Tag: dewan pers

Idealisme Media Massa Ditengah Gempuran Arus Politik Praktis

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Ujian Bagi Media Massa

Ditengah menjaga konsistensi dan kesadaran menjunjung tinggi etika jurnalis, menjalankan perintah Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers dan anjuran Dewan Pers, eksistensi para wartawan juga tak lepas dari gempuran kepentingan politik. Sebetulnya, dominasi politik dalam pemberitaan bukan kali pertama terjadi di Indonesia, bisa dikatakan ini hanya peristiwa berulang. Media massa itu prinsipnya harus tegak lurus diatas regulasi, ‘anti takluk’, independen dan tak diam saat didikte untuk kepentungan kelompok tertentu yang sifatnya merugikan publik.

Dimana sering kali politisi atau aktor politik coba menginfiltrasi kepentingannya ditengah penegakan prinsip serta kerja-kerja jurnalis yang dilakukan para wartawan, baik dari reporter sampai ke meja redaksi ‘kegiatan’ pentaklukkan itu coba dilakukan. Contohnya saja, masih ada pemberitaan politik yang bernada mendiskreditkan kelompok politik tertentu, membunuh karakter rival politik, dan menunjukkan didepan publik cara-cara merusak citra orang lain.

Diantaranya yang kita kenal dengan framing pemberitaan, dimana framing adalah cara membingkai pemberitaan. Bila kerja-kerja framing dilakukan media massa, maka sesuatu yang belum sesungguhnya benar, dapat diperdebatkan, akan secara intens informasi atau berita itu disampaikan ke publik, sehingga akan mengkonstruk pengetahuan publik (public opini) menjadi benar adanya. Meski ada semacam ‘pemaksaan kehendak’, rekayasa pemberitaan dan pergeseran etika pemberitaan, menghalalkan segala cara dilakukan.

Artinya, hal yang tidak benar dapat ‘disulap’ menjadi benar, menjadi kuasanya media massa disitulah super powernya. Inilah sisi lain yang mengganggung nalar publik, bisa dilakukan media. Tipu muslihat, kamuflasi dan rekayasa, atau manipulasi akan menjadi suatu pekerjaan para jurnalis bila komitmen dan independensi sebagai jurnalis yang begitu mulia menjadi pudar, gagal dijalankan dan bahkan dengan rela para jurnalis ‘menggadaikannya.

Menurut saya, pernyataan dan edaran yang dikeluarkan Dewan Pers soal jurnalis yang harus memposisikan diri agar jauh dari hiruk-pikuk politik praktis perlu dijalankan. Jurnalis bukan Jurkam, bukan simpatisan parpol, bukan pula menjadi ‘babu’ bagi para politisi. Profesionalisme jurnalis bukan menjadi bargaining posisi, tapi kewajiban untuk dijalankan tanpa negosiasi apapun. Kita dan seluruhnya publik berharap media mainstream.

Agar tidak ngotot-ngototan dan menjadi alternative atas hadirnya Media Sosial (Medsos) maka solusinya media mainstream harus netral, dan objektif menyajikan berita bukan menjadi media partisan. Walaupun secara kasat mata, pemegang saham dan pemilik media ada sebagiannya ialah para politisi, elit partai politik (parpol) tertentu.

Tahun politik 2019 merupakan Ujian Bagi Media massa, karena diperhadapkan dengan sejumlah tantangan sekaligus. Diantara mempertahankan reting media massa tersebut, ‘mengikuti’ selera konstituen, survivenya media dan trus publik, memang media massa bukanlah instrument pemuas hasrat publik. Media massa akan diuji, dengan bujukan, harta kekayaan dan tahta.

Bila gagal ‘menyelamatkan’ dirinya, otomatis masa depan media massa tertentu akan menjadu runtuh. Boleh juga atas bargaining dengan politisi, media massa mendapat kerja sama ‘profesional’. Namun karena dominan memberitakan salah satu pihak, dan cenderung sinis pada pihak lain, alhasil konsekuensinya pembaca, penonton atau pendengar (konsumen) media ramai-ramai meninggalkan media massa tersebut. Sehingga demikian, perlu diingatkan agar pemilik media perlu ‘berfikir panjang’ soal tawaran-tawaran jangka pendek yang pragmatis (materialis).

Sekali saja menerima atau berkompromi dengan politisi yang tidak disukai publik, sampai disitulah karir dan keberlanjutan media menjadi tamat. Kalau dipaksakan, tetap ada sesi perkembangan media massa itu, tapi akan menjadi bahan ‘ejekan publik’. Pada kondisi yang lebih jauh, pembaca akan menjadi ragu dan curiga bahkan tidak percaya dengan pemberitaan media massa. Bahkan ada pembaca yang menggeneralisir dan menyimpulkan semua media tendensius, walaupun realitas dan normatifnya tidak demikian adanya.

Pentingnya Reposisi Pemberitaan Media Jelang Pemilu

Media massa dan publik merupakan satu kesatuan, bagai mata uang yang kedua sisinya tak bisa dipisahkan. Tak boleh ada dikotomi dan segmentasi sebetulnya dalam pemberitaan media massa, bila pola-pola yang cenderung tidak berimbang masih ada dalam mekanisme pemberitaan media massa, ini akan menjadi ‘bertanda’ tidak akan cerah prospek media media tersebut.

Biarkan kita iklas, sadar membuat pemberitaan media itu mengalir sesuai relnya. Jangan ada ‘sabotase’, pemberitaan by order yang mereduksi esensi berita, editing atau sunting pemberitaan yang ‘berlebihan’ dan mutus rantai intervensi politisi, pengusaha ataupun penguasa atas sebuah berita yang sebenarnya telah sesuai fakta dan memenuhi kaidah jurnalistik.

Peran media harus diberikan kebebasan, tapi tentu kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan lagi ada dikotomi, terror dan intimidasi kepada reporter, jangan juga memposisikan masyarakat sekedar objek berita sehingga sesuka hatinya dieksploitasi, pekerja media atau pers harus ditunjuang. Karena pers adalah pilar keempat (the fourth of estate) demokrasi, maka jangan sekali-kali disusupi dengan kepentingan jahat dan kotor, biarkan media dalam hal ini pers tanpa beban ikut memboboti demokrasi kita. Memberikan edukasi politik kepada rakyat, agar tidak terus-menerus dibodohi oknum politisi bajingan.

Setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, disitulah peran pers. Bahwasanya, peran strategis pers harus dijalankan dengan benar, pers memiliki fungsi kontrol yang juga efektif. Mewujudkan itu semua dengan kualitas yang baik, berarti pers perlu menumbuhkan pula peningkatan kapasitas, kapabilitas, inklusif, berpegang pada loyalitas dan seterusnya atas kerja-kerja yang sesungguhnya.

Karena gempuran politik dalam Pemilu 2019 tidaklah mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dimana keseluruhan kepentingan yang ‘berseliweran’, bertabrakan dalam ruang politik tak bebas dari kepentingan kelompok dan perorangan. Daulat dan kepentingan rakyat bila tidak kuat dipertahankan akan berpindah posisi, dari yang prioritas akan menjadi yang terkebelakan dalam susunan atau peringkat urgensi kepentingan publik yang harus dieksekusi pemerintah kedepannya. Jika telah keluar skema dan jalur media massa yang ideal, maka saatnya dilakukan reposisi, karena koreksi dan saran-saran perbaikan yang sifatnya otokritik sangatlah dibutuhkan untuk keperluan, kebaikan serta kepentingan bersama kita sebagai anak bangsa Indonesa.[***]

 

 

________________

Tulisan Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

 

Silalahi: ”Dewan Pers Bukan Tuhan…..”

Gubernur Sulawesi Utara ketika menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Gubernur Sulawesi Utara ketika menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Melalui kesempatan tatap muka dengan para jurnalis di Sulawesi Utara (Sulut) pada acara Sarasehan Pers Daerah, Kamis (3/11/2016) di Manado. Jimmy Silalahi, salah satu anggota Dewan Pers pada sesi dialog dengan wartawan di Novotel Manado mengaku perlunya Dewan Pers bekerja keras menguatkan peran media digital di Indonesia yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan nasional.

”Perkembangan media cyber atau media digital (online) sangat pesat, sehingga pentingnya Dewan Pers selain mengawasi implementasi daripada aturan-aturan pers serta kode etik jurnalistik agar dijalankan dengan baik oleh wartawan, juga bertugas meningatkan kompetensi jurnalis itu sendiri,” ujar Silalahi.

Saat menjawab pertanyaan wartawan yang begitu beragam, Silalahi menyampaikan bahwa rancangan program dan seluruh kerja-kerja Dewan Pers di periode 2016-2019 sedang dijalankan dengan konsisten. Silalahi berharap para jurnalis di Sulawesi Utara terus memiliki kepedulian terhadap peningkatan kompetensi jurnalistik.

”Kita perlu menjaga kode etik jurnalis, undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers layak dijalankan secara benar. Disisi lain, Dewan Pers bukanlah Tuhan yang selalu tidak pernah salah dan tau segalanya. Untuk itu, Dewan Pers menghimbau juga kepada wartawan di Sulut untuk sama-sama menjalankan aturan pers dan kode etik jurnalistik, kita akan intens meningkatkan kompetensi wartawan, bagi wartawan yang belum ikut uji kompetensi silahkan ikut,” ucap Silalahi, Kamis (3/11/2016) belum lama ini.

Untuk diketahui, sembilan anggota Dewan Pers diantaranya; Yosep Adi Prasetyoikut (Ketua), Hendry Chaeruddin Bangun, Nezar Patria, Ratna Komala, Ahmad Djauhar, Jimmy Silalahi, Reva Deddy Utama, Wahyudi, dan Sinyo Harry Sarundajang ikut hadir bersama dalam kegiatan ini. (Amas)

Dewan Pers Sukses Laksanakan Sarasehan Pers Daerah di Sulut

Sambutan Ketua Dewan Pers (Foto Suluttoday.com)

Sambutan Ketua Dewan Pers (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Mengangkat tema: ”Tantangan Pers Daerah di Era Digitalisasi”, Dewan Pers sukses menggelar Sarasehan Pers, Kamis (3/11/2016) bertempat di Novotel Manado. Kegiatan ini dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE dan dihadiri Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Gubernur Olly dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pers yang memberikan keseriusan dalam memajukan sumber daya para wartawan di daerah ini. Menurut Olly dirinya berkomitmen mendukung sepenuhnya upaya Dewan Pers dalam melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Sulut.

”Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Dewan Pers yang ditunjukkan melalui Sarasehan ini. Saya juga berharap para wartawan di daerah ini seluruhnya berkompeten, sehingga tidak kesulitan dalam menjalankan tugas. Tentunya pemerintah daerah Sulawesi Utara mendukung sepenuhnya kegiatan Dewan Pers, terutama untuk uji kompetensi jurnalis agar dilakukan,” kata Gubernur Olly sekaligus membuka Sarasehan secara resmi.

Kehadiran Dewan Pers kali ini diterima langsung Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Utara (Sulut), Amanda Komaling, dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Joseph Ikanubun. Melalui sesi dialog Dewan Pers memaparkan perhatian khusus terhadap perkembangan media online (digital) di Sulawesi Utara.

”Perkembangan media cyber atau media online begitu pesat secara nasional, termasuk di Sulawesi Utara sendiri. Sehingga dengan menjamurnya media online ini mengharuskan para jurnalis benar-benar tau tugas dan fungsinya sebagai jurnalis yang berkompeten yang menjalankan Undang-Undang Pers serta etika jurnalis, hal ini menjadi fokus kita agar kemudian jurnalis di daerah ini benar-benar profesional menjalanlan tugas jurnalistik,” ujar Prasetyo.

Gubernur Sulawesi Utara ketika menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Gubernur Sulawesi Utara ketika menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Sementara itu, Komisioner Dewan Pers lainnya yakni Sinyo Harry Sarundajang (SHS) yang notabenenya adalah mantan Gubernur Sulut mengingatkan para jurnalis agar tidak mengabaikan pemberitaan yang sifatnya berimbang, selektif, netral dan tidak tendensius bersifat menyerang atau diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Untuk diketahui kegiatan ini dihadiri sejumlah pemilik media online, wartawan TV, wartawan Radio, wartawan media online, wartawan surat kabar harian, akademisi, pihak Humas Polda Sulut, serta juga dihadiri Ketua PWI Sulut, hadir juga Wali Kota Bitung, dan sejumlah Kepala Bagian Humas Protokol pemerintah Kabupaten/Kota. (Amas)

Menteri SDM Beri Deadline Jual Beli Listrik Selesai 2016

Dialog yang dilakukan di Gedung Dewan Pers (Foto Ist)

Dialog yang dilakukan di Gedung Dewan Pers (Foto Ist)

JAKARTA – Berbagai terobosan dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengoptimalkan pelayanan, kali ini ESDM menargetkan proses perjanjian jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) harus selesai pada akhir 2016. Sehingga proyek pembangunan pembangkit listrik dapat direalisasikan lebih cepat.

“Semestinya akhir tahun ini, semua proses PPA sudah selesai,” ujar Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Alihuddin Sitompul dalam diskusi ‘Program Listrik 35.000 MW di Bawah Rezim Baru Hasil Reshuffle’ di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (7/8/2016).

Alihuddin menyampaikan, hingga sekarang sudah ada penantanganan PPA untuk pembangkit 15.000 MW. Masih ada setidaknya waktu empat bulan ke depan agar target penandatangan PPA bisa rampung 100%.

“Itu mungkin, karena sekarang sudah ada sekitar 15.000 MW yang ditandatangani,” imbuhnya.

Hal itu jika dibandingkan dengan realisasi pembangunan, Alihuddin menyampaikan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun untuk pembangkit berkapasitas di atas 500 mw.

“Tentu untuk membangun pembangkit itu tidak mudah. Untuk satu PLTU 1.000 mw butuh 48 bulan, kalau gas bisa lebih lama,” terang Alihuddin.

Sementara itu, Syamsir Abduh, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menambahkan, dalam penyelenggaraan proyek ini, memang banyak tantangan yang muncul. Ada tiga yang utama, yakni sulitnya pembebasan lahan, perhitungan harga, dan operator.

“Memang diakui, ada banyak persoalan, tapi tiga yang paling penting,” tegas Syamsir pada kesempatan yang sama.

Lanjut dikatakannya, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian ESDM diharapkan dapat menjaga hubungan baik dengan PT PLN agar proyek ini dapat berjalan lancar.

“Nah, harusnya ada sinergi yang kita harapkan bisa merealisasikan visi dari Presiden Jokowi,” paparnya. (*/Ikhy)

Setelah Terdaftar di Dewan Pers, Ini Pesan Amanda untuk Media Online di Sulut

Amanda Komaling (Foto Ist)

Amanda Komaling (Foto Ist)

MANADO – Dalam rangka meningkatkan kapasitas jurnalistik, khususnya bagi jurnalis online (ciber) di Sulawesi Utara (Sulut) setelah lolos dalam verifikasi perusahaan pers dari Dewan Pers (DP). Selaku perwakilan anggota Dewan Pers di Sulut, Amanda Komaling berpesan kiranya para wartawan terus meningkatkan kapasitasnya.

“Terima kasih juga kepada teman-teman pers yang kooperatif dalam mengikuti verifikasi perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers di Sulut. Saya berharap, setelah perusaan pers masing-masing yang telah terdaftar juga dapat membawa dampak yang setara dengan kualitas jurnalisnya. Artinya, peningkatan kualitas dari wartawan, terutama wartawan media online terus ditingkatkan kapasitas dan keilmuannya, jangan berhenti belajar menjadi wartawan yang berkompeten,” ujar Amanda yang juga Ketua IJTI Sulut ini.

Tidak hanya itu, Amanda pun berpesan agar perusahaan media atau komunitas media di Sulut dapat melakukan pelatihan jurnalistik guna meningkatkan disiplin pengetahuannya sebagai jurnalis.

“Teman-teman wartawan yang sudah terverifikasi di Dewan Pers diminta untuk menjadi bagian terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Posisikan medianya sebagai instrumen yang proporsiolan dan objektif dalam menyajikan berita, wartawan yang menjadi penyejuk bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” tutur Amanda memberikan pesan, Senin (11/1/2016). (Amas)

iklan1