Damis (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Marak terjadinya politisasi bantuan dari pemerintah di berbagai daerah juga menjadi tanda awas bagi warga Sulawesi Utara (Sulut). Bagaimanapun bantuan pemerintah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah dana yang diambil dari kantong-kantong masyarakat. Artinya, anggaran dari masyarakat kemudian bermutasi lagi ke masyarakat. Sehingga diharamkan bagi siapapun yang memanfaat itu untuk kepentingan politiknya.

Menanggapi berbagai pertanyaan, dan juga bentuk antisipasi di Sulut, baik ditingkat pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, pengamat sosial saat diwawancarai, Sabtu (25/4/2020) mengingatkan agar pemerintah dalam konteks penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) tidak melakukan politisasi. Menurutnya masyarakat layak mendapatkan apa yang menjadi haknya, tak perlu diselundupkan embel-embel kepentingan politik.

”Kalau terjadi Bansos dipolitisasi, atau disalurkan parpol tertentu, tentu tindakan tersebut sangat tidak etis dan bahkan bisa jadi kontra produktif bagi mereka sendiri. Sebab, di Sulut ini secara umum penyaluran Bansosnya agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa Timur. Di sana terlihat justru perangkat Desa/Kelurahan dan organisasi keagamaan yang mengantarkan bantuan tersebut ke rumah-rumah warga,” kata Damis yang juga Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini.

Damis menilai praktek politik terselubung dalam tiap kali penyaluran Bansos dari pemerintah harus dihentikan. Sehingga mata rantai intervensi dialihkan menjadi sebuah hubungan postifi antara pemerintah dan masyarakat. Bila pemerintah mau tegak lurus bekerja dan mengabdi bagi masyarakatnya, maka tidak perlu melakukan tindakan yang dilebih-kurangkan.

”Boleh juga itu dingingatkan kepada seluruh Kepala Daerah se-Sulut, agar jangan sampai terjadi politisasi Bansos seperti di daerah-daerah lain. Jika Pemda ingin produktif secara politik maka seyogyanya dibuka akses seluas-luasnya ke publik bahwa sebetulnya berapa Milyar sih dana Bansos dan penggunaannya secara rinci ke masyarakat. Kemudian dengan jumlah tersebut berapa banyak pula warga yang akan menerima, dan dimana saja mereka yang menerima tersebut,” ujar Damis, tegas.

Tambahnya lagi, warga Sulut sendiri sangat paham bahwa dana tersebut bersumber dari APBD dan APBN. Bukan berasal dari orang perorang atau kelompok. Artinya, hanya dengan cara transparansi dan akuntabilitas masing-masing Pemda, kemudian bergerak secara cepat dan tepat sasaran.

”Dengan demikian, cukup dengan sebatas amanah saja sudah sangat bagus. Toh jika ada yang coba-coba mengatasnamakan partai, pengurus dan atau Kepala Daerah atas Bansos tersebut, maka itu justru kontraproduktif bagi mereka,” tutur Damis.

Untuk diketahui, Bansos untuk masyarakat terdampak Virus Corona (Covid-19) di Sulawesi Utara sedang disalurkan dari tiap Kabupaten/Kota maupu Provinsi. Meski begitu, di tingkat masyarakat akar rumput belum semuanya tercover dalam penyaluran bantuan tersebut. Hasilya, pro kontra soal penerima bantuan pun mengemuka di masyarakat, apalagi di Media Sosial akhir-akhir ini.

Tak lupa, akademisi vokal ini mengingatkan tim penyalur bantuan agar selektif dalam melakukan pendataan dan pembagian. Masyarakat yang benar-benar terdampak dan membutuhkan yang perlu didahulukan, jauhkan praktek kolusi dan pemberian bantuan karena faktor relasi atau koneksi. Melainkan adil, dan menggunakan skala prioritas yang proporsional sesuai aturan main.

”Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerima bantuan nanti adalah benar-benar masyarakat terdampak Covid-19. Mereka yang layak dibantu. Harus selektif dalam pendataan dan penyalurannya, jangan sampai ada ASN, TNI, Polri juga disisip dan mendapatkan Bansos tersebut,” kata Damis yang selalu menjadi narasumber di sejumlah Televisi lokal di Sulut dan tampil sebagai pembicara dalam Dialog Publik maupun Seminar ini.

(*/Bung Amas)

Covid-19 di Ramadhan 2020, Geliat Pemerintah dan MUI Perangi Pandemi

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Menyongsong bulan sucis Ramadhan 1441 Hijria yang merupakan bulan kemuliaan bagi umat Islam, tentu begitu dinanti masyarakat. Untuk di Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) umumnya, ditengah masyarakat mengantisipasi penyebaran Virus Corona (Covid-19). Tentu perlu kesabaran yang luas.

Menanggapi situasi bencana Covid-19, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Unsrat Manado ikut mengingatkan masyarakat. Menurutnya umat Islam harus meningkatkan iman dan taqwanya ditengah gelombang Covid-19.

“Pertama, mari umat Islam tanamkan niat yang kuat untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadhan disaat negeri ini bahkan dunia sedang mengalami musibah besar, yaitu mewabahnya Covid-19,” kata Damis.

Akademisi murah senyum dan akrab dengan berbagai kalangan itu mengatakan ketaatan umat Islam terhadap pemimpin juga harus dilakukan. Sembari segala urusan beribadah terus dijaga, dimaksimalkan tensinya. Shalat berjamaah di rumah saja, merupakan pilihan untuk saat ini, tambah Damis.

“Kedua, dalam melaksanakan ibadah-ibadah Ramadhan khususnya yang wajib-wajib misalnya shalat fardhu biasanya berjamaah di masjid. Kali ini cukup di rumah saja. Apalagi yang hukumnya sunnah, misalnya. Berbuka puasa bersama di masjid, tarawih, bahkan shalat idul fitri, kali ini karena Covid-19, kita di ruma saja,” ucap Damis yang aktif sebagai aktivis Muhammadiyah itu.

Tidak hanya itu, Damis mengajak masyarakat agar ikuti Fatwa maupun Himbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah terkait pelaksanaan ibadah Ramadhan. Baik MUI maupun pemerintah, disebutnya tidak mungkin menjerumuskan umat Islam ke jalan yang tidak benar. Selain itu, MUI dan juga pemerintah pada umumnya adalah muslim dan punya ilmu tentang keislaman yang mumpuni.

“Juga tentu mereka sadar bahwa umat Islam adalah ummat terbesar di bangsa ini. Dimana konstitusi juga menjamin kelangsungan kehidupan umat Islam khususnya dan umat-umat lainnya pada umumnya. Selanjutnya, umat Islam pada umumnya dan pemerintah Republik Indonesia khususnya, patut berterima kasih bahwa Ormas-Ormas terbesar di Indonesia misalnya, Muhammadiyah dan NU sangat sepaham dan sejalan atas keputusan yqng diambil baik oleh Pemerintah maupun MUI,” tutur Damis, Senin (20/4/2020).

Perlu pula publik berterima kasih kepada ulama, kiyai, ustadz, lanjut Damis, yang memiliki Ilmu keIslaman yang sangat mumpuni dan mereka pun terkenal di Indonesia seperti Prof. DR. Muhammad Quraish Shihab, AA Gym, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Das’ad Latif karena semuanya sependapat dengan keputusan pemerintah dan MUI.

“Selamat Menjalankan Ibadah Ramadhan 1441 Hijriah, mohon maaf Lahir Batin. Semoga wabah Covid-19 ini segera berakhir sehingga kita pun dapat menjalankan ibadah Ramadhan sebagaimana biasanya,” ujar Damis.

(*/Bung Amas)

Akademisi Usrat Apresiasi Gerakan BMR Bersatu Lawan Corona

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Langkah berani sejumlah Kepala Daerah di Bolaang Mongodow Raya (BMR) dalam mencegah penyebaran Virus Corona menuai ragam tanggapan. Menurut Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, akademisi Unsrat apa yang dilakukan pemerintah Bolaang Mongondouw salah satunya, adalah tepat.

“Seperti yang ada di Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow, Ibu Yasti Soepredjo Mokoagow tanggal 8 April 2020, setelah Kota Manado ditetapkan sebagai daerah transmisi lokal. Setelah surat ini menandakan bahwa Pemkab Bolmong punya hitung-hitungan menunggu keputusan pemerintah pusat. Hal itu baik adanya,” kata Damis.

Sementara itu, soal gebrakan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Ladjar juga mendapat sambutan positif dari tokoh masyarakat Sulawesi Uatara ini. Damis menilai “proyek” jalan-jalan tawaf kampung sambil pengumuman yang dilakukan Bupati Sehan tersebut baik.

“Untuk Pak Sehan Landjar, Bupati Boltim yang turun ke lapangan mengedukasi dan menganjurkan warganya agar di rumah saja, bagi saya adalah cara efektif kita melawan Corona. Gerakan seperti itu penting. Upaya dalam memperketat pintu masuk perlu dimaklumi karena mereka mau menekan meluasnya wabah Corona,” tutur Damis.

(*/Bung Amas)

iklan1