Tag: demokrasi

Jemput Pilkada Serentak, Angkatan 017 Sula Gelar Pendidikan Politik

Angkatan 017 Sula kompak (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menjelang pesta demokrasi Pilkada serentak 2020, Angkatan 017 Sula galar Thalk Show tentang pendidikan politik. Menjelang pesta demokrasi yaitu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kepulauan Sula, hampir seluruh ruang publik dibanjiri dengan isu-isu dan kampanye-kampanye dari setiap calon-calon kandidat.

Lingkungan sosial mulai ramai dengan bendera dan spanduk-spanduk politik pasangan-pasangan bakal calon, media sosial pun di penuhi dengan postingan-postingan para calon dengan berbagai slogan dan narasi-narasi politik praktis. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, mereka Angkatan 017 Sula yang dipimpin Muhammad Ichsan Hasanuddin mengadakan Talk Show dengan tema: ‘Pendidikan Politik’, bertempat di Cafe Block Gravity Sanana, Selasa (8/9/2020) kemarin.

“Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakt Sula yang pada realitasnya sangat membutuhkan pendidikan politik, sebagai dasar pengetahuan untuk menentukan pilihan-nya dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah,” ujar Abd Rulis, selaku Ketua panitia pelaksana.

Berlangsungnya dialog (Foto Suluttoday.com)

Sementara itu, menurut Muhammad Ichsan Hasanuddin, pemuda dan pemudii angkatan 017, selama ini wacana politik selalu di dominasi kaum-kaum Tua yang minim akan gagasan sehingga selalu melahirkan sistem perpolitikan yang pragmatis. Pemuda harusnya ikut aktif dan secara kritis mengawal rule demokrasi di daerah ini.

”Kegiatan ini adalah tamparan keras kepada partai-partai politik yang harusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Semoga dengan adanya ruang-ruang edukasi seperti ini, masyarakat bisa sadar dan berpengetahuan untuk bagaimana kita bisa sama-sama mebawa negeri ini ke arah yang lebih baik,” kata Hasanuddin.

(*/Zar)

Politik Praktis dan Bisikan Agitasi

Ilustrasi bisikan (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Ruang politik praktis selalu menyajikan kenyataan yang beragam. Tak seindah dalam buku-buku teori politik yang kita baca, sebab implementasi politik sering lebih melampaui hal teoritis. Kadang juga menyimpang dari apa yang dianjurkan dalam bacaan-bacaan literatur politik. Umpamanya laut bebas, politik tergantung pada angin, gesekan batu karang dari dasar laut, hentakan barang dari permukaan laut yang kencang. Namun juga tak memberi pengaruh di laut yang lain. Kecuali tsunami.

Keseriuan demi keseriun juga hinggap. Tak pernah sunyi, panggung politik kita di tanah air selalu ramai dan dipenuhi kisruh kepentingan. Bisikan agitas, saling sikut, banting-bantingan, sleding dan naik dengan menginjak pihak lain dilakukan. Wajah panggung politik kita penuh hianat, saling jegal menjadi biasa. Kemarin menjadi kawan karib tiba-tiba menjadi musuh yang menjengkelkan. Ada pula, hari ini menjadi rival (lawan), kemudian besoknya menjadi teman mesra.

Berjenis mainan saling lambung dalam manuver politik dilakukan. Rebut-rebutan kepentingan bagi para politisi adalah hal biasa. Melakukan tekel antara satu politisi dengan politisi lain juga dilihatnya sebagai dinamika demokrasi yang wajar. Padahal memiriskan, tidak etis lagi. Tapi begitulah tafsir politik kadang melewati batas etika yang distandarkan publik. Politisi saling puji di atas panggung, sederet prestasi, keberhasilan dirangkai menjadi jualan spektakuler. Kekurangan mereka nyaris tak ada dalam gambaran retorika di depan podium yang ditonton masyarakat tersebut.

Setelah itu, lain lagi urusannya. Memuji dan menghujat bagi politisi tertentu bukanlah tanda sayang, kagum atau marah. Melainkan hanya luapan mengisi pidato semata. Lebih parahnya lagi, itu semua dilakukan bukan dengan niat memberi dukungan atau menjatuhkan. Politisi memuji politisi lainnya, bisa bermakna ganda. Kalau benar-benar searah, satu kepentingan itu bertanda dia memberi apresiasi dan menguatkan. Jika berbeda kepentingan, berarti pujian tersebut akan berubah menjadi petaka.

Pesta dan acara perayaan kebahagiaan, bisa disisip menjadi momentum meratapi nasib lantaran sedih. Bahagia boleh berubah menjadu duka dalam hitungan singkat, dan cara-cara itu biasa dilakukan para politisi handal. Itu sebabnya, sebagian masyarakat kita nyaris kebingungan mendeteksi, menyimpulkan keberpihakan politisi dalam tiap momentum politik. Sering juga merubah-rubah seragam parpolnya, hari ini biru, besok merah, besoknya lagi kuning dan seterusnya. Dunia para politisi memang keras.

Bukan dunianya para binatang, tapi karaktek dan cara sebagian politisi menyerupai cara-cara kebinatangan. Contohnya saja mereka ‘melegalkan’ saling menghujat, saling membunuh bila politisi yang berseberangan dengannya menganggu kepentingannya. Menebar fitnah, padahal apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Bisikan maut dalam politik memang kejam. Dinding juga bisa bertelinga kalau dalam politik. Dalam hitungan tertentu para pendukung bisa menjadi pembenci.

Para pembenci menjadi pendukung, itulah pengaruhnya bisikan. Hari ini tertawa bersama, duduk manis bersama disatu panggung, besok menjadi berbeda. Saling marah-marahan, duduk saling membelakangi, berbeda panggung lagi. Agitasi atau hasutan menjadi alat efektif bagi politisi yang senang berantem untuk memuluskan kepentingannya. Politisi model ini tidak mau melihat situasi politik berjalan baik-baik saja. Kemauannya yaitu melahirkan gelombang dan konflik di panggung politik.

Hati-hati pula banyak berhamburan para pembisik. Kau menceritakan kebaikan, bisa mereka karang menjadi keburukan. Kau berbuat baik, boleh berubah seolah-olah kau berbuat jahat. Para pembisik ini tidak mau politisi yang tidak bersama-sama dirinya itu hidup tenang. Bekerjalah dia melakukan agitasi, menyampaikan hal buruk dengan harapan mendapatkan berkah politik. Menjual informasi hanya untuk menghancurkan orang lain, kemudian dirinya meraih apa yang dicita-citakan.

Atas bisikan tertentu mengakibatkan adanya salah kapra. Fenomena bisikan penuh propaganda banyak ditemui dalam lingkaran kekuasaan. Sesama tim pemimpin tertentu yang menang kontestasi politik saling melemahkan. Rebut simpati, mencari perhatian yang tidak lagi sehat sehingga saling bentrok. Alhasil, orang-orang dekat tumbang satu persatu karena saling menjatuhkan. Pemimpin yang harusnya mereka dikawal, tidak terkawal. Energi mereka habis dengan gontok-gontokan yang tidak produktif. Apalagi ketika pemimpin itu sensi, mudah percaya pada bisikan sesat dan menyesatkan. Maka terjadilah pica kongsi. Keretakan terjadi dari dalam tim sendiri, akhirnya menggerus soliditas dan mendatangkan bencana.

Pentas Politik dan Sepenggal Peta Pilkada

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Layaknya cermin cekung yang fungsinya mengalami konvergensi, mengumpulkan cahaya. Selain nilai fokusnya positif, sisi lainnya adalah mencipta ego komunitas. Boleh seperti katak dalam tempurung, mirip pula dengan ‘para begal’ yang merasa hebat dalam komunitasnya sendiri. Namun setelah keluar dari lingkupnya, ia menjadi teralienasi, kecil dan tidak memiliki kemampuan berkompetisi di luar.

Bagi para calon Kepala Daerah (Cakada) gejala itu terlihat. Masing-masih secara sepihak, subyektif mengaku begitu hebat dan kuat, percaya diri, memiliki kemampuan lebih. Sayangnya kalau menggunakan indikator pertarungan eksternal, ternyata yang mengaku kuat di internal itu tidak memiliki kekuatan signifikan. Standar yang dipakai hanya bersifat terbatas. Atau bila tidak, mereka menggunakan ukuran-ukuran lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan politik aktual.

Hajatan Pilkada Serentak Lanjutan ‘darurat’, memang menghadirkan tantangan yang berbeda dengan Pilkada sebelum-sebelumnya. Isu kesehatan, kepedulian Cakada terhadap penanganan penularan COVID-19 juga begitu menonjol dibicarakan. Ditambah lagi dengan pola kampanye yang sedikit berbeda. Tidak diperkenankan kampanye terbuka dengan malibatkan kerumunan masyarakat. Itu sebabnya, efektifitas kampanye perlu direformaluasi lagi.

Seperti cermin cekung, para aktor demokrasi juga punya ‘baju’ sendiri dalam menakar kekuatannya. Sebagian figur dianggap kuat, punya popularitas dan elektabilitas versi lembaga survey, tapi berpotensi lemah disaat berlangsungnya kompetisi Pilkada. Karena dalam desain strategi dan aktualisasi di lapangan, sering kali berbeda. Mereka Cakada yang merasa kuat di internal parpolnya, juga akan lemah ketika bertarung terbuka di luar.

Begitu seterusnya, ada yang kelihatan lemah dan diremehkan kekuatan politiknya, ternyata tiba-tiba menjadi kuat saat hari H pelaksanaan Pilkada. Semua perubahan-perubahan drastis itu sering terjadi dalam praktek politik, bukan barang baru. Berarti bagi para kompetitor politik di Pilkada perlu menyiapkan stok mental yang cukup. Siap menang dan siap kalah. Siap pula dihianati, ditinggalkan serta menanggung beban realitas yang ditimbulkan akibat komitmen politik yang dibangunnya.

Politisi kebanyakan jumawanya, sebagai wujud dar optimisme berlebihan. Untuk menghindari frustasi dikemudian hari, sikap jumawa perlu dikontrol. Tak boleh berlebihan meraka paling kuat. Seperti itu pula rasa minder berlebihan, juga merugikan Cakada tersebut. Cepat tepat dan cermat membaca situasi politik. Jangan menjadi politisi ‘talinga tipis’. Atau jangan pula menjadi politisi ‘sok tau’ yang merasa semua masukan terhadapnya tidak tepat dan ditolaknya.

Itu juga merugikan, jadilah politisi yang pandai menyeleksi masukan dan membaca realitas secara multi dimensional. Bukalah komunikasi seluas-luasnya, tapi soal komitmen tetap harus melihat sisi maslahatnya. Memang politisi ulung dan hebat yang sering kita temui yaitu mereka yang terbuka dalam membangun komunikasi politik, menghindari banyaknya musuh. Mencari teman atau sekutu sebanyak-banyaknya, tak kalah pentingnya ia punya komitmen kuat.

Bila telah bersepakat bersama, tidak pernah diingkarinya. Begitulah identitas dari politisi kawakan, mereka selalu mati-matian memperjuangkan komitmennya meski badai resiko menghadangnya. Jadi gerak dan harga dirinya berada pada komitmen yang dijalaninya tersebut. Bukan hal mudah mencapai level politisi seperti itu. Mereka telah melewati banyak rintangan, sampai terbentuklah karakter.

Politisi petarung memang karirnya dibangun dari interaksi pesta demokrasi yang berulang. Pahit dan manisnya telah dirasakan, tidak instan. Akhir-akhir ini dinamika politik di daerah sedang hangat-hangatnya dibicarakan, dijalani masyarakat. Sejauh ini tarik menarik kekuatan politik masih berada di seputaran internal partai politik masing-masing. Semua parpol punya hitungan dan obsesi menang, baru bersifat membangkitkan ego sektoral. Upaya menuju pada konsensus politik tengah dibangun saat itu.

Melihat indah dan sempuran dalam cermin, lantas realitasnya juga indah, belum tentu. Sesuatu yang terlihat estetis di dalam cermin ‘kaca bayang’ belum tentu estetis dalam kenyataannya. Cermin kadang kalah ‘berdusta’ atau melebih-lebihkan. Jika Cakada hanya berpatokan pada cermin diri sendiri, parsial, maka menjadi kaku dalam praktek politik nantinya. Apalagi hanya sekedar bercermin pada cermin cekung yang melahirkan over subjektif.

Lalu mereka merasa hebat di pentasnya sendiri. Setelah di adu bertanding dalam pentas lebih luas, kebanyakan kalah mental. Walau ada juga figur-figur yang pantas dan layak dipertandingkan di ruang terbuka, mirisnya mereka sering tidak dilirik parpol.

Pilkada Darurat dan Spirit Politisi

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Hajatan demokrasi yang akbar dan akrab kita lewati diantaranya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020 para penyelenggara Pilkada mulai menyiapkan regulasi, segala perangkat demokrasi dihidupkan. Difungsikan dan sosialisasi dilaksanakan sebagian melalui pendekatan virtual. Selain itu, suprastaruktur politik seperti lembaga-lembaga negara telah memberi respon menunjang Pilkada di musim pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mulai dikerahkan agar suksesnya Pilkada. Tak lepas dari perdebatan publik, Pilkada darurat dinilai berbahaya. Melahirkan preseden buruk bagi pertumbuhan demokrasi kelak.

Kerinduan masyarakat atas tegak lurusnya peran dari infrastruktur politik seperti partai politik (political party), kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), komunikasi politik (media of political communication), jurnalis, pelajar dan juga tokoh politik agar mengakomodasi aspirasi publik, seperti tidak berjalan optimal. Bahkan, infrastruktur politik seperti menjadi supplier, supporter dan followers pemerintah. Tak mampu menjalankan peran strategisnya menjadi kelompok penekan atau penyeimbang.

Mari kita tengok sitausi Pilkada sekarang secara jernih. Antusiasme dan gelora semangat masyarakat untuk mendukung Pilkada di tengah badai pandemi, sedang mengalami kelesuan. Tidak mudah publik berpura-pura ‘aman’ dana situasi yang tidak aman. Kondisi abnormal inilah yang memicu kerisauan publik, membuat mereka tidak menyimak secara keseluruhan tahapan-tahapan Pilkada 2020. Hasilnya, ada esensi penting dari demokrasi yang tergeser. Mengalami bias, nilianya teralienasi karena bayang-bayang ancaman Covid-19.

Sementara itu, para politisi ‘pemburu’ kekuasaan tentu memanfaatkan momentum. Mereka tak mau kehilangan kesempatan untuk mencari ‘faedah’ keuntungan. Bagi politisi sejati, semua kesempatan adalah ruang demi memperoleh kepentingan. Meraih cita-cita politik akan mereka adaptasikan sebaik mungkin, tentu agar mereka lebih mudah membumikan misinya. Pilkada tentu bagian penting dari kontestasi kepentingan mereka para politik.

Tentu politisi tak terlalu mengambil pusing ancaman yang dihadapi masyarakat. Kesehatan dan keselamatan masyarakat bukan hal penting bagi mereka. Politisi tentu mengedepankan kepentingan pribadi serta kelompoknya, yang lain-lain itu hanyalah argumen pemanis semata. Bayangkan saja, walau tidak semua, jika politisi memanfaatkan semua ‘musibah’ sebagai langkah meloloskan kepentingannya, maka tentu humanisme menjadi tidak mendapat tempat apa-apa.

Yang diprioritaskan itu kemenangan meraih kekuasaan. Mengejar keuntungan materi menjadi lebih penting. Bukan apa-apa, politisi kebanyakan mereka menjadikan momentum politik sebagai pintu masuk untuk menjadikan hidupnya lebih kaya raya lagi. Mengeruk kepentingan memperkaya diri, baru setelah itu keluarnya dan kroninya, dan setelahnya lagi barulah masyarakat yang mereka pedulikan, ini gejala umum. Sekali lagi, meski tidak semua begitu. Itu sebabnya, masyarakat harus lebih ketat menyeleksi lagi siapa calon Kepala Daerah yang ada dipilih di Pilgub Sulawesi Utara (Sulut), Pilwako Manado dan Pilkada lainnya di seantero Sulut.

Ketika ditelisik, suasana batin para politisi juga sedang galau atas penyebaran Covid-19. Hal itu cukup dirasakan masyarakat, kecemasan atas penularan pandemi membuat masyarakat menjadi kurang ‘menikmati’ sajian demokrasi di tahun ini. Pilkada 2020 bisa dipastikan sebagai pesta demokrasi yang mendatangkan sunyi. Tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, Pilkada darurat membawa luka dan juga pilu bagi mereka yang menjadi ‘tumbal’ dari ketidakadilan penanganan Covid-19.

Perlu evaluasi serius nantinya. Biaya Pilkada darurat ini juga tidak sedikit. Apakah mereka penyelenggara Pilkada juga akan secara berjamaah berpotensi terjerat korupsi nantinya?. Indonesia sedang menghadapi bencana non-alam, darurat kesehatan begitu dirasakan imbasnya oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat kita yang menganggur (di rumahkan), kesulitan mencari nafkah, dan problematika lainnya yang hadir karena Covid-19. Namun, kepentingan politiklah yang mengabaikan semua itu. Pilkada tetap saja dilaksanakan, jeritan masyarakat agar Pilkada ditangguhkan dulu tidak didengar para pemangku kepentingan.

Tatap Pilkada, Perbaiki Mindset Tentang Politik

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Jurnalis dan Alumni FISPOL Unsrat

Mendeteksi kemauan dan harapan publik soal politik, pada umumnya mereka menghendaki perubahan signifikan. Minimalnya perubahan yang berjenjang, simultan, berurut dan berkelanjutan. Dalam menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 kompenen penting yang kiranya menjadi perhatian serius, perlu digarap semua stakeholder adalah merekonstruksi kesadaran masyarakat tentang politik. Karena kedaulatan berdemokrasi letaknya berada pada pilihan masyarakat.

Mau disulap, dipaksakan dan dimutilasi seperti apapun masyarakat tetaplah pemilik sah kedaulatam. Manakala masyarakat sudah sempurna, rasional, maju cara berfikirlah, kemajuan peradaban kita secara otomatis membaik. Kemajuan akan kita dapati jika masyarakat memiliki kesadaran penuh tentang hak-haknya dalam demokrasi. Trik kita membangunkan kesadaran demokrasi itu yakni melakukan literasi politik.

Partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik. Parpol perlu menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. Kemudian usaha serius pemerintah dalam melakukan recovery demokrasi. Seperti itu pula lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, dan lembaga pengawasa Pemilu, secara berjenjang sistematik bekerja kompak, mandiri serta profesional.

Tak usah malu mengakui kalau demokrasi kita sedang sakit. Bukan akibat ulah virus Covid-19, melainkan soal mentalitas. Nah, dari tiga komponen penting di atas, jika diperkuat, ada kesesuaian, harmonisasi diciptakan dengan begitu kualitas kesadaran berpolitik masyarakat dan kesadaran demokrasi yang dipegang teguh masyarakat akan mampu diperbaiki. Kebutuhan kita masyarakat Indonesia, maupun khususnya Sulawesi Utara adalah pada kemajuan bersama.

Pilihan memperbaiki kualitas Pilkada 2020 yaitu dengan memperbaiki mindset (pola pikir). Disitulah pangkalnya, yang membuat demokrasi kita menurut derajatnya karena kualitas berfikir kita yang kurang matang. Tidak perlu saling menggeneralisir bahwa ini salahnya siapa?, tapi mari dijadikan tanggung jawab bersama. Instansi dan pihak yang diberi amanah mengendalikan sistem atau perangkan dalam penyelenggaraan Pilkada, silahkan bekerja konsisten.

Masyarakat tentu akan mendukung penuh kerja-kerja yang sesuai regulasi. Menatap Pilkada 2020 bukan sekedar mengenakkan kita, membuat kita saling berharap, lalu pasif dalam melakukan literasi demokrasi. Semua elemen masyarakat yang berpeluang memberi kontribusi sesuai kemampuan, dan tentu yang lebih penting sesuai kapasitas kewenangan agar menjadi panutan. Berbuatlah untuk kebaikan bersama. Masyarakat di belakang akan siap mati-matian mengawal kalian.

Parpol yang bertugas menyeleksi calon pemimpin untuk direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga kita doakan agar diberikan kebijaksanaan dan kearifan. Agar mereka tetap berfikir demi kemaslahatan umat manusia. Mereka yang berwenang melakukan sayembara politik, memilih bakal calon Kepala Daerah sudah pasti adalah orang-orang terpilih. Karena akan bermula dari penentuan itu, ketika pemimpin Kepala Daerah kedepan adalah figur yang ternyata rakus, maka parpol bertanggung jawab atas hal tersebut.

Kita telah luas membaca realitas politik saat ini, dimana politik dagang sapi dan kompensasi menjadi trend kita. Dianggap sebagai praktek yang lumrah dalam demokrasi, padahal itu merusak tatanan demokrasi. Karena wajah demokrasi nantinya disetting seperti ruang pasar gelap. Disana ada elit parpol yang merawat praktek politik jual-beli, seperti jual Surat Keputusan (SK), jual Rekomendasi dan lain sebagainya dengan kepentingan pragmatis.

Selaku masyarakat kecil kita mengharapkan posisi dan cara pandang elit politik kita tetap normal, dan tidak mengalami disruption. Mereka waras dalam berdemokrasi, mendahulukan kualitas dan mutu kepemimpinan, ketimbangkan mempertontonkan cara-cara kapitalis. Pemerintah bersama penyelenggara Pemilu dan pengawas penyelenggara Pemilu juga tetap berpegang pada khittah konstitusional. Tidak berpihak pada selera pemodal atau pun elit politik yang dianggap perkasa.

Bagaimana kita sukses meraih positioning Pilkada yang bermartabat, kalau jalan menuju ke arahnya kita bertikai. Masyarakat perlu percakapan yang menyejukkan, tema kampanye politik, visi misi dan adu program yang bernas. Tidak untuk saling mendiskreditkan di media sosial. Politik memerlukan strategi untuk menang, itu ia dan benar adanya. Namun bukan demi memenangkan pertarungan politik, kita menjadi menghalalkan segala cara. Berpolitiklah dengan cara-cara yang beradab, adil, jujur dan taati aturan main.

Siklus politik lima tahunan memang menarik untuk ditelaah. Disana tak hanya ada pertarungan merebut kekuasaan ada juga usaha keras dilakukan guna melanggengkan kekuatan politik dinasti. Kelangsungan dan eksistensi kepentingan publik, sering kali hanya menjadi bagian pelengkap. Walau begitu, tidak semua juga Kepala Daerah seperti itu dapat menyeret masyarakat. Konstrusi berfikir masyarakatlah yang akan menjadi pemenang Pilkada. Jika lemah, gagal menyelamatkan kepentingan jangka panjang, maka pilihan politik mereka gadai. Ketika masyarakat kuat, berarti politisi doyang beli suara masyarakat akan dikalahkan.

iklan1