Tag: djafar alkatiri

Kunker di Rutan Manado, Senator Djafar Juga Serahkan Bantuan

Rombongan Komte I DPD RI saat diterima Kakanwil Kemenkumhan Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Bergerak merespon dan bahkan turun langsung mengunjungi masyarakat, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Selasa (4/8/2020), melalui Wakil Ketua Komite I DPD RI, Ir. H. Djafar Alkatiri, MM.,M.PdI melakukan kunjungan kerja di Kota Manado. Senator Djafar hendak memastikan pelayanan, fasilitas dan sistem yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng Manado berjalan lancar ataukan masih penuh masalah.

Senator Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini saat diwawancarai menyampaikan sasaran Kunjungan Kerja (Kunker) terutama terkait pelayanan Rutan di tengah pencegahan penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Menurut Djafar hasil dialog yang dirampungkannya dalam catatan notulensi memuat beberapa hal penting, terutama fasilitas Rutan yang perlu juga mendapat perhatian.

Berlangsungnya dialog bersama Wakil Ketua Komite I DPD RI, Djafar Alkatiri( Foto Suluttoday.com)

‘’Saya juga akan mendorong  pembangunan dan renovasi ruangan yang terbakar di lapas II A akibat kerusuhan yang lalu untuk menjadi prioritas bagi Kementrian Hukum dan Ham. Kunker dari DPD RI ini hendak memastikan kalau Rutan Malendeng Kota Manado dalam pelayanan di era pandemi COVID-19 sedang berjalan sesuai aturan. Proses berdialog dengan pihak Rutan berjalan lancar dan didampingi Kakanwil Kemenkumhan Provinsi Sulut Lumaksono, S.H., M.H, Kadiv Pemasyarakatan Bambang bersama jajarannya dan kita menemukan ada hal-hal soal layanan yang perlu terus diperkuat,’’ kata Senator Djafar yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut ini.

Senator Djafar saat diterima dalam kunker di Lapas (Foto Suluttoday.com)

Selain itu, Kunker Wakil Ketua Komite I DPD RI dalam rangka pengawasan Dampak COVID-19 ini mendapat sambutan luar biasa. Turut mendampingi Senator Djafar adalah Kakanwil Kemenkumhan Provinsi Sulut Lumaksono, S.H., M.H, Kadiv Pemasyarakatan Bambang. Kemudian, saat mengunjungi Lapas kelas IIA Manado, Senator Djafar diterima Kalapas Amry dan Rutan Malendeng oleh Plt. Rutan Malendeng Sonny T.

Suasana penyerahan bantuan dari Senator Djafar Alkatiri (Foto Suluttoday.com)

Kunker Senator sekaligus dialog dengan warga binaan dan meninjau fasilitas Rutan tersebut berjalan lancar sesuai rencana. Pada akhir Kunjungan, Senator Djafar menyerahkan bantuan Motor Sampah masing-masing untuk warga Rutan Malendeng. Untuk Rumah Ibadah Masjid dan Gereja Masing-masing 5 juta serta tali asih untuk warga Binaan di Rutan Malendeng.

‘’Alhamdulillah kami juga menyerahkan kendaraan Motor Sampah kepada pihak Lapas dan juga Rutan di Manado. Mereka dengan penuh keakraban dan gembira menyambut kedatangan, saya melihat berbagai pelayanan sudah cukup baik. Tapi, tetap saya dorong untuk terus memperhatikan pelayanan yang prima dan manusiawi. Mantapkan terus pelayanan. Komite I DPD RI juga menyerahkan bantuan ke Rumah Ibadah berupa uang tunai ke Masjid dan Gereja, sekaligus tali asih untuk warga Binaan. Semoga bermanfaat, dapat membantu meraka,’’ ujar Senator Djafar.

Pembagian tali asih dari Senator Djafar (Foto Suluttoday.com)

Tak hanya itu, Senator Djafar menambahkan kalau dirinya mengambil posisi di depan untuk mendorong terlahirnya ruang kerja sama yang sinergis antara peran Lapas dan pemerintah daerah. Dalam evaluasinya, hal itu perlu diwujudkan agar layanan di Lapas berjalan tertib, sinergis dan saling menunjang.

‘’Kami juga sedang mencari formula kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan Lapas dalam pembinaan dan sarana penunjang di Lapas serta rutan. Sehingga pembangunannya berjalan integral,’’ tutur Djafar menutup.

(*/Bung Amas)

Djafar Alkatiri Senator Sulut: Kami Mendorong IAIN Menjadi UIN

H. Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Konsisten berjuang meningkatkan sumber daya manusia intens dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ir. H. Djafar Alkatiri, M.PdI. Setelah melalui pertemuan resmi, Kamis (16/7/2020) antara DPD RI, Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MePAN-RB) yang membahas soal peningkatan status Institu Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), Senator Djafar menyampaikan beberapa pandangan pentingnya.

‘’Tentu peningkatan status IAIN ke UIN menjadi penting. Hal ini sebagai jalan menuju peningkatan profesionalitas dan sumber daya manusia yang unggul. DPD RI bersama, Kementerian Agama dan juga MenPAN-RB telah membahas hal ini, kita sepakat bahwa pentingnya langkah ini diambil. IAIN menjadi Universitas Islam Negeri juga menjadi cerminan kalau kita mendorong transformasi di dunia pendidikan,’’ ujar Djafar, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2014-2019 ini.

Menurut Djafar hasil pertemuan telah dirumuskan dalam tindakan aksi yakni memprioritaskan 9 IAIN untuk dimantapkan menjadi UIN. Lalu setelahnya berangsur-angsur sesuai aturan tentunya peningkatan status dilakukan di semua daerah di Indonesia.

‘’Alhamdulillah berdasarkan dorongan DPD RI dan kami mengawal usulan IAIN dinaikkan statusnya menjadi UIN terealisasi. Rapat DPD RI, Menteri Agama dan MenPAN yang dihadiri Pak Tjahjo Kumolo, SH berjalan lancar, dan hasilnya menggembirakan. Tahapan awal 9 IAIN akan menjadi UIN. Menang berjanji untuk merubah penyesuaian KMA (Keputusan Menteri Agama) 15 Tahun 2014 menjadi KMA Nomo 46 Tahun 2019 dan sudah disepakati akan diproses 9 UIN tersebut,’’ kata Senator Djafar yang juga mantan Sekretaris Jenderal DPP BKPRMI tersebut.

Suasana berlangsungnya sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI (Foto Istimewa)

Tak hanya itu, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI asal Sulawesi Utara ini menuturkan sebagai tindaklanjut, maka IAIN Manado juga dimasukkan dalam skala prioritas. Mantan Anggota DPRD Manado yang dikenal tegas dan ‘singa podium’ tersebut membeberkan substansi dari IAIN bermutasi menjadi UIN adalah positif guna menunjang pertumbuhan dan kemajuan dunia pendidikan Islam.

‘’Kami mendorong tahapan berikut supaya IAIN Manado menjadi UIN. Selanjutnya, inti dari apa yang dilakukan DPD RI ini merupakan proses peningkatan sumber daya manusia. Bahwa akan segera terwujud akselerasi peningkatan mutu lewat proses mendorong kualifikasi pada sistem pendidikan yang sudah menjadi IUN. Artinya penelitian pendidikan agama dan sosial keagamaan serta peran institusi Perguruan Tinggi kepada masyarakat lebih optimal,’’ ucap Senator Djafar saat diwawancarai Suluttoday.com, Jumat (17/7/2020) melalui saluran Telpon.

(*/Bung Amas)

Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Senator Djafar Cerahkan Masyarakat

Sosialisasi Empat Pilar disampaikan Senator Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kondisi yang kian sulit karena penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tak membuat Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ir. H. Djafar Alkatiri, M.M.,M.PdI menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (18/6/2020).

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Ibnu Amin Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado itu dihadiri ratusan masyarakat. Senator Djafar menjelaskan soal penguatan, pengamalan Pancasila, pentingnya wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa. Tidak hanya itu, meski di tengah Covid-19 tak henti-hentinya mengajak masyarakat menghadirkan partisipasi masyarakat. Terlebih soal kerja para wakil rakyat perlu juga mendapat masukan dan evaluasi dari masyarakat.

‘’Pancasila sebagai nafas dan filosofi kita bernegara. Inilah landasan hukum kita yang sudah final, dan melalui kesempatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini saya mengajak masyarakat untuk mengamalkan Pancasila. Jangan tumbuhkan paham-paham atau pemikiran yang bertentangan dengan spirit Pancasila. Kemudian, dalam situasi pandemi masyarakat jangan pasar dan mudah terprovokasi, melainkan menumbuhkan solidaritas. Silahkan awasi para wakil rakyatnya, termasuk DPD RI. Saya menerima kritik publik, ayo kita maju mendukung pemerintah dalam agenda pembangunan Negara Indonesia tercinta,’’ ujar Senator Djafar yang juga mantan Sekretaris Jenderal DPP BKPRMI ini.

Senator Djafar saat menyerahkan buku Empat Pilar Kebangsaan (Foto Istimewa)

Sementara itu dalam sesi tanya jawab, para hadirin yang mengaku belum memahami soal draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) merasa mulai ada kegaduhan yang dicipatakan dari gedung Senayan (DPR RI). Berdasarkan informasi, kemunculan RUU HIP terindikasi adanya upaya melemahkan dan mereduksi nilai Pancasila yang universal. Menanggapi hal itu, Senator Djafar memberikan ulasan kepada masyarakat.

‘’Terkait RUU HIP sedang dipending pembahasannya. Saya juga secara pribadi menilai RUU HIP yang merupakan insiatif Dewan belumlah penting saat ini. Kemudian berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat agar tidak muncul lagi bahaya laten Komunisme (PKI), ini penting. Kita akan ketat dan konsisten menolak nanti. Apalagi ada pemikiran rendahan yang menafsir-nasfir Pancasila. Itu sama saja kita ikut memperkecil marwah Pancasila. Ingat, jangan pernah kita lupakan sejarah dan warisan para pendiri Negara ini. Produk Pancasila sudah sempurna, tidak perlu lagi regulasi atau konstitusi dibawah yang ‘mengambil alih’ tafsir Pancasila menjadi parsial,’’ kata Senator asal Sulawesi Utara ini tegas.

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Djafar Alkatiri mendengarkan pertanyaan masyarakat (Foto Istimewa)

Senator Djafar yang juga Wakil Ketua Komite 1 DPD RI itu menegaskan arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah mendapat dukungan masyarakat luas. Ancaman terhadap Pancasila memang dinilai Djafar sebagai ‘penanda’ bahwa keberagaman pemikiran, keluhan dan keperluan masyarakat harus dicarikan solusinya. Pemerintah jangan berdiam diri, selain melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Djafar menyebut perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkrit. Solusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlakuan adil terhadap masyarakat dan menghapus kesenjangan antara orang kaya miskin juga menjadi solusinya.

Masyarakat saat mengikuti sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Foto Istimewa)

Untuk diketahui, beberapa pertanyaan yang disampaikan masyarakat diantaranya terkait rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konsensus para pendiri bangsa yang sudah final, konsekuen dan tidak perlu ada tafsiran lain dari Undang-Undang yang lebih rendah derajatnya. Kehidupan era new normal juga dinilai dipertanyakan masyarakat. Menurut mereka apakah ada UU atau PERPPU yang mengatur soal new normal?. Masyarakat menyebut peran pemerintah dalam menangani penyebaran dan penularan Covid-19 perlu dimaksaimalkan.

(*/Bung Amas)

Peduli Keselamatan Rakyat, Komite I DPD RI Tolak Pelaksanaan Pilkada 2020

Senator, Ir. Djafar Alkatiri, M.PdI (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai karena dorongan sahwat politik yang tinggi membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan pemangku kepentingan pelaksanaan Pilkada  ngotot menggelar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pilkada) Serentak Rabu, 9 Desember 2020. Meski Indonesia masih dalam situasi pandemi Corona Virus (Covid-19), dimana kita berstatus darurat kesehatan. Rencana tersebut mendapat penolakan dari Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Ir. Djafar Alkatiri, M.PdI, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (2/6/2020). Menurut Senator Djafar pihaknya telah secara resmi mengeluarkan pernyataan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020. Bahkan, Senator vokal itu menyentil sejumlah regulasi yang memayungi dan menjadi rujukan penanganan penyeberan Covid-19 tidak maksimal menyelesaikan pandemi.

Penggalan surat pernyataan dari Komite I DPD RI (Foto Suluttoday.com)

”Sikap DPD RI karena merasa berkepentingan terhadap daerah. Pelaksanaan Haji ditunda, PSBB hanya 4.6 persen yang langsanakan dari 100 persen nyaris gagal. Padahal didukung 7 payung hukum. 1 UU, 2 Perppu, 2 Keppres, 1 PP dan 1 Permendes. Karena Covid meningkat di daerah PSBB. PKPU berdasarkan pengalaman pemilu kemarin hampir tiap minggu berubah dan diganti,” ujar Senator Asal Sulawesi Utara (Sulut) ini tegas.

Lanjut Djafar yang juga Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Sulut itu menyebut bahwa problem demokrasi di Indonesia saat ini yang selalu ditemui ialah makin terdegradasinya mutu Pemilu. Tak hanya itu, Pilkada dilaksanakan saat pandemi yang masih berjalan dan melahirkan banyak korban juga membutuhkan banyak anggaran, lalu kenapa Pilkada yang memakan anggaran cukup banyak mau dipaksakan untuk dilaksanakan.

Poin dalam pernyataan resmi Komite I DPD RI (Foto Suluttoday.com)

”Persoalan kita hari ini adalah soal kualitas pemilu dan Pilkada. Dan kesiapan anggaran serta situasi eskalasi epidemi. Tunda atau tidak adalah kesepakatan politik. Tugas DPD RI sudah disampaikan secara resmi dan akan dibicarakan dengan Mendagri dan KPU,” kata Senator Djafar menutup.

(*/Bung Amas)

Senator Djafar Wakili Komite 1 DPD RI, Sampaikan Pandangan Umum di Sidang Paripurna

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, H. Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Komitmen untuk berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat terus dilakukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Seperti juga disampaikan Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Ir. H. Djafar Alkatiri, MM.,MPdI, melalui Rapat Paripurna. Senator Djafar mewakili Komite 1 DPD RI untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite 1 DPD RI masa siding III Tahun Sidang 2019-2020 pada Sidang Paripurna ke-9.

Dalam menyikapi mewabahnya pandemi coronavirus disease (Covid-19) diberbagai daerah, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Bencana Nasional, pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 ini, Komite I telah membuka Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020, melalui Rapat Pleno secara virtual meeting pada tanggal 6 April 2020 yang menurut Senator Djafar telah penyesuaian program kerja dimana seluruh Anggota Komite I DPD untuk melakukan kegiatan Kunjungan Kerja di daerah pemilihan masing-masing dan melakukan RDPU/RDP/Raker melalui virtual meeting.

‘’Hal ini merupakan wujud komitmen DPD, khususnya Komite I, untuk berjuang bersama-sama bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020, Komite I telah melaksanakan RDPU/RDP/Raker melalui virtual meeting yaitu: 1. Rapat Kerja Komite I bersama Menteri Desa PDTT RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI,’’ ujar Senator Djafar dalam penyampaian tersebut.

Mantan Anggota DPRD Kota Manado dan juga Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini melanjutkan bahwa 2. RDPU Komite I membahas Regulasi, Implementasi dan Pengawasan atas Desa selama Pandemi Covid 19, membahas Dampak pandemi covid 19 terhadap Pemda, Pilkada Serentak dan Pemdes serta membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dan 3. Rapat Pleno Komite I sebanyak 3 kali.

‘’Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat, Sebagaimana diketahui bahwa DPD RI telah menerima tembusan Surat yang disampaikan oleh Presiden RI kepada Ketua DPR RI Nomor R-05/Pres/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020 perihal RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Rapat Panmus tanggal 25 Februari 2020 telah menugaskan Komite I untuk menyusun Pandangan terhadap draft RUU dimaksud,’’ tutur Djafar yang didampingi Staf Alhi Negara, Andi Roem Bongkan, di Maasing, Kecamatan Tuminting Kota Manado.

Pimpinan DPD RI saat memimpin Rapat Paripurna (Foto Istimewa)

Tak hanya itu, perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan berbagai aktivitas global dilakukan secara digital mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data juga disampai Djafar. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (e-commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic education (e-education) dalam bidang pendidikan, electronic health (e-health) dalam bidang kesehatan, electronic government (e-government) dalam bidang pemerintahan, search engines, social networks, smartphone dan mobile internet serta perkembangan industri komputasi awan atau cloud computing.

‘’Tidak terkecuali Indonesia, yang saat ini telah memasuki era ekonomi digital dan industri 4.0. Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 64% atau sekitar 175,4 juta jiwa (Badan Pusat Statistik tahun 2020). Pertumbuhan pengguna internet juga diiringi dengan munculnya perusahaan teknologi yang mendorong inovasi dan efisiensi, memudahkan pemrosesan dan pertukaran di berbagai bidang kehidupan masyarakat secara daring yang memanfaatkan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik, akuntabel, dan jaminan keamanan serta pelindungan yang memadai,’’ kata Senator vokal ini.

Pembahasan soal penyelesaian ganti rugi negara yang dihadiri Ketua BPK RI (Foto Istimewa)

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Senator Djafar menyebut kasus kebocoran data pribadi telah memberikan kerugian yang signifikan bagi masyarakat khususnya pemilik data. Pelindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan.

”Oleh karena itu, keberadaan aturan yang memberikan pengaturan dan pelindungan terhadap data pribadi sangat diperlukan dan perlu didukung oleh semua pihak, tidak terkecuali Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam kesempatan Sidang Paripurna ini, kami akan menyampaikan pandangan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Dewan Perwakilan Daerah RI menekankan agar RUU tentang Pelindungan Data Pribadi ini memberikan pelindungan dan jaminan keamanan terhadap data pribadi sebagai pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ungkap Senator Djafar.

Selain itu, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi ini tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pelindungan data pribadi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang diakui dan dijamin oleh Konstitusi. RUU terkait Pelindungan Data Pribadi ini haruslah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada.

‘’RUU tentang Pelindungan Data Pribadi ini perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan sejumlah regulasi yang ada (sekitar 31 undang-undang yang berkaitan dengan Data Pribadi),” ujar Senator Djafar dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPD RI, Ir. La Nyalla Mattaliti, Nono Sampono (Wakil Ketua), Dr. H. Mahyudin, S.T.,MM (Wakil Ketua) dan Sultan Bachtiar Najamudin (Wakil Ketua) tersebut.

Kemudian, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi ini, tambah Djafar, harus memberikan kejelasan pengaturan yang terkait dengan Definisi Data Pribadi, dasaran UU tentang Pelindungan Data Pribadi. Begitu juga kualifikasi data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik, keamanan Data. Seperti itu pula penggunaan Data dan oelindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia di Negara lain.

Senator Djafar didamping Staf Ahli Negara, Andi Roem Bongkang (Foto Istimewa)

‘’Maka Komite I meminta Sidang Paripurna hari ini untuk mengesahkan Pandangan terhadap RUU dimaksud menjadi Keputusan DPD RI. Semoga apa yang telah kita lakukan dalam melaksanakan amanat rakyat daerah dan konstitusi bermanfaat untuk kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Atas perhatian dan dukungan Pimpinan dan seluruh anggota DPD RI, kami ucapkan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati Bangsa Indonesia,’’ kata Senator Djafar menutup.

Sekedar diketuhi laporan yang disampaikan Senator asal Sulawesi Utara ini ditandatangani resmi Pimpinan Komite 1 DPD RI, Dr. Agustin Teras Narang, SH (Ketua), H. Fachrul Razi, M.Pd (Wakil Ketua), Ir. H. Djafar Alkatiri, MM.,M.PdI (Wakil Ketua) dan Dr. Abdul Kholik, SH.,M.Si (Wakil Ketua). Paripurna ini juga dihadiri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Dr. Agung Firman Sampurna, SE.,M.Si.

(*/Bung Amas)

iklan1