Tag: demokrasi

Fenomena Politik Uang dan Melemahnya Pengawasan Pilkada

Albert P Nalang (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Albert P Nalang, Pemerhati Sosial dan Politik 

Pemilihan serentak 2020 yang baru usai ini, pada awalnya membawa angin segar akan hilangnya (atau setidaknya) berkurangnya praktek politik uang. Namun demikian pada pelaksanaan pemilihan kemarin, kasus politik uang ini, tetap marak terjadi meski isunya “tak senyaring” pada pemilu2 sebelumnya. Di Kota Manado terdapat beberapa kasus politik uang. pengaturan money politik ini belum mampu mencegah (mengurangi) praktik politik uang.

Money politik yang terjadi tetap berbingkai TSM, maka perlu kemampuan serta keberanian untuk membuktikan dan ketentuan tentang TSM ini justru menyulitkan pengawas pemilu. Nyatanya Banwaslu hanya seribu bahasa untuk memproses politik uang yang berdampak mendsikualifikasi paslon. Namu disisi lain yang menjadi pedoman pengawas pemilu ialah Bawaslu sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran dan untuk melaporkan pelanggaran pemilu.

Beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pengawasan pilkada dan pemilu ke depan yang lebih baik. Baik dari segi sumber daya manusia dan organiasai, aspek pencegahan dan aspek penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa. Untuk melakukan setiap permasalahan-permasalahan penanganan pelanggaran pada tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020 pada 9 Desember.

Tidak ada rapat koordinasi evaluasi penanganan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Tujuan penulis untuk inventarisasi masalah dalam proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Panwas di Kota Manado, dalam hal ini inventarisasi dan penyeragaman administrasi proses penanganan pelanggaran, finalisasi data penanganan pelanggaran yang diinput pada aplikasi berbasis IT, rekomendasi pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran untuk pemilihan yang akan datang.

Pengawasan Pilwako Manado 2020 terhadap pelanggaran politik uang terstruktur sistematis dan massif yang kerap saja terjadi. Oleh sebab dalam kajian penulis, bahwa Bawaslu hanya bisa mendiskualifikasi paslon karena tiga alasan. Pertama, paslon terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Lebih jelasnya. Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi.

Runutannya yaitu terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Pelanggaran money Politik TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A. Ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih.

Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun objek pelanggaran administrasi TSM pemilihan yaitu, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara TSM (Pasal 73 JO 135A UU Pemilihan).

Pilkada 2020, “Harta Karun” yang Mungkin Terlewatkan

Haryanto Antho (Foto Istimewa)

Perhelatan nasional rekruitment kepemimpinan berskala lokal yang bertajuk Pilkada Serentak 2020 telah berakhir dengan berbagai dinamika bawaannya.

Ada yang menang dengan prosentase menakjubkan pun juga ada yang belum menang dengan presisi prosentase yang sungguh tipis.

Tentu kesemua hasil tersebut adalah “keinginan” rakyat pemilih. Persoalan strategi onde-onde, ongol-ongol atau hamburger yang diterapkan para konsultan maupun timses itu adalah persoalan lain, yang sedikit banyak punya korelasi terhadap capaian prestasi pendulangan suara.

Hiruk-pikuk Pilkada, dengan berbagai atraksi kreatif maupun konvensional untuk merebut suara pemilih patut diapresiasi positif, layer ini adalah sebuah bagian penting dalam sebuah proses demokrasi, walau memang, yang kerapkali dilupakan oleh para pihak pendukung maupun pengusung kandidat adalah bagaimana merebut hati pemilih. (Saya teringat dengan strategi konsolidasi hati nurani, yang sering disentil senior saya ketika berkiprah di organisasi mahasiswa).

Fenomena “kalah maar untung” pun sebaliknya “untung maar kalah”, adalah ekses dari sebuah fase akhir dari perhelatan kontestasi politik yang sering tidak terhindarkan.

Kondisi ini, memang, kerap terjadi akibat persoalan internal yang belum atau tidàk tuntas. Ini pun sangat lumrah terjadi, dan bukan sebuah fenomena ajaib atau baru.

Tapi menurut hemat saya, mengevaluasi atau mencermati hasil Pilkada, bukan hanya sekadar kenapa bisa menang atau mengapa sampai kalah. Tapi yang terpenting dari itu, adalah, bagaimana kedepannya.

Tentu, untuk yang menang, pasti akan merumuskan strategi untuk bisa melanggengkan “kekuasaan” dengan berbagai -mungkin- infrastruktur politik yang telah dipunyai sebelumnya dan bisa saja akan ada infrastruktur baru yang diperoleh, saat meraih kemenangan itu.

Sementara yang Kalah pun, tak harus larut dalam saling menyalahkan (semoga tidak) dan bersedih yang berlarut-larut, tapi terpenting adalah belajar dari kegagalan saat ini. Karena saya yakin, dengan strategi yang diterapkan, bukannya lemah tapi bisa jadi lawan sedikit lebih kuat saja.

Tapi fokus saya bukan persoalan hasil Pilkada. Tapi, menurut hemat saya Pilkada kali ini meninggalkan “harta Karun” (baca :peluang) yang sangat besar, dan dapat di petik hasilnya pada perhelatan politik 2024, bagi orang-orang yang memahaminya.

Salah satu “harta Karun” itu adalah ke depan akan terjadi pergesaran aktor politik, baik ketokohannya maupun angkatan (usia).

Generasi Old (sebelum Milenial) mungkin akan bergeser kiprahnya, sementara generasi 90an yang adalah generasi transisi antara generasi Old dan Milenial, mungkin masih bisa eksis, walau akan berhadapan dengan generasi yang melek teknologi.

Tapi generasi Old pun, akan sangat punya pengaruh signifikan lewat saran-saran brilian berdasar pengalamannya.

Dalam konteks ini, apakah generasi transisi bisa membaca tanda-tanda zaman ini? Saya punya keyakinan, mereka bisa berdasar pengalaman lapangan. Belajar dari kegagalan adalah hal yang sangat penting menuju kepada kesempurnaan. Bukan mengulangi lagi kesalahan yang sama.

Karena generasi Milenial, “hampir” menguasai lini-lini strategis dalam hal penjangkauan konstituen (YouTube, Instagram, FB bahkan Tik-Tok, adalah sarana komunikasi para milenialis).

Yang jadi pertanyaan penting hari ini adalah, apakah generasi transisi menyadari keadaan ini? Saya pun yakin, pasti sadar. Cuma yang jadi persoalan, kesadaran atas keadaan ini hanya sampai diketahui saja atau ada “action” brilian untuk mengarungi perubahan zaman demi menjangkau keberhasilan di 2024 nanti? Wallahu alam bissawab.

Kualifikasi dan kualitas personal tentu sangat dibutuhkan pada pertarungan nanti, tapi bukan menjadi lengah atau santuy, tapi kualitas tersebut bisa dijadikan srana membangun jaringan yang menopang perencanaan ke depan.

Di era 2024, nanti, mengandalkan kekuatan dan kemampuan personal saja belum cukup, dibutuhkan kolaborasi positif tanpa syarat dan simbiosis mutualisme, bukan kolaborasi untuk mendominasi. Sehingga keteraturan ritme perjuangan akan tetap terjaga dan terkontrol fluktuasinya.

Pun juga, terlalu mengandalkan komunitas yang belum bisa move on (dalam hal strategi dan taktik) setali tiga uang juga, dengan pengandalan kualitas personal.

Komunitas yang telah terbangun harus senantiasa diperbaharui tata kelolanya (manajemen), strategi dan taktiknya, pola dan skema pergerakan mengikuti perkembagan zaman yang begitu cepat berubah ini. Jika tidak, sama saja jalan di tempat.

Dimanakah letak “harta Karun” Pilkada 2020 itu? Mari kita cari bersama, Kawan.

Saya hanya bisa menghayal saja, disela-sela menyelesaikan sebuah Novel karya George R.R Martin yang berjudul A Game of Thrones (Perebutan Takhta) dengan secangkir kopi tubruk yang tentu menambah lebar perambahan imajinasi saya tentang harta Karun Pilkada 2020 itu.

**

Dari Bilangan Jl. W.R. Supratman

Sabtu, 12 Desember 2020 (bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional)

Tukang Bekeng Kopi

Koruptor Itu Produk PILKADA

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

Oleh : Dr. Ferry Daud Liando, Pengamat Politik

Penilaian publik atas melemahnya ketajaman KPK dalam penindakan korupsi secara perlahan mulai terbantahkan. Pekan lalu secara berturut-turut KPK menangkap dua pejabat publik. Pertama menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11). Kemudian pada Jumat (27/11) menangkap Walikota Cimahi Ajay Priatna.

Edhy bersama isterinya sempat membelanjakan hasil korupsinya di Amerika Serikat dengan membeli sejumlah barang mewah. Ia membeli sepatu bersol tebal Louis Vuitton berseri Abbesses Derby. Jika dirupiahkan, harganya Rp. 16,7 juta. Harganya tentu amat mahal.

Padahal bangsa ini tidak kekurangan tokoh-tokoh yang harusnya dijadikan teladan. Wakil Presiden pertama Bung Hatta, tak sempat mewujudkan impiannya membeli sepatu Bally sampai akhir hayatnya. Sempat lama ia menambung, tapi belum sempat terkumpul, namun tiba-tiba tabungan itu digunakan karena ada kebutuhan keluraga yang dianggap lebih mendesak.

Jika Edhy memperdagangkan izin, Ajay ditangkap karena dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit. Ajay merupakan walikota koruptor ketiga di daerah itu. Lebih dari 300 kepala daerah produk Pilkada yang telah tertangkap KPK karena korupsi.

Menangkap kepala daerah koruptor dalam suasana Pilkada seperti sekarang tentu akan berpengaruh pada tingkat Kepercayan publik atas pelaksanaan Pilkada. Sikap itu bisa jadi berkorelasi pada Partisipasi pemilih. Potensi trauma publik bisa saja terjadi. Jangan-jangan calon yang dipilihnya itu akan koruptor juga. Ini menjadi tantangan bagi KPU yang saat ini sangat serius mendorong partisipasi pemilih dalam kondisi Covid-19.

Lantas apa saja yang menyebabkan masih banyak kepala daerah yang tertangkap KPK.

Pertama, biaya Pilkada yang harus dikeluarkan masing-masing calon cukup besar. Informasi yang pernah dipublikasikan Kemendagri bahwa untuk calon bupati dan walikota bisa menghabiskan anggaran 25 hingga 30 milyar. Sedangkan untuk calon gubernur bisa mencapai triliunan rupiah. Uang itu digunakan kebanyakan untuk menyuap partai politik (candidate buying) agar mendapatkan tiket pencalonan, sementara untuk calon perseorangan menggunakan anggaran itu agar mendapat dukungan KTP. Pada saat kampanye, masa tenang dan sesaat sebelum pencoblosan sebagian besar calon menggunakan uang untuk menyuap (vote buying) pemilih agar mendapatkan suara.

Kedua, sebagian parpol belum serius menyeleksi calon kepala daerah. Pengalaman kepemimpinan dan moral kerap bukan menjadi standar parpol dalam mengusung calon. Itulah sebabnya jual beli suara merajalela dalam setiap Pilkada. Jika moral menjadi standar parpol dalam penetapan calon, maka tak mungkin akan ada calon yang menghalalkan segala cara termasuk politik uang untuk usaha kemenangannya. Bukan rakyat yang pragamatis. Tapi moral calon yang terbatas. Sebab uang bukan berasal dari pemilih tapi datang dari calon. Hanya moral yang bisa mencegah politik uang, bukan memperketat aturan. Lalu dari mana uang yang digunakan untuk menyuap itu berasal. Sebagian besar anggaran itu berasal dari uang pinjaman, penjualan benda baik tanah, rumah, mobil atau benda-benda berharga lainnya. Informasi dari KPK bahwa sebagian anggaran juga berasal dari para cukong. Itulah sebabnya banyak kepala daerah yang terpaksa harus melakukan korupsi. Sebab hendak mengembalikan uang yang pernah digunakan untuk menyuap pemilih saat Pilkada.

Kepala daerah yang ditangkap KPK selama ini bisa jadi karena kesialan saja. Sebab indiksi korupsi banyak juga diduga dilakukan kepala daerah lain, namun kelihaiannya sangat licik dan licin sehingga bisa terhindar dari radar KPK.

Mengatasi korupsi tentu membutuhkan banyak pembenahan. Namun bagi saya, hal yang paling urgen adalah:

Pertama, membenahi kelembagaan partai politik. Jauh sebelum pemilihan, sedapat mungkin para calon sudah dipersiapkan. Tak hanya membentuk jiwa dan skill kepemimpinan, tapi perlu juga dibekali dengan akhlak dan moral. Selama ini sebagain parpol baru memberikan kartu tanda anggota (KTA) sehari sebelum pencalonan. Karena calon itu memang bukan kader parpol sebelumnya.

Kedua, perlu pelembagaan kaderisasi secara sistematis pada masing-masing parpol. UU Pilkada atau UU Parpol perlu mengatur syarat berapa lama seseorang menjadi kader parpol untuk bisa menjadi calon. Hal ini untuk mencegah diperjualbelikannya tiket pencalonan kepada orang lain meski bukan kader parpol. Selama ini banyak oknum yang hanya memanfatakan (membeli tiket) parpol agar ambisinya berkuasa terpenuhi lalu merampas fasilitas negara, memperkaya diri sendiri.

Ketiga, UU perlu melarang mantan narapidana koruptor untuk menjadi calon pada jabatan-jabatan publik sebagai bentuk efek jerah. Koruptor tetap berkuasa karena tak ada larangan baginya untuk menduduki jabatan yang sama. Berlindung dibawa UU HAM tentu tidak relevan sebab hak-hak warga negara harusnya didahului dengan kewajiban bernegara. Tindakan para koruptor sama artinya tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu hak-haknya sebagai warga negara harus dibatasi termasuk melarang untuk menjabat kembali.

Tanpa ketiga tindakan ini maka jangan berharap koruptor berhenti berpestapora di negeri ini.

Demokrasi dan Narsisme Kita

Jusuf Sunya (Foto Istimewa)

Penulis : Jusuf Sunya

Menjelang hari-hari pesta demokrasi (pemilihan kepala daerah) tanggal 9 Desember mendatang, dinamika politik lokal nampak disekitar kita. Nuansa riuhan diwarung kopi, pojok jalan atau sudut ruang kota serta ruang publik seakan menjadi arena debat. Tema besar isu-isu global, mulai dari pendemi virus corona hingga kekalahan Donald Trump dalam mempertahankan kursi Presiden USA versus Jhoseph Biden, yang rencana aksi pemulihan ekonomi negara ASEAN plus lima negara pasifik dalam RCEP (regional comprehenship economic partner – kemitraan ekonomi komprehensip regional), terkait perdangan bebas serta isu Laut China Selatan.

Dilevel nasional masih berdelik dengan masalah Habib Rizieq Shihab, hingga ancaman pencopotan kepala daerah pasca Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran corona virus, dengan sejuta berita ikutan lainnya seperti soal pemanggilan Anies Baswedan serta mutasi rotasi di tubuh kepolisian. Ditingkat lokal justru lebih menarik, kelompok muda terjebak tema “bakumalawang”, dimulai soal politik (furikisasi) dan demokratisasi (demohasi), yang bahkan jika kita mengintip diranah virtual, khusus pada griup-grup media sosial mulai umbaran fitnah dan maraknya ujaran kebencian (hate speech).

Ini seperti representasi komunal masyarakat kita yang lebih doyan mendiskusikan sesuatu yang banyak menghabiskan energi bakumalawang dengan kepiawaian jari pada gawai, ketimbang membangun derajat rasionalitas dan edukasi politik yang sehat dan santun. Tidaklah berlebihan jika pemaknaan simbolik politik dewasa ini oleh sebagian kalangan dimaknai sempit dan provokatif. Demokrasi dan politik, dua kata yang seharusnya liner, sejalan dan seirama. Teori klasik Aristoteles menyatakan politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Politika adalah media menuju kuasa secara konstitusi maupun non-konstitusional. Makanya, politik itu diibaratkan seperti belati. Tajam dan menusuk jika dilakukan orang tidak memahami posisinya. Tetpai bagi yang memahami, poilitik adalah jalan pengabdian. Seperti halnya demokrasi, diksi yang digunakan lebih pada tataran utopis, diadopsi sebagai sistem sosial dan politik pemerintahan pada kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak publik.

Demorasi seharusnya menjadi sarana menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Banyak pandangan menyatakan demokrasi kita saat ini belum baik. Demokrasi mengalami deviasi. Selalu bersebrangan dengan etika politik. Kita mengharapkan kebebasan sipil (civil liberty) yang lebih, seperti dalam jargon-jargon retorika semata. Istilah Rocky Gerung, kita surplus demokrasi, tetapi juga mengalami defisit etika. Kondisi inilah yang oleh Guillermo O’Donell – sebagai the absence of anything more – tidak ada apa-apanya lagi. Demokrasi tak bermakna, hanya mengikuti perkembangan sejarah.

Demagogi Elit Beberapa waktu lalu saya dikirimi beberapa buku oleh Bang Syaiful Bahri Ruray. Dari sekian buku tersebut, ada 4 buku menarik yang cocok dengan kondisi saat ini. Buku pertama How Democracies Die (bagaimana demokrasi mati, karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblait, yang ramai diperbincangkan saat Anies Baswedan memposting dijagad media sosial. Buku kedua Politik Lokal di Indonesia (editor Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, Buku setebal 700 halaman dengan kata pengantar Anies Baswedan. Buku ketiga, Demokrasi dan Kekecewaan, yang merupakan orasi ilmiah Goenawan Muhamad (GM) yang kemudian ditanggapi bersama oleh R. William Liddle, Rocky Gerung, dkk.

Buku ini mengulas mengenai demokrasi dan disilusi (kekecewaan) – bagaimana mendudukan demokrasi versus politik dalam menjaga keseimbangan sebagai alat perjuangan atau sebagai tujuan mencapai kekuasaan. Dan ke-empat, Democracy For Sale, Election, Clientelism and The State in Indonesia (2019), karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot. Ada korelasi penting ke-empat buku tersebut dengan konstelasi politik nasional dan lokal saat ini.

Menariknya bahwa kondisi kita seperti terjebak pada pertarungan semu – bukan pada tataran pertarungan visi dan program para calon kepala daerah, tetapi mainstreamnya pada gesekan akar rumput yang berimbas pada potensi konflik dilevel masyarakat. Dalam pergolakan politik daerah – selalu saja ada distribusi dan desentralisasi kepentingan pusat yang dimainkan oleh elit serta partai politik dengan kecenderungan berperan sebagai oligargi dalam menuju mencapai kuasa.

Gejala yang mengkhawatirkan adanya demogogi politik. Sebagai aktor politik, mereka menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan. Demagog adalah tokoh atau elit yang suka mempengaruhi masyarakat untuk mencapai tujuan kuasa dengan cara menghasut, mengumbar serta membuat citra baik dengan bahasa – bahasanya hebat dan menyentuh, kadang bombastis namun hakikatnya mereka sedang berbohong. Mereka juga menjadi sangat narsis padahal sebetulnya mereka melakukan kamuflase. Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa demagog adalah agitator – penipu ulung yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kepentingan dirinya.

Demagog biasa menipu, dengan janji-janji manis untuk mengeruk keuntungan, (baca Dominasi Politik Kaum Demagog). Narsisme Politik Saat ini, dunia politik tidak bisa dipisahkan dengan narsisme. Lintasan globalisasi serta kemajuan teknologi semakin mempermudah elit politik melakukan kamusflase dengan pencitraan. Masyarakat kita mudah diperdaya dengan mantra narsistik, dimana pencitraan diri lebih utama dari pada realitas yang sebenarnya.

Secara faktual ada kandidat yang bermasalah, tetapi dipoles oleh media sehingga merubah citra dirinya. Kesenangan pada citra dirinya yang menggiring kearah narsisme politik. Oleh Christopher Lach dalam The Culture of Narcissism, bahwa narsisme ini sangat berbahaya karena masyarakat diperdaya dengan rasionalitas semu dan kepalsuan, seperti polesan wajah, ketenaran semu, dan tampilan sesaat, yang menyebabkan esensi demokrasi yang sebenarya subtansial berupa kesejahteraan, serta keadilan sulit dijangkau. Tidak berlebihan di sudut kota terpajang foto, baliho serta jargon narsisme.

Kesetiaan publik kadang terjerembab dalam kubangan kepalsuan, dimana terjadi distorsi yang nyata. Dalam konteks political marketing, bisa dipahami sebagai upaya menjual diri kepada khalayak kolektif (konstituen). Kebanyakan elit dan politisi kita memilih konstruksi ini menjadi pilihan. Kita berharap bahwa dalam setiap momen politik apalagi penjelang pemilihan kepala daerah ini, harus lebih mengutamakan keterbukaan dan kejujuran. Jangan sampai polesan narsistik tersebut dijadikan bualan retorika semata. Publik tentu tidak mengharapkan pemimpin yang doyan menjual kepalsuan diri.

Masyarakat merindukan pemimpin yang jujur, yang tidak bersembunyi dibalik jargon-jargon kepalsuan. Seorang pemimpin ketika berbicara tata kelola pemerintahan yang bersih harus mulai dari diri sendiri – sehingga citra diri benar-benar nyata bukan sekedar retorika, kebohongan dan polesan narsistik belaka. Kita tidak mengharapkan pemimpin yang merasa paling benar dan paling bersih, tetapi sesungguhnya dia sangat bermasalah. Semoga harapan masyarakat atas pemimpin yang baik daerah ini benar-benar terwujud. Wallahu A’lam bisawab.

 

*Penulis merupakan Pengurus KAHMI Wilayah Maluku Utara

Jemput Pilkada Serentak, Angkatan 017 Sula Gelar Pendidikan Politik

Angkatan 017 Sula kompak (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menjelang pesta demokrasi Pilkada serentak 2020, Angkatan 017 Sula galar Thalk Show tentang pendidikan politik. Menjelang pesta demokrasi yaitu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kepulauan Sula, hampir seluruh ruang publik dibanjiri dengan isu-isu dan kampanye-kampanye dari setiap calon-calon kandidat.

Lingkungan sosial mulai ramai dengan bendera dan spanduk-spanduk politik pasangan-pasangan bakal calon, media sosial pun di penuhi dengan postingan-postingan para calon dengan berbagai slogan dan narasi-narasi politik praktis. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, mereka Angkatan 017 Sula yang dipimpin Muhammad Ichsan Hasanuddin mengadakan Talk Show dengan tema: ‘Pendidikan Politik’, bertempat di Cafe Block Gravity Sanana, Selasa (8/9/2020) kemarin.

“Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakt Sula yang pada realitasnya sangat membutuhkan pendidikan politik, sebagai dasar pengetahuan untuk menentukan pilihan-nya dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah,” ujar Abd Rulis, selaku Ketua panitia pelaksana.

Berlangsungnya dialog (Foto Suluttoday.com)

Sementara itu, menurut Muhammad Ichsan Hasanuddin, pemuda dan pemudii angkatan 017, selama ini wacana politik selalu di dominasi kaum-kaum Tua yang minim akan gagasan sehingga selalu melahirkan sistem perpolitikan yang pragmatis. Pemuda harusnya ikut aktif dan secara kritis mengawal rule demokrasi di daerah ini.

”Kegiatan ini adalah tamparan keras kepada partai-partai politik yang harusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Semoga dengan adanya ruang-ruang edukasi seperti ini, masyarakat bisa sadar dan berpengetahuan untuk bagaimana kita bisa sama-sama mebawa negeri ini ke arah yang lebih baik,” kata Hasanuddin.

(*/Zar)

iklan1