Tag: djelantik

Fenomena Pecah Kongsi, Ferry Liando: Adanya Koalisi ‘Salah Tempat’

Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si (Foto Ist)

Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si (Foto Ist)

MANADO – Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ¬†bahwa hampir 95 persen pasangan kepala daerah dan wakil pecah kongsi atau konflik. Hal tersebut menuai tanggapan para akademisi dan pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (14/4/2015), Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si salah satunya akademisi fenomena ‘pecah kongsi’ terjadi karena terbangunnya koalisi yang sesaat.

”Besarnya Prosentase pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang konflik di Indonesia termasuk Sulut disebabkan karena adanya koalisi yang dibangun hanya atas dasar memperkuat dukungan politik pada saat pemilihan kepala daerah semata . Koalisi tidak dibangun atas dasar yang menjadi tujuan utama yaitu stabilitas pemerintahan. Akibatnya stabilitas pemerintahan tidak bertahan lama,” ucap Liando pada Suluttoday.com.

Ferry yang dikenal sebagai jebolan doktor muda ini bahkan memberikan gambaran atas beberapa fakta pecah kongsi koalisi kepada derah di Sulawesi Utara yang tengah dan sudah pernah terjadi. ”Di Sulut hampir semua daerah mengalami itu. Mulai dari retaknya hubungan Gubernur SHS dengan Sualang, Hanny dgn lahindo di Bitung, RML dan Tuela di Minsel, Djelantik dan Tatong di Kotamobagu, Vreeke dengan Sajow di Minahasa, sajow dan Ivan di Minahasa, Vicky dan Ai di Manado, Tonny dengan kuera di Sitaro, Sehan Lanjar dengan Meidy Lensun di Boltim, Epe dengan Watilangkow di Tomohon, Telly dgn jermia di Mitra dan lain-lain,” papar Liando tegas.

Menurutnya untuk konteks ke-Indonesia-an yang menganut negara demokrasi mestinya koalisi yang dibangun kepala daerah didasarkan atas semangat menjaga stabilitas pemerintah, bukan sekedar berkoalisi dalam memperkuat basis dukungan semata.

”Bagi negara demokrasi, idealnya koalisi di bentuk dalam rangka stabilitas pemerintahan bukan koalisi di bangun hanya dalam rangka memperkuat basis dukungan. Selama ini koalisi yang terbangun dilakukan oleh gabungan dua parpol atau lebih, gabungan-gabungan etnik yang berbeda atau gabungan-gabungan kelompok keagamaan yang berbeda. Akibatnya terjadi gesekan sedikit, langsung terlibat konflik. Kedua, tidak adanya ketegasan soal pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam UU pemerintahan daerah sehingga keduanya saling menyerobot kewenangan,” ujar Liando yang juga pengajar di FISPOL Unsrat Manado ini.

Lanjut Liando menyampaikan bahwa yang ketiga, tererlalu dominannya kepala daerah dalam pengambilan keputusan di satu sisi dan di sisi lain tidak adanya kesadaran dari wakil kepala daerah tentang posisinya sebagai wakil kepla daerah yang kebanyakan sering menyamakan posisinya dengan kepala daerah. Dasarnya adalah sama-sama berjuang dan berkorban pada saat Pilkada, sehingga ada keinginan untuk menyama ratakan antara kepala daerah dan wakil dalam setiap pembagian “kue” atau sederajat dalam pengambilan keputusan.prinsip wakil kepala daerah ini sering bertolak belakang dengan prinsip kepala daerah yang bersikap bahwa kepla daerah yang harus lebih dominan. Ke-empat Kuat image bahwa menjadi wakil kepala daerah adalah semata sebagai sarana mempopularitaslan diri. Ketika populer, sang wakil kepla daerah tak segan2 menantang kepala daerahnya pada Pilkada berikutnya. (Amas Mahmud)

iklan1