Tag: demokrasi

REVOLUSI ITU MENCIPTAKAN

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud
_______________________

MENCARI narasi yang sejuk dan konstruktif memang mudah didapati, apalagi yang bersifat memberi harapan. Sekilas saja kita menaruh perhatian pada konteks sosial saat ini, dimana pasca pengumuman hasil Pemilu Serentak tahun 2019 masih ada sisa-sisa perdebatan di media massa.

Dinamika publik itu perlu tarik pencerahan minimal untuk kepentingan kita bahwa segala dialektika politik harus mengintegrasikan kita. Bukan sebaliknya mempolarisasi kita, mengacaukan kerukunan nasional. Perjalanan demokrasi perlu diisi dengan interaksi yang bermutu, bukan saling sikut, saling mendiskreditkan.

Dalam konteks lokal, di Kota Manado mulai ramai dibincangkan soal bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang melahirkan beragam diskursus dari sendi demokrasi kita. Bila diletakkan pada ruang edukasi, maka semua konteks dan ruang itu harus melahirkan pembelajaran yang mendewasakan.

Kita berharap dari rotasi wacana melahirkan rasionalitas dan nasionalisme yang kokoh, bukan sekedar retorika. Seperti itu pula jika kita bertolak dari keiginan mewudkan ‘revolusi mental’, berarti kita bergerak untuk menciptakan. Mematerialkan ide tersebut, bukan mengarahkan dan menyesatkan ide itu pada ruang gelap ilusi.

Kita juga diyakini telah mengantongi sejumlah alasan untuk diajukan kedepan, gunanya apa? diantaranya adalah untuk memastikan dalam tiap proses demokrasi ada progres. Masyarakat secara keseluruhan menghendaki harus naik kelas, tidak boleh stagnan.

Dari orientasi itulah, diperlukan kesamaan persepsi dan tekad. Upaya konkritnya, tentu harus secara seriua kita melacak siapa musuh bersama, mengidentifikasi apa yang prioritas untuk dilakukan Negara. Tidak malah menghabiskan waktu pada perdebatan-perdebatan yang menguras energi, sampai-sampai waktu kita terbuang percuna dan kita terbelah.

Karena kita optimis betul demokrasi itu menjadi alat bagi masyarakat dalam mengaregasi kepentingan. Disini pula kita berekspektasi akan menemukan penyaluran kesejahteraan dan keadilan, ada kepastian kita dalam menggunakan sistem ini. Sehingga masyarakat tidak dibuat larut dalam arus perdebatan.

Iya, ‘revolusi itu menciptakan’. Bagaimana kita menciptakan kebersamaan, menciptakan peradaban demokrasi yang aman, setara dan adil. Meski sekarang sering bergeser interpretasi terhadap revolusi itu yang seolah disama dengan praktek makar.

Lucunya, masyarakat ‘dikondisikan’ dan ditarik ke ruang sempit. Terjadilah semacam teror psikologis sehingga mereka takut menggunakan frase dan ungkapan yang berbau revolusi. Karena bisa berdampak dituduh melakukan subversif, melanggar UU ITE, dan seterusnya. Akhirnya diskursus publik menjadi kaku dan kering dari kritik.

Yang dikehendaki revolusi itu menciptakan karya nyata, bukan menciptakan ketakutan. Menjadi ironi, bila makna revolusi dan penyampaian aspirasi direduksi menjadi ancaman. Situasi seperti ini harusnya dikoreksi secara total, jangan didiamkan apalagi dilestarikan sebagai tradisi agung.

 

————–
Manado, 3 Juni 2019

Pemilu, Delegitimasi, Kekerasan, Hoax dan Narasi Politik

Amas Mahmud, potret demokrasi Indonesia (FOTO Suluttoday.com)

PALING tidak semua orang yang merayakan demokrasi mengharapkan adanya penghargaan atas pendapat masing-masing. Mereka enggan menerima perlakukan diskriminasi, menolak tindakan monopoli, penguasaan yang berlebihan dan penindasan. Sekedar kita potret dinamika Pemilu Serentah tahun 2019 yang sedang menanti pengesahan hasil, yang buram kita berusaha menerangi objeknya sehingga menjadi genuine.

Kini tahapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sedang digulirkan setelah pembacaan hasil perolehan suara Capres Republik Indonesia dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak bermaksud meniadakan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sementara dipolemikkan paslon Capres tertentu, konsen kita membangun demokrasi dengan menghindari kecemasan. Karena kecemasan hanyalah melahirkan keraguan publik.

Soal ada pihak yang mendukung atau menolak hasil Pemilu, dalam konteks demokrasi kita merupakan hal yang lumrah. Begitu pula yang berkaitan dengan demo massa unjuk rasa karena ketidakpuasan atas dalil tertentu, juga adalah hal lazim dalam nalar demokrasi kita. Yang menjadi luar biasa itu, bila perbedaan pendapat dianggap tabu. Seyogyanya melalui perbedaan pendapatlah elemen, sendi-sendi serta nafas demokrasi kita terwujud, tak boleh perbedaan aspirasi dikekang.

Apalagi dengan cara-cara represif. Demokrasi kita harus membawa iklim dan berkah yang positif untuk seluruh alam, bukan menjadi konsumsi komunitas. Jangan batasi demokrasi pada kanal yang sempit, berujung ke penyanderaan aspirasi publik. Kurang tepat rasanya manakala isu-isu dalam kemeriahan pesta demokrasi dikapitalisasi untuk kepentingan mendiskreditkan antar sesama pelaku demokrasi. Kita ingat betul, kekerasan dan intoleransi bukanlah anak kandung demokrasi.

Konsekuensi dari demokrasi yang penuh ramai retorika ialah lahirnya delegitimasi terhadap lembaga penyelenggaraan Pemilu. Pembenaran dan upaya saling menyudutkan dari para politisi terkait siapa dalang yang mendorong delegitimasi lembaga penyelenggara Pemilu menyeruak, tak tau siapa?. Saling mencari kambing hitam. Baik Capres petahana maupun yang non-petahana juga punya kepentingan yang sama dalam mengemas, mengolah dan menanggapi isu tersebut.

Untuk menggapai substansi demokrasi melalui demokrasi prosedural, maka pendekatan-pendekatan persuasif, edukatif dan literasi sangat dibutuhkan. Berat rasanya jika kita mengambil jalan pintas, menjalankan demokrasi dengan mengabaikan teriakan protes atau penyampaian pendapat dari komponen rakyat lainnya. Artinya, demokrasi kita begitu punya ruang mengakomodasi kepentingan semua pihak, nafas demokrasi itu terletak pada heterogenitas, bukan homogenitas.

Jangan sengaja kita kapling, kita belokkan spirit demokrasi pada urusan personal atau kelompok semata. Buka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memupuk nilai kolektifitas demokrasi dengan saling menghargai perbedaan pikiran. Demokrasi mengharamkan adanya pemimpin yang anti-kritik. Dari konseptualnya, demokrasi itu membanggakan kita semua karena menghargai nilai-nilai egaliter.

Semua rakyat dimata hukum setara posisi dan porsinya. Ini terdeskripsi melalui sistem Pemilu kita, satu orang satu suara. Baik dia pejabat, rakyat jelata, kaum milenial atau kaum tua, kekuatan politiknya sama, masing-masing punya satu suara dalam memilih. Realitas seperti itu mestinya mengilhami kita semua agar berfikir sejalan dengan apa yang menjadi hak kita dalam alam demokrasi, tidak ada satu makhluk di era ini yang superior dan kebal hukum.

Dalam hal supremasi hukum pun keberadaan kita sama. Hanya saja perlakuan-perlakuan spesial, standar ganda sering kita temui dari oknum yang tidak sadar mengamalkan hakikat demokrasi, sehingga menjadi congkak. Merasa dirinya lebih istimewa. Pada level interaksi sosial juga sama, dari sisi strata sosial tak ada distingsi. Dimana rakyat punya pranata sosial yang hendaknya menjadi acuan, kiblat, rujukan hidup yang diyakini benar dalam ruang keberagaman.

Tiba pada ujung cerita demokrasi tidaklah mudah, kita melewati rentetan insiden kekerasan. Aksi reaksi terjadi, bergerak melalui jalan asumsi, analisis, argumentasi lalu kemudian lahirlah akomodasi kepentingan, itulah komposisi demokrasi kita. Konteks ini membuat desain demokrasi kita tidak kaku, tidak pasif, melainkan aktif dan dialogis sifatnya. Detak jantung demokrasi yang bergerak itu tak boleh sekali-kali dihentikan dengan intimidasi atau intervensi dari siapapun.

Kecuali dinamika yang demikian melahirkan ancaman berupa tindakan makar. Demokrasi tanpa demonstrasi akan menjadi hambar, biarlah demonstrasi dihidupkan sebab itu sarana dan saluran penyampaian pendapat. Secara psikologis pendemo hanya menghendaki aspirasinya diterima, apa yang menjadi tuntutan mereka ditindaklanjuti. Tidak lebih dari itu, bukan oknum aparat malah curiga, lalu melakukan semacam blokade. Bersikap tidak sewajarnya, dengan menakut-nakuti, apalagi menembaki rakyat yang menggelar demonstrasi. Kontestasi demokrasi bukan terbatas digaris sirkulasi kepentingan elit.

Tragisnya, dari demokrasi kita mengalirlah hoax, mereduksi kebenaran. Dimana hoax merupakan berita bohong, sesuatu yang belum tentu benar dipublikasi menjadi seolah-olah benar, sehingga sering kali melahirkan provokasi. Kita akhirnya dibawa ke fase post-truth, artinya post-kebenaran atau manusia menjadi mempercayai opini. Sesuatu yang melampauan kebenaran dijadikan kebanaran, dari situasi inilah ruang relatifisme akan bangkit.

Asal-usul informasi hoax, berpotensi juga dilakukan pihak pemerintah, pihak swasta atau kelompok berkepentingan. Sukar rasanya disimpulkan secara mutlak penyebar hoax ini dilakukan satu kalangan tertentu saja, bukan murni dilakukan kelompok yang anti pemerintah secara tunggal. Kemungkinan terjadi ada peternak hoax yang dilindungi atau dipelihara pemerintah. Makanya, harus selektif mendeteksi siapa pelaku penyebar hoax baru menarik kesimpulan. Jangan menghentikan hoax, dengan memperpanjang kehidupan hoax.

Kita pasti merekam dalam memori kolektif, dari pertumbuhan percakapan-percakapan di ruang publik membuat tema-tema politik begitu tinggi marwahnya. Ragam narasi politik yang dihasilkan pula, sayangnya kedalaman narasi tersebut sering tidak sejalan dengan aktualisasinya. Narasi politik itu ada yang konstruktif, ada pula yang destruktif. Pro vs kontra dalam politik telah menjadi skema yang biasa dalam ruang-ruang kompetisi politik, tergantung bagaimana kita mengisi semua dialektika publik tersebut.

Politik bisa dianggap true story, dilain pihak bisa dikisahkan sebagai cerita yang tidak benar. Bermacam anggapan soal politik yang bertujuan positif merupakan jalan berfikir yang benar, walau kadang muncul pula citra buruk terhadap politik yang disepadankan hanya dengan hal-hal buruk. Praktek curang, saling tikung dan intrik politik dianggap sebagai jalan mutlak dalam berpolitik, padahal itulah kekeliruan dalam praktek politik sebetulnya. [***]

 

___________________________

Catatan Amas Mahmud, S.IP, Redpel Suluttoday.com.

Serangan Fajar, Obral Janji dan Bahaya Politik Destruktif

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

IDIOM yang selalu akrab akhir-akhir ini dikancah politik tanah air yaitu ‘serangan fajar’. Ditengah masyarakat menyambut baik semangat demokrasi melalui pemilihan langsung, kesempatan ini ternyata tidak jalan seindah yang dibayangkan bahwa akan bersih, damai, sejuk, jauh dari transaksional politik dan tidak penuh telikung. Malah berbeda jauh, itulah bahkan yang menjadi semacam ranjau demokrasi kita yang mendegradasi level demokrasi kita.

Realitas politik kita disusupi dengan cara pandang berpolitik yang setara dengan para pengusaha. Dimana pendekatan keuntungan dan materi menjadi utama dalam meraih suara, lantas setelah diperolehnya suara yang diinginkan, aspirasi dan kepentingan rakyat diabaikan. Sudah begitu seharusnya kita berpolitik?.

Tercoreng dan kian menambah catatan buruk politisi untuk menambahkan lagi kenangan masyarakat tentang ‘abal-abal’ atau tidak matangnya politisi kita. Akhirnya, politisi diasosiasikan sebagai aktor yang hanya mengedepankan kepentingan pribadinya, membahayakan marwah demokrasi kita, situasi itulah yang harus kita rubah. Jangan terlarut ikut arus demokrasi liberal yang diatur agar terbangun sentralisasi politik, efeknya politik disempitkan menjadi cara pembagian konsesi antara kelompok-kelompok elit.

Ancaman demokrasi diakui begitu majemuk, diantaranya ialah masih terpeliharanya karakter dan mentalitas politisi ‘ujuk-ujuk’, politisi doyang ‘nebeng’, bahkan kadang-kadang lahir semacam politisi bermental gulma. Dimana politisi yang lebih mengandalkan serangan fajar, senang obral janji, ketimbang bersilaturahmi turun langsung memabangun komitmen berjuang dengan masyarakat. Saking kompleksnya ranjau berdemokrasi, para politisi diminta tidak saling hasut dan tidak melakukan politik destruktif, seyongyanya politik bermartabat dihidupkan.

Sulit memang kita mencari politisi di Negeri ini yang benar punya komitmen melawan praktik politik transaksional (serangan fajar) dan dagangan janji. Dibutuhkan perubahan kesadaran dari para politisi itu sendiri, agar kemudian melahirkan iklim kesadaran berdemokrasi yang tanpa ‘embel-embel’. Politisi sejati yang 24 jam berfikir dan bekerja bersama masyarakat tidak muncul sendiri, tapi harus direkayasa dilahirkan.

Caranya yaitu melalui penggembelengan sekolah politik, melatih kepekaan, adil sejak berfikir, tulus membela rakyat dan mau menerima resiko perjuangannya. Anti kemapaman, tak takut intervensi, lawan segala macam kebijakan yang mereduksi kepentingan masyarakat, fokus inilah yang kiranya menjadi perhatian kita dalam menyiapkan barisan politisi yang matang. Mereka politisi yang tumbuh karena dibina secara benar, terlatih, diasah, digodok habis-habisan, tidak instan, politisi yang tau serta mau berkorban mati-matian untuk masyarakat.

Mereka adalah barisan politisi yang tanpa pamrih dalam bekerja, tidak berhitung matematis saat membela kepentingan rakyat. Citra diri yang demikianlah yang melahirkan penilaian-penilaian secara sadar dan jujur dari masyarakat atas keberadaan para politisi yang harus mereka pilih. Bukan bersemunyi dibalik rekayasa, tampil melalui banner, iklan, spanduk, baliho dan seterusnya.

Politisi tipikal ideal seperti ini pun kita nantikan hadir membawa karya, karena politisi itu panituan masyarakat. Mereka mau atau tidak secara otomatis menjadi teladan (role model) bagi banyak orang, sehingga bila tidak siap menjadi rujukan publik, sebaiknya berfikir beberapa kali untuk menjadi politisi. Terutama yang maju sebagai Calon Anggota Legislatif dan Capres-Cawapres Republik Indonesia.

Sungguh sangat beresiko, imbasnya sudah kita rasakan saat ini. Dimana akibat masyarakat dan bahkan kita sendiri salah memilih pemimpin, alhasil kekecewaan yang kita terima. Masyarakat merasa seakan-akan dibohongi para politisi, karena setelah menerima ‘serangan fajar’, kedudukan telah diraih, berikutnya masyarakat tidak pernah disapa lagi. Apalagi berharap ditemui atau diperjuangkan hak-haknya.

Dalam siklus politik yang sudah seperti ini, terkadang kita butuh kehilangan diri kita untuk kemudian menemukannya kembali jati diri yang sebenarnya, kata Paulo Coelho. Karena pusaran politik bergerak begitu cepatnya, sehingga bagi siapa yang tak punya kekebalan (imunitas) menjaga karakter, maka akan didominasi para pengusaha politik.

Politik di era sekarang ini, bagi saya memang membutuhkan ‘kambing hitam’, tapi bukan untuk didiskreditkan. Bukan menjadi semacam gudang atau bengkel yang terus-terusan disalahkan bila ada kritik publik dilayangkan, tapi harus berani melawan praktek pembodohan sistematis dalam ruang politik. Walau ia dicaci atau diasingkan dalam ruang politik yang pragmatis seperti saat ini, kambing hitam dalam urusan inilah yang dimaksud.

Memanjakan pemilih (masyarakat) dengan materi hanya akan mendorong masyarakat menuju keburukan dalam dunia demokrasi. Itu sebabnya, partai politik sebagai agen atau tempat berkumpul dan berlajarnya para politisi harus menjalankan fungsinya. Bantu mereduksi hadirnya para politisi yang mengandalkan kekuatan finansial, mereka politisi yang senang menggunakan jalan serangan fajar sebagai metode efektif untuk menang perlu dimoratorium. Jangan berikan ruang luas mereka, karena atas kemampuan uangnya akan menggeser politisi berkualitas mengambil peran.

Secara kontinu memang penggemblengan serta pelatihan terhadap politisi dilakukan sebelum mereka ‘dilepas’ menjadi Caleg dan Capres-Cawapres. Menggeser semangat politik dari usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Menjadi kompetisi kepentingan yang berkonsekuensi pada monopoli kekuasaan ataupun menyulap ruang politik sekedar sebagai tukar-guling kepentingan semata.

Jika semangat politik yang mengedepankan materi tidak dikanalisasi, itu bertanda politik destruktif sedang kita pelihara bersama. Benih-benih ancaman demokrasi kita salah satunya adalah tumbuh suburnya politisi yang mengandalkan materi, mengabaikan moral dan intelektualitas. Lantas dari situ pula prasangka publik muncul karena saling serang dari para politisi melalui fitnah dan seterusnya.

Moralias politisi inilah yang kita harapkan hadir sebagai penolong, bukan sekedar tameng ditengah para politisi mulai mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Melainkan, moral yang dibangun politisi menjadi ciri khas dan nafas politisi dalam memperbaiki kultur politik kita. Dengan moralitaslah, para politisi akan berjalan menuju jalan ‘siratal mustaqim’, tidak tersesat dijalan.

Tugas kader partai politik, aktivis pemuda dan masyarakat pro-demokrasi mesti mendidik pemilih agar menjauhkan politisi yang pamer kekayaan. Yang lancing menilai masyarakat dengan ukuran dan standar-standar uang, yang menganggap bahwa suara masyarakat mudah dibeli dengan uang, atau ditukar dengan sembako. Sungguh martabat masyarakat dipermalukan dengan cara-cara politisi yang seperti itu.

Bila kita punya kesamaan persepsi, lalu jalan mengawal dan mencerdaskan basis-basis pemilih, ini menjadi kekuatan luar biasa bagi modal demokrasi kita. Kedepannya kita tidak misorentasi lagi, kita akan percaya diri bahwa masyarakat sudah pintar berdemokrasi, mampu membawa diri secara politik dan tidak mau lagi dibohongi para politisi gadungan. Apalagi hanya sekedar serangan fajar dan janji yang diobral, mereka masyarakatlah yang akan melakukan pemurnian politik bahkan.

Bahaya serangan fajar, obral janji dan politik destruktif nyaris sama. Politik destruktif memang lebih luas pemaknaannya, termasuk didalamnya kategori politik adu domba, persekusi, perang verbal, saling bunuh karakter, dan kampanye hitam lainnya. Nah, sementara kebutuhan demokrasi kita secara utuh adalah mengkonsolidasi kepentingan masyarakat, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta kebenaran universal lainnya. Bukan memisahkan apalagi membenturkan kepentingan-kepentingan yang terpisah itu. [***]

 

 

____________________________

Penulis Amas Mahmud S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

 

POLITIK DAN PERANG JARGON, Tradisi Atau Kesesatan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

RAMAINYA politik kita yang tidak lain adalah metode kerja dan instrument demokrasi ini begitu penuh riuh simbolisasi, retorika dan perang trik. Berbagai perang verbal kita saksikan jelang Pemilu, tidak hanya itu perang kreativitas melalui kampanye baliho, stiker, spanduk serta beragam desain alat kampanye lainnya berorientasi untuk menampilkan pesan kampanye dihati masyarakat, begitu variatif dan unik pula, bentuk material itu mewarnai ruang publik kita.

Politik dan jargon yang disimbolkan melalui spanduk, baliho, stiker, kalender, iklan atau kartu nama Calon Anggota Legislatif (Caleg) selain pesan lisan, ini menjadi semacam paket tunggal yang tidak bisa dipisah. Padahal cara-cara itu merupakan tradisi politik ‘biaya tinggi’ (high cost), model kampanye alternatif, pilihan ini juga bukanlah jalan tunggal. Ada metode lain yang memang perlu dipikir kontestan Pemilu.

Perang jargon (slogan) atau semacam yel-yel politik adalah penyemangat saja, bukan jalan ‘tercerahkan’. Artinya bukan satu-satunya jalan berpolitik harus melepas sebanyak mungkin jargon agar dipilih, jargon hanya instrument sekaligus upaya mengidentikkan serta mengkanalisasi kesan publik bahwa yang disampaikan dari jargon itu adalah seorang politisi yang pikiran-pikiran penuh harapan sehingga layak mereka pilih.

Jangan kemudian atribut, mereduksi makna substansi dari yang diperjuangkan politisi. Adakah metode kampanye tanpa jargon?, jargon pemaknaannya jika sekedar dipampang pada tribut kampanye sebetulnya bisa, walau tidak membumi atau menyatu dihati masyarakat. Lebih hemat biaya manakala jargon ini diejawantahkan melalui sosialisasi dan tatap muka langsung dengan masyarakat, tanpa perantara alat kampanye, biara gaung serta efeknya terasa dihati masyarakat.

Menjual jargon politik melalui atribut kampanye bukan juga kesesatan, melainkan konstruksi kesadaran berdemokrasi yang sesungguhnya tidak tepat dalam bingkai pendidikan pemilih. Politisi boleh jualan jargon, tapi harus selaras dengan blusukan (sosialisasi) ditengah masyarakat, bahkan hemat penulis kalau di Pemilu 2019 ini tidak perilaku jualan jargon yang jorjoran. Apalagi yang menyedot banyak pengeluaran anggaran, kebiasaan tersebut mesti dimoratorium.

Hiruk-pikuk tentang adu gagasan (visi-misi) yang dibawa para politisi sampai ke ‘pertengkaran’ kepentingan politik akibat strategi taktik pemenangan juga ikut menyumbang deskripsi politik kita, perlu keseimbangan (balance). Bahkan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara sendiri suasana politik itu tarikannya mulai terasa ketidakteraturannya. Baik dari konteks migrasinya para politisi ke partai politik (parpol) tertntu, perselisihan kepentingan internal parpol, serta sekelumit dendam politik warisan yang ditampilkan.

Kesemuanya itu, membuat perpolitikan kita tidak sunyi senyap. Selalu saja ramai, dan diramaikan baik dari para pemain ‘sirkus politik’, politisi negarawan, politisi bermental bandit, makelar politik, atau bahkan politisi yang senang dengan polarisasi kepentingan. Ada juga politisi yang senang bermain isu-isu sektarian diskriminatif, pokoknya banyaklah ragamnya, mereka semua adalah penyuplai dan agen terbentuknya demokrasi. Soal jargon, bukanlah kesesatan, namun seperti space pengenalan ide dan perjuangan politik.

Tema diskusi dan fenomena yang tak luput dari pembicaraan publik ialah meningkatnya politisi yang menyeberang jelang Pemilu 2019, kondisi ini diakui akan mempengaruhi konstalasi politik Nasional. Dalam konteks politisi menyeberang (hijrah politik) bukanlah barang baru di Indonesia, bukan pula hal yang tabu, inilah jalan demokrasi kita yang memberikan ruang majemuk. Bagi pemilih dan aktor politik berpindahnya politisi ada sisi positif-negatifnya, jangan terlalu didramatisir, atau jangan pula digeneralisir.

Memang ia, relatif ramai bahkan sangat ramai, sampai-sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengeluarkan regulasi tentang Alat Peraga Kampanye (APK). Tujuannya adalah mengatur atribut kampanye (baliho dan spanduk) calon pemimpin tersebut (Capres,, Cawapres da Caleg). Inilah penanda dan peringatan, agar kita semua patuh terhadap ketentuan peraturan yang ditetapkan pemerintah melalui penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kampanye itu berkaitan dengan citra diri, baik itu gambar partai politik, politisi secara perorangan (Paslon Capres dan Caleg), nomor urut Capres atau Caleg atau visi misi seperti tagline yang diketahui populer menggambarkan personifikasi tokoh politik tertentu, dan seterusnya. Kampanye itu targetnya untuk dikenal pemilih, mendulang suara sebanyak mungkin sebagai modal menggapai kursi kekuasaan.

Dalam sejarahnya, kampanye di Indonesia dimulai sejak pemilihan umum (Pemilu) diberlakukan yakni tahun 1955, kemudian tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan terakhir 2014, selanjutnya kita akan menatap Pemilu 2019. Serangkaian kampanye itu bermaksud agar politisi atau figur yang ‘mejnjual’ gagasan dan tampangnya dapat dikenal pemilih (konstituen) lalu dipilih. Seperti diketahui, kampanye itu tidak sekedar menampilkan ‘gagah-gagahan’ mengutamakan symbol tampak luar dan mengabaikan isi pesan (substansi).

Begitu juga dengan jargon yang dipublikasi, harusnya menyentuk narasi publik, bukan menjual isu tapi konsep, tujuannya ialah agar konstituen juga dicerahkan dari sisi edukasi politik. Ada harapan yang disampaikan politisi, sehingga tak ada keraguan pemilih kepadanya. Bukan main propaganda dan agitasi yang cenderung memecah-belah masyarakat pemilih. Ayo tengok disekeliling kita, spanduk dan baliho Caleg mulai terpasang rapi, secara estetik itu urusan pemerintah menertibkannya bila mengganggu estetika publik.

STOP Basa-Basi Dalam Politik

Retorika politisi sudah harus disejajarkan dengan apa yang mereka lakukan untuk masyarakat, memang politisi harus pandai berkomunikasi, retoris, pandai jual harapan, menjadi singa podium, namun juga tanggung jawab sosialnya tidak sebatas disitu. Di ruang tamu, di teras-teras warga, di pekarangan sampai di dampur warga bahkan, masih juga ada politisi tampil penuh kemunafikan, mereka seringkali inkonsisten mesti tidak semua. Silahkan, memilih politisi yang baik, dan mereka-mereka ini masih banyak disekitaran kita.

Politisi jangan terlalu mengandalkan gaya bahasa yang basa-basi penuh kepalsuan, tapi bagaimana ia menampilkan otentitas dirinya. Kesannya kurang baik juga bila politisi melakukan pendekatan dengan masyarakat lalu berlagak seperti sinterklas yang datang memberi hadiah, lalu perlu. Bagaimana irama dan komitmen kebersamaan itu dijaga antara politisi dengan masyarakat.

Sebagai bentuk kritik, kemanjaan pemilih dalam politik memang harus diredam, jangan dipelihara karena akan menjadi ancaman dan bahaya bagi demokrasi kita. Politik yang murni atau harus dilakukan pemurnian bila gangguan pragtamtisme politik masih sengaja dipelihara politisi kita, tak boleh perbiasakan basa-basi dalam politik, kita sedang krisis kejujuran. Itu sebabnya, politisi harus membangkitkan kejujuran berpolitik itu, berhenti memulai politik kebohongan atau politik tipu-tipu. [***]

 

_______________________

Penulis Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

DPT Sudah Final, Memotret Dialektika Demokrasi

Ilustrasi, penguatan demokrasi (FOTO Ist)

Catatan : Amas Mahmud, S.IP (Ketua PPK Malalayang)

BILA ada pertanyaan, kenapa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Manado untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 menurun, sementara penduduk kita mengalami peningkatan, kok bisa?, dalam perspektif proses dan dinamika sosiologis merupakan hal yang lumrah. Apalagi, bicara tentang angka-angka yang kadang kita mendapati kesulitan dan dilematis tersendiri yang mendekat pada anomali (penyimpangan), tapi bukan anomali. Konteks DPT yang sering menjadi ‘sumber’ malapetaka demokrasi di tiap momentum Pemilu memang perlu kerja full serta pengawasan ekstra.

Kemudian, secara umum ditiap tahun ke tahun angka kelahiran, kematian dan bertambahnya umur untuk kepentingan menjadi pemilih dalam Pemilu tidak berbanding lurus. Biasanya, angka kelahiran serta bertambah jumlah pemilih yang lebih signifikan, dibanding kematian yang berdampak pada total DPT, begitu pun pemilih yang bermigrasi yang perlu juga dikalkulasi walau tidak cukup potensial. Seperti sebuah skema, kondisi diatas bila kita telisik, teliti lalu melakukan komparasi selektif terhadap realitas DPT di Manado yang menurun perlu mendapat tanggapan, menjadi pelajaran dan evaluasi secara komprehensif.

Banyak fariabel yang memberi dampak, diantaranya ialah dikarenakan lemahnya akurasi data (cek dan ricek), menyandingkan data pemilih yang kurang ketat, bagaimana validasi data menjadi perhatian serius, singkronisasi, melakukan verifikasi faktual dan mengeksekusi atau ‘penanda’ untuk diTMS-kan. Kemungkinan lain, yaitu berupa data Daftar Penduduk Pemilih Potensioal Pemilu (DP4) yang menjadi rujukan awal tidak diolah dengan baik dan matang, petugas pemutakhiran data tak mau repot, inginnya yang instan.

Kenapa DPT menurun, sementara jumlah penduduk meningkat dan bukan menjadi riskan (bahaya dan beresiko) dalilnya sederhana kita penyelenggara pemilu masih sedang ‘ditengah jalan’ bekerja. Bergerak melakukan kerja verifikasi faktual, pencermatan, DPT sudah final, tapi belum finish. Ditengah perjalanan menuju pencapaian data yang ‘paripurna’, DPT yang minim angka ganda, pemilih yang meninggal dunia menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dicoretnya pemilih yang tidak memenuhi kriteria sebagai pemilih karena identitasnya tidak jelas, tak ada kompromi. Itulah lingkup tugas yang menjadi cita-cita suci kita sebagai penyelenggara Pemilu.

Formulasi menjadikan DPT betul-betul akurat dan update, bukan pekerjaan mudah seperti kita sekedar melakukan konversi data dari DP4 menuju DPT, tanpa filter. Saat ini kita bekerja, yang membedakan hasilnya berada pada kerja maksimum dari penyelenggara Pemilu yang include didalamnya pelaksana dan pengawas Pemilu. Kita sedang melakukan perbaikan terus menerus, hingga secara Nasional jadwal perbaikan DPT selesai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selanjutnya, jika kita proporsional berfikir, maka harusnya saat penduduk suatu kota bertambah, maka rasio pemilih dalam DPT idealnya bertambah. Kenapa berbeda dengan Kota Manado?, dimana sesuai data 2014, sebagaimana yang diajukan Sahabat Taufik Bilfaqih, Komisioner Bawaslu Manado dalam tulisannya yang di muat Koran Radar Manado beberapa hari lalu menjelaskan jumlah DPT adalah 336.150 orang, dengan total jumlah penduduk 423.000.

Berbeda dengan DPT untuk Pemilu 2019 yang dilansir berjumlah 345.406 orang, penduduk Kota Manado saat ini meningkat dari 423.000 menjadi 427.906 sesuai data Badan Pusat Statistik tahun 2016. Penyelenggara sementara mengamati itu, bahwa pertumbuhan penduduk sedang meningkat, berarti bila kita analisis ada kesenjangan DPT yang cukup fantastis. Kota Manado mestinya memiliki saldo DPT, bukan malah mengalami devisit jumlah pemilih. Hemat saya, penyelenggara Pemilu sebelumnya bisa jadi ada kealpaan dalam bertugas, kelalaian, dan kurang telaten, bukan bermaksud mendiskreditkan, melainkan menjadi koreksi konstruktif.

Selain itu, penambahan dan pengurangan DPT melalui DPT Hasil Perbaikan (DPT-HP) berlanjut dilakukan KPU mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai jenjang KPU, dan kita tidak berada pada posisi statis. Semua instrument penyelenggara Pemilu bekerja, begitu pula Bawaslu Manado yang selalu memberikan kerja-kerja produktif dan progresifnya. Kedua institusi (KPU dan Bawaslu) lagi mesra bergandeng tangan menghadapi ‘pergumulan’, sembari mengajak masyarakat agar berpartisipasi aktif.

DPT menurun kita sebetulnya’merugi’. Secara global, demokrasi kita mengalami hambatan yang tidak mudah, itu sebabnya dibutuhkan kekompakan, kerj-kerja kolektif, saling mengedukasi, mengingatkan, bukan saling menakut-nakuti, tebar ancama dn lain sebagainya. Bukan pula sesame penyelenggara Pemilu kita menciptakan gap atau masing-masing pihak mempertahankan ego sektoral, karena kita tahu kita tidak dalam koridor adu kuat antara lembaga. Bisa jadi capaian DPT kurang maksimal, karena lembaga KPU bersama Bawaslu kurang kompak bekerja, sinergitas menurun bahkan terperangkap pada konflik kepentingan.

Ada Pemilih yang Kurang Antusias

Berbagai diksi dan aturan-aturan tentang Pemilu telah direvisi atau diamandemen, kesemuanya itu tentu bertujuan meminimalisir problem Pemilu. Siklusnya begitu, bila ada tanggapan masyarakat, parpol dan tanggapan Bawaslu, silahkan disampaikan menjadi rekomendasi serta catatan KPU untuk menindaklanjutinya, bukan ajang saling mencari-cari kesalahan, apalagi mengkapitalisasi kesalahan institusi tertentu. Kita punya satu motivasi, yaitu memberi diri melalui kerja yang professional, mandiri dan menolak tunduk pada intervensi atau dikte.

Fenomenanya bahwa ditengah penyelenggara Pemilu yang konsen menggelorakan semangat melalui sosialisasi dan edukasi kepada pemilih agar mendaftar dalam DPT, ada masyarakat yang memilih ‘mengisolirkan’ diri. Masih ada pula pemilih yang kurang antusias, mereka lebih fokus bekerja mengurusi kebutuhan pribadi, abai terhadap kondisi dimana semangat membara para penyelenggara Pemilu yang menyukseskan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Padahal prestasi dan keberhasilan Pemilu ada dipundak kita bersama (masyarakat, penyelenggara, parpol dan pemerintah), kitalah yang disebut stakeholder.

Dalam benak dan hati kecil saya, mengetahui betul kalau tak ada penyelenggara Pemilu yang bermental bandit, makelar atau bahkan bermental seperti drakula. Mereka para penyelenggara Pemilu adalah individu-individu yang diberikan kesempatan, tugas, kepercayaan dan siap berdedikasi untuk melaksanakan tugas Negara, bukan untuk mencari kaya atau mau pamer kesombongan.

Kalau diamati, realitas tersebut bisa menjadi ikhtiar bersama, dimana di Manado sendiri masih ada wajib pilih yang belum terakomodir di DPT dan perlu diberikan perhatian serius. Sebagian juga pemilih belum paham apa pentingnya mereka disaat Pemilu?, selebihnya paham, tapi apatis dan ada ‘sikap pandang enteng’, mungkin argument mereka seperti sebelum-sebelumnya dimana pemilih yang tak masuk DPT akan terselamatkan saat hari H pelaksanaan Pemilu dengan modal identitas KTP, KK atau Surat Keterangan (Suket).

DPT menurun di tahun ini bukanlah anomali, bukan juga deviasi, tapi kekhilafan manusiawi yang harus terus-terusan diingatkan untuk kemudian diperbaiki tentunya. Kita tidak sedang bicara angka ketergantungan (dependency ratio), lebih dari itu adalah upaya kita mewujudkan partisipasi publik, disinilah kita butuhkan kolaboran gerakan, bukan kompetisi. Ada asumsi yang berkembang, DPT tahun 2014 lebih banyak disbanding yang dihimpun DPT di tahun 2018 dikarenakan adanya ‘setting’ penggelambungan suara, namun begitulah, sekali lagi yang namanya asumsi berbeda fakta sebenarnya, asumsi tetaplah asumsi.

Sekedar menjadi cermin bahwa tahapan hingga menuju DPT itu dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dimana diawali dari level pleno PPS, PPK dan KPU yang keseluruhannya KPU melibatkan parpol, Bawaslu, dan tokoh masyarakat. Sehingga demikian, koreksi menyeluruh perlu dilakukan manakala ditemui masih belum maksimalnya kerja penyelenggara Pemilu, inilah kiat-kiat dan usaha membingkai semangat guna memperkuat demokrasi kita.[***]

iklan1