Tag: deprov sulut

Dipastikan Unggul di Musda, Hanya GSVL yang Mampu Persatukan PD Sulut

Wali Kota GSVL (Foto Suluttoday.com)

Wali Kota GSVL (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Menjelang Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulawesi Utara, nama GS Vicky Lumentut (GSVL) disebut-sebut akan kembali didaulat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara masa bakti 2016-2021 mendatang.

Menurut salah satu tokoh muda pendiri Partai Demokrat Sulawesi Utara Tommy Sumelung, SH, GSVL sangat dibutuhkan untuk menjadi ketua Partai Demokrat Sulawesi Utara. Untuk menghadapi Pemilu 2019, tokoh seperti GS Vicky Lumentut dianggap mampu membawa Partai Demokrat menjadi Partai pemenang dalam Pemilu nanti.

“GSVL itu adalah tokoh yang mampu mempersatukan seluruh kader Partai Demokrat di Sulawesi Utara. Tak ada yang mampu menandingi gaya kepemimpinan beliau (GSVL, red),” ungkap Sumelung.

Dikatakan Tomsu, sapaan akrab Sumelung, figur GSVL dewasa ini masih tetap diperlukan bagi Partai Demokrat untuk Pemilu 2019.

“GSVL dinilai mampu mempersatukan semua pihak di daerah. Meski kaderisasi berjalan, tidak semua kader memiliki kemampuan sebagai pemersatu seperti GSVL,” tukas Sumelung.

Menurutnya lagi, Partai Demokrat sendiri berpeluang melaksanakan pemilihan secara aklamasi. Sebab, tak ada figur yang mempunyai gaya kepemimpinan di Partai Demokrat Sulut, yang mampu membawa PD Sulut menembus angka 6 kursi di Deprov Sulut, serta mempertahankan 1 kursi di DPR RI.

“Siapapun berhak untuk memilih dan dipilih. Tinggal tergantung pemegang suara atau Ketua DPC se-Sulawesi Utara yang akan menentukan kemana arah Partai Demokrat nanti,” pungkasnya.

Seperti diketahui, menjelang Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulut, panitia Musda sudah menyiapkan lokasi untuk pelaksanaan musda nantinya.

Dari pantauan Cahaya Siang, lokasi pelaksanan Musda saat ini sudah ada tim advance dari DPP PD yang turun, dan nantinya menurut informasi yang diterima, bahwa hari ini Ketua BPOKK DPP PD Pramono Edhie Wibowo akan tiba dari Jakarta. (*/Amas)

Lakukan Reses, Lucia Taroreh Turun di Tombariri Timur

Lucia Taroreh ST ketika melakukan reses (Foto Ist)

Lucia Taroreh ST ketika melakukan reses (Foto Ist)

MANADO – Masa reses (serap aspirasi) dari para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memang dimanfaatkan secara optimal oleh wakil rakyat Sulut untuk menyerap aspirasi dari konstituennya. Hal itu, seperti yang dilakukan Lucia Taroreh ST, anggota DPRD Sulut yang memilih reses tahap II di Desa Lemoh Raya, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa Sulut, Rabu (24/08/16).

Banyak didapati, masyarakat mengeluhkan tentang proposal yang sudah mereka berikan ke Balai Sungai, untuk bantuan Air bersih. Dimana untuk warga Desa Lemoh sedang kesuitan air bersih, masyarakat meminta untuk mengawal proposal ini agar bisa terealisasi dengan cepat.

”Kami minta agara proposal yang kami beri ke balai sungai di kawal, supaya bisa terealisasikan,” papar Hukumtua Desa Lemoh.

Terkait soal Proposal yang di berikan ke Balai Sungai untuk bantuan Air Bersih, mereka akan mengunjungi balai sungai dan melihat proses dari proposal yang diberikan sudah pada tahap apa, walaupun bukan pada poksi komisi IV.

”Iya, kami akan mengunjungi balai sungai yang ada, dan walaupun ini bukan poksi kami komisi IV tapi kami akan membantu masyrakat yang ada di Desa,Lembeh ini untuk melihat sudah sampai di mana Proses dari Proposal yang sudah di berikan kebalai sungai,” kata Taroreh.

Berkaitan dengan fasilitas publik berupa jalan, warga juga mengeluhkan dan mempertanyakan hal tersebut. Sepeti di Desa Lemoh Uner. di Desa Lemoh mayoritas petani, berjalan menuju keperkebunan di halangi sungai, dan dana untuk pembuatan jembatan belum terealisasikan oleh pemerintah.

”Kami masyarakat yang ada di Desa Lemo mayoritas Petani, dan jalan menuju keperkebunan itu di halangi sungai,sehingga susah melewati sungai itu untuk pergi keperkebunan,” tutur warga mengeluh.

Terkait pembuatan jembatan di jalan perkebunan Lucia mengatakan, memang untuk pembuatan jalan masuk ke dana provinsi tapi untuk jalan di Perkebunan kami akan bertanya apa bisa masuk dalam pembuatan dana pembuatan jalan atau tidak,dan kami akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa di buatkannya Jembatan

”Kami akan bertanya ke pemerintah apa dana dalam.pembuatan Jembatan Menuju keperkebunan itu bisa masuk ke dana pembutan akses jalan,kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat jembatan menuju keperkebunan warga,” tutur Lucia. (*/Ikhy)

Pilhut di Minahasa, Lucia Taroreh Himbau Masyarakat Gunakan Hak Pilih

Lucia Taroreh (Foto Ist)

Lucia Taroreh (Foto Ist)

MANADO – Momentum Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) yang akan di lakukan serentak di 78 Desa di Kabupaten Minahasa, Selasa (26/07/16) hari ini digelar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Lucia Taroreh mengharapkan, agar masyarakat yang tinggal di Desa yang menggelar Pemilihan Hukum Tua untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya.

”Silahkan gunakan Hak Pilih dengan sebaik-baiknya, pilihlah sesuai Hati Nurani, pilihlah calon Hukum Tua yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan masyarakat,” ucap Taroreh.

Lanjut Taroreh menghimbau agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban dalam Desa kita, semoga dengan agenda ini tidak membuat persaudaraan terpecah belah, atau terjadi gesekan antar pendukung.

”Soal memilih, itu boleh beda tapi Persatuan dan kesatuan antar masyarakat di desa harus di utamakan.Siapapun yg akan terpilih harus kita terima dengan besar hati, karena itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Sehingga selesai pemilihan, kita tidak boleh terkotak kotak tapi harus bersatu bersama sama membangun desa yang kita cintai,” tutup Taroreh. (*/Rahmat)

Wah, Perda Belum Ditetapkan Penggabungan BPKM dan PTSP Sudah Diberlakukan

Rita Lamusu Manoppo (Foto Suluttoday.com)

Rita Lamusu Manoppo (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Senin (16/05/2016) Panitia Khusus (PANSUS) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat untuk membahas kelanjutan dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua Rita Lamusu Manoppo terungkap bahwa penggabungan antara Badan Koordinasi Penanaman Modal(BPKM) serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), belum ditetapkan perdanya akan tetapi sudah diberlakukan.

” Pansus OPD sendiri ada informasi yang mana penggabungan BPKM dan PTSP itu sebelum ditetapkannya perda sudah diberlakukan,” ujar Lamusu.

Lamusu juga menjelaskan bahwa memang ada batasan yang telah disepakati oleh seluruh anggota pansus, namun dikarenakan revisi PP 41 belum juga selesai, maka pansus akan kembali berkonsultasi dengan Kemendagri.

“Memang ada batas waktu yang kita sepakati bersama. istilahnya di rapat pansus yang lalu-lalu disepakati bahwa sampai dengan desember revisi PP 41 akan menunggu, namun jawaban dari kemendagri sejak oktober terbentuknya pansus jawabannya desember revisi PP 41 akan clear, ternyata sampai dengan batas waktu desember belum juga, sementara keputusan pansus OPD kan menunggu revisi PP 41 selesai, karena itu menjadi dasar dalam hal menyangkut pembahasan pasal demi pasal,” tutur Lamusu kepada wartawan.

Anggota komisi IV DPRD Sulut daerah pemilihan Bolmong Raya (BMR) ini sendiri mengaharapkan dengan perda ini akan jalan pembahasannya, namun karena Revisi PP 41 belum selesai maka untuk sementara pansus masih menunggu revisinya.

“Kemarin kita rapatkan bersama dan disitu kita sepakat biarlah kita membahas dan mengacu pada aturan yang lama, dan kita akan panggil biro hukum, PTSP kita panggil, BKPM untuk rapat kembali. Supaya kita tahu keputusan apa yang mereka pakai untuk memberi ijin-ijin yang selama ini berjalan,” pungkas srikandi PKS ini.

Hadir dalam rapat Pansus ini diantaranya, Yuddi Moningka, Netty Pantouw, Ferdinand Mewengkang, Fanny Legoh serta Norri Supit.(Jimmy Lumingkewas)

Legislator Sulut Turun Reses Serap Aspirasi Masyarakat

Andrei Angouw Menyerap Aspirasi Warga Bunaken (Foto Suluttoday.com)

Andrei Angouw Menyerap Aspirasi Warga Bunaken (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – DPRD Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan kegiatan masa reses I, dimanfaatkan sebaiknya-baiknya oleh para legislator untuk menjaring Aspirasi Masyarakat.

Kegiatan yang merupakan kewajiban dari para anggota dewan secara konstitusional tersebut selain bertujuan untuk menjaring asmara dari para konstituen, juga bertujuan untuk melihat, mendengar dari masyarakat sejauh mana kinerja dari pemerintah provinsi Sulut.

Wenny Lumentut saat reses (Foto Suluttoday.com)

Wenny Lumentut saat reses (Foto Suluttoday.com)

Agenda Reses I Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dilaksanakan di pulau Bunaken dan Siladen. Angouw sapaan akrabnya menyambangi para konstituenya di kedua pulau tersebut. Warga pulau Siladen dan pulau Bunaken pun seakan-akan tak mau menyia-nyiakan pertemuan tersebut dengan menyampaikan keluh kesah mereka terhadap infrastruktur dan berbagai masalah kesejahteraan yang ada di kedua pulau tersebut.

Angouw pun berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang menjadi kewenangan Provinsi.

“Saya di sini adalah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan tentunya, ini akan menjadi perjuangan saya di DPRD nanti,” ujar Angouw.

James Tuuk ertemu Dengan Masyarakat Manado (Foto Suluttoday.com)

Julius Tuuk ertemu Dengan Masyarakat Manado (Foto Suluttoday.com)

Hal yang sama juga dilakukan oleh anggota DPRD Sulut yaitu Julius Jems Tuuk. Tuuk yang dikenal anggota dewan yang paling getol menyuarakan hak-hak dari masyarakat pun, melakukan reses I di tiga tempat, yaitu di desa Kanaan Dumoga, Desa Poopo dan desa Sinsingon bersatu, kecamatan Passi Timur,kabupaten Bolaang Mongondow.

Menarik dalam agenda resesnya, Tuuk mendengarkan keluh kesah para warga masyarakat desa Kanaan yang sejak tahun 1989 warga transmigran di desa tersebut belum miliki sertifikat tanah. “Memang dari awal kita tinggal di desa Kanaan ini, dari saya masih kecil sampai dengan sekarang, sertifikat tersebut tak kunjung ada,” ujar Sekretaris Desa (Sekdes) Kanaan Deiske Walangitan.

Mendengarkan hal tersebut, Tuuk yang merupakan anggota DPRD Sulut Dapil Bolmong berjanji akan memperjuakan aspirasi masyarakatnya. karena menurutnya itu sudah menjadi kewajibannya sebagai anggota DPRD.

Andrei Angow saat reses (Foto Suluttoday.com)

Andrei Angow saat reses (Foto Suluttoday.com)

Dalam sesi tanya jawab dengan warga masyarakat terungkap bahwa persoalan pendistribusin beras miskin (Raskin) tidak tepat sasaran. Warga Ranomuut meminta agar penyaluran bantuan raskin dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Menjawab hal tersebut, Limen pun berjanji akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi tentang pendistribusian beras raskin. “Karena data untuk nama-nama bantuan diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS),” pungkasnya.

Ditempat terpisah, Wenny Lumentut mengatakan akan memperjuangkan anggaran untuk dikucurkan modal melalui pemerintah ini dikarenakan kegiatan saat ini dirinya dipercayakan warga Tomohon-Minahasa sedang melakukan yang terbaik untuk warga.

“Kalian buat kelompok kerja yang memiliki program kerja yang dapat dikembangkan bergerak di dunia swasta, anggaran akan saya perjuangkan untuk dikucurkan modal dari pemerintah,” ujar Lumentut.(Jimmy/adv)

iklan1