Tag: daud ferry liando

Pers Untuk Pilkada Sehat

Tulisan Dr Ferry yang dimuat Koran Harian Manado (Foto Ist)

Dr. Ferry Daud Liando, Dosen Unsrat Manado

Jumat (7/02) pekan lalu saya bergabung dengan para ahli kepemiluan yang berasal dari 8 perguruan tinggi. Kami di undang Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik untuk berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait evaluasi Pilkada langsung. Dalam pandangannya, Menteri ternyata memiliki kekuatiran terhadap kondisi Pilkada yang baginya masih banyak menimbulkan resiko yang berat. Pilkada kerap menjadikan masyarakat terbelah dan berujung konflik berkepanjangan meski Pilkada telah selesai. Pembiayaan Pilkada sangat mahal baik untuk penganggaran tahapan maupun biaya dari masing-masing calon.

Mantan Kapolri itupun menyinggung sikap masyarakat yang cenderung pragmatis dalam menentukan pilihan. Meski tidak pernah menyebut atau mengusulkan bahwa mekanisme pemilihan langsung saat ini dapat digantikan dengan pemilihan tidak langsung (DPRD) sebagaimana informasi yang pernah berkembang di sejumlah media waktu lalu, namun menteri berharap ada kajian secara komprehensif agar problem besar Pilkada dapat teratasi. Bagi saya, Menteri telah melalui langkah yang sangat bijak. Melibatkan pihak eksternal dalam memberikan pandangan sebelum yakin atas sebuah keputusan institusi, sesuatu cara tepat untuk good governance.

Langkah ini, paling tidak untuk membatasi opini publik bahwa apapun keputusan Pemerintah selalu ada kepentingan politik dalam setiap pilihan kebijakan sebagimana dilakukan oleh institusi lain.

Sejak 2014, saya sudah beberapa kali ikut mengevaluasi pelaksanaan Pilkada baik dalam penelitian, perumusan naskah akademik RUU maupun diskusi-diskusi tematik bersama stakeholder. Sejumlah poin yang menjadi Kekhawatiran Pak Menteri sesungguhnya memang sudah sering dibahas sejak saat itu. Namun sejumlah rekomendasi kebijakan untuk perbaikan selalu mentah dalam proses perumusan kebijakan di DPR.

Pers Sebagai Penentu

Meski sulit, namun mengatasi persoalan diatas bukan berarti tidak bisa. Butuh political will untuk mengatasi itu. Partai politik (parpol) adalah pihak yang paling dibutuhkan. UU sebagai pedoman pelaksanaan dibuat oleh DPR yang anggotanya berasal dari parpol dan Calon Pilkada didominasi oleh yang diusung parpol. UU Pilkada bukan hanya mengandung banyak kelemahan namun sepertinya ada skenario agar calon tidak perlu dipersulit dengan syarat yang ketat.

Calon yang diusung kerap tidak diwajibkan soal moral. Calon yang menyogok pemilih seakan dibiarkan tanpa ada rasa tanggungjawab untuk mengarahkan bagaimana harus menjadi calon yang bisa mempertahankan moral itu. Tak jarang parpol pengusung juga ikut terlibat saling memanas-manasi pihak lawan lalu kemudian kerusuhan tak bisa dibendung. Tak mungkin jika sifat masyarakat yang pragmatis selalu dituduh sebagai biang money politic dan kerusuhan. Politik uang itu ada yang menciptakan.

Untuk menghentikannya harus berasal dari siapa yang menciptakan. Racun itu tidak mungkin dihentikan oleh korban keracunan, tapi oleh penyebar racun itu. Kontestasi Pilkada tahun ini diharapkan diikuti oleh calon-calon yang punya moral yang baik. Jika calon memiliki itu maka ia tak akan mungkin menyogok atau menghasut masyarakat agar rusuh. Dalam konteks ini sepertinya peran pers sangat dibutuhkan.

Jika sulit mengharapkan parpol memproduksi politisi bermoral pada kompetisi pilakda, maka pers adalah benteng penentu. Pers memiliki banyak data dan fakta soal track record bakal calon. Sehingga ada peluang baginya membatasi bakal calon yang sesungguhnya tidak pantas dan dan bisa merumuskan seperti apa calon yang ideal memimpin daerahnya. Pemberitaan media masih sangat dipercaya publik. Sehingga apa yang diberitakan bisa dengan cepat mempengaruhi opini publik.

Selama ini makin banyak bakal calon mengajukan diri, berharap mendapat restu parpol. Banyak cara yang dilakukanya agar parpol terpengaruh. Tidak jarang pemberitaan media menjadi dasar pertimbangan parpol dalam menetapkan calon. Ini menjadi kekuatan sekaligus ancaman media. Tak sedikit media masuk dalam pusaran kepentingan aktor. Pemberitaan yang disajikan kerap tidak sesuai fakta.

Banyak judul di media memberitakan “si anu makin meroket”, atau si anu makin disukai publik”, atau “si anu telah banyak berjasa”. Namun Ironinya judul-judul seperti ini tidak di lengkapi dengan data. Ada media yang ikut menampilkan sumber berita. Tapi nama sumber tidak memiliki nama lengkap dan atau menggunakan istilah “ujar sumber yang tak mau disebutkan namanya”.

Saya sering di wawancara dengan pertanyaan seperti ini. “Pak si anu, namanya makin meroket dan di makin tinggi elektabilitasnya, menurut tanggapan bapak seperti apa?”. Pertanyaan seperti ini tidak mungkin ditanggapi. Sebab bisa saja tanggapan yang disampaikan hanyalah bentuk memperkuat dari sajian berita pesanan. Pernah saya bertanya balik. “Jika memang sudah meroket, makin populer atau elektabilitasnya naik, itu berdarkan data apa?. Tak ada satupun yang bisa mengklarifikasi. Ada yang pernah menjawab. Tapi jawabannya adalah “didasarkan karena kebiasaan bagi-bagi uang dan banyaknya baliho yang dipasang”.

Fenomena ini tentu akan sangat berbahaya bagi demokrasi. Kebebasan yang menempel pada profesi pers harusnya disikapi dengan tanggungjawab. kebebasan pers menurut Denis McQuail (1987: 126), harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayaknya. Penilaian ini harus jadi modal bagi pers mengawal Pilkada 2020. Masih begitu banyak penyakit yang masih membelenggu baik dalam proses Pilkada, sikap pemilih maupun kesiapan calon. Kontribusi pers sangat penting bagi Pilkada yang sehat. Beritakanlah dan tuntut apa yang harus menjadi tanggung jawab parpol dalam memilih bakal calon. Beri pandangan terkait akibat jika parpol hanya mengandalakan uang mahar bagi bakal calon.

Pers juga harus mengawal masing-masing calon agar mengedepankan moral dalam proses perebutan kekuasaan. Umbar ke publik jika ada bukti permulaan seorang calon tanpa malu membagi-bagikan uang saat kampanye. Hal yang paling penting adalah melindungi pemilih dari pengaruh buruk calon seperti penyuapan atau penyebaran berita-berita bohong. Beritakan juga soal apa efek negatif jika kelak ia dipimpin oleh calon yang hanya mengandalakan uang dalam meraih dukungan. Pers itu adalah benteng terakhir lahirnya Pilkada bermartabat. Hari pers yang di rayakan pada 9 Februari kemarin harus dijadikan momentum untuk merefleksikan diri terutama mengembalikan pers ke jati dirinya yaitu pers untuk rakyat, untuk demokrasi dan untuk kemakmuran bersama.

Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008) berpendapat bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pers. Sebagai pilar demokrasi yang keempat, pers turut berperan besar mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang demokratis di dunia. Selamat hari pers nasional ke-74 tahun 2020.

Ilmuan Politik Sebut Dr Taufiq Kakak yang Menginspirasi

Dr Ferry Liando saat memberikan testimoni (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Mengalir beragam ucapan selamat terhadap Dr. dr Taufiq Pasiak, M.Kes.,M.Pdi saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 di hotel Aston Manado. Jumat (31/1/2020), Dr Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) yang adalah dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado, menyampaikan kebanggaannya dalam sesi testimoni tokoh dan sahabat Taufiq dalam perayaan HUT.

Menurut Liando yang juga jebolan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Manado ini menilai sosok Taufiq yang merupakan Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Utara (Sulut) itu sebagai ilmuan dan senior yang telah banyak berbuat bagi publik. Pengamat politik ini menyebut pilihan dokter Taufiq fokus dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian adalah sangat tepat.

Foto bersama Doktor Ferry dan Doktor dokter Taufiq (Foto Suluttoday.com)

“Saya bersyukur telah menjadi salah satu teman dekat Dr Taufik. Kami tidak punya hubungan daerah, tidak punya hubungan saudara. Tapi pertemanan kami seperti hubungan kakak dan adik. Kami sering berkeluh kesah terhadap suatu maslah. Namun yang kami diskusikan bukan soal kepentingan diri sendiri, lebih dari itu terkait bagaimana memikirkan Sulut maupun negara ini bisa lebih baik. Kami memang memiliki banyak persamaan. Beliau pengajar, peneliti dan penulis. Sama seperti saya. Kami sama-sama menjadi pendidik,” ujar Liando dihadapan hadirin, dan disambut tepukan tangan meriah.

Dosen yang menjadi penggagas utama dan Ketua minat kajian Kepemiluan di Pascasarjana Unsrat Manado ini menyampaikan selamat HUT kepada dokter Taufiq, dan menyampaikan harapannya. Akademisi yang murah senyum, pengurus AIPI dan juga pembicara dalam Seminar-Seminar Tingkat Nasional itu mendoakan agar dokter Taufiq selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya.

Penuh keakraban dokter Taufiq bersama sahabat karibnya (Foto Suluttoday.com)

“Dimana-mana kami ceramah soal etika dan moral, mendidik karakter masyarakat, politisi maupun penyelenggara pemilu. Namun ada yang membedakan kami berdua. Beliua itu pendakwa, saya bukan. Dan beliua meski bergelar dokter namun cukup cakap menganalisis masalah-masalah politik. Tapi saya yang sarjan ilmu politik tidak mampu menganalisis masalah kedokteran. Memang saya akui dalam banyak hal beliau selalu jauh lebih baik dan lebih maju dari saya. Saya menghargai sikap Pak dokter mundur dari pencalonan Wali Kota manado dan itu adalah keputusan tepat,” tutur Liando.

Tambah Liando mengungkapkan sedikit kerisauannya jika dokter Taufiq telah terjun dalam politik praktis, ia akan kehilangan teman-teman diskusi yang berkualitas. Pengabdian kata Liando, bersifat universal sehingga ruang-ruang tersebut akan dapat diisi dirinya bersama dokter Taufiq.

Ucapan dari berbagai pihak, sahabat dan kerabat dokter Taufiq (Foto Suluttoday.com)

“Saya kuatir akan kehilangan teman diskusi yang baik. Saya tidak yakin akan mendapatkan teman pengganti seperti dokter Taufik. Sebab jika beliu terpilih belum tentu cara berpikir beliau akan sama jika beliau tetap sebagai cendekiawan dan ilmuwan. Menjadi politisi terlalu banyak tekanan. Watak seseorang bisa berubah saat berkuasa. Sebab kepentingan selalu identik dengan kompromi sehingga bisa mengabaikan idealisme. Karena menurut saya, mengabdi bagi daerah tidak harus dalam kursi kekuasaan. Masih Banyak cara lain yang bisa dilakukan agar kontribusi pemikiran kita berguna bagi banyak orang. Masih tetap dalam status cendekiawan dan ilmuwan jauh lebih baik ketimbang menjadi politisi. Karena banyak oknum politisi yang selama ini kerap menghalalkan segala cara dalam merebut kekuasaan. Dan motif kekuasaan hanya sebatas untuk kepentingan pribadi,” ujar Liando.

Selain itu, Liando mengatakan dirinya tetap ingin menjadi sahabat dokter Taufik dalam menjaga martabat politik di daerah ini. Sulut harus berbangga, kata Liando, karena punya sosok Dr Taufik di Sulut. Dokter dinilainya telah menjadi aset nasional. Tidak banyak cendekiawan yang progresif seperti ini.

“Mari kita jaga dan lindungi Pak dokter Taufik agar tetap menjadi ilmuan yan disegani,” tutur Liando menutup. (*/Am)

Ferry Daud Liando: Pentingnya Mewujudkan Partisipasi Pemilih

DR Ferry Daud Liando dan Pramono Tantowi, Komisioner KPU RI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tiap perhelatan pemilihan umum (Pemilu) memang selalu mendapatkan evaluasi. Semua pihak berharap dari pelaksanaan Pemilu ada progres dalam partisipasi pemilih. Menurut pengamat politik dan pemerintahan DR Ferry Daud Liando, Kamis (5/12/2019) betapa pentingnya partisipasi pemilih digenjot.

“Ada tiga kepentingan mengapa mendorong partisipasi masyarkat pada Pilkada. Pertama, kepentingan Undang-Undang (UU). UU pemilu menempatkan masyarakat sebagi subjek Pilkada. Artinya masyarakat tidak sekedar sebagi pemilih saja, tetapi menjadi bagian penting dalam tahapan Pilkada. Mulai dari perencanaan, penysunan produk hukum seperti PKPU atau Juknis, penyusunan daftar pemilih, pengawasn pembentukan adhoc, dan lain-lain,” kata Liando yang juga Ahli Kepemiluan Indonesia itu.

Dosen FISIP Unsrat Manado ini menambahkan bahwa partisipasi pemilu juga sejalan dengan visi besar bernegara. Ia menyebutkan agar lahirnya pemimpin yang berintegritas, maka partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pilkada perlu didoromg.

“Kedua, kepentingan negara. Cita-cita negara adalah menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk mengusahakan cita-cita itu negara membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan bermoral. Mendapatkan kriteria pemimpin seperti itu, negara mebutuhkan peran masyarakat. Masayarakat diharapkan menjadi pemilih yang baik. Tidak memilih karena sogok, tidak karena kesamaan aliran semata, tidak karena teritimidasi dan lain-lain,” tutur Liando, saat diwawancarai Suluttoday.com.

Disampaikannya pula, amat pentingnya lagi adalah kepentingan penyelenggara Pemilu. Betapa tidak segala kerja serius yang dilakukan KPUD misalkan dengan tujuan melahirkan Pemilu yang bermutu.

“Ketiga, kepentingan penyelenggara. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggara adalah mendorong tingkat partispasi pemilih. Semakin tinggi pengguna hak pilih, maka KPUD akan dianggap berprestasi. Ada award khusus bagi kpud yang tingkat Partispasi pemilih paling tinggi. Namun meningkatnya partisipasi pemilih belum tentu berhasil. Di sejumlah daersh, naiknya persentase pemilih pada pemilu 2019 disebakan 1. Masifnya politik uang. 2. Menguatnya politik aliran/anti aliaran. 3. Mobilisasi ASN oleh kepala daerah yang mendukung caleg keluarganya,” tutur Liando.

Pengamat politik yang juga jebolan aktivis organisasi Cipayung ini menuturkan untuk mendorong partispasi, maka KPUD dapat melakukan hal. 1. Penyelenggara Harus dipercaya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pemilih terhadap penyelnggara, maka Partispasi masyarakat akan terdorong.

Tambahnya lagi, 2. Mebangun kerja sama dengan tokoh agama. Menjadi pemilih yang baik perlu disinggung ketika berhadapan dengan jemaat atau umat (mimbar). Apa akibat jika masyarakat menerima sogok ketika memilih. Apa akibat jika saling berbohong (Hoax) dan lain-lain. 3. Startegi sosialisasi perlu inovatif. Tak sekedar normatif. 4. Meyakinkan pemilih bahwa Pilkada diadakan untuk kepentingan masyarakat. (*/Redaksi)

Inilah 14 Nama, Hasil Lulus Tes Psikologi Calon Anggota KPU Manado

14 nama calon anggota KPU Kota Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kerja ekstra dan selektif dilakukan Tim Seleksi (Timsel) 1 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Berdasarkan Berita Acara Timsel, calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2018 – 2023 Nomor : 11/BA/TIMSEL1-SULUT/IV/2018 tanggal 2 April 2018.

Disampaikan diantaranya, 14 nama calon anggota KPU Kota Manado, yang dilansir Suluttoday.com, nama-nama yang Lulus Tes Psikologi Sesuai Pengumuman Nomor 6/TIMSEL1-SULUT/IV/2018 diantaranya;

  1. Abdul G Subaer
  2. Apriles A. Mandome
  3. Felly F. Warouw
  4. Harris Vandersloot
  5. Ismail Harun
  6. Jusuf J. Wowor
  7. Moch Sahrul HS
  8. Muchamad Burhanudin
  9. Ramang Muhammad
  10. Rommy W. Poli
  11. Steven Supit
  12. Sunday D.A. Rompas
  13. Taufik Bilfaqih
  14. Waildi Mokodompit

Selanjutnya, 5 tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Utara resmi bertandatangan. Dinataranya, Dr Johny Tarore, M.Si, Nur Fitry Latif, SE.,Ak.,M.Si, Dr Daud Ferry Liando, S.IP.,M.Si, Wahyuddin Ukoli, La Ode Hanzal, M.Pd. (*/Redaksi)

iklan1