Tag: demokrasi

Demokrasi dan Peran Kolektif Pemuda

Fandi Umanahu (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Fandi Umanahu, Aktivis muda Kepulauan Sula

Kebebasan untuk memilih atau yang dikenal dengan kata demokrasi di indonesia akan memasuki babak yang kesekian kalinya. Perintah mutlak dari konstitusi ini memang harus dilaksankan oleh semua element bangsa, semua di tuntut untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan hak konstitusional ini, demokrasi di indonesia masih mengisahkan berbagai macam persoalan sehingga menjadi perkerajaan yang harus di selesaikan bersama.

Tidak bisa di pungkiri bahwa praktik kehidupan demokrasi kita masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan demokrasi yang masih dalam tahapan menentukan format sistem yang ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi hasil gagasan oleh faunding father. Perihal pentingnya demokrasi dalam penyelenggaran kekuasaan republik, Indonesia negara yang masih relatif muda umurnya dan memiliki sejarah tersendiri dalam hal pelaksanaan demokrasi.

Dengan hitungan umur yang terbilang masih muda tentunya proses demokrasipun akan semakin mendapat tantangan yang begitu besar seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi  dan informasih. Di sisi lain kepercayaan terhadap peran penting demokrasi harus tetap di jaga dikarenakan demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang di yakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai pemerintahan sebagai penyelenggara negara.

Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, Sutan Syarir dalam tulisan pamflet Oktober 1945,  berjudul perjuangan kita, Hatta dalam tulisannya pada sebuah majalah tahun 1960 berjudul demokrasi kita ini adalah contoh pikiran founding fathers republik yang menjelaskan makna penting demokrasi.

Demokrasi hasil gagasan dari para fauding fathers ini harus tetap di rawat dan dijaga, warisan warisan historis seperti ini tidaklah hendak kita jadikan sebagai artefak dan arsip pengetahuan yang bisu ataupun menjadi diskursus romantis yang tak mengubah apa-apa melainkan menjadi modal dan instrumen penggerak perubahan sesuai dengan cita-cita agung yang tertuai pada pembukaan UUD 45

Pilkada dan Kontrol Sosial Pemuda

Sesuai penetapan KPU, pada tanggal 23 september 2020 nanti akan ada hajatan besar di beberapa daerah, yaitu melaksanakan perintah yang masih memakai UU NO 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Ada sekitar 270 Daerah yang melaksanakan pilkada serentak dengan jumlah DPT di masing- masing daerah pelaksanaan pilkada yang terbilang cukup banyak.

Dari angka DPT yang terbilang cukup banyak menunjukan sebuah kenyataan bahwa memang harus ada peran dan fungsi control dalam proses pilkada 2020 nantinya, terlepas dari peran lembaga yang di percayakan oleh negara sebagai penyelenggara berjalananya proses demokrasi lokal secara serentak ini, artinya harus ada ransangan paradigma baru yang mengawal berjalannya proses pilkada serentak sehingga auput dan kualitas demokrasi semakin membaik.

Ketika flashback pada pemilu-pemilu lokal sebelumnya, bahwa faktor penyebab retaknya suatu ikatan kekeluargaan (civil sosiety) adalah persoalan perbedaan pilhan, ini akar masalah pemilu, paradigma ekstrim berupa sentimen antipati muncul dan mejalar kemana-mana, masing- masing saling mengklaim kebenaran diatas kebenaran soal pilihan. Sehingga presentasi dari pada etika kehidupan yang sebenarnya seakan hilang, scenario ini yang sering muncul pada setiap moment pemilu.

Sejatinya bahwa proses pilkada adalah sebuah upaya untuk mencari pemimpin, yaitu kepala daerah yang memiliki kemampuan membangun dan memajukan, bisa memaksimalkan sumber daya daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Upaya untuk mencari pemimpin daerah ini tentunya  melalui proses yang lama. Tahapan dan indikator dilakukan untuk melahirkan figur- figur yang siap dan bersedia maju sebagai calon kepala daerah.

Namun dalam tahapan dan proses pemilu lokal ini, ada kekuatiran yang sering muncul, kekuatiran yang paling mendasar adalah persoalan pemilihan mekanis yang merujuk pada perbedaan pilihan tadi, menjadi diskursus yang paling utama, dasar persoalan inilah menjadi barometer untuk melihat sejauh mana sukses pemliu dan auput dari hasil pemilu itu sendiri.

Selain dari kakuatiran atas perbedaan piilhan sebagai penyebab retaknya hubungan emosional sesama, masih terdapat faktor lain yang patut dilihat yatu persoalan irasionalitas pada pilihan, dan ketidaksadaran untuk datang menggunakan hak pilih dan masih ada persoalan lain yang jadi perhatian bersama.

Proses demokrasi tingkat lokal ini berjalan dengan berbagai macam irisan kepentingan. Kepentingan- kepentingan ini yang perlu pemaknaan secara luas baik dari sisi kandidat calon maupun dari sisi jangkauan pemilih, cukup banyak bukti dan pengalaman bahwa ketika kran demokrasi lokal ini telah di buka, maka atmosfirnya pun akan mengikuti.

Berbagai macam peristiwa terlihat oleh mata pada tahapan ini, baik itu secara pemberitaan di berbagai media online, cetak dan halaman-halaman surat kabar panflet atau meliihat secara langsung desain dan perang simbol  kekuasaan ini di pertontonkan oleh para aktornya (elit politik ) dan efeknya ditujukan kepada rakyat sebagai pemilih.

Dari rentetan persoalan yang sering muncul inilah, kerterlibatan aktif pemuda sangatlah diperlukan sebagai sosok yang mengedepankan objektifitas dalam berpemilu, menjaga kesetabilan dan keseimbangan proses pilkada 2020 adalah tugas pemuda

Pemuda dan Edukasi Politik

Menciptakan pesta demokrasi sehat setiap pemilu adalah tugas pemuda sebagai upaya untuk mejaga kepercayaan antara pemilih dan kandidat bahkan sampai pada level rakyat dan pemimpin dimana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.

Keterlibatan pemuda dalam setiap pemilu  di negara ini, bukan cuma sekedar terlibat saja, tetapi posisi dan peran pemuda dalam setiap pemilu sudah tertuang di dalam konstitusi negara sebagaiman yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 2008 pasal 17 ayat (3). Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratis.

Pentingnya kesadaran politik masyarkat lokal perlu disampaikan pemuda sebagai pembelajaran, mengorganisir masyarakat kedalam satu aktivitas politk yang memberikan peluang lebih besar kepada setiap orang untuk berpartisipasi dan memperluas akses masyarakat lokal untuk sebuah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Heterogen masayarakat sebagai pemilih menutut peran aktif pemuda untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan pemuda dalam berpartisipasi akan sangat memberikan arti bagi proses pilkada yang berjalan dengan aman dan demokratis. Hajatan yang memang menguras emosi, tenaga, fikiran, bahkan biaya ini harus perlu pengawasan dan control dari luar, di luar tugas dari lembaga yang di percayakan negara untuk melaksanakannya yaitu pemuda yang secara keseluruhan.

Peran pemuda dalam segala lini sangatlah di butuhkan dalam proses pilkada 2020 nanti selain terlibat sebagai penyelengara pemuda juga harus berperan secara kolektif di tengah- tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengtinggnya memberikan hak suara, pentingnya memilih sesuai dengan hati nurani, tanpa ada suap sana suap sini dan pentingnya menjaga emosional menghargai setiap hak memilih dan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan persaudaraan.

Politik Kaca Retak, Sebuah Kontemplasi

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Secara garis besar para politisi punya panutan. Sekecil-kecilnya mereka punya teladan dan tokoh idola dalam berpolitik. Hal itu bisa menjadi energi tambahan, penyemangat untuk memperkuat stamina mengabdi dari politisi tersebut. Tanpa itu, berarti politisi tersebut dapat dikategorikan berjalan tanpa arah. Paling tinggi dari itu semua adalah keyakinan terhadap Tuhan pemilik alam semesta. Kehebatan para Nabi, yang akan menjadi jalan penuntun kebenaran bagi politisi modern.

Dalam skala yang paling sederhana politisi itu adalah mereka yang memasang harapan. Baik harapan berupa kesejahteraan banyak orang, terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sampai pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara luas. Seperti ‘’kaca retak’’, politik memerlukan sarana yang lengkap, tanpa sekat. Ketika dalam berpolitik saja politisi terpecah, melebur dalam kontaminasi kepentingan parsial, maka tujuan akhirnya akan bias.

Sebetulnya, dalam kehidupan politik, politisi perlu menjadi dirinya secara utuh. Jangan berkonflik terus-menerus. Politisi sejati dilarang melahirkan lawan. Ia sepantasnya memproduksi kawan sebanyak-banyaknya. Jangan politisi terperangkap pada ‘’politik kaca retak’’. Lihat apa hasilnya sebuah objek yang ditampilkan dalam kaca pecah?. Bayang tak akan berbentuk sempurna. Terkapling antara pecahan-pecahan itu, meski objek didapan kaca tersebut sempurna. Hasilnya mengecewakan.

Bayangkan saja, bila politisi terjebak pada politik kaca retak. Seperti apa adanya, kaca retak sukar dan bahkan tak dapat disambung seindah, dan sebaik semula. Bagaimana jadinya, jika retakan itu terurai dalam bentuk-bentuk kecil. Akan melukai, meski tidak terlihat, namun pecahannya itu membahayakan nawa manusia. Menghindarlah dari politik keca retak. Bersihkan kaca, jagalah terus agar disaat bercermin selalu indah bayangan yang terlihat. Tidak menyisahkan penyesalan.

Cukup banyak pula politisi yang berpikir pincang, merasa paling super. Meremehkan lawan, bahkan kawan sendiri diremehkan. Karakter yang seperti itu membahayakan diri politisi sendiri. Bersegeralah keluar dari penyakit tersebut. Model penyakit laten yang membunuh karir politisi. Politisi yang benar, mereka mencari kawan koalisi. Sebanyak-banyaknya mengkonsolidasi sekutu, bukan mecari-cari musuh. Perbanyaklah senyum, jadilah politisi yang ramah. Dari keramahan, mendatangkan berkah politik, kau disayangi masyarakat.

Politisi mandul dalam pikirannya juga ada. Tipikalnya, mereka malah berfikir. Suka yang instan, tak terbiasa dengan dialektika. Kritik dianggap sentiment, dan antipati. Mereka memilih lebih nyaman menyendiri dari pada berada dalam keramaian dan diskusi interaktif. Langkah yang demikian itu mematikan politisi, politik itu sentuhannya masyarakat. Bukan mengisolasi diri dalam ruang ramainya percakapan publik. politisi itu tempatnya bersama masyarakat, hidup matinya ‘’dirahim’’ masyarakat.

Pijakan moralitas, termasuk satu pegangan yang perlu menjadi pakaian politisi. Melalui kesadaran personal, politisi harus terlatih dan dididik menjadi insan bermoral. Mereka tau membedakan mana yang menjadi haknya, serta mana yang bukan haknya. Bertindak atas pengetahuan itu, ya bergerak, bukan diam ditempat. Politisi juga corong, menyampaikan kebenaran, merubah mindset masyarakat. Dari yang tidak tahu, menjadi tahu. Kurang terbiasa melakukan hal-hal perubahan sosial, menjadi terbiasa. Teladan seperti itulah yang disebut sebaik-baiknya politisi.

Sesekali politisi pamer kesolehan. Bukan untuk menjadi munafik, tapi mengasah diri berbuat baik. Melatih ketidakbiasaan menjadi biasa melakukan sesuatu yang baik, sekaligus bermanfaat bagi banyak orang. Lebih baik melakukan hal baik, dari pada tidak sama sekali. Parahnya lagi, tidak mau melakukan hal baik, lalu nyinyir ketika melihat politisi lainnya mengajak pemilihnya atau masyarakat melakukan hal-hal baik. Kalau seperti demikian dipelihara dalam otak politisi, maka tak mengapa disebut politisi sesat pikir atau berfikir sungsang.

Banyak peristiwa politik hari ini, termasuk di Sulawesi Utara memberi pelajaran. Betapa kerasnya pertarungan politik, sampai-sampai para politisi terjebak pada ‘’politik kaca retak’’. Yang dituainya, bukan lagi saat meninggal dunia, namun masih berada di dunia pun, resiko yang dituai dari apa yang dilakukannya kepada orang lain dirasakan. Contohnya, kekalahan politik. Bertikaian kepentingan yang berujing saling jebak-menjebak. Mencari-cari kesalahan, politisi yang dipenjarakan karena aib politik. Serta beragam kasus lainnya yang dilakukan politisi, kemudian dampaknya dirasakan saat ini.

Politisi yang banyak melahirkan permusuhan juga akan menjadi sunyi dikala berakhir kejayaannya. Tak hanya itu, politisi yang seperti itu banyak musuhnya. Demi savety, kadang politisi tidak mau bersikap frontal menyerang. Mencari aman, kadang kala juga mereka menggunakan metode membunuh dalam pelukan. Ini juga menakutkan. Bencana yang paling dahsyat dihadapi para politisi yang suka dengan praktek ‘’kaca retak’’ yaitu akan diserang disaat dirinya tak lagi berkuasa.

Ada juga politisi yang menggandrungi kesantunan berpolitik. Pelaku politik ‘’kaca retak’’ akan menjadi musuh bersama politisi lainnya. Tanpa ampun, ia akan diserang ramai-ramai oleh lawan politiknya. Menghindari datangnya malapeta politik tersebut, menahan dirinya politisi yang senang dengan agitasi, senang membunuh karir politik orang lain. Senang menggunting dalam lipatan, senang menghianati perjuangan politik, berhentilah. Karena kau akan dihukum, tidak saja nanti kau mati, melainkan di dunia saja akan kau diberikan sanksi moral. Berbuat baiklah wahai para politisi.

Seperti pesan Sufi dari Persia, Jalaluddin Rumi bahwa setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segalanya. Kata Bruce Lee, aktor film Cina, jadilah seperti cermin. Betapa pentingnya ”cermin”. Runtuhlah harapan melihat bayang-bayang yang utuh dalam cermin politik, bila cerminnya telah menjadi retak. [**]

Pemilih Milenial Dalam Pusaran Pemilu

Budiyarto Usman (FOTO Suluttoday.com)

Keterlibatan Melenial dalam pemilu/Sangat berefek terhadap demokrasi kita

hari ini.mempunyai kemampuan teknologi dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Mari kita Berdemokrasi dengan mengedepankan nilai-nilai yang baik, jauh dari sifat

saling mencelah.

(Budiyarto Usman)

Pilkada serentak tahun 2020  sudah di depan mata,pilakada serentak di gelar di 9 provinsi, 224 kabupaten dan37kota.pesta demokrasi yang akan di lakukan hampir separuhwilayahIndonesia.Hal ini adalah hajatan masyarakat Indonesia yang menyelenggarakan pilkada.adayang mengatakan bahwa suda saatnya harus memilih pemimpin yang nantinya akan membawa aspirasi rakyat,mampu memperjuakan rakyat ke-arah lebih baik,adapula yang mengatakan bahwa mencari pemimpin yang trekrekornya suda teruji.

Menurut saya itu semua sah-sah saja yang terpenting dalam berdemokrasiharus mengedepankan nilai-nilai yang baik,jauh dari sifat saling mencelah sehingga bisa menciptakan iklim demokrasi yang damai tanpa harus saling menjatuhkan kelompok yang satu dengan kelompoklain.

Beberapa bulan yang lalu di media sosial maupun media massa Komisi Pemilihan Umum telah menggelar launching Pilkada serentak 2020. Launching digelar sebagai tanda bahwa KPU pusat dan daerah mulai fokus kembali mempersiapkan penyelenggara pilkada,

Sekilas kita lihat di sekelilingi kita proses memperkenalkan calon suda gencar-cencarnya mulai dari papan billboard sampai media sosial  sudah mulai terlihat, terutama  seperti Facebook, twitter dan media sosiallainnya.

Halitu adalah Sesuatu yang lumrah bagi saya maupun masyarakat umum, yang terpenting adalahmengedepankan moralitas serta menghargai lawan politik dalam memperkenalkan siapa yang di jagokanya serta yang paling penting juga harus mengikuti prosedur dan tidak melanggar uud khususnya UU.ITE.nah apalagi Kampanye saat ini di media sosial akan di awasi oleh pihak yang berwajib.jadi bijak bijaklah mengunakan Media Sosial.

Medsos sebagai basis pemilih

Kenapa media sosial penting sebagai basis pemilih, penilitian yang di lakukan oleh ‘Litbang Kompasgenerasi melenial, pengguna facebook  81,7 persen,pengguna Whatshap 70,3 persen dan 54,7 persen lainya  mengunakan Instagram.Kedekatan generasi melenial dengan teknologi akan mempengaruhi pilihan politik mereka”. Hal ini tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi sebagai senjata yang ampuh dalam proses memperkenalkan calon yang di anggap mumpuni di mata masyarakat penggunakan teknologi sosial media yang secara dampak akan lebih besar dan efektif di bandingkan dengan media konvensional lainya.

Media sosialyang tadinya sebagai sarana  komunikasi,  hari ini suda menjadi mesin politik yang efektif dalam dunia demokrasi, level global contohnya.  peran media social bahkan  dapat memicu revolusi politik sebagai mana fenomena  seperti Arab spring yang warga negaranya sangat aktif mengunakan media sosial serta menginisiasi  Gerakan-gerakan politik melalui media social sehingga menyebarkan wacana tentang revolusi beberapa negarapun mengalami konflik sosial dan politik dipicu salah satunya adalah media sosial.‘Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM 2014”

kalau kita merujuk dengan penilitian yang di lakukan litbang kompas, saya bisa berkesimpulan bahwa basis pemilih  hari ini berada di media social dan hampir semuanya adalah kelompok melenial. Kelompokini sangat aktif dalam mengunakan media sosial, kita kaji kembali karakteristik generasi melenial atau ’Gen Y atau Millennials (1981-1995). Istilah yang di ambil dari buku penemu teori generasi strauss -howe kelompok ini di sebut memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, Kritis,cenderungberkalaborasidan lebih mengetahui teknologi di bandingkan generasi sebelumnya”.

Generasi ini proses penyebarannya ada dimana-mana danhampir semua mengunakan media sosial,kehadiran generasi melenial dalam menyambut tahun politik sangat lah baik merubah suhu politik menjadi kondusif  namun di sisi lain bisa juga memantik suhu perpolitikan menjadi tinggi jika hal itu tidak di kelola dengan baik, memiliki kemampuan mengunakan teknologi generasi ini bisa melakukan pergerakan yang masif dalam hal positif dan negatif.generasi ini juga sangat di minati oleh partai-partai dan calon guna mempengaruhi suaranya.

Dengan hal tersebut generasi melenial menggunakan kemampuannya memakai teknologi harus mengedepankan moralitas tidak sewena-wenahnya dan tidak terpancing dengan muda  menyebarkan informasi yang belum jelas keberadaanya  yang di ciptakan  agen-agen politik guna mendulang suara.dengan cara menjatuhkan lawan politiknya.

Upaya yang harus di lakukan generasi melenial adalah menciptakan situasi yang stabil dan tetap kondusif di antaranya menyebarkan politik yang santun dan damai tidak fanatik buta terhadap satu golongan maupun partai politik. [*]

 

Penulis Budiyanto Usman, Alumnus Unsrat Manado

REVOLUSI ITU MENCIPTAKAN

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud
_______________________

MENCARI narasi yang sejuk dan konstruktif memang mudah didapati, apalagi yang bersifat memberi harapan. Sekilas saja kita menaruh perhatian pada konteks sosial saat ini, dimana pasca pengumuman hasil Pemilu Serentak tahun 2019 masih ada sisa-sisa perdebatan di media massa.

Dinamika publik itu perlu tarik pencerahan minimal untuk kepentingan kita bahwa segala dialektika politik harus mengintegrasikan kita. Bukan sebaliknya mempolarisasi kita, mengacaukan kerukunan nasional. Perjalanan demokrasi perlu diisi dengan interaksi yang bermutu, bukan saling sikut, saling mendiskreditkan.

Dalam konteks lokal, di Kota Manado mulai ramai dibincangkan soal bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang melahirkan beragam diskursus dari sendi demokrasi kita. Bila diletakkan pada ruang edukasi, maka semua konteks dan ruang itu harus melahirkan pembelajaran yang mendewasakan.

Kita berharap dari rotasi wacana melahirkan rasionalitas dan nasionalisme yang kokoh, bukan sekedar retorika. Seperti itu pula jika kita bertolak dari keiginan mewudkan ‘revolusi mental’, berarti kita bergerak untuk menciptakan. Mematerialkan ide tersebut, bukan mengarahkan dan menyesatkan ide itu pada ruang gelap ilusi.

Kita juga diyakini telah mengantongi sejumlah alasan untuk diajukan kedepan, gunanya apa? diantaranya adalah untuk memastikan dalam tiap proses demokrasi ada progres. Masyarakat secara keseluruhan menghendaki harus naik kelas, tidak boleh stagnan.

Dari orientasi itulah, diperlukan kesamaan persepsi dan tekad. Upaya konkritnya, tentu harus secara seriua kita melacak siapa musuh bersama, mengidentifikasi apa yang prioritas untuk dilakukan Negara. Tidak malah menghabiskan waktu pada perdebatan-perdebatan yang menguras energi, sampai-sampai waktu kita terbuang percuna dan kita terbelah.

Karena kita optimis betul demokrasi itu menjadi alat bagi masyarakat dalam mengaregasi kepentingan. Disini pula kita berekspektasi akan menemukan penyaluran kesejahteraan dan keadilan, ada kepastian kita dalam menggunakan sistem ini. Sehingga masyarakat tidak dibuat larut dalam arus perdebatan.

Iya, ‘revolusi itu menciptakan’. Bagaimana kita menciptakan kebersamaan, menciptakan peradaban demokrasi yang aman, setara dan adil. Meski sekarang sering bergeser interpretasi terhadap revolusi itu yang seolah disama dengan praktek makar.

Lucunya, masyarakat ‘dikondisikan’ dan ditarik ke ruang sempit. Terjadilah semacam teror psikologis sehingga mereka takut menggunakan frase dan ungkapan yang berbau revolusi. Karena bisa berdampak dituduh melakukan subversif, melanggar UU ITE, dan seterusnya. Akhirnya diskursus publik menjadi kaku dan kering dari kritik.

Yang dikehendaki revolusi itu menciptakan karya nyata, bukan menciptakan ketakutan. Menjadi ironi, bila makna revolusi dan penyampaian aspirasi direduksi menjadi ancaman. Situasi seperti ini harusnya dikoreksi secara total, jangan didiamkan apalagi dilestarikan sebagai tradisi agung.

 

————–
Manado, 3 Juni 2019

Pemilu, Delegitimasi, Kekerasan, Hoax dan Narasi Politik

Amas Mahmud, potret demokrasi Indonesia (FOTO Suluttoday.com)

PALING tidak semua orang yang merayakan demokrasi mengharapkan adanya penghargaan atas pendapat masing-masing. Mereka enggan menerima perlakukan diskriminasi, menolak tindakan monopoli, penguasaan yang berlebihan dan penindasan. Sekedar kita potret dinamika Pemilu Serentah tahun 2019 yang sedang menanti pengesahan hasil, yang buram kita berusaha menerangi objeknya sehingga menjadi genuine.

Kini tahapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sedang digulirkan setelah pembacaan hasil perolehan suara Capres Republik Indonesia dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak bermaksud meniadakan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sementara dipolemikkan paslon Capres tertentu, konsen kita membangun demokrasi dengan menghindari kecemasan. Karena kecemasan hanyalah melahirkan keraguan publik.

Soal ada pihak yang mendukung atau menolak hasil Pemilu, dalam konteks demokrasi kita merupakan hal yang lumrah. Begitu pula yang berkaitan dengan demo massa unjuk rasa karena ketidakpuasan atas dalil tertentu, juga adalah hal lazim dalam nalar demokrasi kita. Yang menjadi luar biasa itu, bila perbedaan pendapat dianggap tabu. Seyogyanya melalui perbedaan pendapatlah elemen, sendi-sendi serta nafas demokrasi kita terwujud, tak boleh perbedaan aspirasi dikekang.

Apalagi dengan cara-cara represif. Demokrasi kita harus membawa iklim dan berkah yang positif untuk seluruh alam, bukan menjadi konsumsi komunitas. Jangan batasi demokrasi pada kanal yang sempit, berujung ke penyanderaan aspirasi publik. Kurang tepat rasanya manakala isu-isu dalam kemeriahan pesta demokrasi dikapitalisasi untuk kepentingan mendiskreditkan antar sesama pelaku demokrasi. Kita ingat betul, kekerasan dan intoleransi bukanlah anak kandung demokrasi.

Konsekuensi dari demokrasi yang penuh ramai retorika ialah lahirnya delegitimasi terhadap lembaga penyelenggaraan Pemilu. Pembenaran dan upaya saling menyudutkan dari para politisi terkait siapa dalang yang mendorong delegitimasi lembaga penyelenggara Pemilu menyeruak, tak tau siapa?. Saling mencari kambing hitam. Baik Capres petahana maupun yang non-petahana juga punya kepentingan yang sama dalam mengemas, mengolah dan menanggapi isu tersebut.

Untuk menggapai substansi demokrasi melalui demokrasi prosedural, maka pendekatan-pendekatan persuasif, edukatif dan literasi sangat dibutuhkan. Berat rasanya jika kita mengambil jalan pintas, menjalankan demokrasi dengan mengabaikan teriakan protes atau penyampaian pendapat dari komponen rakyat lainnya. Artinya, demokrasi kita begitu punya ruang mengakomodasi kepentingan semua pihak, nafas demokrasi itu terletak pada heterogenitas, bukan homogenitas.

Jangan sengaja kita kapling, kita belokkan spirit demokrasi pada urusan personal atau kelompok semata. Buka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memupuk nilai kolektifitas demokrasi dengan saling menghargai perbedaan pikiran. Demokrasi mengharamkan adanya pemimpin yang anti-kritik. Dari konseptualnya, demokrasi itu membanggakan kita semua karena menghargai nilai-nilai egaliter.

Semua rakyat dimata hukum setara posisi dan porsinya. Ini terdeskripsi melalui sistem Pemilu kita, satu orang satu suara. Baik dia pejabat, rakyat jelata, kaum milenial atau kaum tua, kekuatan politiknya sama, masing-masing punya satu suara dalam memilih. Realitas seperti itu mestinya mengilhami kita semua agar berfikir sejalan dengan apa yang menjadi hak kita dalam alam demokrasi, tidak ada satu makhluk di era ini yang superior dan kebal hukum.

Dalam hal supremasi hukum pun keberadaan kita sama. Hanya saja perlakuan-perlakuan spesial, standar ganda sering kita temui dari oknum yang tidak sadar mengamalkan hakikat demokrasi, sehingga menjadi congkak. Merasa dirinya lebih istimewa. Pada level interaksi sosial juga sama, dari sisi strata sosial tak ada distingsi. Dimana rakyat punya pranata sosial yang hendaknya menjadi acuan, kiblat, rujukan hidup yang diyakini benar dalam ruang keberagaman.

Tiba pada ujung cerita demokrasi tidaklah mudah, kita melewati rentetan insiden kekerasan. Aksi reaksi terjadi, bergerak melalui jalan asumsi, analisis, argumentasi lalu kemudian lahirlah akomodasi kepentingan, itulah komposisi demokrasi kita. Konteks ini membuat desain demokrasi kita tidak kaku, tidak pasif, melainkan aktif dan dialogis sifatnya. Detak jantung demokrasi yang bergerak itu tak boleh sekali-kali dihentikan dengan intimidasi atau intervensi dari siapapun.

Kecuali dinamika yang demikian melahirkan ancaman berupa tindakan makar. Demokrasi tanpa demonstrasi akan menjadi hambar, biarlah demonstrasi dihidupkan sebab itu sarana dan saluran penyampaian pendapat. Secara psikologis pendemo hanya menghendaki aspirasinya diterima, apa yang menjadi tuntutan mereka ditindaklanjuti. Tidak lebih dari itu, bukan oknum aparat malah curiga, lalu melakukan semacam blokade. Bersikap tidak sewajarnya, dengan menakut-nakuti, apalagi menembaki rakyat yang menggelar demonstrasi. Kontestasi demokrasi bukan terbatas digaris sirkulasi kepentingan elit.

Tragisnya, dari demokrasi kita mengalirlah hoax, mereduksi kebenaran. Dimana hoax merupakan berita bohong, sesuatu yang belum tentu benar dipublikasi menjadi seolah-olah benar, sehingga sering kali melahirkan provokasi. Kita akhirnya dibawa ke fase post-truth, artinya post-kebenaran atau manusia menjadi mempercayai opini. Sesuatu yang melampauan kebenaran dijadikan kebanaran, dari situasi inilah ruang relatifisme akan bangkit.

Asal-usul informasi hoax, berpotensi juga dilakukan pihak pemerintah, pihak swasta atau kelompok berkepentingan. Sukar rasanya disimpulkan secara mutlak penyebar hoax ini dilakukan satu kalangan tertentu saja, bukan murni dilakukan kelompok yang anti pemerintah secara tunggal. Kemungkinan terjadi ada peternak hoax yang dilindungi atau dipelihara pemerintah. Makanya, harus selektif mendeteksi siapa pelaku penyebar hoax baru menarik kesimpulan. Jangan menghentikan hoax, dengan memperpanjang kehidupan hoax.

Kita pasti merekam dalam memori kolektif, dari pertumbuhan percakapan-percakapan di ruang publik membuat tema-tema politik begitu tinggi marwahnya. Ragam narasi politik yang dihasilkan pula, sayangnya kedalaman narasi tersebut sering tidak sejalan dengan aktualisasinya. Narasi politik itu ada yang konstruktif, ada pula yang destruktif. Pro vs kontra dalam politik telah menjadi skema yang biasa dalam ruang-ruang kompetisi politik, tergantung bagaimana kita mengisi semua dialektika publik tersebut.

Politik bisa dianggap true story, dilain pihak bisa dikisahkan sebagai cerita yang tidak benar. Bermacam anggapan soal politik yang bertujuan positif merupakan jalan berfikir yang benar, walau kadang muncul pula citra buruk terhadap politik yang disepadankan hanya dengan hal-hal buruk. Praktek curang, saling tikung dan intrik politik dianggap sebagai jalan mutlak dalam berpolitik, padahal itulah kekeliruan dalam praktek politik sebetulnya. [***]

 

___________________________

Catatan Amas Mahmud, S.IP, Redpel Suluttoday.com.
iklan1