Tag: demokrasi

Pentas Politik dan Sepenggal Peta Pilkada

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Layaknya cermin cekung yang fungsinya mengalami konvergensi, mengumpulkan cahaya. Selain nilai fokusnya positif, sisi lainnya adalah mencipta ego komunitas. Boleh seperti katak dalam tempurung, mirip pula dengan ‘para begal’ yang merasa hebat dalam komunitasnya sendiri. Namun setelah keluar dari lingkupnya, ia menjadi teralienasi, kecil dan tidak memiliki kemampuan berkompetisi di luar.

Bagi para calon Kepala Daerah (Cakada) gejala itu terlihat. Masing-masih secara sepihak, subyektif mengaku begitu hebat dan kuat, percaya diri, memiliki kemampuan lebih. Sayangnya kalau menggunakan indikator pertarungan eksternal, ternyata yang mengaku kuat di internal itu tidak memiliki kekuatan signifikan. Standar yang dipakai hanya bersifat terbatas. Atau bila tidak, mereka menggunakan ukuran-ukuran lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan politik aktual.

Hajatan Pilkada Serentak Lanjutan ‘darurat’, memang menghadirkan tantangan yang berbeda dengan Pilkada sebelum-sebelumnya. Isu kesehatan, kepedulian Cakada terhadap penanganan penularan COVID-19 juga begitu menonjol dibicarakan. Ditambah lagi dengan pola kampanye yang sedikit berbeda. Tidak diperkenankan kampanye terbuka dengan malibatkan kerumunan masyarakat. Itu sebabnya, efektifitas kampanye perlu direformaluasi lagi.

Seperti cermin cekung, para aktor demokrasi juga punya ‘baju’ sendiri dalam menakar kekuatannya. Sebagian figur dianggap kuat, punya popularitas dan elektabilitas versi lembaga survey, tapi berpotensi lemah disaat berlangsungnya kompetisi Pilkada. Karena dalam desain strategi dan aktualisasi di lapangan, sering kali berbeda. Mereka Cakada yang merasa kuat di internal parpolnya, juga akan lemah ketika bertarung terbuka di luar.

Begitu seterusnya, ada yang kelihatan lemah dan diremehkan kekuatan politiknya, ternyata tiba-tiba menjadi kuat saat hari H pelaksanaan Pilkada. Semua perubahan-perubahan drastis itu sering terjadi dalam praktek politik, bukan barang baru. Berarti bagi para kompetitor politik di Pilkada perlu menyiapkan stok mental yang cukup. Siap menang dan siap kalah. Siap pula dihianati, ditinggalkan serta menanggung beban realitas yang ditimbulkan akibat komitmen politik yang dibangunnya.

Politisi kebanyakan jumawanya, sebagai wujud dar optimisme berlebihan. Untuk menghindari frustasi dikemudian hari, sikap jumawa perlu dikontrol. Tak boleh berlebihan meraka paling kuat. Seperti itu pula rasa minder berlebihan, juga merugikan Cakada tersebut. Cepat tepat dan cermat membaca situasi politik. Jangan menjadi politisi ‘talinga tipis’. Atau jangan pula menjadi politisi ‘sok tau’ yang merasa semua masukan terhadapnya tidak tepat dan ditolaknya.

Itu juga merugikan, jadilah politisi yang pandai menyeleksi masukan dan membaca realitas secara multi dimensional. Bukalah komunikasi seluas-luasnya, tapi soal komitmen tetap harus melihat sisi maslahatnya. Memang politisi ulung dan hebat yang sering kita temui yaitu mereka yang terbuka dalam membangun komunikasi politik, menghindari banyaknya musuh. Mencari teman atau sekutu sebanyak-banyaknya, tak kalah pentingnya ia punya komitmen kuat.

Bila telah bersepakat bersama, tidak pernah diingkarinya. Begitulah identitas dari politisi kawakan, mereka selalu mati-matian memperjuangkan komitmennya meski badai resiko menghadangnya. Jadi gerak dan harga dirinya berada pada komitmen yang dijalaninya tersebut. Bukan hal mudah mencapai level politisi seperti itu. Mereka telah melewati banyak rintangan, sampai terbentuklah karakter.

Politisi petarung memang karirnya dibangun dari interaksi pesta demokrasi yang berulang. Pahit dan manisnya telah dirasakan, tidak instan. Akhir-akhir ini dinamika politik di daerah sedang hangat-hangatnya dibicarakan, dijalani masyarakat. Sejauh ini tarik menarik kekuatan politik masih berada di seputaran internal partai politik masing-masing. Semua parpol punya hitungan dan obsesi menang, baru bersifat membangkitkan ego sektoral. Upaya menuju pada konsensus politik tengah dibangun saat itu.

Melihat indah dan sempuran dalam cermin, lantas realitasnya juga indah, belum tentu. Sesuatu yang terlihat estetis di dalam cermin ‘kaca bayang’ belum tentu estetis dalam kenyataannya. Cermin kadang kalah ‘berdusta’ atau melebih-lebihkan. Jika Cakada hanya berpatokan pada cermin diri sendiri, parsial, maka menjadi kaku dalam praktek politik nantinya. Apalagi hanya sekedar bercermin pada cermin cekung yang melahirkan over subjektif.

Lalu mereka merasa hebat di pentasnya sendiri. Setelah di adu bertanding dalam pentas lebih luas, kebanyakan kalah mental. Walau ada juga figur-figur yang pantas dan layak dipertandingkan di ruang terbuka, mirisnya mereka sering tidak dilirik parpol.

Pilkada Darurat dan Spirit Politisi

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Hajatan demokrasi yang akbar dan akrab kita lewati diantaranya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020 para penyelenggara Pilkada mulai menyiapkan regulasi, segala perangkat demokrasi dihidupkan. Difungsikan dan sosialisasi dilaksanakan sebagian melalui pendekatan virtual. Selain itu, suprastaruktur politik seperti lembaga-lembaga negara telah memberi respon menunjang Pilkada di musim pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mulai dikerahkan agar suksesnya Pilkada. Tak lepas dari perdebatan publik, Pilkada darurat dinilai berbahaya. Melahirkan preseden buruk bagi pertumbuhan demokrasi kelak.

Kerinduan masyarakat atas tegak lurusnya peran dari infrastruktur politik seperti partai politik (political party), kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), komunikasi politik (media of political communication), jurnalis, pelajar dan juga tokoh politik agar mengakomodasi aspirasi publik, seperti tidak berjalan optimal. Bahkan, infrastruktur politik seperti menjadi supplier, supporter dan followers pemerintah. Tak mampu menjalankan peran strategisnya menjadi kelompok penekan atau penyeimbang.

Mari kita tengok sitausi Pilkada sekarang secara jernih. Antusiasme dan gelora semangat masyarakat untuk mendukung Pilkada di tengah badai pandemi, sedang mengalami kelesuan. Tidak mudah publik berpura-pura ‘aman’ dana situasi yang tidak aman. Kondisi abnormal inilah yang memicu kerisauan publik, membuat mereka tidak menyimak secara keseluruhan tahapan-tahapan Pilkada 2020. Hasilnya, ada esensi penting dari demokrasi yang tergeser. Mengalami bias, nilianya teralienasi karena bayang-bayang ancaman Covid-19.

Sementara itu, para politisi ‘pemburu’ kekuasaan tentu memanfaatkan momentum. Mereka tak mau kehilangan kesempatan untuk mencari ‘faedah’ keuntungan. Bagi politisi sejati, semua kesempatan adalah ruang demi memperoleh kepentingan. Meraih cita-cita politik akan mereka adaptasikan sebaik mungkin, tentu agar mereka lebih mudah membumikan misinya. Pilkada tentu bagian penting dari kontestasi kepentingan mereka para politik.

Tentu politisi tak terlalu mengambil pusing ancaman yang dihadapi masyarakat. Kesehatan dan keselamatan masyarakat bukan hal penting bagi mereka. Politisi tentu mengedepankan kepentingan pribadi serta kelompoknya, yang lain-lain itu hanyalah argumen pemanis semata. Bayangkan saja, walau tidak semua, jika politisi memanfaatkan semua ‘musibah’ sebagai langkah meloloskan kepentingannya, maka tentu humanisme menjadi tidak mendapat tempat apa-apa.

Yang diprioritaskan itu kemenangan meraih kekuasaan. Mengejar keuntungan materi menjadi lebih penting. Bukan apa-apa, politisi kebanyakan mereka menjadikan momentum politik sebagai pintu masuk untuk menjadikan hidupnya lebih kaya raya lagi. Mengeruk kepentingan memperkaya diri, baru setelah itu keluarnya dan kroninya, dan setelahnya lagi barulah masyarakat yang mereka pedulikan, ini gejala umum. Sekali lagi, meski tidak semua begitu. Itu sebabnya, masyarakat harus lebih ketat menyeleksi lagi siapa calon Kepala Daerah yang ada dipilih di Pilgub Sulawesi Utara (Sulut), Pilwako Manado dan Pilkada lainnya di seantero Sulut.

Ketika ditelisik, suasana batin para politisi juga sedang galau atas penyebaran Covid-19. Hal itu cukup dirasakan masyarakat, kecemasan atas penularan pandemi membuat masyarakat menjadi kurang ‘menikmati’ sajian demokrasi di tahun ini. Pilkada 2020 bisa dipastikan sebagai pesta demokrasi yang mendatangkan sunyi. Tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, Pilkada darurat membawa luka dan juga pilu bagi mereka yang menjadi ‘tumbal’ dari ketidakadilan penanganan Covid-19.

Perlu evaluasi serius nantinya. Biaya Pilkada darurat ini juga tidak sedikit. Apakah mereka penyelenggara Pilkada juga akan secara berjamaah berpotensi terjerat korupsi nantinya?. Indonesia sedang menghadapi bencana non-alam, darurat kesehatan begitu dirasakan imbasnya oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat kita yang menganggur (di rumahkan), kesulitan mencari nafkah, dan problematika lainnya yang hadir karena Covid-19. Namun, kepentingan politiklah yang mengabaikan semua itu. Pilkada tetap saja dilaksanakan, jeritan masyarakat agar Pilkada ditangguhkan dulu tidak didengar para pemangku kepentingan.

Tatap Pilkada, Perbaiki Mindset Tentang Politik

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Jurnalis dan Alumni FISPOL Unsrat

Mendeteksi kemauan dan harapan publik soal politik, pada umumnya mereka menghendaki perubahan signifikan. Minimalnya perubahan yang berjenjang, simultan, berurut dan berkelanjutan. Dalam menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 kompenen penting yang kiranya menjadi perhatian serius, perlu digarap semua stakeholder adalah merekonstruksi kesadaran masyarakat tentang politik. Karena kedaulatan berdemokrasi letaknya berada pada pilihan masyarakat.

Mau disulap, dipaksakan dan dimutilasi seperti apapun masyarakat tetaplah pemilik sah kedaulatam. Manakala masyarakat sudah sempurna, rasional, maju cara berfikirlah, kemajuan peradaban kita secara otomatis membaik. Kemajuan akan kita dapati jika masyarakat memiliki kesadaran penuh tentang hak-haknya dalam demokrasi. Trik kita membangunkan kesadaran demokrasi itu yakni melakukan literasi politik.

Partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik. Parpol perlu menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. Kemudian usaha serius pemerintah dalam melakukan recovery demokrasi. Seperti itu pula lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, dan lembaga pengawasa Pemilu, secara berjenjang sistematik bekerja kompak, mandiri serta profesional.

Tak usah malu mengakui kalau demokrasi kita sedang sakit. Bukan akibat ulah virus Covid-19, melainkan soal mentalitas. Nah, dari tiga komponen penting di atas, jika diperkuat, ada kesesuaian, harmonisasi diciptakan dengan begitu kualitas kesadaran berpolitik masyarakat dan kesadaran demokrasi yang dipegang teguh masyarakat akan mampu diperbaiki. Kebutuhan kita masyarakat Indonesia, maupun khususnya Sulawesi Utara adalah pada kemajuan bersama.

Pilihan memperbaiki kualitas Pilkada 2020 yaitu dengan memperbaiki mindset (pola pikir). Disitulah pangkalnya, yang membuat demokrasi kita menurut derajatnya karena kualitas berfikir kita yang kurang matang. Tidak perlu saling menggeneralisir bahwa ini salahnya siapa?, tapi mari dijadikan tanggung jawab bersama. Instansi dan pihak yang diberi amanah mengendalikan sistem atau perangkan dalam penyelenggaraan Pilkada, silahkan bekerja konsisten.

Masyarakat tentu akan mendukung penuh kerja-kerja yang sesuai regulasi. Menatap Pilkada 2020 bukan sekedar mengenakkan kita, membuat kita saling berharap, lalu pasif dalam melakukan literasi demokrasi. Semua elemen masyarakat yang berpeluang memberi kontribusi sesuai kemampuan, dan tentu yang lebih penting sesuai kapasitas kewenangan agar menjadi panutan. Berbuatlah untuk kebaikan bersama. Masyarakat di belakang akan siap mati-matian mengawal kalian.

Parpol yang bertugas menyeleksi calon pemimpin untuk direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga kita doakan agar diberikan kebijaksanaan dan kearifan. Agar mereka tetap berfikir demi kemaslahatan umat manusia. Mereka yang berwenang melakukan sayembara politik, memilih bakal calon Kepala Daerah sudah pasti adalah orang-orang terpilih. Karena akan bermula dari penentuan itu, ketika pemimpin Kepala Daerah kedepan adalah figur yang ternyata rakus, maka parpol bertanggung jawab atas hal tersebut.

Kita telah luas membaca realitas politik saat ini, dimana politik dagang sapi dan kompensasi menjadi trend kita. Dianggap sebagai praktek yang lumrah dalam demokrasi, padahal itu merusak tatanan demokrasi. Karena wajah demokrasi nantinya disetting seperti ruang pasar gelap. Disana ada elit parpol yang merawat praktek politik jual-beli, seperti jual Surat Keputusan (SK), jual Rekomendasi dan lain sebagainya dengan kepentingan pragmatis.

Selaku masyarakat kecil kita mengharapkan posisi dan cara pandang elit politik kita tetap normal, dan tidak mengalami disruption. Mereka waras dalam berdemokrasi, mendahulukan kualitas dan mutu kepemimpinan, ketimbangkan mempertontonkan cara-cara kapitalis. Pemerintah bersama penyelenggara Pemilu dan pengawas penyelenggara Pemilu juga tetap berpegang pada khittah konstitusional. Tidak berpihak pada selera pemodal atau pun elit politik yang dianggap perkasa.

Bagaimana kita sukses meraih positioning Pilkada yang bermartabat, kalau jalan menuju ke arahnya kita bertikai. Masyarakat perlu percakapan yang menyejukkan, tema kampanye politik, visi misi dan adu program yang bernas. Tidak untuk saling mendiskreditkan di media sosial. Politik memerlukan strategi untuk menang, itu ia dan benar adanya. Namun bukan demi memenangkan pertarungan politik, kita menjadi menghalalkan segala cara. Berpolitiklah dengan cara-cara yang beradab, adil, jujur dan taati aturan main.

Siklus politik lima tahunan memang menarik untuk ditelaah. Disana tak hanya ada pertarungan merebut kekuasaan ada juga usaha keras dilakukan guna melanggengkan kekuatan politik dinasti. Kelangsungan dan eksistensi kepentingan publik, sering kali hanya menjadi bagian pelengkap. Walau begitu, tidak semua juga Kepala Daerah seperti itu dapat menyeret masyarakat. Konstrusi berfikir masyarakatlah yang akan menjadi pemenang Pilkada. Jika lemah, gagal menyelamatkan kepentingan jangka panjang, maka pilihan politik mereka gadai. Ketika masyarakat kuat, berarti politisi doyang beli suara masyarakat akan dikalahkan.

Bung Richard, Peradaban Demokrasi, dan Pilkada Serentak 2020

dr Richard Sualang (Foto Istimewa)

ORIENTASI politik bukan pada usaha merebut kekuasaan. Tapi lebih dari itu, adalah mensejahterakan masyarakat. Realitas hari ini yang tersaji, tidak sedikit politisi kita disibukkan dengan kepentingan sesaat. Mereka fokus pada interest jangka pendek seperti perebutaan kekuasaan, lalu menutup mata, atau mengabaikan kepentingan publik. Aspirasi masyarakat ditanggapi mereka dengan sekedar memenuhi ketentuan prosedural, menunaikan tanggung jawab karena telah dipilih.

Tidak lebih, pada wilayah merasa senasip dan sepenanggungan dengan masyarakat. Politisi, utamanya mereka yang menjadi wakil rakyat belum memahami sepenuhnya keberadaan dan posisi mereka. Alhasil, seperti yang pernah dibahas Antonio Gramsci, terlahirlah perang posisi. Masyarakat yang menjadi pemberi kedaulatan demokrasi malah dimanfaatkan, sehingga kemudian masyarakat berperang atau beroposisi dengan politisi. Di titik inilah hegemoni politik terbangun.

Politisi yang sederhana seperti Bung Richard menilai ruang dialog perlu dihidupkan. Minimkan dominasi berlebihan, kemudian lahirkan kerja bersama. Demokrasi yang meletakkan masyarakat sebagai bagian tertinggi perlu mendapat perhatian serius. Nilai demokrasi jangan dipahami dengan tafsir terbatas, melainkan interpretasi yang universal dan juga terbuka. Demokrasi membawa agenda kesejahteraan, bukan memiskinkan masyarakat. Itulah cita-cita suci demokrasi yang perlu dimaterilkan.

Situasi tarung persepsi politik kini selalu menyeret perhatian politisi. Hingga membuat politisi terbawa arus benturan kepentingan. Waktu dan energi mereka tersita pada dinamika yang tidak substansial. Mestinya politisi itu sadar posisi. Ia harus memperjuangkan kepentingan masyarakat, tanpa mengajukan dalil apapun. Di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado khususnya, politisi populis juga masih ada. Tidak boleh juga kita melakukan generalisasi, bahwa semua politisi mis-realitas. Kehadiran politisi yang peduli pada keperluan dan kebutuhan masyarakat umumnya dapat dicirikan dari cara mereka berkomunikasi, menempatkan diri ditengah masyarakat dan mengawal, bekerja maksimal jika menjadi wakil rakyat.

Tiga tugas pokok politisi sebagai wakil rakyat yaitu membuat undang-undang, membahas atau memberikan persetujuan terkait anggaran dan mengawasi undang-undang tersebut. Jika tiga hal itu dijalankan secara konsisten, maka kemuliaan wakil rakyat akan dapat dipertanggung jawabkan. Mereka layak dipilih. Dijadikan panutan oleh masyarakat. Jangan menjadi wakil rakyat yang tertular penyakit 4D (Datang, Duduk, Diam dan Duit). Melainkan, jadilah wakil rakyat yang produktif, progresif, aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Tidak menjadi masa bodoh.

Diantara politisi yang mempunya kepedulian terhadap masyarakat adalah Richard Sualang. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara itu tidak mau menjadi politisi yang sesat. Menurutnya sebagai politisi, tugas suci yang harus dilakukan yaitu mengabdikan diri kepada masyarakat. Selain menginternalisasi tiga tugas penting tersebut, Bung Richard juga terlibat di depan sebagai agen yang ikut memperkuat spesi integrasi kebangsaan. Baginya politisi itu menyatu penyatu, bukan pemecah kerukunan masyarakat.

Indahnya Peradaban Demokrasi

Peradaban demokrasi haruslah dikonstruksi. Upaya ke arahan itu dipelopori para politisi, tentu politisi yang berwawasan nasionalis. Politisi yang rindu dan mempunyai akal sehat, mereka yang memimpikan kemajuan bersama. Peradaban demokrasi tidak akan termanifestasi, bila politisi diam. Atau pula bertindak merusak tatanan nilai demokrasi, menampilkan peran saling menjatuhkan. Investasi membangun peradaban yaitu dasarnya kasih sayang, dari situlah muncul kejujuran, keadilan, egaliter, saling menghormati, kemanusiaan akan lahir, sehingga bertumbuhlah kemakmuran masyarakat.

Dari sejumlah hal menarik dalam diskursus politik, rupanya tantangan politisi yakni menghidupkan kembali kesadaran konstruktif. Teridentifikasi yang melemahkan nilai demokrasi juga tak lain hadir dari kontribusi para politisi. Mereka yang memelihara politik pragmatis transaksional atau politisi yang malas mikir, malas baca buku, lalu mudah termakan isu-isu sentimental, propaganda dan hanya memikirkan diri sendiri. Harusnya politisi memberi teladan. Menenangkan, menjadi cahaya penunjuk arah dan melalui perilakunya terpancarlah kebijaksanaan.

Tidak tepat jika politisi menjadi pemantik keresahan di tengah masyarakat, sebagaimana disampaikan Bung Richard. Atas dasar melahirkan ketenangan itu, ia merekomendasikan pandangan revitalisasi demokrasi dalam istilah mengikat peradaban demokrasi yang sejuk. Demokrasi itu menjadi jembatan, pintu masuk dan wadah yang mempersatukan masyarakat dari beragam kepentingan atau perbedaan. Jangan menjadi politisi yang meresahkan masyarakat, perilaku toleran dan kompromi itu telah berhasil ditunjukkan Bung Richard.

Menurutnya politis bertugas sebagai jarum dan benang. Bukan seperti gunting yang memisahkan. Politisi perlu memperkuat soliditas, bukan melemahkan, apalagi membelah, menciptakan polarisasi. Formulasi itulah yang efektif menjadi pegangan politisi dalam mengupayakan sebuah proses pembangunan yang komprehensif. Baginya satu musuh dalam politik terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Selaku mahluk sosial, manusia harus menjaga kekerabatan, relasi sosialnya dimantapkan.

Jika ada politisi yang akrab dengan pertengkaran dan konfrontasi, kata Bung Richard capaiannya sebagai politisi patut diragukan. Karena politisi negarawan tidak pernah mengenal dendam, musuh, permusuhan abadi. Disebutnya cermin diri politisi itu ada pada adaptasi sosial, pergaulannya yang luas, sejauhmana ia bertahan hidup, dan fleksibel dalam mengkomunikasikan kepentingan politiknya. Politisi tidak mengenal musuh abadi. Sehingga dalam Pilkada Serentak 2020, kompetisi demokrasi perlu dilandasi dengan semangat kebersamaan dan sportifitas.

Richard saat mengikuti kegiatan PDI Perjuangan (Foto Istimewa)

Politisi perlu punya keberanian berdialog. Melalui dialog pula, tambah Bung Richard semua problem dan kepentingan dapat dibuatkan kanal sebagai solusi. Melalui komunikasi politik semua politisi akan belajar dewasa berpolitik dan menghormati antar sesama. Demokrasi akan tumbuh subur bila disuplay dengan dialog yang bermutu. Bukan konfrontasi kepentingan terus-menerus, tanpa henti. Belum lagi percakapan publik didesain untuk menjadi panggung atau lapak yang representative bagi semua golongan masyarakat, cara tersebut lebih bersifat mengedukasi, dan tentunya sangat tepat.

Era Demokrasi Digital, Dimana Politisi?

Setelah diskusi dengan Bung Richard yang juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Manado, tergambar tentang gagasan besar dalam soal politisi di era demokrasi digital dimaknai Bung Richard secara baik. Selaku politisi ia memberi distingsi atau batasan terkait peran politisi di ruang media sosial. Bahwa politisi wajib menjadi corong kebaikan saat menggunakan media sosial. Pengetahuan, pengalaman dan pikiran-pikiran bernas dari politisi jangan dibuat mangkark, tapi disalurkan.

Demikianlah era demokrasi digital, bila terlambat beradaptasi dengan percepatan informasi dan ilmu pengetahuan, maka kita ketinggalan. Segala pergerakan menjadi deras di era ini, demokrasi mendapatkan peluang, sekaligus tantangan. Politisi juga tak boleh menyepi dari ramainya hiruk-pukuk dunia digital sekarang ini. Silahkan menjadi penyejuk, pemberi pencerahan. Menjadi politisi tidak boleh alergi dengan perbedaan pandangan, kritik, hinaan dan juga sanjungan. Semua itu menjadi satu paket dalam pelajaran demokrasi politik di tahan air Indonesia.

Kemudian ada tata caranya menghadapi semua itu sebagai politisi. Jangan emosional, santun dan menunjukkan level sebagai politisi negarawan, bukan politisi anak bawang yang abal-abal. Melalui dialektika yang dewasa, bermartabat di raung sosial media, maka simpati publik juga mengalir. Dukungan masyarakat menjadi kuat, walau bukan keharusan seorang politisi hendaknya menjadi penganut atau budak di era digitalisasi. Politisi ikut membagikan sampah-sampah peradaban. Memposting atau melakukan share terhadap informasi yang berpotensi memicu kekacauan di masyarakat, hindarilah hal-hal tersebut. Berusahalah menjadi politisi santun, tidak reaktif, tidak pula menjadi tukang menghakimi orang lain.

Membendung arus informasi yang gencar memang memerlukan kiat-kiat. Bukan asal melontok, asal melawan dan melakukan konter isu dengan cara-cara saling menebarkan kecaman. Lebih dari itu, politisi harus memberi solusi yang menyejukkan. Hadir mematikan api yang menyala-nyala kencang, bukan sebagai pemacu, ikut membesar-besarkan masalah. Jadilah politisi yang memancarkan kasih sayang.

Politisi harus mempertegas diri di era demokrasi digital ini, tentu sebagai agen yang aktif. Ia aktif melakukan pencerahan politik, minimalnya tidak gaptek. Selain itu, politisi perlu mengikuti informasi, tidak terlambat menyesuaikan akselerasi pembangunan di sektor digitalisasi. Melalui penyesuaian itu, politisi kita tidak ketinggalan. Ada problem yang bersifat jangka panjang juga bisa mampu diatasi atau diantisipasi politisi kita kedepannya.

 

________________________

Oleh : Amas Mahmud, S.IP, Jurnalis dan Sekretaris DPD KNPI Manado

Demokrasi dan Peran Kolektif Pemuda

Fandi Umanahu (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Fandi Umanahu, Aktivis muda Kepulauan Sula

Kebebasan untuk memilih atau yang dikenal dengan kata demokrasi di indonesia akan memasuki babak yang kesekian kalinya. Perintah mutlak dari konstitusi ini memang harus dilaksankan oleh semua element bangsa, semua di tuntut untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan hak konstitusional ini, demokrasi di indonesia masih mengisahkan berbagai macam persoalan sehingga menjadi perkerajaan yang harus di selesaikan bersama.

Tidak bisa di pungkiri bahwa praktik kehidupan demokrasi kita masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan demokrasi yang masih dalam tahapan menentukan format sistem yang ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi hasil gagasan oleh faunding father. Perihal pentingnya demokrasi dalam penyelenggaran kekuasaan republik, Indonesia negara yang masih relatif muda umurnya dan memiliki sejarah tersendiri dalam hal pelaksanaan demokrasi.

Dengan hitungan umur yang terbilang masih muda tentunya proses demokrasipun akan semakin mendapat tantangan yang begitu besar seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi  dan informasih. Di sisi lain kepercayaan terhadap peran penting demokrasi harus tetap di jaga dikarenakan demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang di yakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai pemerintahan sebagai penyelenggara negara.

Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, Sutan Syarir dalam tulisan pamflet Oktober 1945,  berjudul perjuangan kita, Hatta dalam tulisannya pada sebuah majalah tahun 1960 berjudul demokrasi kita ini adalah contoh pikiran founding fathers republik yang menjelaskan makna penting demokrasi.

Demokrasi hasil gagasan dari para fauding fathers ini harus tetap di rawat dan dijaga, warisan warisan historis seperti ini tidaklah hendak kita jadikan sebagai artefak dan arsip pengetahuan yang bisu ataupun menjadi diskursus romantis yang tak mengubah apa-apa melainkan menjadi modal dan instrumen penggerak perubahan sesuai dengan cita-cita agung yang tertuai pada pembukaan UUD 45

Pilkada dan Kontrol Sosial Pemuda

Sesuai penetapan KPU, pada tanggal 23 september 2020 nanti akan ada hajatan besar di beberapa daerah, yaitu melaksanakan perintah yang masih memakai UU NO 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Ada sekitar 270 Daerah yang melaksanakan pilkada serentak dengan jumlah DPT di masing- masing daerah pelaksanaan pilkada yang terbilang cukup banyak.

Dari angka DPT yang terbilang cukup banyak menunjukan sebuah kenyataan bahwa memang harus ada peran dan fungsi control dalam proses pilkada 2020 nantinya, terlepas dari peran lembaga yang di percayakan oleh negara sebagai penyelenggara berjalananya proses demokrasi lokal secara serentak ini, artinya harus ada ransangan paradigma baru yang mengawal berjalannya proses pilkada serentak sehingga auput dan kualitas demokrasi semakin membaik.

Ketika flashback pada pemilu-pemilu lokal sebelumnya, bahwa faktor penyebab retaknya suatu ikatan kekeluargaan (civil sosiety) adalah persoalan perbedaan pilhan, ini akar masalah pemilu, paradigma ekstrim berupa sentimen antipati muncul dan mejalar kemana-mana, masing- masing saling mengklaim kebenaran diatas kebenaran soal pilihan. Sehingga presentasi dari pada etika kehidupan yang sebenarnya seakan hilang, scenario ini yang sering muncul pada setiap moment pemilu.

Sejatinya bahwa proses pilkada adalah sebuah upaya untuk mencari pemimpin, yaitu kepala daerah yang memiliki kemampuan membangun dan memajukan, bisa memaksimalkan sumber daya daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Upaya untuk mencari pemimpin daerah ini tentunya  melalui proses yang lama. Tahapan dan indikator dilakukan untuk melahirkan figur- figur yang siap dan bersedia maju sebagai calon kepala daerah.

Namun dalam tahapan dan proses pemilu lokal ini, ada kekuatiran yang sering muncul, kekuatiran yang paling mendasar adalah persoalan pemilihan mekanis yang merujuk pada perbedaan pilihan tadi, menjadi diskursus yang paling utama, dasar persoalan inilah menjadi barometer untuk melihat sejauh mana sukses pemliu dan auput dari hasil pemilu itu sendiri.

Selain dari kakuatiran atas perbedaan piilhan sebagai penyebab retaknya hubungan emosional sesama, masih terdapat faktor lain yang patut dilihat yatu persoalan irasionalitas pada pilihan, dan ketidaksadaran untuk datang menggunakan hak pilih dan masih ada persoalan lain yang jadi perhatian bersama.

Proses demokrasi tingkat lokal ini berjalan dengan berbagai macam irisan kepentingan. Kepentingan- kepentingan ini yang perlu pemaknaan secara luas baik dari sisi kandidat calon maupun dari sisi jangkauan pemilih, cukup banyak bukti dan pengalaman bahwa ketika kran demokrasi lokal ini telah di buka, maka atmosfirnya pun akan mengikuti.

Berbagai macam peristiwa terlihat oleh mata pada tahapan ini, baik itu secara pemberitaan di berbagai media online, cetak dan halaman-halaman surat kabar panflet atau meliihat secara langsung desain dan perang simbol  kekuasaan ini di pertontonkan oleh para aktornya (elit politik ) dan efeknya ditujukan kepada rakyat sebagai pemilih.

Dari rentetan persoalan yang sering muncul inilah, kerterlibatan aktif pemuda sangatlah diperlukan sebagai sosok yang mengedepankan objektifitas dalam berpemilu, menjaga kesetabilan dan keseimbangan proses pilkada 2020 adalah tugas pemuda

Pemuda dan Edukasi Politik

Menciptakan pesta demokrasi sehat setiap pemilu adalah tugas pemuda sebagai upaya untuk mejaga kepercayaan antara pemilih dan kandidat bahkan sampai pada level rakyat dan pemimpin dimana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.

Keterlibatan pemuda dalam setiap pemilu  di negara ini, bukan cuma sekedar terlibat saja, tetapi posisi dan peran pemuda dalam setiap pemilu sudah tertuang di dalam konstitusi negara sebagaiman yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 2008 pasal 17 ayat (3). Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratis.

Pentingnya kesadaran politik masyarkat lokal perlu disampaikan pemuda sebagai pembelajaran, mengorganisir masyarakat kedalam satu aktivitas politk yang memberikan peluang lebih besar kepada setiap orang untuk berpartisipasi dan memperluas akses masyarakat lokal untuk sebuah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Heterogen masayarakat sebagai pemilih menutut peran aktif pemuda untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan pemuda dalam berpartisipasi akan sangat memberikan arti bagi proses pilkada yang berjalan dengan aman dan demokratis. Hajatan yang memang menguras emosi, tenaga, fikiran, bahkan biaya ini harus perlu pengawasan dan control dari luar, di luar tugas dari lembaga yang di percayakan negara untuk melaksanakannya yaitu pemuda yang secara keseluruhan.

Peran pemuda dalam segala lini sangatlah di butuhkan dalam proses pilkada 2020 nanti selain terlibat sebagai penyelengara pemuda juga harus berperan secara kolektif di tengah- tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengtinggnya memberikan hak suara, pentingnya memilih sesuai dengan hati nurani, tanpa ada suap sana suap sini dan pentingnya menjaga emosional menghargai setiap hak memilih dan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan persaudaraan.

iklan1