Tag: demokrasi

Pemilih Milenial Dalam Pusaran Pemilu

Budiyarto Usman (FOTO Suluttoday.com)

Keterlibatan Melenial dalam pemilu/Sangat berefek terhadap demokrasi kita

hari ini.mempunyai kemampuan teknologi dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Mari kita Berdemokrasi dengan mengedepankan nilai-nilai yang baik, jauh dari sifat

saling mencelah.

(Budiyarto Usman)

Pilkada serentak tahun 2020  sudah di depan mata,pilakada serentak di gelar di 9 provinsi, 224 kabupaten dan37kota.pesta demokrasi yang akan di lakukan hampir separuhwilayahIndonesia.Hal ini adalah hajatan masyarakat Indonesia yang menyelenggarakan pilkada.adayang mengatakan bahwa suda saatnya harus memilih pemimpin yang nantinya akan membawa aspirasi rakyat,mampu memperjuakan rakyat ke-arah lebih baik,adapula yang mengatakan bahwa mencari pemimpin yang trekrekornya suda teruji.

Menurut saya itu semua sah-sah saja yang terpenting dalam berdemokrasiharus mengedepankan nilai-nilai yang baik,jauh dari sifat saling mencelah sehingga bisa menciptakan iklim demokrasi yang damai tanpa harus saling menjatuhkan kelompok yang satu dengan kelompoklain.

Beberapa bulan yang lalu di media sosial maupun media massa Komisi Pemilihan Umum telah menggelar launching Pilkada serentak 2020. Launching digelar sebagai tanda bahwa KPU pusat dan daerah mulai fokus kembali mempersiapkan penyelenggara pilkada,

Sekilas kita lihat di sekelilingi kita proses memperkenalkan calon suda gencar-cencarnya mulai dari papan billboard sampai media sosial  sudah mulai terlihat, terutama  seperti Facebook, twitter dan media sosiallainnya.

Halitu adalah Sesuatu yang lumrah bagi saya maupun masyarakat umum, yang terpenting adalahmengedepankan moralitas serta menghargai lawan politik dalam memperkenalkan siapa yang di jagokanya serta yang paling penting juga harus mengikuti prosedur dan tidak melanggar uud khususnya UU.ITE.nah apalagi Kampanye saat ini di media sosial akan di awasi oleh pihak yang berwajib.jadi bijak bijaklah mengunakan Media Sosial.

Medsos sebagai basis pemilih

Kenapa media sosial penting sebagai basis pemilih, penilitian yang di lakukan oleh ‘Litbang Kompasgenerasi melenial, pengguna facebook  81,7 persen,pengguna Whatshap 70,3 persen dan 54,7 persen lainya  mengunakan Instagram.Kedekatan generasi melenial dengan teknologi akan mempengaruhi pilihan politik mereka”. Hal ini tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi sebagai senjata yang ampuh dalam proses memperkenalkan calon yang di anggap mumpuni di mata masyarakat penggunakan teknologi sosial media yang secara dampak akan lebih besar dan efektif di bandingkan dengan media konvensional lainya.

Media sosialyang tadinya sebagai sarana  komunikasi,  hari ini suda menjadi mesin politik yang efektif dalam dunia demokrasi, level global contohnya.  peran media social bahkan  dapat memicu revolusi politik sebagai mana fenomena  seperti Arab spring yang warga negaranya sangat aktif mengunakan media sosial serta menginisiasi  Gerakan-gerakan politik melalui media social sehingga menyebarkan wacana tentang revolusi beberapa negarapun mengalami konflik sosial dan politik dipicu salah satunya adalah media sosial.‘Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM 2014”

kalau kita merujuk dengan penilitian yang di lakukan litbang kompas, saya bisa berkesimpulan bahwa basis pemilih  hari ini berada di media social dan hampir semuanya adalah kelompok melenial. Kelompokini sangat aktif dalam mengunakan media sosial, kita kaji kembali karakteristik generasi melenial atau ’Gen Y atau Millennials (1981-1995). Istilah yang di ambil dari buku penemu teori generasi strauss -howe kelompok ini di sebut memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, Kritis,cenderungberkalaborasidan lebih mengetahui teknologi di bandingkan generasi sebelumnya”.

Generasi ini proses penyebarannya ada dimana-mana danhampir semua mengunakan media sosial,kehadiran generasi melenial dalam menyambut tahun politik sangat lah baik merubah suhu politik menjadi kondusif  namun di sisi lain bisa juga memantik suhu perpolitikan menjadi tinggi jika hal itu tidak di kelola dengan baik, memiliki kemampuan mengunakan teknologi generasi ini bisa melakukan pergerakan yang masif dalam hal positif dan negatif.generasi ini juga sangat di minati oleh partai-partai dan calon guna mempengaruhi suaranya.

Dengan hal tersebut generasi melenial menggunakan kemampuannya memakai teknologi harus mengedepankan moralitas tidak sewena-wenahnya dan tidak terpancing dengan muda  menyebarkan informasi yang belum jelas keberadaanya  yang di ciptakan  agen-agen politik guna mendulang suara.dengan cara menjatuhkan lawan politiknya.

Upaya yang harus di lakukan generasi melenial adalah menciptakan situasi yang stabil dan tetap kondusif di antaranya menyebarkan politik yang santun dan damai tidak fanatik buta terhadap satu golongan maupun partai politik. [*]

 

Penulis Budiyanto Usman, Alumnus Unsrat Manado

REVOLUSI ITU MENCIPTAKAN

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud
_______________________

MENCARI narasi yang sejuk dan konstruktif memang mudah didapati, apalagi yang bersifat memberi harapan. Sekilas saja kita menaruh perhatian pada konteks sosial saat ini, dimana pasca pengumuman hasil Pemilu Serentak tahun 2019 masih ada sisa-sisa perdebatan di media massa.

Dinamika publik itu perlu tarik pencerahan minimal untuk kepentingan kita bahwa segala dialektika politik harus mengintegrasikan kita. Bukan sebaliknya mempolarisasi kita, mengacaukan kerukunan nasional. Perjalanan demokrasi perlu diisi dengan interaksi yang bermutu, bukan saling sikut, saling mendiskreditkan.

Dalam konteks lokal, di Kota Manado mulai ramai dibincangkan soal bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang melahirkan beragam diskursus dari sendi demokrasi kita. Bila diletakkan pada ruang edukasi, maka semua konteks dan ruang itu harus melahirkan pembelajaran yang mendewasakan.

Kita berharap dari rotasi wacana melahirkan rasionalitas dan nasionalisme yang kokoh, bukan sekedar retorika. Seperti itu pula jika kita bertolak dari keiginan mewudkan ‘revolusi mental’, berarti kita bergerak untuk menciptakan. Mematerialkan ide tersebut, bukan mengarahkan dan menyesatkan ide itu pada ruang gelap ilusi.

Kita juga diyakini telah mengantongi sejumlah alasan untuk diajukan kedepan, gunanya apa? diantaranya adalah untuk memastikan dalam tiap proses demokrasi ada progres. Masyarakat secara keseluruhan menghendaki harus naik kelas, tidak boleh stagnan.

Dari orientasi itulah, diperlukan kesamaan persepsi dan tekad. Upaya konkritnya, tentu harus secara seriua kita melacak siapa musuh bersama, mengidentifikasi apa yang prioritas untuk dilakukan Negara. Tidak malah menghabiskan waktu pada perdebatan-perdebatan yang menguras energi, sampai-sampai waktu kita terbuang percuna dan kita terbelah.

Karena kita optimis betul demokrasi itu menjadi alat bagi masyarakat dalam mengaregasi kepentingan. Disini pula kita berekspektasi akan menemukan penyaluran kesejahteraan dan keadilan, ada kepastian kita dalam menggunakan sistem ini. Sehingga masyarakat tidak dibuat larut dalam arus perdebatan.

Iya, ‘revolusi itu menciptakan’. Bagaimana kita menciptakan kebersamaan, menciptakan peradaban demokrasi yang aman, setara dan adil. Meski sekarang sering bergeser interpretasi terhadap revolusi itu yang seolah disama dengan praktek makar.

Lucunya, masyarakat ‘dikondisikan’ dan ditarik ke ruang sempit. Terjadilah semacam teror psikologis sehingga mereka takut menggunakan frase dan ungkapan yang berbau revolusi. Karena bisa berdampak dituduh melakukan subversif, melanggar UU ITE, dan seterusnya. Akhirnya diskursus publik menjadi kaku dan kering dari kritik.

Yang dikehendaki revolusi itu menciptakan karya nyata, bukan menciptakan ketakutan. Menjadi ironi, bila makna revolusi dan penyampaian aspirasi direduksi menjadi ancaman. Situasi seperti ini harusnya dikoreksi secara total, jangan didiamkan apalagi dilestarikan sebagai tradisi agung.

 

————–
Manado, 3 Juni 2019

Pemilu, Delegitimasi, Kekerasan, Hoax dan Narasi Politik

Amas Mahmud, potret demokrasi Indonesia (FOTO Suluttoday.com)

PALING tidak semua orang yang merayakan demokrasi mengharapkan adanya penghargaan atas pendapat masing-masing. Mereka enggan menerima perlakukan diskriminasi, menolak tindakan monopoli, penguasaan yang berlebihan dan penindasan. Sekedar kita potret dinamika Pemilu Serentah tahun 2019 yang sedang menanti pengesahan hasil, yang buram kita berusaha menerangi objeknya sehingga menjadi genuine.

Kini tahapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sedang digulirkan setelah pembacaan hasil perolehan suara Capres Republik Indonesia dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak bermaksud meniadakan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sementara dipolemikkan paslon Capres tertentu, konsen kita membangun demokrasi dengan menghindari kecemasan. Karena kecemasan hanyalah melahirkan keraguan publik.

Soal ada pihak yang mendukung atau menolak hasil Pemilu, dalam konteks demokrasi kita merupakan hal yang lumrah. Begitu pula yang berkaitan dengan demo massa unjuk rasa karena ketidakpuasan atas dalil tertentu, juga adalah hal lazim dalam nalar demokrasi kita. Yang menjadi luar biasa itu, bila perbedaan pendapat dianggap tabu. Seyogyanya melalui perbedaan pendapatlah elemen, sendi-sendi serta nafas demokrasi kita terwujud, tak boleh perbedaan aspirasi dikekang.

Apalagi dengan cara-cara represif. Demokrasi kita harus membawa iklim dan berkah yang positif untuk seluruh alam, bukan menjadi konsumsi komunitas. Jangan batasi demokrasi pada kanal yang sempit, berujung ke penyanderaan aspirasi publik. Kurang tepat rasanya manakala isu-isu dalam kemeriahan pesta demokrasi dikapitalisasi untuk kepentingan mendiskreditkan antar sesama pelaku demokrasi. Kita ingat betul, kekerasan dan intoleransi bukanlah anak kandung demokrasi.

Konsekuensi dari demokrasi yang penuh ramai retorika ialah lahirnya delegitimasi terhadap lembaga penyelenggaraan Pemilu. Pembenaran dan upaya saling menyudutkan dari para politisi terkait siapa dalang yang mendorong delegitimasi lembaga penyelenggara Pemilu menyeruak, tak tau siapa?. Saling mencari kambing hitam. Baik Capres petahana maupun yang non-petahana juga punya kepentingan yang sama dalam mengemas, mengolah dan menanggapi isu tersebut.

Untuk menggapai substansi demokrasi melalui demokrasi prosedural, maka pendekatan-pendekatan persuasif, edukatif dan literasi sangat dibutuhkan. Berat rasanya jika kita mengambil jalan pintas, menjalankan demokrasi dengan mengabaikan teriakan protes atau penyampaian pendapat dari komponen rakyat lainnya. Artinya, demokrasi kita begitu punya ruang mengakomodasi kepentingan semua pihak, nafas demokrasi itu terletak pada heterogenitas, bukan homogenitas.

Jangan sengaja kita kapling, kita belokkan spirit demokrasi pada urusan personal atau kelompok semata. Buka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memupuk nilai kolektifitas demokrasi dengan saling menghargai perbedaan pikiran. Demokrasi mengharamkan adanya pemimpin yang anti-kritik. Dari konseptualnya, demokrasi itu membanggakan kita semua karena menghargai nilai-nilai egaliter.

Semua rakyat dimata hukum setara posisi dan porsinya. Ini terdeskripsi melalui sistem Pemilu kita, satu orang satu suara. Baik dia pejabat, rakyat jelata, kaum milenial atau kaum tua, kekuatan politiknya sama, masing-masing punya satu suara dalam memilih. Realitas seperti itu mestinya mengilhami kita semua agar berfikir sejalan dengan apa yang menjadi hak kita dalam alam demokrasi, tidak ada satu makhluk di era ini yang superior dan kebal hukum.

Dalam hal supremasi hukum pun keberadaan kita sama. Hanya saja perlakuan-perlakuan spesial, standar ganda sering kita temui dari oknum yang tidak sadar mengamalkan hakikat demokrasi, sehingga menjadi congkak. Merasa dirinya lebih istimewa. Pada level interaksi sosial juga sama, dari sisi strata sosial tak ada distingsi. Dimana rakyat punya pranata sosial yang hendaknya menjadi acuan, kiblat, rujukan hidup yang diyakini benar dalam ruang keberagaman.

Tiba pada ujung cerita demokrasi tidaklah mudah, kita melewati rentetan insiden kekerasan. Aksi reaksi terjadi, bergerak melalui jalan asumsi, analisis, argumentasi lalu kemudian lahirlah akomodasi kepentingan, itulah komposisi demokrasi kita. Konteks ini membuat desain demokrasi kita tidak kaku, tidak pasif, melainkan aktif dan dialogis sifatnya. Detak jantung demokrasi yang bergerak itu tak boleh sekali-kali dihentikan dengan intimidasi atau intervensi dari siapapun.

Kecuali dinamika yang demikian melahirkan ancaman berupa tindakan makar. Demokrasi tanpa demonstrasi akan menjadi hambar, biarlah demonstrasi dihidupkan sebab itu sarana dan saluran penyampaian pendapat. Secara psikologis pendemo hanya menghendaki aspirasinya diterima, apa yang menjadi tuntutan mereka ditindaklanjuti. Tidak lebih dari itu, bukan oknum aparat malah curiga, lalu melakukan semacam blokade. Bersikap tidak sewajarnya, dengan menakut-nakuti, apalagi menembaki rakyat yang menggelar demonstrasi. Kontestasi demokrasi bukan terbatas digaris sirkulasi kepentingan elit.

Tragisnya, dari demokrasi kita mengalirlah hoax, mereduksi kebenaran. Dimana hoax merupakan berita bohong, sesuatu yang belum tentu benar dipublikasi menjadi seolah-olah benar, sehingga sering kali melahirkan provokasi. Kita akhirnya dibawa ke fase post-truth, artinya post-kebenaran atau manusia menjadi mempercayai opini. Sesuatu yang melampauan kebenaran dijadikan kebanaran, dari situasi inilah ruang relatifisme akan bangkit.

Asal-usul informasi hoax, berpotensi juga dilakukan pihak pemerintah, pihak swasta atau kelompok berkepentingan. Sukar rasanya disimpulkan secara mutlak penyebar hoax ini dilakukan satu kalangan tertentu saja, bukan murni dilakukan kelompok yang anti pemerintah secara tunggal. Kemungkinan terjadi ada peternak hoax yang dilindungi atau dipelihara pemerintah. Makanya, harus selektif mendeteksi siapa pelaku penyebar hoax baru menarik kesimpulan. Jangan menghentikan hoax, dengan memperpanjang kehidupan hoax.

Kita pasti merekam dalam memori kolektif, dari pertumbuhan percakapan-percakapan di ruang publik membuat tema-tema politik begitu tinggi marwahnya. Ragam narasi politik yang dihasilkan pula, sayangnya kedalaman narasi tersebut sering tidak sejalan dengan aktualisasinya. Narasi politik itu ada yang konstruktif, ada pula yang destruktif. Pro vs kontra dalam politik telah menjadi skema yang biasa dalam ruang-ruang kompetisi politik, tergantung bagaimana kita mengisi semua dialektika publik tersebut.

Politik bisa dianggap true story, dilain pihak bisa dikisahkan sebagai cerita yang tidak benar. Bermacam anggapan soal politik yang bertujuan positif merupakan jalan berfikir yang benar, walau kadang muncul pula citra buruk terhadap politik yang disepadankan hanya dengan hal-hal buruk. Praktek curang, saling tikung dan intrik politik dianggap sebagai jalan mutlak dalam berpolitik, padahal itulah kekeliruan dalam praktek politik sebetulnya. [***]

 

___________________________

Catatan Amas Mahmud, S.IP, Redpel Suluttoday.com.

Serangan Fajar, Obral Janji dan Bahaya Politik Destruktif

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

IDIOM yang selalu akrab akhir-akhir ini dikancah politik tanah air yaitu ‘serangan fajar’. Ditengah masyarakat menyambut baik semangat demokrasi melalui pemilihan langsung, kesempatan ini ternyata tidak jalan seindah yang dibayangkan bahwa akan bersih, damai, sejuk, jauh dari transaksional politik dan tidak penuh telikung. Malah berbeda jauh, itulah bahkan yang menjadi semacam ranjau demokrasi kita yang mendegradasi level demokrasi kita.

Realitas politik kita disusupi dengan cara pandang berpolitik yang setara dengan para pengusaha. Dimana pendekatan keuntungan dan materi menjadi utama dalam meraih suara, lantas setelah diperolehnya suara yang diinginkan, aspirasi dan kepentingan rakyat diabaikan. Sudah begitu seharusnya kita berpolitik?.

Tercoreng dan kian menambah catatan buruk politisi untuk menambahkan lagi kenangan masyarakat tentang ‘abal-abal’ atau tidak matangnya politisi kita. Akhirnya, politisi diasosiasikan sebagai aktor yang hanya mengedepankan kepentingan pribadinya, membahayakan marwah demokrasi kita, situasi itulah yang harus kita rubah. Jangan terlarut ikut arus demokrasi liberal yang diatur agar terbangun sentralisasi politik, efeknya politik disempitkan menjadi cara pembagian konsesi antara kelompok-kelompok elit.

Ancaman demokrasi diakui begitu majemuk, diantaranya ialah masih terpeliharanya karakter dan mentalitas politisi ‘ujuk-ujuk’, politisi doyang ‘nebeng’, bahkan kadang-kadang lahir semacam politisi bermental gulma. Dimana politisi yang lebih mengandalkan serangan fajar, senang obral janji, ketimbang bersilaturahmi turun langsung memabangun komitmen berjuang dengan masyarakat. Saking kompleksnya ranjau berdemokrasi, para politisi diminta tidak saling hasut dan tidak melakukan politik destruktif, seyongyanya politik bermartabat dihidupkan.

Sulit memang kita mencari politisi di Negeri ini yang benar punya komitmen melawan praktik politik transaksional (serangan fajar) dan dagangan janji. Dibutuhkan perubahan kesadaran dari para politisi itu sendiri, agar kemudian melahirkan iklim kesadaran berdemokrasi yang tanpa ‘embel-embel’. Politisi sejati yang 24 jam berfikir dan bekerja bersama masyarakat tidak muncul sendiri, tapi harus direkayasa dilahirkan.

Caranya yaitu melalui penggembelengan sekolah politik, melatih kepekaan, adil sejak berfikir, tulus membela rakyat dan mau menerima resiko perjuangannya. Anti kemapaman, tak takut intervensi, lawan segala macam kebijakan yang mereduksi kepentingan masyarakat, fokus inilah yang kiranya menjadi perhatian kita dalam menyiapkan barisan politisi yang matang. Mereka politisi yang tumbuh karena dibina secara benar, terlatih, diasah, digodok habis-habisan, tidak instan, politisi yang tau serta mau berkorban mati-matian untuk masyarakat.

Mereka adalah barisan politisi yang tanpa pamrih dalam bekerja, tidak berhitung matematis saat membela kepentingan rakyat. Citra diri yang demikianlah yang melahirkan penilaian-penilaian secara sadar dan jujur dari masyarakat atas keberadaan para politisi yang harus mereka pilih. Bukan bersemunyi dibalik rekayasa, tampil melalui banner, iklan, spanduk, baliho dan seterusnya.

Politisi tipikal ideal seperti ini pun kita nantikan hadir membawa karya, karena politisi itu panituan masyarakat. Mereka mau atau tidak secara otomatis menjadi teladan (role model) bagi banyak orang, sehingga bila tidak siap menjadi rujukan publik, sebaiknya berfikir beberapa kali untuk menjadi politisi. Terutama yang maju sebagai Calon Anggota Legislatif dan Capres-Cawapres Republik Indonesia.

Sungguh sangat beresiko, imbasnya sudah kita rasakan saat ini. Dimana akibat masyarakat dan bahkan kita sendiri salah memilih pemimpin, alhasil kekecewaan yang kita terima. Masyarakat merasa seakan-akan dibohongi para politisi, karena setelah menerima ‘serangan fajar’, kedudukan telah diraih, berikutnya masyarakat tidak pernah disapa lagi. Apalagi berharap ditemui atau diperjuangkan hak-haknya.

Dalam siklus politik yang sudah seperti ini, terkadang kita butuh kehilangan diri kita untuk kemudian menemukannya kembali jati diri yang sebenarnya, kata Paulo Coelho. Karena pusaran politik bergerak begitu cepatnya, sehingga bagi siapa yang tak punya kekebalan (imunitas) menjaga karakter, maka akan didominasi para pengusaha politik.

Politik di era sekarang ini, bagi saya memang membutuhkan ‘kambing hitam’, tapi bukan untuk didiskreditkan. Bukan menjadi semacam gudang atau bengkel yang terus-terusan disalahkan bila ada kritik publik dilayangkan, tapi harus berani melawan praktek pembodohan sistematis dalam ruang politik. Walau ia dicaci atau diasingkan dalam ruang politik yang pragmatis seperti saat ini, kambing hitam dalam urusan inilah yang dimaksud.

Memanjakan pemilih (masyarakat) dengan materi hanya akan mendorong masyarakat menuju keburukan dalam dunia demokrasi. Itu sebabnya, partai politik sebagai agen atau tempat berkumpul dan berlajarnya para politisi harus menjalankan fungsinya. Bantu mereduksi hadirnya para politisi yang mengandalkan kekuatan finansial, mereka politisi yang senang menggunakan jalan serangan fajar sebagai metode efektif untuk menang perlu dimoratorium. Jangan berikan ruang luas mereka, karena atas kemampuan uangnya akan menggeser politisi berkualitas mengambil peran.

Secara kontinu memang penggemblengan serta pelatihan terhadap politisi dilakukan sebelum mereka ‘dilepas’ menjadi Caleg dan Capres-Cawapres. Menggeser semangat politik dari usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Menjadi kompetisi kepentingan yang berkonsekuensi pada monopoli kekuasaan ataupun menyulap ruang politik sekedar sebagai tukar-guling kepentingan semata.

Jika semangat politik yang mengedepankan materi tidak dikanalisasi, itu bertanda politik destruktif sedang kita pelihara bersama. Benih-benih ancaman demokrasi kita salah satunya adalah tumbuh suburnya politisi yang mengandalkan materi, mengabaikan moral dan intelektualitas. Lantas dari situ pula prasangka publik muncul karena saling serang dari para politisi melalui fitnah dan seterusnya.

Moralias politisi inilah yang kita harapkan hadir sebagai penolong, bukan sekedar tameng ditengah para politisi mulai mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Melainkan, moral yang dibangun politisi menjadi ciri khas dan nafas politisi dalam memperbaiki kultur politik kita. Dengan moralitaslah, para politisi akan berjalan menuju jalan ‘siratal mustaqim’, tidak tersesat dijalan.

Tugas kader partai politik, aktivis pemuda dan masyarakat pro-demokrasi mesti mendidik pemilih agar menjauhkan politisi yang pamer kekayaan. Yang lancing menilai masyarakat dengan ukuran dan standar-standar uang, yang menganggap bahwa suara masyarakat mudah dibeli dengan uang, atau ditukar dengan sembako. Sungguh martabat masyarakat dipermalukan dengan cara-cara politisi yang seperti itu.

Bila kita punya kesamaan persepsi, lalu jalan mengawal dan mencerdaskan basis-basis pemilih, ini menjadi kekuatan luar biasa bagi modal demokrasi kita. Kedepannya kita tidak misorentasi lagi, kita akan percaya diri bahwa masyarakat sudah pintar berdemokrasi, mampu membawa diri secara politik dan tidak mau lagi dibohongi para politisi gadungan. Apalagi hanya sekedar serangan fajar dan janji yang diobral, mereka masyarakatlah yang akan melakukan pemurnian politik bahkan.

Bahaya serangan fajar, obral janji dan politik destruktif nyaris sama. Politik destruktif memang lebih luas pemaknaannya, termasuk didalamnya kategori politik adu domba, persekusi, perang verbal, saling bunuh karakter, dan kampanye hitam lainnya. Nah, sementara kebutuhan demokrasi kita secara utuh adalah mengkonsolidasi kepentingan masyarakat, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta kebenaran universal lainnya. Bukan memisahkan apalagi membenturkan kepentingan-kepentingan yang terpisah itu. [***]

 

 

____________________________

Penulis Amas Mahmud S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

 

POLITIK DAN PERANG JARGON, Tradisi Atau Kesesatan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

RAMAINYA politik kita yang tidak lain adalah metode kerja dan instrument demokrasi ini begitu penuh riuh simbolisasi, retorika dan perang trik. Berbagai perang verbal kita saksikan jelang Pemilu, tidak hanya itu perang kreativitas melalui kampanye baliho, stiker, spanduk serta beragam desain alat kampanye lainnya berorientasi untuk menampilkan pesan kampanye dihati masyarakat, begitu variatif dan unik pula, bentuk material itu mewarnai ruang publik kita.

Politik dan jargon yang disimbolkan melalui spanduk, baliho, stiker, kalender, iklan atau kartu nama Calon Anggota Legislatif (Caleg) selain pesan lisan, ini menjadi semacam paket tunggal yang tidak bisa dipisah. Padahal cara-cara itu merupakan tradisi politik ‘biaya tinggi’ (high cost), model kampanye alternatif, pilihan ini juga bukanlah jalan tunggal. Ada metode lain yang memang perlu dipikir kontestan Pemilu.

Perang jargon (slogan) atau semacam yel-yel politik adalah penyemangat saja, bukan jalan ‘tercerahkan’. Artinya bukan satu-satunya jalan berpolitik harus melepas sebanyak mungkin jargon agar dipilih, jargon hanya instrument sekaligus upaya mengidentikkan serta mengkanalisasi kesan publik bahwa yang disampaikan dari jargon itu adalah seorang politisi yang pikiran-pikiran penuh harapan sehingga layak mereka pilih.

Jangan kemudian atribut, mereduksi makna substansi dari yang diperjuangkan politisi. Adakah metode kampanye tanpa jargon?, jargon pemaknaannya jika sekedar dipampang pada tribut kampanye sebetulnya bisa, walau tidak membumi atau menyatu dihati masyarakat. Lebih hemat biaya manakala jargon ini diejawantahkan melalui sosialisasi dan tatap muka langsung dengan masyarakat, tanpa perantara alat kampanye, biara gaung serta efeknya terasa dihati masyarakat.

Menjual jargon politik melalui atribut kampanye bukan juga kesesatan, melainkan konstruksi kesadaran berdemokrasi yang sesungguhnya tidak tepat dalam bingkai pendidikan pemilih. Politisi boleh jualan jargon, tapi harus selaras dengan blusukan (sosialisasi) ditengah masyarakat, bahkan hemat penulis kalau di Pemilu 2019 ini tidak perilaku jualan jargon yang jorjoran. Apalagi yang menyedot banyak pengeluaran anggaran, kebiasaan tersebut mesti dimoratorium.

Hiruk-pikuk tentang adu gagasan (visi-misi) yang dibawa para politisi sampai ke ‘pertengkaran’ kepentingan politik akibat strategi taktik pemenangan juga ikut menyumbang deskripsi politik kita, perlu keseimbangan (balance). Bahkan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara sendiri suasana politik itu tarikannya mulai terasa ketidakteraturannya. Baik dari konteks migrasinya para politisi ke partai politik (parpol) tertntu, perselisihan kepentingan internal parpol, serta sekelumit dendam politik warisan yang ditampilkan.

Kesemuanya itu, membuat perpolitikan kita tidak sunyi senyap. Selalu saja ramai, dan diramaikan baik dari para pemain ‘sirkus politik’, politisi negarawan, politisi bermental bandit, makelar politik, atau bahkan politisi yang senang dengan polarisasi kepentingan. Ada juga politisi yang senang bermain isu-isu sektarian diskriminatif, pokoknya banyaklah ragamnya, mereka semua adalah penyuplai dan agen terbentuknya demokrasi. Soal jargon, bukanlah kesesatan, namun seperti space pengenalan ide dan perjuangan politik.

Tema diskusi dan fenomena yang tak luput dari pembicaraan publik ialah meningkatnya politisi yang menyeberang jelang Pemilu 2019, kondisi ini diakui akan mempengaruhi konstalasi politik Nasional. Dalam konteks politisi menyeberang (hijrah politik) bukanlah barang baru di Indonesia, bukan pula hal yang tabu, inilah jalan demokrasi kita yang memberikan ruang majemuk. Bagi pemilih dan aktor politik berpindahnya politisi ada sisi positif-negatifnya, jangan terlalu didramatisir, atau jangan pula digeneralisir.

Memang ia, relatif ramai bahkan sangat ramai, sampai-sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengeluarkan regulasi tentang Alat Peraga Kampanye (APK). Tujuannya adalah mengatur atribut kampanye (baliho dan spanduk) calon pemimpin tersebut (Capres,, Cawapres da Caleg). Inilah penanda dan peringatan, agar kita semua patuh terhadap ketentuan peraturan yang ditetapkan pemerintah melalui penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kampanye itu berkaitan dengan citra diri, baik itu gambar partai politik, politisi secara perorangan (Paslon Capres dan Caleg), nomor urut Capres atau Caleg atau visi misi seperti tagline yang diketahui populer menggambarkan personifikasi tokoh politik tertentu, dan seterusnya. Kampanye itu targetnya untuk dikenal pemilih, mendulang suara sebanyak mungkin sebagai modal menggapai kursi kekuasaan.

Dalam sejarahnya, kampanye di Indonesia dimulai sejak pemilihan umum (Pemilu) diberlakukan yakni tahun 1955, kemudian tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan terakhir 2014, selanjutnya kita akan menatap Pemilu 2019. Serangkaian kampanye itu bermaksud agar politisi atau figur yang ‘mejnjual’ gagasan dan tampangnya dapat dikenal pemilih (konstituen) lalu dipilih. Seperti diketahui, kampanye itu tidak sekedar menampilkan ‘gagah-gagahan’ mengutamakan symbol tampak luar dan mengabaikan isi pesan (substansi).

Begitu juga dengan jargon yang dipublikasi, harusnya menyentuk narasi publik, bukan menjual isu tapi konsep, tujuannya ialah agar konstituen juga dicerahkan dari sisi edukasi politik. Ada harapan yang disampaikan politisi, sehingga tak ada keraguan pemilih kepadanya. Bukan main propaganda dan agitasi yang cenderung memecah-belah masyarakat pemilih. Ayo tengok disekeliling kita, spanduk dan baliho Caleg mulai terpasang rapi, secara estetik itu urusan pemerintah menertibkannya bila mengganggu estetika publik.

STOP Basa-Basi Dalam Politik

Retorika politisi sudah harus disejajarkan dengan apa yang mereka lakukan untuk masyarakat, memang politisi harus pandai berkomunikasi, retoris, pandai jual harapan, menjadi singa podium, namun juga tanggung jawab sosialnya tidak sebatas disitu. Di ruang tamu, di teras-teras warga, di pekarangan sampai di dampur warga bahkan, masih juga ada politisi tampil penuh kemunafikan, mereka seringkali inkonsisten mesti tidak semua. Silahkan, memilih politisi yang baik, dan mereka-mereka ini masih banyak disekitaran kita.

Politisi jangan terlalu mengandalkan gaya bahasa yang basa-basi penuh kepalsuan, tapi bagaimana ia menampilkan otentitas dirinya. Kesannya kurang baik juga bila politisi melakukan pendekatan dengan masyarakat lalu berlagak seperti sinterklas yang datang memberi hadiah, lalu perlu. Bagaimana irama dan komitmen kebersamaan itu dijaga antara politisi dengan masyarakat.

Sebagai bentuk kritik, kemanjaan pemilih dalam politik memang harus diredam, jangan dipelihara karena akan menjadi ancaman dan bahaya bagi demokrasi kita. Politik yang murni atau harus dilakukan pemurnian bila gangguan pragtamtisme politik masih sengaja dipelihara politisi kita, tak boleh perbiasakan basa-basi dalam politik, kita sedang krisis kejujuran. Itu sebabnya, politisi harus membangkitkan kejujuran berpolitik itu, berhenti memulai politik kebohongan atau politik tipu-tipu. [***]

 

_______________________

Penulis Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1