Tag: desa toniku

BPD Toniku Sesali Sikap Kades Toniku Abaikan Kepentingan Masyarakat di Tengah Covid

Hasby Anggo (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Toniku sesalkan sikap Pemerintah Desa Toniku dalam hal pengelolaan anggaran Desa yang terkesan tidak berpihak pada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPD Toniku M. Hasby Anggo pada Rabu (20/5/2020). Hasby menjelaskan bahwa indikator tidak berpihaknya pemerintah desa pada masyarakat dibuktikan dengan telah dicairkannya Dana Desa Tahap pertama 40%.

Namun digunakan untuk pembangunan Fisik pada dua Item kegiatan yaitu Pembangunan Selokan Air dan timbunan Taluk penahan banjir dan juga anggaran pembentukan posko gugus tugas sebesar 16 juta yang terkesan realisasinya tdk sampai angaka tersebut.

Hasby menyebutkan, 2 (dua) item kegiatan fisik tersebut memang termuat dalam APBdes namun pengesahan APBdes tersebut sudah berada ditengah gejolak Pandemi Covid-19 pada bulan April 2020

Menurutnya, Pemdes Toniku seharusnya merevisi anggaran tersebut untuk kepentingan penanganan Covid-19 sesuai Permendes Nomor 6 tahun 2020 dan surat Edaran menteri desa nomor 8 yang mengisyaratkan agar APBdes 2020 harus direvisi untuk kepentingan penanganan Covid-19 di desa

Aktivis muda vokal itu juga mengatakan, anggaran desa yang begitu besar berkisar 700juta lebih seharusnya digunakan untuk kepentingan Covid-19 baik itu pemberian BLT kepada masyarakat. Pengelolaan Posko Covid-19, maupun kegiatan pemberdayaan lainnya ditengah Pandemi Global ini sesuai dengan keinginan masyarakat banyak

“Bukannya direvisi untuk kepentingan masyarakat ditengah Covid-19, malah digunakan untuk kepentingan fisik yang terkesan mengejar keuntungan segelintir orang,” sesalnya

Selain itu, dirinya atas nama BPD juga sesali kepada pihak DPMPD Halbar yang terkesan tidak menghiraukan dan membiarkan dan tidak melakukan peneguran pada pihak pemdes Toniku

“Padahal kami sudah melakukan mediasi pemdes dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu dengan masyarakat, guna meminta kepastian pemdes dalam mengalokasikan BLT maupun kepentingan Penanganan Covid-19” tambahnya

Hal lain menurut Hasby juga sampai saat ini pihak Pemdes Toniku belum melakukan pendataan warga dalam penyaluran BLT maupun bantuan penanganan Covid-19 lainnya.

“Ini sudah keterlaluan,” keluh Hasby pada Suluttoday.com.

“Untuk itu kami meminta pihak Inspektorat maupun BPMPD Halbar untuk melakukan Sidak ke toniku dan melakukan evaluasi kinerja pada pihak Pemdes Toniku dan kalau tidak ditanggapi secara serius maka kami akan tindaklanjuti sampai ke ranah hukum sesuai dengan keinginan masyarakat” tutupnya.

(*/Rahmat)

Fasilitas Jalan Rusak, Warga Desa Toniku Demo di Kantor Gubernur Malut

Berada di depan kantor Gubernur Malut massa aksi saat melakukan orasi (Foto Suluttoday.com)

TERNATE – Pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara (Malut) diakui belum sepenuhnya menyentuh di berbagai daerah secara merata, hal itu tidak berbanding lurus dengan janji politik dan pernyataan-pernyataan para politisi saat berkampanye memburu jabatan, baik itu calon Gubernur dan Wakil Gubernur hingga calon Anggota Legislatif (Caleg) ‘dimusim’ kampanye.

Faktanya, Senin (10/7/2017) warga Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatana Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Malut, akhirnya memperlihatkan keprihatinan dan kekecewaan mereka melalui aksi unjukrasa yang dilakukan di Gusale kantor Gubernur Maluku Utara. Massa yang terkumpul kurang lebih ratusan orang tersebut dipimpin Rudi Amir selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menyuarakan sejumlah permasalahan yang dirasakan masyarakat Desa Toniku saat ini.

Dalam orasi yang disampaikan sejumlah orator, menyampaikan aspirasi yang intinya meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara dibawah kepemimpinan Gubernur KH Abdul Gani Kasuba untuk tidak menutup mata dengan kesulitan yang dihadapi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan akses jalan. Massa aksi meminta Gubernur agar menemui mereka dan mengatur skendjul untuk berbincang langsung dengan masyarakat dalam rangka disampaikannya kepentingan mereka.

Massa aksi saat berhadapan dengan Sat Pol PP (Foto Suluttoday.com)

”Kami menyampaikan aspirasi yang ini dilahirkan berdasarkan kenyataan yang kami alami di Desa Toniku. Diantaranya, torang (kami) butuh jalan aspal bukan jalan balobang (berlubang) dengan jalan bapece (berlumpur). Kami juga mendesak agar ada hering terbuka dengan Gubernur maluku utar, masyarakat Toniku berharap media massa mengekspos hal ini agar diketahui publik. Karena jalan Toniku yang rusak parah dan tidak layak lagi digunakan masyarakat karena mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Amir dengan teriakannya saat orasi.

Aksi yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa itu membawa spanduk berukuran cukup besar dan berlatar putuh dengan bertuliskan GERAKAN RAKYAT: TONIKU BERSATU (TOBE) ‘TORANG BUTUH JALAN ASPAL BUKAN BALOBANG DAN BAPECE’. (*/Abhy)

iklan1